Mitra BLUD
Berbasis Teknologi

BLUD.co.id

Hubungi Kami
Daftar/Masuk

RBA

Menggali Keberhasilan BLUD Melalui Studi Kelayakan: Fokus pada Aspek Keuangan

Artikel, BLUD, Kabar BLUD/BLU, Puskesmas, RBA, SMKN, SMKN, UPDB, UPT UMUM /

Seiring dengan perkembangan sistem kesehatan di Indonesia, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) telah menjadi pilihan populer untuk mengelola unit pelayanan kesehatan. Namun, sebelum mengadopsi model ini, sangat penting untuk melakukan studi kelayakan yang komprehensif. Salah satu aspek krusial yang harus dievaluasi adalah aspek keuangan, yang mencakup sejumlah rasio untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan BLUD. Dalam artikel ini, kita akan membahas beberapa aspek keuangan utama yang perlu diperhatikan dalam studi kelayakan BLUD. Rasio Likuiditas Rasio likuiditas menjadi tonggak pertama dalam mengevaluasi kelayakan BLUD dari segi keuangan. Rasio ini mencakup kemampuan BLUD untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek. Dalam konteks ini, rasio lancar dan cepat menjadi indikator penting. Rasio lancar (current ratio) mengukur kemampuan BLUD untuk membayar kewajiban dalam satu tahun, sementara rasio cepat (quick ratio) mempertimbangkan kemampuan ini tanpa memperhitungkan persediaan. Hasil yang optimal menunjukkan kesehatan finansial dan kemampuan untuk menghadapi tantangan keuangan yang mungkin muncul. Rasio Solvabilitas Aspek kedua yang tak kalah penting adalah rasio solvabilitas. Rasio ini menunjukkan sejauh mana BLUD dapat memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dengan menganalisis rasio hutang terhadap ekuitas dan total hutang terhadap total aset, kita dapat menilai risiko kebangkrutan dan memastikan BLUD memiliki struktur modal yang seimbang. Keseimbangan yang tepat dapat memberikan dasar keuangan yang kuat dan meningkatkan kepercayaan pemberi pinjaman dan stakeholder lainnya. Rasio Pendapatan Operasional pada Belanja Operasional (POBO) Rasio Pendapatan Operasional pada Belanja Operasional (POBO) adalah sebuah metrik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pendapatan operasional suatu UPTD dapat mencakup belanja operasional yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Rasio Aktivitas Terakhir, namun tidak kalah pentingnya, adalah rasio aktivitas. Rasio ini mencerminkan sejauh mana BLUD dapat mengelola asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Rasio seperti perputaran aset tetap dan perputaran piutang memberikan wawasan tentang efisiensi penggunaan aset. Evaluasi yang baik dalam aspek ini dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan memberikan keunggulan kompetitif. Dalam rangka mencapai keberhasilan BLUD, studi kelayakan yang mendalam terhadap aspek keuangan sangat diperlukan. Dengan memahami rasio likuiditas, solvabilitas, BOPO, dan aktivitas, pemangku kepentingan dapat memastikan bahwa BLUD memiliki fondasi keuangan yang kuat, mampu memberikan layanan berkualitas, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Baca juga: Mengungkap Aspek Studi Kelayakan BLUD: Fokus pada Aspek Pasar dan Pemasaran

Menggali Keberhasilan BLUD Melalui Studi Kelayakan: Fokus pada Aspek Keuangan Read More »

BLUD Sebagai Jembatan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Bagi Masyarakat

Artikel, BAPELKES, BLUD, DLH, Kabar BLUD/BLU, LABKESDA, Puskesmas, Puskesmas, RBA, RSUD, SMKN, SMKN /

