Mitra BLUD
Berbasis Teknologi

BLUD.co.id

PPK BLUD

BLUD bukanlah sebuah lembaga mandiri, melainkan pola pengelolaan keuangan yang dapat diterapkan oleh berbagai jenis lembaga di pemerintahan.

Pengelolaan Keuangan Publik Efektif dan Efisien dengan BLUD

Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien merupakan landasan penting bagi keberhasilan organisasi, terutama dalam sektor pelayanan publik. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) hadir sebagai salah satu model pengelolaan keuangan yang banyak diterima oleh berbagai lembaga publik. Namun, penting untuk dipahami bahwa BLUD bukanlah sebuah lembaga mandiri, melainkan pola pengelolaan keuangan yang dapat diterapkan oleh berbagai jenis lembaga di pemerintahan. Meningkatkan Kemandirian dan Fleksibilitas BLUD berperan sebagai alat pengelolaan keuangan yang memberikan bantuan kepada lembaga pelayanan publik untuk mengelola keuangannya secara mandiri. Kelebihan utama BLUD terletak pada otonomi yang diberikan kepada lembaga dalam mengelola anggarannya. Dengan pola ini, lembaga dapat mengambil keputusan keuangan secara lebih cepat dan tepat, sesuai dengan kebutuhan spesifiknya. Hal ini berakhir pada peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Membuka Peluang Pendapatan Tambahan Salah satu manfaat utama BLUD adalah membuka peluang bagi lembaga untuk memperoleh sumber pendapatan tambahan melalui pemberian layanan kepada masyarakat. Dengan kemandirian finansial yang lebih besar, lembaga dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya dan mengembangkan inovasi dalam pelayanan. Contohnya, rumah sakit BLUD dapat menawarkan layanan tambahan seperti kelas-kelas kesehatan atau pelayanan medis khusus untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian finansial. Transparansi dan Akuntabilitas: Kunci Utama Meskipun memberikan kekeliruan dan peluang baru, BLUD tetap harus menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan.  Penerapan BLUD perlu dilakukan pengawasan dan audit ketat untuk menjaga pengelolaan dan akuntabilitas lembaga keuangan kepada masyarakat. Kesimpulan Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik, pengelolaan keuangan yang baik menjadi kunci utama. BLUD sebagai polanya pengelolaan keuangan yang fleksibel dan inovatif, memberikan ruang bagi lembaga publik untuk menjadi lebih mandiri dan inovatif dalam menyediakan layanan. Namun perlu diingat bahwa keberhasilan penerapan BLUD bergantung pada komitmen lembaga untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangannya. Dengan penerapan yang tepat, BLUD dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Pengelolaan Keuangan Publik Efektif dan Efisien dengan BLUD Read More »

Pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel menjadi kunci keberhasilan pada BLUD di bawah Kemenkes

