Artikel

(Sumber: www.freepik.com) Tarif layanan BLUD menjadi elemen penting dalam menjaga keberlanjutan layanan publik. Oleh karena itu, setiap unit BLUD perlu memahami penyusunannya secara tepat. Regulasi utama yang digunakan adalah Permendagri 79 Tahun 2018. Aturan ini memberikan fleksibilitas, namun tetap menekankan akuntabilitas dan efisiensi. Dengan demikian, tarif BLUD dapat dikelola secara seimbang antara kebutuhan layanan dan […]

Sumber: Freepik Dasar Perencanaan BLUD Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tidak dapat menyusun anggaran secara tiba-tiba. Perencanaan BLUD harus dimulai dari dokumen strategis yang jelas, yaitu Rencana Strategis (Renstra). Dalam Pasal 1 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, Renstra didefinisikan sebagai dokumen perencanaan BLUD untuk periode lima tahunan. Pada pasal yang sama, Rencana Bisnis dan Anggaran

Niza Wibyana Tito, M. Kom., M.M., M. Ak., CAAT.  Konsultan Syncore Indonesia Sumber: pexels.com Pada artikel sebelumnya, kita membahas bagaimana potensi pendapatan pada rantai pengelolaan sampah dapat muncul pada setiap tahapan layanan. Mulai dari pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir. Masing-masing tahap memiliki peluang monetisasi yang berbeda. Namun muncul pertanyaan penting, jika peluang pendapatan sudah

Sumber Foto : Freepik Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah (Renstra BLUD) merupakan salah satu dokumen penting dalam proses penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Dokumen ini menjadi pedoman strategis bagi unit kerja yang ingin menerapkan fleksibilitas pengelolaan keuangan. Melalui dokumen tersebut, UPTD dapat merumuskan arah pengembangan layanan secara terencana. Karena itu, penyusunan

(Dokumentasi Pertemuan dengan Puskesmas Kota Yogyakarta, Sumber: Asset Dokumentasi Syncore) Persiapan audit merupakan tahapan penting dalam memastikan kesiapan laporan keuangan sebelum dilakukan pemeriksaan oleh auditor eksternal. Dalam konteks Persiapan Audit Puskesmas, kegiatan ini menjadi langkah awal untuk meninjau kelengkapan dokumen keuangan, kesesuaian laporan, serta kesiapan administrasi yang dimiliki oleh puskesmas. Di Kota Yogyakarta, proses Persiapan

Dokumentasi: Syncore Indonesia Bagi instansi atau unit kerja di lingkungan pemerintah daerah yang ingin menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), proses penilaian administratif merupakan langkah krusial. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan kesiapan dan kelayakan suatu unit kerja dalam mengelola keuangannya secara fleksibel, mandiri, dan berorientasi pada peningkatan layanan publik. Berdasarkan Surat Edaran

Dokumentasi: Syncore Indonesia Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD memberikan keistimewaan bagi satuan kerja pemerintah. Berdasarkan Permendagri 79 tahun 2018, BLUD dapat menerapkan praktik bisnis yang sehat demi meningkatkan layanan publik. Salah satu keunggulan utamanya terletak pada fleksibilitas belanja BLUD yang lebih dinamis dibanding unit kerja biasa. Mekanisme Ambang Batas dan Flexible

Foto bersama peserta pelatihan kelas pertama (4/2/2026). Dok: Syncore Indonesia. Penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Komitmen tersebut tercermin dalam kegiatan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan BLUD Melalui Training Peningkatan Kapasitas SDM yang berlangsung selama tiga hari, 4–6 Februari 2026. Kegiatan ini merupakan hasil kemitraan antara Syncore

Niza Wibyana Tito, M. Kom., M.M., M. Ak., CAAT.  Pakar BLUD Ilustrasi pemberian imbal jasa kepada pegawai BLUD. Sumber: freepik Polemik APBD untuk Remunerasi BLUD Isu penggunaan APBD untuk remunerasi BLUD kembali menjadi perdebatan di berbagai daerah. Sebagian pihak beranggapan bahwa APBD tidak boleh digunakan untuk membiayai remunerasi pada RSUD dan Puskesmas BLUD. Pandangan tersebut

Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada  Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah (UPTD) harus memenuhi beberapa syarat yaitu substantif, teknis dan administratif sesuai dengan Permendagri No 79 Tahun 2018 pasal 29. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi yaitu syarat administratif. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud terpenuhi, apabila UPTD/Badan Daerah membuat dan menyampaikan dokumen yang meliputi surat

Pertanggungjawaban Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah elemen penting dalam tata kelola keuangan BLUD. Dalam praktiknya, pertanggungjawaban BLUD menjadi instrumen utama untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan dan belanja. Kejelasan mekanisme pelaporan dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban berperan penting dalam mendukung pengawasan, pengendalian, dan pengambilan keputusan manajerial di lingkungan BLUD. Pertanggungjawaban Pendapatan BLUD Pertanggungjawaban

Pendapatan BLUD menjadi aspek krusial dalam memastikan keberlanjutan layanan publik yang fleksibel dan akuntabel. Artikel ini menjelaskan sumber, dasar hukum, serta strategi optimalisasi pendapatan secara sistematis dan terverifikasi. Pembahasan ini penting bagi pemerintah daerah dan pengelola BLUD agar mampu mengelola keuangan secara profesional dan berkelanjutan. Dasar Hukum dan Konsep Pendapatan BLUD Pendapatan BLUD diatur dalam

Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah bekerja sama dengan Syncore Indonesia menggelar pelatihan laporan keuangan BLUD pada 13–14 November 2025 di Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh delapan puskesmas serta satu perwakilan dari bagian Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas. Pelatihan berlangsung intensif dengan fokus pada penguatan pemahaman teknis penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan Pola Pengelolaan Keuangan Badan

Denpasar, 3 Desember 2025 — Kabupaten Mahakam Ulu mengadakan pelatihan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang berlangsung pada 1-3 Desember 2025 di Denpasar. Pelatihan ini melibatkan peserta dari berbagai instansi, yaitu Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta perwakilan dari BLUD Puskesmas dan BLUD RSUD Nawacita Datah Dave. Pelatihan ini bertujuan untuk

Ternate, 23 November 2025 — Rapat penilaian persyaratan administratif Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Kawasan Konservasi Perairan Daerah (BKKPD) Maluku Utara berlangsung di Kediaman Gubernur Maluku Utara. Rapat dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Asisten Sekretaris Daerah II, BPKAD, Bappeda, Biro Hukum, serta UPTD BKKPD yang tengah mengajukan penerapan

Pada hari Rabu dan Kamis, 12 hingga 13 November 2025, telah diselenggarakan pelatihan intensif mengenai Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di kota Yogyakarta. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari Unit Pengelola Dana Bergulir (UPDB) Kutai Barat. Tujuan utama pelaksanaan pelatihan ini adalah untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada peserta terkait alur dan tahapan penyusunan

Yogyakarta, 2025 – Syncore Indonesia melalui BLUD.id bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan, menyelenggarakan Pelatihan Laporan Kinerja BLUD Puskesmas. Pelatihan diselenggarakan pada tanggal 13 – 14 Oktober 2025 di Hotel Unisi Yogyakarta. Pelatihan ini dihadiri oleh 12 Puskesmas di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan. Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam penguatan tata kelola dan

Pemerintah Kota Batu bersama Syncore Indonesia menggelar kegiatan Sosialisasi Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada 12 November 2025, bertempat di Balai Kota Batu. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Batu, Asisten 1 Sekretaris Daerah, serta perwakilan dari Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Hukum, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup,

Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan menjadi ciri khas utama BLU, sehingga kinerja pelayanannya dapat meningkat secara signifikan. Artikel ini

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Kehadiran BLUD menuntut adanya fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan yang diimbangi dengan prinsip akuntabilitas dan pelaporan kinerja yang kuat. Laporan Keuangan BLUD memegang peran sentral, tidak hanya