Di dalam sebuah Negara pasti memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan bagi setiap warga Negara dan penduduk dalam memenuhi hak serta kebutuhan dasar demi terlaksananya pelayanan publik. Hal tersebut terdapat pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah wajib menciptakan kepercayaan masyarakat sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Menurut Osborne and Gaebler (1992) menjelaskan bahwa salah satu cara membangun kepercayaan publik dengan melalui adanya sebuah inovasi dalam mewirausahakan pemerintah pada paradigma baru yang biasa disebut paradigma Reinventing Government. Konsep Reinventing Government sendiri lebih dikenal dengan Enterprising Government yang merupakan penerapan mewirausahakan pemerintah. Konsep Enterprising Government lebih menjelaskan pengembangan dalam semangat berwirausaha dalam menyelenggarakan pemerintahan. Untuk memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat supaya dapat bersaing dengan sektor bisnis, pemerintah memiliki wakil untuk menjalankan konsep Enterprising Government tersebut. Wakil tersebut adalah Badan Layanan Umum Daerah atau sering disebut dengan BLUD. Pendapatan dalam BLUD dianggap sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Maka BLUD masih merupakan bagian utuh pemerintah. Situasi ini membuat BLUD untuk terus berinovasi, tumbuh serta kreatif dalam meletakkan diri dengan baik di dalam persaingan pasar. Sebagai satker Pemerintah, BLUD harus ada pengawasan dari pemerintah pusat, manajemen yang professional, keuangan yang transparan, dan SDM yang kompeten. Hal ini mengartikan bahwa BLUD tetap mencari pendapatan, tetapi BLUD harus melayani masyarakat dengan pelayanan yang tinggi dengan tetap berjalan sesuai dengan koridor instansi pemerintah dengan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama. Maka dari itu sangat diperlukan dukungan penuh dari setiap elemen masyarakat dan pemerintah. BLUD menjadi sebuah strategis dalam menjawab tantangan globalisasi pelayanan publik sekaligus mampu meraih tujuan muliannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan Negara. Syncore Indonesia mempunyai layanan dalam pendampingan BLUD. Pendampingan BLUD milik PT. Syncore Indonesia telah mendampingi lebih dari 1000 UPT/D yang berada di Indonesia seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan menggunakan tenaga ahli keuangan BLUD bernama Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom.,M.M.,CAAT. Bapak Niza mempunyai pengalaman di bidang pendampingan BLUD selama lebih dari 8 tahun di berbagai UPT/D. Baca juga: Proses Penyusunan Dokumen Administratif UPTD Labkesda Kota Depok

BLUD Sebagai Jembatan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Bagi Masyarakat Read More »

Workshop PPK BLUD Puskesmas Di Kabupaten Sukamara

Artikel, BLUD, Kabar BLUD/BLU, Pelatihan, PENATAUSAHAAN, PPK BLUD, Puskesmas, Puskesmas, RBA /

Minggu yang lalu tepatnya pada tanggal 12-14 Oktober telah berlangsung acara workshop pola pengelolaan keuangan BLUD oleh puskesmas di Kabupaten Sukamara. Acara ini dihadiri oleh seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Sukamara meliputi Puskesmas Sukamara, Puskesmas Permata Kecubung, Puskesmas Pantai Lunci, Puskesmas Jelai dan Puskesmas Balai Riam. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara dan BPKAD turut hadir dalam acara yang berlangsung selama 3 hari tersebut. Acara ini tidak luput dengan kehadiran Bapak Niza Wibiyana Tito selaku pakar BLUD yang berpengalaman dalam mendampingi PPK BLUD pada lebih dari 1.400 instansi di seluruh Indonesia. Dalam acara tersebut Pak Tito mengupas tuntas materi PPK BLUD mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Penyampaian materi yang lugas dan mudah diterima membuat peserta workshop sangat antusias dalam mempelajari Pola Pengelolaan Keuangan BLUD. Pada dasarnya dalam mengelola keuangan BLUD tidaklah rumit hanya saja perlu memahami berbagai aturan agar pengelolaan keuangan dapat berjalan sesuai dengan aturan. Kelima puskesmas di Kabupaten Sukamara saat ini sedang mempersiapkan rencana bisnis anggaran untuk tahun 2024. Melalui workshop ini, puskesmas dapat memahami cara penyusunan dokumen Rencana Bisnis Anggaran. Selain itu puskesmas juga mempelajari mengenai penatausahaan keuangan hingga pelaporan. Pada sesi akhir acara yaitu penutupan, dari pihak BPKAD mengucapkan terima kasih atas ilmu yang diberikan oleh pakar Syncore BLUD yaitu  Pak Tito yang telah menjelaskan materi dari penganggaran hingga pelaporan keuangan. Hal ini penting bagi BPKAD dalam proses penyusunan anggaran agar tepat sasaran. Di samping itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara juga menyampaikan bahwa workshop ini bertujuan agar pengelolaan keuangan menjadi tranparan dan akuntabel. Baca juga: Pendampingan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD BPKAD Kota Surakarta