Tantangan Strategi Keuangan BLUD Kemenkes

Pendahuluan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di bawah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memiliki peran krusial dalam menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. Pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel menjadi kunci utama dalam keberhasilan BLUD dalam menjalankan fungsinya. Artikel ini mengulas pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD di bawah naungan Kemenkes, dengan fokus pada tantangan menghadap dan strategi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Konteks Pengelolaan Keuangan BLUD Kesehatan: Menggambarkan latar belakang dan konteks pengelolaan keuangan BLUD di sektor kesehatan, dengan penekanan pada peran strategis dalam penyediaan layanan kesehatan. Struktur Organisasi dan Kebijakan Keuangan: Menyajikan struktur organisasi BLUD di bawah Kementerian Kesehatan dan kebijakan keuangan yang mengatur pengelolaan dana dan aset. Sistem Informasi Keuangan: Membahas penerapan sistem informasi keuangan sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan. Pengelolaan Anggaran: Menyoroti strategi dalam pengelolaan anggaran BLUD, termasuk proses perencanaan anggaran, pengawasan belanja, dan evaluasi kinerja finansial. Tantangan dalam Pengelolaan Keuangan: Pengelolaan Risiko Keuangan: Membahas tantangan terkait manajemen risiko keuangan di sektor kesehatan, termasuk mengurangi biaya pelayanan kesehatan dan menyediakan standar pelayanan. Peningkatan Danaan: Mengidentifikasi tantangan dalam meningkatkan pendanaan untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi: Menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap standar akuntansi nasional dan internasional sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas. Strategi Peningkatan Pengelolaan Keuangan: Peningkatan Sumber Daya Manusia: Mendiskusikan pentingnya pelatihan dan pengembangan SDM dalam konteks keuangan kesehatan. Pengembangan Kerjasama dengan Pihak Eksternal: Menyoroti kemungkinan kerjasama dengan pihak eksternal untuk meningkatkan pendanaan dan mendukung pengelolaan keuangan yang berkelanjutan. Penggunaan Teknologi Finansial (Fintech): Membahas potensi penggunaan teknologi finansial untuk mempercepat proses keuangan dan meningkatkan transparansi. Evaluasi Kinerja dan Pertanggungjawaban:  Menyoroti pentingnya evaluasi kinerja secara teratur dan pertanggungjawaban dalam menjaga integritas keuangan dan meningkatkan layanan. Kesimpulan Merangkum tantangan dan strategi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD di bawah Kemenkes. Menekankan pentingnya sinergi antara keberlanjutan keuangan, efisiensi operasional, dan kualitas layanan kesehatan.

Tantangan Strategi Keuangan BLUD Kemenkes Read More »

Finalisasi Dokumen Administratif Renstra dan Laporan Keuangan Labkesda Kota Depok yang dihadiri oleh 30 peserta.

Finalisasi Labkesda Kota Depok: Renstra dan Laporan Keuangan

Pertemuan Finalisasi Dokumen Administratif Renstra dan Laporan Keuangan Labkesda Kota Depok Pada tanggal 14 November, Konsultan BLUD Syncore menyelenggarakan Finalisasi Dokumen Administratif Renstra dan Laporan Keuangan Labkesda Kota Depok yang dihadiri oleh 30 peserta, pembahasan meliputi pelaksanaan penerapan permohonan BLUD, Surat kedua yang harus diserahkan yaitu Kesanggupan Untuk Meningkatkan Kinerja, Surat ketiga yaitu Surat Bersedia diaudit, Terdapat perubahan PERDA baru Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok, Peraturan Walikota Depok Nomor 94 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, UPTD Labkesda Kota Depok terbentuk melalui Peraturan Wali Kota Depok Nomor 66 Tahun 2019 tentang pembentukan dan susunan milik pemerintah kota Depok, Disepakati memiliki 4 layanan: Layanan Biomolekuler, Layanan Lab Klinik, Lab Mikrobiologi, Lab Kesehatan Masyarakat. Diskusi dan Tanya Jawab antara Labkesda Depok dan Konsultan Syncore Terdapat berbagai macam diskusi dan tanya jawab antara Labkesda Depok dengan Konsultan Syncore, meliputi Siapa yang membentuk dewan pengawas? Renstra belum menambahkan apakah perlu untuk menguji kualitas udara? Pengenalan RBA itu apa? Apakah memungkinkan RBA apakah ada pendampingan pengenalan? Apakah yang dimaksud dengan Mengatasi keterbatasan komunikasi antar kompetensi keahlian dengan mengikuti perkembangan teknologi informasi terbaru? Diganti dengan selalu mengikuti perkembangan teknologi informasi terbaru? Susunan Organisasi dan Strategi Pengelolaan Keuangan Susunan organisasi dalam penerapan pengelolaan keuangan, Pejabat Pengelola BLUD terdiri dari: Pimpinan BLUD, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis, Koordinator Laboratorium sebagai pejabat teknis, Pemimpin BLUD dapat menyusun SPI jika diperlukan, Prosedur kerja dituangkan dalam bentuk SOP, Realisasi Keuangan UPTD Labkesda Kota Depok, Mengidentifikasi analisis masalah dengan SWOT (kekuatan (kekuatan), kelemahan (kelemahan), peluang (peluang), dan ancaman (ancaman), Posisi menentukan Strategi dimana ada 15 Strategi yang digunakan Labkesda dalam menyikapi adanya kekuatan di dalam Strength dan Opportunity, Meningkatkan dan mempertahankan kualitas SDM dengan rutin melalui peningkatan kapasitas dan pelatihan SDM, baik secara internal maupun eksternal, melaksanakan kerjasama operasional maupun kerjasama pembayaran melalui asuransi untuk meningkatkan pelayanan, Meningkatkan promosi layanan kepada masyarakat melalui media sosial yang dimiliki, Pengadaan sarana infrastruktur untuk meningkatkan peningkatan layanan, Menambah tenaga keamanan untuk menjaga keamanan di wilayah Labkesda, Perbaikan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.

