BLUD

RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud terus mempersiapkan penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) melalui penguatan tata kelola keuangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Upaya tersebut dilakukan melalui Pelatihan Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD yang berlangsung pada 11–13 Mei 2026. Kegiatan ini juga membahas pemanfaatan sistem digital Syncore e-BLUD untuk mendukung pengelolaan keuangan rumah sakit

Gambar 1.  Ilustrasi diskusi penyusunan Peraturan Kepala Daerah sebagai langkah mendukung peningkatan kualitas layanan publik. Implementasi BLUD yang efektif perlu menyusun Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk memperkuat tata kelola layanan publik. Peraturan yang disusun dengan baik mampu memberikan kepastian hukum sekaligus ruang fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan operasional BLUD. Dengan adanya regulasi yang tepat, implementasi

Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan memperkuat Kinerja Organisasi. Sumber daya manusia yang kompeten membantu organisasi menjalankan layanan secara profesional, efektif, dan adaptif terhadap perubahan. Oleh karena itu, Manajemen SDM tidak hanya berfokus pada administrasi kepegawaian, tetapi juga pengembangan kompetensi dan budaya

Penyusunan Renstra BLUD menjadi langkah penting dalam menentukan arah pengembangan layanan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Dokumen ini membantu BLUD menyusun target pelayanan, strategi pengelolaan, serta arah kebijakan yang selaras dengan kebutuhan organisasi. Dengan perencanaan yang tepat, BLUD dapat meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat tata kelola organisasi. Dalam praktiknya, penyusunan Rencana Strategis atau Renstra tidak

Gambar 1. Ilustrasi Sistem Laporan Keuangan BLUD, Chat GPT Sistem keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang kuat menjadi dasar penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Pengelolaan yang transparan dan akuntabel membantu instansi menjaga kepercayaan masyarakat. Selain itu, tata kelola yang baik mampu mendorong efisiensi anggaran dan pengawasan yang lebih efektif. BLUD memiliki fleksibilitas dalam

Foto bersama peserta Focus Group Discussion (FGD) UPT Pasar Induk Among Tani. (Sumber: Dokumentasi Syncore) Kota Batu – Syncore Indonesia bersama Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumperindag) serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Among Tani menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Balaikota Kota Batu dan observasi lapangan pada 28–29 April 2026 di

Gambar 1. Ilustrasi dibuat menggunakan AI (DALL·E by OpenAI), 2026. Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Kebijakan Akuntansi menjadi fondasi penting dalam memastikan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berjalan transparan dan akuntabel. Dokumen ini tidak hanya memenuhi regulasi, tetapi juga menjadi pedoman operasional yang menjaga konsistensi praktik keuangan. Oleh karena itu, penyusunannya harus sistematis, relevan,