Artikel

(Dokumentasi Pertemuan dengan Puskesmas Kota Yogyakarta, Sumber: Asset Dokumentasi Syncore) Persiapan audit merupakan tahapan penting dalam memastikan kesiapan laporan keuangan sebelum dilakukan pemeriksaan oleh auditor eksternal. Dalam konteks Persiapan Audit Puskesmas, kegiatan ini menjadi langkah awal untuk meninjau kelengkapan dokumen keuangan, kesesuaian laporan, serta kesiapan administrasi yang dimiliki oleh puskesmas. Di Kota Yogyakarta, proses Persiapan […]

Dokumentasi: Syncore Indonesia Bagi instansi atau unit kerja di lingkungan pemerintah daerah yang ingin menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), proses penilaian administratif merupakan langkah krusial. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan kesiapan dan kelayakan suatu unit kerja dalam mengelola keuangannya secara fleksibel, mandiri, dan berorientasi pada peningkatan layanan publik. Berdasarkan Surat Edaran

Dokumentasi: Syncore Indonesia Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD memberikan keistimewaan bagi satuan kerja pemerintah. Berdasarkan Permendagri 79 tahun 2018, BLUD dapat menerapkan praktik bisnis yang sehat demi meningkatkan layanan publik. Salah satu keunggulan utamanya terletak pada fleksibilitas belanja BLUD yang lebih dinamis dibanding unit kerja biasa. Mekanisme Ambang Batas dan Flexible

Foto bersama peserta pelatihan kelas pertama (4/2/2026). Dok: Syncore Indonesia. Penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Komitmen tersebut tercermin dalam kegiatan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan BLUD Melalui Training Peningkatan Kapasitas SDM yang berlangsung selama tiga hari, 4–6 Februari 2026. Kegiatan ini merupakan hasil kemitraan antara Syncore

Niza Wibyana Tito, M. Kom., M.M., M. Ak., CAAT.  Pakar BLUD Ilustrasi pemberian imbal jasa kepada pegawai BLUD. Sumber: freepik Polemik APBD untuk Remunerasi BLUD Isu penggunaan APBD untuk remunerasi BLUD kembali menjadi perdebatan di berbagai daerah. Sebagian pihak beranggapan bahwa APBD tidak boleh digunakan untuk membiayai remunerasi pada RSUD dan Puskesmas BLUD. Pandangan tersebut

Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada  Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah (UPTD) harus memenuhi beberapa syarat yaitu substantif, teknis dan administratif sesuai dengan Permendagri No 79 Tahun 2018 pasal 29. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi yaitu syarat administratif. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud terpenuhi, apabila UPTD/Badan Daerah membuat dan menyampaikan dokumen yang meliputi surat

Pertanggungjawaban Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah elemen penting dalam tata kelola keuangan BLUD. Dalam praktiknya, pertanggungjawaban BLUD menjadi instrumen utama untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan dan belanja. Kejelasan mekanisme pelaporan dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban berperan penting dalam mendukung pengawasan, pengendalian, dan pengambilan keputusan manajerial di lingkungan BLUD. Pertanggungjawaban Pendapatan BLUD Pertanggungjawaban