Mitra BLUD
Berbasis Teknologi

Artikel

Klasifikasi Retribusi Daerah dan Perlakuannya bagi BLUD dalam PP 35/2023

Klasifikasi Retribusi Daerah dan Perlakuannya bagi BLUD dalam PP 35/2023

(Sumber: www.freepik.com) Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketentuan tersebut diatur secara komprehensif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, yang menjadi pedoman dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah, termasuk pada entitas layanan publik seperti Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Regulasi ini tidak hanya mengatur […]

Klasifikasi Retribusi Daerah dan Perlakuannya bagi BLUD dalam PP 35/2023 Read More »

Sumber: Fleksibilitas BLUD Dimulai dari Pengelolaan yang Tepat

Fleksibilitas BLUD Dimulai dari Pengelolaan yang Tepat

Optimalkan fleksibilitas BLUD Anda melalui tata kelola dan perencanaan matang. Syncore BLUD hadir dengan solusi teknologi untuk efisiensi keuangan Anda. Fleksibilitas BLUD dimulai dari pengelolaan yang tepat agar setiap instansi mampu memberikan pelayanan publik yang prima tanpa hambatan birokrasi keuangan. Sebagai pola keuangan yang memberikan keistimewaan, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dituntut untuk mandiri. Namun,

Fleksibilitas BLUD Dimulai dari Pengelolaan yang Tepat Read More »

Pelatihan Penyusunan Rencana Strategis BLUD (Dokumentasi Syncore)

Langkah Terarah Membantu BLUD Mencapai Target Layanan

Langkah Terarah Membantu BLUD Mencapai Target Layanan melalui perencanaan, strategi, dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara optimal. Langkah Terarah Membantu BLUD Mencapai Target Layanan merupakan prinsip penting dalam memastikan setiap unit layanan publik dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dalam sistem BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), target layanan tidak

Langkah Terarah Membantu BLUD Mencapai Target Layanan Read More »

Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan Keuangan yang Baik Mendorong Kepercayaan Publik

Pengelolaan Keuangan yang Baik Mendorong Kepercayaan publik melalui transparansi, akuntabilitas, dan sistem BLUD yang lebih efisien serta terukur. Pengelolaan Keuangan yang Baik Mendorong Kepercayaan menjadi isu penting dalam tata kelola layanan publik modern, khususnya pada sistem BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Transparansi dan akuntabilitas keuangan tidak hanya berdampak pada efisiensi internal, tetapi juga secara langsung

Pengelolaan Keuangan yang Baik Mendorong Kepercayaan Publik Read More »

Strategi Efektif Persiapan Audit RSUD: Kunci Laporan Keuangan BLUD Transparan dan Akuntabel

Gambar 1. Ilustrasi Pengecekan Dokumen Laporan Keuangan, Freepik.com Audit laporan keuangan BLUD merupakan bagian penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana, khususnya pada instansi pelayanan publik seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Proses ini menjadi alat evaluasi untuk menilai apakah pengelolaan keuangan telah dilakukan sesuai standar yang berlaku. Tanpa audit yang baik, kepercayaan publik

Strategi Efektif Persiapan Audit RSUD: Kunci Laporan Keuangan BLUD Transparan dan Akuntabel Read More »

Penguatan Tata Kelola melalui Digitalisasi Penatausahaan Keuangan BLUD

  Gambar 1. Ilustrasi Koordinasi Penatausahaan Keuangan BLUD, Freepik.com Penatausahaan keuangan BLUD diatur dalam Permendagri 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah sebagai bagian dari sistem pengelolaan keuangan yang fleksibel namun tetap akuntabel. Pada peraturan tersebut, dalam Pasal 72 menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan anggaran, BLUD melakukan penatausahaan keuangan yang minimal meliputi pendapatan dan belanja,

Penguatan Tata Kelola melalui Digitalisasi Penatausahaan Keuangan BLUD Read More »

Strategi Tarif Layanan BLUD Berdasarkan Permendagri 79/2018

(Sumber: www.freepik.com) Tarif layanan BLUD menjadi elemen penting dalam menjaga keberlanjutan layanan publik. Oleh karena itu, setiap unit BLUD perlu memahami penyusunannya secara tepat. Regulasi utama yang digunakan adalah Permendagri 79 Tahun 2018. Aturan ini memberikan fleksibilitas, namun tetap menekankan akuntabilitas dan efisiensi. Dengan demikian, tarif BLUD dapat dikelola secara seimbang antara kebutuhan layanan dan

Strategi Tarif Layanan BLUD Berdasarkan Permendagri 79/2018 Read More »

Peran Pra-Audit Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Puskesmas Kabupaten Sukamara

Sesi diskusi membahas program pendampingan pra audit Puskesmas Kabupaten Sukamara, Sumber: Dokumentasi Syncore Indonesia Pra-audit memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Puskesmas. Melalui proses pra-audit, organisasi dapat memastikan data keuangan tersusun akurat, lengkap, dan siap diaudit. Oleh karena itu, pra-audit menjadi langkah strategis dalam penguatan tata kelola keuangan sektor kesehatan. Puskesmas tidak hanya

Peran Pra-Audit Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Puskesmas Kabupaten Sukamara Read More »

Tim Syncore Indonesia bersama Tim Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara melakukan pembahasan terkait kerjasama Pendampingan Pra Audit. Sumber: Dokumentasi Syncore Indonesia

Mengupas Perencanaan dan Penganggaran BLUD sesuai Permendagri 79 Tahun 2018

Sumber: Freepik Dasar Perencanaan BLUD Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tidak dapat menyusun anggaran secara tiba-tiba. Perencanaan BLUD harus dimulai dari dokumen strategis yang jelas, yaitu Rencana Strategis (Renstra). Dalam Pasal 1 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, Renstra didefinisikan sebagai dokumen perencanaan BLUD untuk periode lima tahunan. Pada pasal yang sama, Rencana Bisnis dan Anggaran

Mengupas Perencanaan dan Penganggaran BLUD sesuai Permendagri 79 Tahun 2018 Read More »

Scroll to Top