Workshop PPK BLUD Puskesmas Di Kabupaten Sukamara Read More »

Pendampingan BLUD: Menuju Layanan Publik Lebih Efisien dan Akuntabel

Artikel, BAPELKES, BLUD, Kabar BLUD/BLU, LABKESDA, Pelatihan, PRA BLUD, Puskesmas, Puskesmas, RBA, RSUD, SMKN, SMKN, UPT UMUM /

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan sebuah konsep inovatif dalam manajemen pelayanan publik di Indonesia. BLUD dirancang untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas layanan di berbagai instansi pemerintah, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan masyarakat. Artikel ini akan menjelaskan pentingnya pendampingan BLUD dalam mengubah pelayanan publik menjadi lebih baik. Syncore Indonesia mempunyai layanan dalam pendampingan BLUD. Layanan yang dimiliki oleh PT,Syncore Indonesia dinamakan dengan Workshop Pola Pengelolaan Keuangan BLUD. Workshop Pola Pengelolaan Keuangan BLUD milik PT. Syncore Indonesia mendampingi lebih dari 500 UPT/D yang berada di Indonesia seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan lain-lain.  Workshop dari PT.Syncore Indonesia ini termasuk layanan favorite selama 10 tahun berdiri, dikarenakan dalam proses pendampingannya menggunakan pakar keuangan BLUD bernama Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom.,M.M.,CAAT. Bapak Niza mempunyai pengalaman di bidang pengelolaan keuangan BLUD selama lebih dari 8 tahun di berbagai UPT/D. Apa itu BLUD? Sebelum kita membahas pendampingan BLUD, mari kita pahami konsep BLUD secara umum. BLUD adalah sebuah entitas yang beroperasi di bawah pengawasan instansi pemerintah, tetapi dengan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola anggaran, sumber daya manusia, dan operasional sehari-hari. Tujuan utamanya adalah mengurangi birokrasi, meningkatkan efisiensi, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Pentingnya Pendampingan BLUD Pendampingan BLUD adalah proses di mana instansi pemerintah atau lembaga independen memberikan bimbingan dan dukungan kepada BLUD dalam mengimplementasikan model ini dengan benar. Berikut adalah alasan mengapa pendampingan BLUD sangat penting: Meningkatkan Kemampuan Manajerial: Banyak BLUD awalnya memiliki keterbatasan dalam hal manajemen anggaran dan sumber daya manusia. Pendampingan membantu mereka memahami dan mengelola aspek-aspek ini dengan lebih baik. Menjaga Transparansi: Pendampingan juga berfokus pada menjaga transparansi dalam penggunaan anggaran publik. Ini penting untuk menghindari penyalahgunaan dana publik dan membangun kepercayaan masyarakat. Pengembangan Kualitas Layanan: Melalui pendampingan, BLUD dapat memahami cara meningkatkan kualitas layanan yang mereka tawarkan. Ini mencakup pelatihan staf, pengembangan infrastruktur, dan pemahaman lebih baik tentang kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas: Pendampingan BLUD membantu menjaga akuntabilitas. BLUD harus bertanggung jawab atas penggunaan dana publik dan hasil layanan yang diberikan kepada masyarakat. Perbaikan Berkelanjutan: Pendampingan tidak hanya penting saat BLUD baru dibentuk, tetapi juga dalam jangka panjang. Ini membantu BLUD terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan terus meningkatkan layanan mereka. Mengatasi Tantangan dalam Pendampingan BLUD Meskipun pendampingan BLUD memiliki banyak manfaat, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi: Kekurangan Sumber Daya: Lembaga pendamping sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya dalam memberikan bantuan yang memadai. Kendala Budaya dan Perubahan: Mengubah budaya kerja dan praktik yang sudah mapan di instansi pemerintah menjadi tantangan tersendiri. Kesulitan Koordinasi: Koordinasi antara BLUD, instansi pemerintah, dan lembaga pendamping dapat menjadi rumit. Kemungkinan Politisasi: BLUD dan pendampingannya bisa menjadi target politisasi, yang dapat mengganggu proses reformasi. Pendampingan BLUD adalah elemen kunci dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Melalui bantuan yang tepat, BLUD dapat menjadi model efektif untuk mengurangi birokrasi, meningkatkan efisiensi, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan mengatasi tantangan yang ada, pendampingan BLUD dapat menjadi instrumen penting dalam mencapai tujuan reformasi pelayanan publik yang lebih baik. Baca juga: Workshop Pola Pengelolaan Keuangan UPTD BLUD di Kota Surakarta

