Artikel

(Gambar 1. Pelatihan Penguatan SPI Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan internal berbasis risiko. Sumber: Dokumentasi Syncore Indonesia) Fleksibilitas memberi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas ruang lebih luas dalam mengelola pelayanan dan keuangan. Namun, fleksibilitas juga membawa risiko yang harus dikendalikan sejak awal. Karena itu, pengawasan internal perlu

Gambar 1. Ilustrasi pencatatan dokumen hibah  Hibah merupakan salah satu sumber pendapatan yang dapat dimanfaatkan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah pasal 51 sampai 54, pendapatan BLUD dapat berasal dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama, Anggaran

(Gambar 1. Pelatihan Penguatan SPI Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan internal berbasis risiko. Sumber: Dokumentasi Syncore Indonesia) Fleksibilitas memberi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas ruang lebih luas dalam mengelola pelayanan dan keuangan. Namun, fleksibilitas juga membawa risiko yang harus dikendalikan sejak awal. Karena itu, pengawasan internal perlu

Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Kesehatan (UPTD Bapelkes) Provinsi Kalimantan Selatan mengikuti Pelatihan Online Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD), Remunerasi, serta Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) BLUD yang diselenggarakan oleh Syncore Indonesia pada Kamis-Jumat, 6-7 Agustus 2026. Pelatihan ini dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan menjelang operasional penuh UPTD Bapelkes Kalimantan

Gambar 1. Ilustrasi Penyusunan Kajian Kelayakan Penerapan BLUD Laboratorium Kesehatan Kajian kelayakan BLUD menjadi langkah strategis sebelum laboratorium kesehatan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD). Kajian ini memastikan kesiapan operasional, sumber daya manusia, tata kelola, serta kemampuan keuangan laboratorium secara menyeluruh. Melalui analisis yang sistematis, pemerintah daerah dapat menentukan apakah laboratorium

Gambar 1. Ilustrasi Penyusunan Kajian Kelayakan Penerapan BLUD Laboratorium Kesehatan Kajian kelayakan BLUD menjadi langkah strategis sebelum laboratorium kesehatan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD). Kajian ini memastikan kesiapan operasional, sumber daya manusia, tata kelola, serta kemampuan keuangan laboratorium secara menyeluruh. Melalui analisis yang sistematis, pemerintah daerah dapat menentukan apakah laboratorium

Ilustrasi perhitungan remunerasi BLUD. Sumber Foto: Free pik Remunerasi BLUD menjadi alat penting untuk menghubungkan imbalan kerja, kinerja pelayanan, dan motivasi SDM. Sistem ini tidak boleh hanya membagi insentif secara rata. Dengan desain yang jelas, remunerasi dapat mendorong pegawai bekerja lebih produktif dan bertanggung jawab. Sistem remunerasi BLUD harus dirancang untuk memberikan penghargaan yang adil