Finalisasi Labkesda Kota Depok: Renstra dan Laporan Keuangan Read More »

Tantangan dan Strategi Pelaksanaan BLUD

Tantangan dan Strategi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Bawah Kementerian Kesehatan  Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di bawah Kementerian Kesehatan memiliki peran strategis dalam penyediaan layanan kesehatan kepada masyarakat. Artikel ini akan membahas pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD di bawah naungan Kementerian Kesehatan, menyoroti tantangan yang dihadapi dan strategi yang dapat diadopsi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas keuangan. Konteks Pengelolaan Keuangan BLUD Kesehatan: Menggambarkan latar belakang dan konteks pengelolaan keuangan BLUD di sektor kesehatan, dengan penekanan pada peran strategis dalam penyediaan layanan kesehatan. Struktur Organisasi dan Kebijakan Keuangan: Menyajikan struktur organisasi BLUD di bawah Kementerian Kesehatan dan kebijakan keuangan yang mengatur pengelolaan dana dan aset. Sistem Informasi Keuangan: Membahas implementasi sistem informasi keuangan sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan. Pengelolaan Anggaran: Menyoroti strategi dalam pengelolaan anggaran BLUD, termasuk proses perencanaan anggaran, pengawasan belanja, dan evaluasi kinerja finansial. Tantangan dalam Pengelolaan Keuangan: Pengelolaan Risiko Keuangan: Membahas tantangan terkait manajemen risiko keuangan di sektor kesehatan, termasuk fluktuasi biaya pelayanan kesehatan dan pemenuhan standar pelayanan. Peningkatan Pendanaan: Mengidentifikasi tantangan dalam meningkatkan pendanaan untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi: Menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap standar akuntansi nasional dan internasional sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas.   Strategi Peningkatan Pengelolaan Keuangan: Peningkatan Sumber Daya Manusia: Mendiskusikan pentingnya pelatihan dan pengembangan SDM dalam konteks keuangan kesehatan. Pengembangan Kerjasama dengan Pihak Eksternal: Menyoroti kemungkinan kerjasama dengan pihak eksternal untuk meningkatkan pendanaan dan mendukung pengelolaan keuangan yang berkelanjutan. Penggunaan Teknologi Finansial (Fintech): Membahas potensi penggunaan teknologi finansial untuk mempercepat proses keuangan dan meningkatkan transparansi.  Evaluasi Kinerja dan Pertanggungjawaban: Menyoroti pentingnya evaluasi kinerja secara teratur dan pertanggungjawaban dalam menjaga integritas keuangan dan meningkatkan layanan.  Kesimpulannya tantangan dan strategi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD di bawah Kementerian Kesehatan. Menekankan pentingnya sinergi antara keberlanjutan keuangan, efisiensi operasional, dan kualitas layanan kesehatan. Baca juga: Pengertian Pola pengelolaan keuangan BLUD (PPK-BLUD)

