Ilustrasi perhitungan remunerasi BLUD. Sumber Foto: Free pik
Remunerasi BLUD menjadi alat penting untuk menghubungkan imbalan kerja, kinerja pelayanan, dan motivasi SDM. Sistem ini tidak boleh hanya membagi insentif secara rata. Dengan desain yang jelas, remunerasi dapat mendorong pegawai bekerja lebih produktif dan bertanggung jawab.
Sistem remunerasi BLUD harus dirancang untuk memberikan penghargaan yang adil sesuai dengan capaian kinerja setiap pegawai. Oleh karena itu, besaran remunerasi perlu ditentukan berdasarkan indikator yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 menjadi dasar penting dalam pengelolaan BLUD. Regulasi ini mengatur BLUD sebagai sistem yang memberi fleksibilitas pengelolaan keuangan daerah. Di dalamnya, remunerasi menjadi bagian dari penguatan tata kelola SDM BLUD.
Mengapa Remunerasi BLUD Perlu Berbasis Kinerja
Remunerasi yang dibagi rata memang mudah diterapkan. Namun, pola tersebut lemah sebagai alat penggerak kinerja. Pegawai yang berkinerja tinggi dapat merasa kontribusinya tidak dihargai secara adil.
BLUD perlu mengaitkan remunerasi dengan capaian layanan, mutu kerja, disiplin, dan kontribusi unit. Hubungan ini penting karena BLUD memiliki target pelayanan publik. Selain itu, BLUD juga dituntut menjaga efisiensi dan keberlanjutan keuangan.
Indikator Penyusunan Remunerasi BLUD
Regulasi menegaskan bahwa remunerasi BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan usulan pemimpin BLUD. Pengaturannya mempertimbangkan proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran, dan kinerja.
Permendagri 79 Tahun 2018 pada pasal (25) menyebut indikator remunerasi mencakup:
- pengalaman dan masa kerja
- keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku
- risiko kerja
- tingkat kegawatdaruratan
- jabatan yang disanding dan
- hasil/capaian kinerja
Indikator tersebut menunjukkan bahwa penyusunan remunerasi BLUD tidak hanya didasarkan pada kehadiran atau status kepegawaian. Remunerasi perlu mencerminkan beban kerja, tanggung jawab, kompetensi, risiko, serta kontribusi nyata pegawai terhadap capaian kinerja layanan. Dengan demikian, pegawai yang memiliki pengalaman, keterampilan, risiko kerja, tingkat kegawatdaruratan, dan capaian kinerja yang lebih tinggi dapat memperoleh penghargaan secara lebih proporsional.
Penerapan indikator ini juga menjadi dasar agar sistem remunerasi BLUD lebih adil, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap komponen penilaian perlu diterjemahkan ke dalam ukuran yang jelas, seperti kelas jabatan, nilai risiko, bobot tanggung jawab, serta capaian kinerja individu maupun unit kerja. Melalui pendekatan tersebut, remunerasi BLUD dapat berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan motivasi SDM sekaligus mendorong perbaikan kualitas layanan.
Ilustrasi: Keuntungan Pegawai BLUD. Sumber: Freepik
Langkah Teknis Penyusunan Sistem
Langkah pertama adalah memetakan jabatan, beban kerja, risiko, dan tanggung jawab. BLUD perlu menyusun kelas jabatan secara objektif. Data ini menjadi dasar nilai jabatan dan pembobotan insentif.
Langkah kedua adalah menetapkan indikator kinerja individu dan unit. Indikator dapat mencakup volume layanan, ketepatan waktu, mutu layanan, kepatuhan SOP, dan kepuasan pengguna. Setiap indikator harus memiliki sumber data yang jelas.
Langkah ketiga adalah menghitung kemampuan keuangan BLUD. Sistem remunerasi tidak boleh mengganggu belanja operasional utama. Karena itu, simulasi harus memperhatikan pendapatan layanan, APBD, belanja pegawai, dan kebutuhan pengembangan layanan.
Remunerasi sebagai Penggerak Kinerja BLUD
Remunerasi berbasis kinerja perlu disusun secara hati-hati agar tidak hanya menjadi tambahan penghasilan, tetapi benar-benar mendorong kinerja pegawai. Indikator yang digunakan harus sederhana, terukur, relevan, dan sulit dimanipulasi. Karena itu, BLUD perlu memastikan setiap data kinerja diverifikasi sebelum menjadi dasar pembayaran insentif.
Dengan sistem yang adil dan objektif, remunerasi BLUD dapat menjadi instrumen tata kelola SDM yang menghubungkan regulasi, kemampuan keuangan, dan capaian kinerja. Melalui pendekatan tersebut, BLUD dapat meningkatkan motivasi pegawai sekaligus mendorong kualitas layanan publik yang lebih konsisten dan profesional.
Syncore Indonesia dapat membantu BLUD dalam menyusun kebijakan remunerasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, ketentuan regulasi, kemampuan keuangan, dan arah peningkatan kinerja pelayanan. Pendampingan tersebut diharapkan dapat mendukung terbentuknya sistem remunerasi yang lebih adil, terukur, dan dapat diterapkan secara konsisten.
