PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Sesuai dengan karateristiknya, entitas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan, antara lain pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, pengelolaan utang piutang, dan pengelolaan investasi. Fleksibilitas pengelolaan keuangan tersebut diperolehnya dengan bentuk tanpa disetor terlebih dahulu ke kas daerah. Entitas BLUD juga memiliki kewenangan pengelolaan kas secara mandiri dengan menyimpan maupun melakukan investasi jangka pendek dengan memanfaatkan kas yang ada. Kedua hal ini mempunyai dampak terhadap transaksi keuangan dan akuntansi BLUD yang pada akhimya tercermin dalam Laporan Keuangan BLUD.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah salah satu syarat untuk menerapkan Badan Layanan Umum Daerah membuat 5 komponen Laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat oleh BLUD tersebut sebagai Laporan Keuangan awal karena BLUD nantinya akan menjadi entitas pelaporan yang akan membuat 7 komponen laporan keuangan. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD harus membuat laporan keuangan sesuai dengan sistem akuntansi yang diterapkan pada pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan bukan merupakan entitas akuntansi maka dalam penyusunan 5 komponen laporan keuangan Laporan keuangan dimaksud harus memecah dari laporan keuangan SKPD.

5 komponen laporan keuangan terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam hal Unit Pelaksanaan Teknis Dinas/Badan baru dibentuk dan akan menerapkan BLUD maka Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan baru tersebut tidak menyusun 5 komponen laporan keuangan tetapi hanya menyusun prognosis/proyeksi keuangan berupa laporan realisasi anggaran dan laporan operasional sesuai dengan sistem perencanaan dan penganggaran yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

Berikut merupakan Contoh Penyusunan laporan Keuangan BLUD.

1. Laporan Realisasi Anggaran

UPT ……. (diisi nama UPT)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN*

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 202X

 

Nomor Urut	Uraian	Tahun 202X
		Anggaran 202X	Realisasi 202X	(%)	Realisasi 202X-1
4	Pendapatan
4.1	Pendapatan Asli Daerah
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan   Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah
4.2	Pendapatan Transfer Daerah
4.2.1	Murni
4.2.2	BOK
	Jumlah Pendapatan Transfer Daerah
5	Belanja
5.1	Belanja Operasi
5.1.1	Belanja Pegawai
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa
5.1.3	Bunga
5.1.4	Subsidi
5.1.5	Hibah
5.1.6	Bantuan Sosial
	Jumlah Belanja Operasi
5.2	Belanja Modal
5.2.1	Belanja Tanah
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya
5.2.6	Belanja Aset Lainnya
	Jumlah Belanja Modal
	Surplus/(Defisit)
6	Pembiayaan
6.1	Penerimaan Pembiayaan
6.1.1	Penggunaan SILPA
6.1.2	Divestasi
6.1.3	Penerimaan Utang/Pinjaman
	Jumlah Penerimaan
6.2	Pengeluaran Pembiayaan
6.2.1	Investasi
6.2.2	Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman
	Jumlah Pengeluaran
	Pembiayaan NETTO
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

 

 

2. Neraca

UPT ……. (diisi nama UPT)

NERACA*

PER 31 DESEMBER 202X DAN 31 DESEMBER 202X-1

Uraian	31-Des
	202X	202X-1
ASET
ASET LANCAR
Kas di Bendahara JKN
Kas di Bendahara BOK
Kas di Bendahara APBD
Piutang
Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Biaya Dibayar Dimuka
Persediaan
Jumlah
ASET TETAP
Tanah
Peralatan dan mesin
Gedung dan bangunan
Jalan, Jaringan, dan Instalasi
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan
Jumlah
ASET LAINNYA
Aset Tidak Berwujud
Aset Lain – lain
Akumulasi Amortisasi
Jumlah
JUMLAH ASET
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Pihak Ketiga
Pendapatan Diterima Di Muka
Beban Yang Masih Harus Dibayarkan
Utang Jangka Pendek lainnya
Jumlah
EKUITAS
Ekuitas
Jumlah
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

 

 

 

3. Laporan Operasional

 

UPT ……. (diisi nama UPT)

LAPORAN OPERASIONAL*

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 202X DAN 31 DESEMBER 202X-1

 

Uraian	202X	202X-1
Pendapatan
Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Pendapatan Transfer
Murni
BOK
Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Pendapatan Hibah
Pendapatan lainnya
Jumlah Pendapatan
Beban
Beban Pegawai
Beban Barang dan Jasa
Beban Bunga
Beban Penyusutan
Beban Lain – Lain
Jumlah Beban
Surplus/(defisit) Kegiatan Operasional
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
Beban Bencana Alam
Beban Luar Biasa Lainnya
Jumlah Pos Luar Biasa
Surplus/Defisit LO

 

 

4. Laporan Perubahan Ekuitas

UPT ……. (diisi nama UPT)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS*

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 202X DAN 31 DESEMBER 202X-1

 

Uraian	202X	202X-1
Ekuitas Awal
Surplus/(Defisit) – LO
RK-PPKD
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
Koreksi Nilai Persediaan
Selisih Revaluasi Aset Tetap
Lain-lain
Ekuitas Akhir