Tantangan dan Strategi Pelaksanaan BLUD Read More »

Peningkatan Kualitas Pelayanan Puskesmas melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi di Badan Layanan Umum Daerah

Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat daerah yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Agar puskesmas dapat memberikan pelayanan yang optimal, dibutuhkan suatu sistem monitoring dan evaluasi yang efektif yang dapat mengukur dan mengevaluasi kinerja puskesmas tersebut. Dalam konteks ini, Badan Layanan Umum Daerah memiliki peran kunci dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi guna memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas.   Pentingnya Monitoring dan Evaluasi:   Pemantauan Kinerja: Monitoring membantu Badan Layanan Umum Daerah untuk melacak dan memahami kinerja puskesmas secara berkala. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti jumlah pasien yang dilayani, tingkat kepuasan pasien, ketersediaan obat, dan keberlanjutan program-program kesehatan.   Identifikasi Permasalahan: Melalui sistem monitoring, dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang muncul di puskesmas. Dengan mengetahui permasalahan tersebut, Badan Layanan Umum Daerah dapat memberikan solusi yang tepat guna meningkatkan kualitas pelayanan.   Peningkatan Efisiensi: Evaluasi rutin memungkinkan Badan Layanan Umum Daerah untuk mengevaluasi efisiensi operasional puskesmas. Hal ini melibatkan penilaian terhadap alokasi sumber daya, manajemen inventaris, dan efektivitas program-program kesehatan.   Pengukuran Kepuasan Pasien: Sistem evaluasi dapat mencakup survei kepuasan pasien untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki. Pemahaman mengenai kepuasan pasien dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pelayanan kesehatan.   Langkah-langkah Implementasi Monitoring dan Evaluasi:   Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi: Badan Layanan Umum Daerah perlu membentuk tim khusus yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi. Tim ini harus memiliki keahlian dalam bidang kesehatan dan evaluasi program.   Pengembangan Indikator Kinerja: Identifikasi indikator kinerja yang relevan untuk puskesmas, seperti jumlah kunjungan pasien, tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan, dan keberlanjutan program imunisasi. Indikator ini akan menjadi dasar evaluasi kinerja.   Pelaksanaan Monitoring Berkala: Terjadwal secara berkala, tim monitoring melakukan pemantauan langsung di puskesmas untuk mengumpulkan data. Hal ini mencakup observasi langsung, wawancara dengan staf dan pasien, serta analisis dokumen.   Analisis Data dan Evaluasi: Tim evaluasi menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk mengevaluasi kinerja puskesmas. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk menyusun rekomendasi perbaikan.   Pemberian Umpan Balik dan Perbaikan Berkelanjutan: Hasil evaluasi disampaikan kepada manajemen puskesmas dan staf terkait. Bersama-sama, mereka merancang langkah-langkah perbaikan dan tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan.   Dengan menerapkan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif, Badan Layanan Umum Daerah dapat berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pelayanan puskesmas. Pemantauan yang berkelanjutan dan evaluasi yang mendalam akan memberikan landasan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, sehingga puskesmas dapat menjadi pusat pelayanan kesehatan yang efisien dan bermutu tinggi bagi masyarakat.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Puskesmas melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi di Badan Layanan Umum Daerah Read More »