Pendampingan BLUD: Menuju Layanan Publik Lebih Efisien dan Akuntabel Read More »

Workshop Pola Pengelolaan Keuangan UPTD BLUD di Kota Surakarta

Artikel, BAPELKES, BLUD, Kabar BLUD/BLU, LABKESDA, PPK BLUD, Puskesmas, Puskesmas, RBA, RSUD, Teknis BLUD/BLU, UPDB, UPT UMUM /

BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Surakarta melakukan Kerjasama dengan Syncore BLUD untuk melaksanakan Workshop Pola Pengelolaan Keuangan UPTD BLUD di Kota Surakarta. Workshop Pola Pengelolaan Keuangan UPTD BLUD di Kota Surakarta dilaksanakan pada tanggal 16 – 18 Oktober 2023 di Hotel Swiss-Belinn Saripetojo, Solo. Workshop ini diikuti 21 UPTD yang sudah menerapkan BLUD antara lain 17 Puskesmas, 2 RSUD, UPTD Solo Technopark, dan UPTD Transportasi Dinas Perhubungan. Workshop Pola Pengelolaan Keuangan UPTD BLUD di Kota Surakarta mendatangkan narasumber pakar keuangan BLUD Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom.,M.M.,CAAT. Narasumber mempunyai pengalaman di bidang pola pengelolaan keuangan BLUD selama lebih dari 9 tahun di berbagai UPT/D seperti Dinas Kesehatan, puskesmas, RSUD, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan lainnya. Kegiatan hari pertama dibagi menjadi 2 sesi acara dengan durasi waktu kegiatan dari pukul 08.30 sampai pukul 17.00 WIB. Pada sesi pertama dilaksanakan acara penyampaian materi tentang Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD oleh narasumber pakar keuangan BLUD. “Tujuan utama dalam pengelolaan keuangan BLUD antara lain peningkatan pelayanan dan peningkatan pendapatan. Peningkatan layanan dapat dilihat dari hasil kinerja pelayanan sedangkan peningkatan pendapatan dapat dilihat dari hasil tata pola pengelolaan keuangan/kinerja keuangan. Maka dari itu kinerja pelayanan harus sebanding dengan kinerja keuangan.” jelas Bapak Tito.   Narasumber juga menjelaskan bahwa BLUD merupakan sistem pola pengelolaan keuangan yang memiliki fleksibilitas. Fleksibilitas dalam Pola Pengelolaan Keuangan sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya artinya mengesampingkan peraturan umum dan membuat peraturan khusus dalam hal ini disebut dengan Lex Specialis Degorat Legi Generali. Para peserta sangat antusias dalam mengikuti workshop PPK BLUD ini, hal tersebut dilihat dari fokus para peserta dalam memperhatikan materi yang disampaikan oleh narasumber pakar keuangan BLUD. Sesi kedua pada hari pertama dilaksanakan acara praktek penyusunan RBA dan Pendapatan ke dalam sistem SyncoreBlud. Saat sesi ini, para peserta dibuat menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok didampingi oleh konsultan dari Syncore BLUD. Praktek penyusunan RBA untuk setiap UPTD BLUD di Kota Surakarta dapat berjalan dengan baik dan lancar, sedangkan untuk praktek pendapatan berjalan dengan baik dan lancar walaupun banyak UPTD BLUD di Surakarta tidak selesai menginputan pendapatan hingga bulan September. Kegiatan hari kedua dan ketiga berfokus pada melajutkan praktek pendapatan karna di hari pertama belum selesai dan ada praktek belanja ke sistem SyncoreBlud. Selama 2 hari tersebut, banyak UPTD BLUD di Surakarta yang telah selesai menginput Pendapatan hingga bulan September. Sedangkan untuk penginputan data belanja ke sistem, rata-rata UPTD BLUD di Kota Surakarta sampai pada bulan April saja dikarenakan data belanja yang cukup banyak pada setiap bulannya.  Secara keseluruhan Workshop Pola Pengelolaan Keuangan UPTD BLUD di Kota Surakarta berjalan dengan lancar dan workshop ini sangat memberikan manfaat bagi peserta. Hal ini dapat dilihat dari respon baik dan output yang dihasilkan selama 3 hari. Baca juga: Pentingnya Pendampingan dalam Implementasi RBA pada UPT/D Berstatus BLUD

