Gallery

Pendampingan Terpadu untuk Peningkatan Kapasitas SDM dan Implementasi Sistem Keuangan BLUD RSUD   I. Pendahuluan A. Latar Belakang Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) memainkan peran penting dalam mewujudkan efisiensi dan akuntabilitas dalam layanan publik. UPTD BLUD yang bertanggung jawab langsung terhadap masyarakat, baik dalam penyediaan layanan kesehatan, […]

Pendampingan Terpadu untuk Peningkatan Kapasitas SDM dan Implementasi Sistem Keuangan BLUD I. Pendahuluan A. Latar Belakang Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) memainkan peran penting dalam mewujudkan efisiensi dan akuntabilitas dalam layanan publik. UPTD BLUD yang bertanggung jawab langsung terhadap masyarakat, baik dalam penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, atau

Latar Belakang Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) memainkan peran penting dalam mewujudkan efisiensi dan akuntabilitas dalam layanan publik. UPTD BLUD yang bertanggung jawab langsung terhadap masyarakat, baik dalam penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, atau layanan publik lainnya, dihadapkan pada tantangan besar dalam mengelola keuangan dengan transparansi dan akuntabilitas

A. LATAR BELAKANG Dalam rangka meningkatkan kemandirian, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) seperti Puskesmas perlu menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai ketentuan yang berlaku. Penerapan pola ini menuntut kemampuan dalam menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), mengintegrasikannya ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta melaksanakan penatausahaan,

Pemberlakuan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) menandai fase baru reformasi keuangan daerah yang berdampak langsung pada struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu perubahan mendasar adalah pengetatan jenis retribusi daerah yang secara tegas dibatasi, sehingga pemerintah daerah tidak lagi memiliki ruang luas untuk mengembangkan sumber pendapatan melalui skema