Syncore Indonesia mendampingi RSU PKU Muhammadiyah Pedan dalam penyusunan dokumen rumah sakit yang mencakup Master Plan, Feasibility Study, dan Rencana Strategi  RSU PKU Muhammadiyah Pedan yang dilaksanakan pada 1 Februari hingga 30 April 2024 di Kabupaten Klaten. Kegiatan ini melibatkan Tim Konsultan Syncore Indonesia dan Tim RSU PKU Muhammadiyah Pedan sebagai langkah strategi untuk memenuhi

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) semakin populer dalam administrasi publik di Indonesia karena mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan publik. Salah satu aspek penting dalam transformasi menjadi BLUD adalah melakukan kajian kelayakan. Kajian ini tersebut memastikan bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPT/D) siap menjalankan fleksibilitas pengelolaan keuangan dan peningkatan kualitas layanan publik (blud.co.id). Kajian kelayakan

Dalam dunia birokrasi, fleksibilitas menjadi kunci penting agar sebuah lembaga dapat memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut. Melalui Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, pemerintah memberikan payung hukum yang jelas mengenai pola pengelolaan keuangan BLUD dengan prinsip fleksibilitas, sehingga unit

Pengelolaan aset pada sektor publik, khususnya di lingkungan Badan Layanan Umum (BLU) maupun Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), merupakan aspek strategis yang sering kali kurang mendapat perhatian optimal. Aset tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendukung operasional, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang signifikan apabila dikelola secara tepat. Fleksibilitas pengelolaan keuangan yang melekat pada BLU/BLUD menempatkan

Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik, pemerintah Indonesia memberikan status khusus kepada beberapa instansi sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di tingkat pusat dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di tingkat daerah. Kedua lembaga ini memiliki fleksibilitas dalam mengelola keuangan, berbeda dengan instansi pemerintah biasa. Namun, fleksibilitas tersebut tetap harus diimbangi dengan tata kelola yang akuntabel

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik yang lebih efisien, fleksibel, dan berorientasi pada hasil, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) seperti puskesmas, RSUD, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SKMN), dan UPTD lainnya diberikan kewenangan untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Agar pelaksanaan PPK-BLUD dapat berjalan secara transparan dan akuntabel diperlukan Peraturan Kepala Daerah

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki peran strategis dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas, mandiri, dan akuntabel. Salah satu instrumen penting dalam tata kelola BLUD adalah laporan keuangan. Melalui laporan keuangan yang transparan, pemimpin BLUD dapat menilai efektivitas penggunaan anggaran dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi.  Laporan keuangan pada dasarnya mencerminkan realisasi keuangan dalam satu tahun,

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan salah satu bentuk fleksibilitas pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU (diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012) serta dipertegas melalui Permendagri Nomor 79 Tahun 2018. Dengan status BLUD, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang diberi kewenangan untuk menerapkan pola pengelolaan

  Setiap transaksi keuangan Badan Layanan Umum (BLU) wajib dicatat secara tertib dan didukung dokumen resmi. Penerbitan PMK 128 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan BLU semakin memperkuat kewajiban akuntabilitas ini. Regulasi tersebut memberikan landasan hukum yang lebih jelas terkait tata cara pencatatan, penyusunan, hingga penyajian laporan keuangan BLU agar konsisten dengan standar akuntansi

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, terdapat berbagai jenis lembaga yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagian di antaranya adalah instansi pemerintah yang berperan langsung sebagai penyedia layanan publik dengan karakteristik khusus. Untuk meningkatkan fleksibilitas pengelolaan keuangan dan mutu pelayanan, pemerintah memberikan status khusus kepada beberapa instansi tersebut sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Namun, fleksibilitas keuangan ini

Dokumen Renstra BLU adalah rencana strategis bisnis jangka panjang yang menjadi pedoman utama dalam menentukan arah visi, misi, dan sasaran Badan Layanan Umum selama lima tahun ke depan, serta mendasari penganggaran tahunan. Dokumen ini disusun oleh pemimpin BLU dengan merujuk pada Rencana Strategis Kementerian atau Lembaga induk, sekaligus menyelaraskan dengan prinsip efisiensi dan produktivitas sesuai