Workshop Pola Pengelolaan Keuangan UPTD BLUD di Kota Surakarta Read More »

Pentingnya Pendampingan dalam Implementasi RBA pada UPT/D Berstatus BLUD

Artikel, BAPELKES, BLUD, DLH, Kabar BLUD/BLU, LABKESDA, PPK BLUD, Puskesmas, Puskesmas, RBA, RSUD, SMKN, SMKN, SPAM, UPDB /

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) adalah alat penting dalam pengelolaan keuangan yang baik di sektor publik. Di tingkat lokal, banyak Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang telah mengadopsi RBA sebagai metode untuk merencanakan dan mengalokasikan sumber daya secara efektif. Namun, untuk memastikan kesuksesan implementasi RBA, pendampingan dan bimbingan yang tepat diperlukan. Syncore Indonesia mempunyai layanan dalam pendampingan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD. Layanan yang dimiliki oleh PT,Syncore Indonesia dinamakan dengan Workshop Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD. Workshop Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD milik PT. Syncore Indonesia mendampingi lebih dari 500 UPT/D yang berada di Indonesia seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan lain-lain.  Workshop Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD dari PT.Syncore Indonesia ini termasuk layanan favorite selama 10 tahun berdiri, dikarenakan dalam proses pendampingannya menggunakan pakar keuangan BLUD bernama Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom.,M.M.,CAAT. Bapak Niza mempunyai pengalaman di bidang pengelolaan keuangan BLUD selama lebih dari 8 tahun di berbagai UPT/D. Artikel ini akan membahas mengapa pendampingan RBA di BLUD sangat penting dan dampak positifnya. Berikut poin-poin penting dalam pendampingan RBA BLUD: RBA sebagai Alat Manajemen Strategis RBA adalah alat yang memungkinkan BLUD untuk merencanakan tujuan jangka panjang dan tindakan strategis untuk mencapainya. Dengan RBA, BLUD dapat lebih efektif mengalokasikan anggaran, mengidentifikasi prioritas, dan mengukur kinerja mereka. Namun, RBA bisa menjadi kompleks, dan inilah alasan mengapa pendampingan diperlukan. Memahami Konsep RBA dengan Lebih Baik Salah satu manfaat utama pendampingan adalah membantu staf BLUD memahami konsep RBA dengan lebih baik. Pendampingan dapat memberikan pelatihan dan panduan yang diperlukan agar semua orang di organisasi memahami langkah-langkah yang diperlukan dalam merencanakan, menganggarkan, dan melaksanakan RBA. Menghindari Kesalahan dan Ketidakpastian Pendampingan juga dapat membantu mencegah kesalahan dan ketidakpastian dalam proses RBA. Dengan bimbingan yang tepat, BLUD dapat menghindari kesalahan dalam perhitungan anggaran, pemilihan indikator kinerja yang salah, atau interpretasi yang salah terhadap data. Mengukur Kinerja dan Mencapai Tujuan Salah satu tujuan utama RBA adalah mengukur kinerja organisasi dan mencapai hasil yang diinginkan. Pendampingan dapat membantu BLUD dalam mengidentifikasi indikator kinerja yang paling relevan dan dalam mengembangkan metode pengukuran yang akurat. Ini memungkinkan BLUD untuk secara efektif mengevaluasi kinerja mereka dan membuat perbaikan yang diperlukan. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Dalam lingkungan BLUD, penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi. RBA dapat membantu dalam hal ini, tetapi pendampingan juga dapat memastikan bahwa proses ini dilakukan dengan benar dan bahwa laporan keuangan serta laporan kinerja disajikan dengan jelas dan jujur. Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Sumber Daya Pendampingan RBA juga dapat membantu BLUD meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya. Dengan RBA yang efektif, BLUD dapat mengidentifikasi potensi penghematan anggaran dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien. Pendampingan RBA pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah langkah yang sangat penting dalam mengoptimalkan penggunaan RBA sebagai alat manajemen. Ini membantu organisasi untuk lebih baik memahami, menerapkan, dan memanfaatkan RBA secara efektif. Dengan pendampingan yang baik, BLUD dapat meningkatkan kinerjanya, meningkatkan akuntabilitas, dan menyediakan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Oleh karena itu, investasi dalam pendampingan RBA di BLUD adalah investasi yang sangat berharga bagi pemerintah daerah dan warganya. Baca juga: Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan Melalui Penyusunan Unit Cost untuk BLUD: Membangun Citra Unggul dalam Pelayanan Publik

