Kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan organisasi pemerintahan sampai saat ini masih belum maksimal. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan kompetensi para petugas pelayanan publik agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bisa maksimal. Sebab pelayanan publik menjadi titik strategis sebagai pelayanan terbaik yang dapat diberikan pemerintah kepada masyarakat melalui bentuk layanan yang memberikan kemudahan, kepuasan dan kenyamanan.
Demi memberikan pelayanan yang lebih maksimal terhadap masyarakat, maka perubahan Organisasi pelayanan publik menjadi BLUD sangat mungkin untuk diwujudkan karena dengan menjadi BLUD organisasi-organisasi tersebut akan di tuntut untuk dapat meningkatkan pelayanannya dan diberikan fleksibilitas dalam pengelolaannya. BLUD juga dikelola dengan memperhitungkan efisiensi biaya dalam setiap kegitan operasionalnya.Artinya BLUD wajib melakukan perhitungan akuntansi biaya atas setiap unit produk yang dihasilkan. BLUD dikelola untuk meningkatkan layanan yang bermutu sebagai sumber pendapatan operasional.
Namun dalam perjalanannya tidaklah mudah bagi suatu organisasi pelayanan publik siap untuk menjadi BLUD, sampai saat ini baru sedikit pelayanan publik yang sudah menjadi BLUD. 2 kendala utama yang menghambat adalah Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana Prasarana.
Sumber daya manusia mempunyai peran penting dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi. Semua potensi sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuannya.Untuk melakukan perubahan dalam suatu organisasi dibutuhkan SDM yang memiliki kinerja yang baik. Kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan (kantor).
Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang baik sangatlah diperlukan oleh BLUD untuk meningkatkan pelayanan mereka dan mengelola flesibilitasnya tersebut. Oleh karena itu, sebelum menjadi BLUD setiap organisasi pelayanan publik harus mempersiapkan SDMnya dengan baik.
Referensi : MENJADI BLUD BERDASARKAN PERMENDAGRI 79 TAHUN 2018