Audit BLU merupakan salah satu instrumen penting untuk memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Proses ini bukan hanya formalitas, melainkan sebuah langkah strategis agar setiap pengelolaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Dengan adanya audit BLU, masyarakat dapat lebih percaya bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara profesional, efisien, dan sesuai dengan aturan

Badan Layanan Umum (BLU) memerlukan sumber daya manusia yang memahami operasional layanan, memiliki kapabilitas dalam perencanaan dan penganggaran sebagai upaya mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan. Salah satu instrumen penting dalam pengelolaan keuangan BLU adalah Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA). Hal ini menjadi dasar dalam menyusun aktivitas dan kebutuhan anggaran secara terukur dan

Memahami Konsep Fleksibilitas BLU Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa berorientasi pada keuntungan. BLU menjalankan aktivitasnya dengan prinsip efisiensi dan produktivitas. Salah satu keunggulan utama kelembagaan ini adalah adanya fleksibilitas BLU dalam pengelolaan keuangan. Fleksibilitas tersebut memberikan ruang bagi BLU untuk menjalankan praktik bisnis yang sehat,

Pengelolaan aset negara yang efisien dan produktif merupakan kunci dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik dan mendukung kemandirian fiskal instansi pemerintah. Salah satu instrumen kebijakan yang memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset negara adalah Badan Layanan Umum (BLU). Sejak diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, konsep BLU memberikan peluang bagi instansi

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) adalah sebuah pendekatan fleksibel yang memungkinkan Satuan Kerja (Satker) pemerintah mengelola keuangannya secara mandiri, layaknya sebuah entitas bisnis. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dengan memberikan otonomi yang lebih besar terhadap Satker. Namun, proses transisi dan implementasi PPK-BLU seringkali menghadapi tantangan, terutama dalam hal penyusunan pelaporan, adaptasi

Badan Layanan Umum (BLU) adalah unit kerja pemerintah pusat yang diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Keberadaan BLU memungkinkan pemerintah menjalankan fungsi pelayanan tanpa sepenuhnya bergantung pada mekanisme anggaran rutin yang sering kali kaku. BLU diberikan kewenangan untuk mengelola pendapatannya sendiri dan hasilnya dapat langsung digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan. Meskipun diberi keleluasaan, setiap aktivitas pengelolaan

Pentingnya Standar Layanan Penerapan Pengelolaan Keuangan BLU bertujuan utama untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Dalam penetapan tarif layanan BLU, acuan yang digunakan adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh menteri, pimpinan lembaga, atau ketua dewan kawasan. Karena BLU dapat mengenakan biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan jasa yang diberikan, maka tarif

Penyusunan dokumen persyaratan administratif pola tata kelola merupakan tahapan strategis yang menentukan keberhasilan pembentukan kelembagaan Badan Layanan Umum (BLU). Dokumen ini berfungsi sebagai panduan resmi yang mengatur mekanisme kerja, struktur organisasi, alur proses, serta tata cara pengelolaan sumber daya. Keberadaan dokumen yang terstruktur dan sesuai regulasi akan memastikan BLU mampu memberikan layanan publik secara profesional,

Kajian kelayakan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kajian ini menjadi dasar untuk menilai apakah suatu unit pelayanan publik layak dan berpotensi mengelola layanan BLU/BLUD atau tidak. Potensi pengelolaan layanan ini diharapkan mampu menghasilkan pendapatan keuangan sekurang-kurangnya untuk 5 tahun kedepan. Proses

Kapabilitas sumber daya manusia (SDM) merupakan aset utama dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Istilah kapabilitas mengacu pada kemampuan individu dan tim dalam menjalankan tugas secara profesional, efektif, dan sesuai regulasi. Dalam konteks BLUD, kapabilitas mencakup pemahaman terhadap tata kelola layanan, regulasi keuangan, dan akuntabilitas publik. Pelayanan Berkualitas Berawal dari SDM yang Kompeten Pelayanan

Pelaporan keuangan BLU menjadi aspek fundamental dalam pengelolaan keuangan sektor publik. Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memerlukan sistem pelaporan yang komprehensif dan akurat. Badan Layanan Umum (BLU/BLUD) harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Laporan tersebut mencakup neraca, laporan realisasi anggaran, catatan atas