Pentingnya Pendampingan dalam Implementasi RBA pada UPT/D Berstatus BLUD Read More »

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: Peran Penting Evaluasi Kinerja BLUD

Artikel, BAPELKES, BLU, BLUD, DLH, LABKESDA, Pelatihan, PPK BLUD, PRA BLUD, Puskesmas, Puskesmas, RBA, RSUD, SMKN, SMKN, UPDB, UPT UMUM /

Pelayanan kesehatan adalah salah satu aspek mendasar dalam pembangunan suatu negara. Untuk memastikan kualitas pelayanan yang optimal, banyak rumah sakit dan pusat kesehatan kini beralih ke model Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). BLUD adalah unit pelayanan publik yang diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya dan keuangannya sendiri. Namun, untuk memastikan bahwa BLUD beroperasi secara efektif dan memberikan pelayanan yang berkualitas, evaluasi kinerja BLUD menjadi suatu hal yang tak terhindarkan. Mengapa Evaluasi Kinerja BLUD Penting? Evaluasi kinerja BLUD memiliki tujuan utama untuk memantau dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Dengan mengukur kinerja BLUD secara teratur, kita dapat mengetahui sejauh mana tujuan kesehatan dan pelayanan masyarakat tercapai. Evaluasi juga membantu dalam mendeteksi potensi perbaikan, memastikan efisiensi penggunaan sumber daya, dan memperbaiki proses manajemen keuangan. Indikator Evaluasi Kinerja BLUD Ada beberapa indikator yang digunakan dalam evaluasi kinerja BLUD. Di antaranya adalah tingkat kepuasan pasien, waktu tunggu pelayanan, kepatuhan terhadap standar medis, dan efisiensi penggunaan anggaran. Selain itu, evaluasi juga mencakup aspek pengelolaan sumber daya manusia, infrastruktur, dan penggunaan teknologi dalam layanan kesehatan. Proses Evaluasi Kinerja BLUD Proses evaluasi dimulai dengan pengumpulan data dan informasi terkait kinerja BLUD. Ini dapat meliputi wawancara dengan staf, survei kepuasan pasien, analisis laporan keuangan, dan peninjauan dokumen terkait pelayanan kesehatan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk menilai kinerja BLUD dalam berbagai aspek. Manfaat Evaluasi Kinerja BLUD Evaluasi kinerja BLUD membawa sejumlah manfaat penting. Pertama, itu memberikan umpan balik yang berharga bagi manajemen BLUD untuk melakukan perbaikan dan inovasi. Kedua, evaluasi memungkinkan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memantau dan memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara efektif dan transparan. Terakhir, evaluasi kinerja BLUD berkontribusi secara langsung pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan kesehatan masyarakat yang lebih baik, evaluasi kinerja BLUD bukan hanya merupakan sebuah keharusan, tetapi juga merupakan investasi dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau. Dengan pendekatan yang tepat dan komitmen terus-menerus, BLUD dapat menjadi pilar utama dalam pelayanan kesehatan yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Syncore BLUD hadir dalam memberikan pelayanan Evaluasi Kinerja BLUD membantu instansi pemerintahan BLUD untuk mengidentifikasi kinerja BLUD  yang sudah berjalan. Dikomando oleh Bapak Niza Wibiyana Tito,M.Kom, M.M, CAAT selaku PAKAR BLUD serta tim konsultan BLUD yang memiliki segudang pengalaman, kami siap membantu Anda untuk melakukan Evaluasi Kinerja BLUD di instansi Anda. Tertarik untuk melakukan Evaluasi Kinerja BLUD? Kunjungi website kami di BLUD.co.id Baca juga: Workshop BLUD – Solusi Inovatif Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: Peran Penting Evaluasi Kinerja BLUD Read More »

Workshop Penyusunan Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD dengan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan

Artikel, BLUD, Kabar BLUD/BLU, Pelatihan, PENATAUSAHAAN, PPK BLUD, Puskesmas, RBA, RSUD, UPT UMUM /

Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan bekerja sama dengan Syncore BLUD untuk menyelenggarakan Workshop Pola Pengelolaan Keuangan BLUD selama tiga hari, yaitu tanggal 21-23 Agustus 2023. Workshop berlangsung di Hotel ibis Gading Serpong dengan dihadiri oleh tim dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, 2 tim RSUD (Serpong Utara dan Pondok Aren), serta 6 tim Puskesmas (Cirendeu, Rawa Mekar Jaya, Lengkong Karya, Ciater, Pamulang Timur, dan Kedaung). Workshop ini diadakan dalam rangka persiapan implementasi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD bagi 2 RSUD dan 6 Puskesmas di Kota Tangerang Selatan yang sedang dalam proses pengesahan menjadi BLUD. Materi workshop difokuskan pada penyusunan dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), dimana RBA menjadi salah satu dokumen yang wajib disusun oleh BLUD. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) untuk BLUD adalah dokumen yang merinci rencana strategis, operasional, keuangan, dan pengelolaan BLUD. Dokumen ini membantu dalam perencanaan dan pengelolaan berbagai aspek BLUD, agar dapat mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan. Kegiatan workshop diawali dengan penyampaian materi oleh narasumber, yaitu Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., CAAT, seorang Pakar Keuangan BLUD yang telah mendampingi lebih dari 1000 instansi BLUD di Indonesia, khususnya BLUD RSUD dan Puskesmas. Bapak Tito menyampaikan materi tentang implementasi BLUD, apa saja komponen yang ada dalam RBA, bagaimana penyusunan RBA, hingga bagaimana prosedur pergeseran RBA. Setelah penyampaian materi, peserta workshop langsung melakukan praktik penyusunan ringkasan dan rincian pendapatan, belanja, serta pembiayaan menggunakan software Syncore BLUD, didampingi oleh Konsultan Syncore BLUD. Adapun data-data yang dimasukkan ke dalam software meliputi: Pagu Anggaran (Pagu Sumber Dana dan Pagu Kegiatan) Proyeksi Pendapatan Proyeksi Belanja Anggaran Kas Pendapatan Anggaran Kas Belanja Peserta workshop juga melakukan praktik penyusunan dokumen RBA menggunakan draft yang sudah tersedia di dalam software Syncore BLUD. Ringkasan dan rincian pendapatan, belanja, serta pembiayaan yang sudah disusun sebelumnya dimasukkan ke dalam dokumen RBA tahun 2024 untuk masing-masing RSUD dan Puskesmas. Tim dari RSUD dan Puskesmas Kota Tangerang Selatan sangat bersemangat dalam mengikuti rangkaian kegiatan workshop dari awal hingga akhir. Karena antusias dan semangat yang tinggi, seluruh peserta workshop (2 RSUD dan 6 Puskesmas) dapat menyelesaikan dokumen RBA tahun 2024 dalam waktu 2 hari. Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan mengucapkan terima kasih kepada tim Syncore BLUD karena telah membantu RSUD dan Puskesmas dalam pemahaman implementasi BLUD. Harapannya, 2 RSUD dan 6 Puskesmas yang mengikuti workshop ini menjadi lebih siap dan mampu untuk mengimplementasikan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD di tahun 2024. Baca juga: Penentuan Tarif Layanan di TPSA Bagendung Part 2

Workshop Penyusunan Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD dengan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Read More »

Pengelolaan Belanja BLUD: Meningkatkan Efisiensi dan Akuntabilitas

Artikel, BAPELKES, BLU, BLUD, DLH, Kabar BLUD/BLU, LABKESDA, PPK BLUD, Puskesmas, Puskesmas, RBA, RSUD, SMKN, SMKN, SPAM, UPDB, UPT UMUM /

Belanja merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pengelolaan belanja yang efektif dan efisien tidak hanya memastikan penggunaan anggaran dengan bijaksana, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana publik. Dalam artikel ini, kita akan membahas tentang pentingnya pengelolaan belanja BLUD dan beberapa strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Perencanaan Anggaran yang Terperinci Langkah pertama dalam pengelolaan belanja yang efektif adalah melakukan perencanaan anggaran yang terperinci. Hal ini melibatkan penentuan prioritas pengeluaran berdasarkan kebutuhan yang mendesak dan program kerja yang telah ditetapkan. Dengan memiliki rencana anggaran yang jelas, BLUD dapat menghindari pemborosan dan memastikan penggunaan dana yang sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan. Menerapkan Sistem Pengadaan yang Transparan Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu area yang sensitif dalam pengelolaan belanja BLUD. Penting untuk menerapkan sistem pengadaan yang transparan dan adil guna meminimalkan risiko korupsi dan penyalahgunaan dana. Proses pengadaan harus mengikuti peraturan dan undang-undang yang berlaku, termasuk proses tender terbuka dan evaluasi yang objektif. Selain itu, dokumen dan catatan terkait pengadaan harus disimpan dengan baik untuk keperluan audit dan pertanggungjawaban. Pemantauan dan Pengendalian Pengeluaran Pemantauan dan pengendalian pengeluaran adalah langkah penting dalam pengelolaan belanja BLUD. Dalam hal ini, beberapa tindakan yang dapat diambil antara lain: Menerapkan proses persetujuan dan otorisasi yang jelas sebelum pengeluaran dilakukan. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap realisasi anggaran dan mengidentifikasi deviasi atau penyimpangan yang mungkin terjadi. Membuat laporan pengeluaran yang terperinci dan akurat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Pembayaran yang Tepat Waktu dan Akurat Pembayaran yang tepat waktu dan akurat adalah aspek penting dalam pengelolaan belanja BLUD. Pastikan bahwa pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan sesuai dengan ketentuan kontrak atau perjanjian yang telah ditetapkan. Tertib administrasi pembayaran dan pencatatan yang akurat akan membantu mencegah masalah keuangan di masa depan dan membangun hubungan yang baik dengan mitra kerja. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan merupakan langkah penting dalam pengelolaan belanja BLUD. Lakukan evaluasi terhadap kinerja belanja secara rutin, identifikasi area yang dapat ditingkatkan, dan terapkan perbaikan yang diperlukan. Dengan melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, BLUD dapat meningkatkan efisiensi pengeluaran, mengurangi pemborosan, dan mengoptimalkan penggunaan dana publik. Baca juga: Mengukur Maturitas BLUD: Menuju Keunggulan Pengelolaan

Pengelolaan Belanja BLUD: Meningkatkan Efisiensi dan Akuntabilitas Read More »

Scroll to Top