Syncore BLUD

Pelatihan BLUD: PPK BLUD RSGM Prov Kalsel

Yogyakarta, 2-3 November 2023 – Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Gusti Hasan Aman Prov Kalsel menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kinerja dan efisiensi pengelolaan keuangan dengan mengikuti Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang diselenggarakan oleh Syncore BLUD.Pelatihan 2023 Perjalanan Menuju Penerapan BLUD RSGM Gusti Hasan Aman didirikan sejak tahun 2013 dan mendapatkan dorongan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menerapkan BLUD. Meskipun SK penetapan BLUD telah terbit sejak Mei 2023, RSGM masih dalam proses penyusunan regulasi dan merencanakan penerapan BLUD pada tahun 2024/2025. Hal ini dikarenakan RSGM masih menunggu RKP (rencana kerja perubahan) serta penyusunan SK pejabat pengelola BLUD dan SK bendahara BLUD. Langkah Persiapan Menuju BLUD Sebagai langkah persiapan, RSGM Gusti Hasan Aman Prov Kalsel mengikuti pelatihan. Pelatihan ini diikuti oleh 6 orang perwakilan RSGM, yaitu bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, penyusun laporan keuangan, dan PPK. Direktur RSGM tidak bisa hadir saat pelatihan. Materi dan Manfaat Pelatihan Tenaga Ahli BLUD Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., M.Ak., CAAT hadir sebagai narasumber. Beliau membawakan materi penyusunan RBA dan DOKumen RBA, pengelolaan keuangan BLUD, serta akuntansi dan pelaporan keuangan BLUD. RSGM berharap melalui pelatihan ini, mereka dapat memahami regulasi dan persiapan yang diperlukan untuk menerapkan BLUD. Proses Pelatihan yang Antusias Pelatihan PPK BLUD RSGM Gusti Hasan Aman Prov Kalsel dilakukan di Yogyakarta pada tanggal 2-3 November 2023. Pelatihan berlangsung dengan baik dan penuh dengan diskusi sebagai wujud antusias pelaksanaan Pelatihan. Hasil dan Manfaat Pelatihan Hasil dari Pelatihan BLUD ini adalah tersusunnya RBA dan DOkumen RBA tahun 2024 sebagai dasar pelaksanaan anggaran untuk tahun 2024. RSGM Gusti Hasan Aman Prov Kalsel juga mendapatkan akses untuk berkonsultasi dengan tim pusat layanan FSC (Financial Services Consulting) sebagai tim pendampingan PPK BLUD di Syncore BLUD. Penerapan BLUD untuk Layanan Kesehatan yang Berkualitas Penerapan BLUD di RSGM Gusti Hasan Aman Prov Kalsel diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi pengelolaan keuangan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Pelatihan BLUD merupakan solusi tepat bagi RSGM dan instansi kesehatan lainnya yang ingin meningkatkan kinerja dan efisiensi pengelolaan keuangannya. Syncore BLUD berkomitmen untuk membantu RSGM dan instansi kesehatan lainnya dalam meningkatkan kinerja dan efisiensi melalui pelatihan dan pendampingan BLUD yang komprehensif.

Pelatihan BLUD: PPK BLUD RSGM Prov Kalsel Read More »

Workshop Sosialisasi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung

Sebanyak 54 puskesmas menghadiri acara sosialisasi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. Acara ini bekerjasama dengan syncore BLUD yang menghadirkan tenaga ahli BLUD yaitu Bapak Niza Wibiyana Tito, M.Kom, M.M, M.Ak., CAAT. Beliau ini telah berpengalaman dalam mendampingi lebih dari 1.400 instansi di Indonesia dalam menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.  Acara ini diselenggarakan di Hotel Horizon Panggandaran yang berlangsung pada hari Jumat, 1 Desember 2023.  Dalam acara ini difokuskan untuk membahas mengenai tugas dan fungsi dari pejabat keuangan. Sebagai seorang yang berfungsi dalam mempertanggungjawabkan keuangan BLUD, pejabat keuangan ini memerlukan pemahaman mengenai penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pejabat keuangan.  Penyusunan laporan keuangan sendiri disusun dengan berbagai Langkah mulai dari jurnal, buku besar neraca saldo hingga menjadi laporan keuangan. Laporan keuangan BLUD yang wajib disiapkan oleh pejabat keuangan meliputi: Laporan Realisasi Anggaran Laporan Perubahan SAL Laporan Arus Kas Laporan Operasional Laporan Perubahan Ekuitas Neraca Catatan atas Laporan Keuangan Dalam melaksanakan tanggungjawab ini, pejabat keuangan dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Baca juga: Kebijakan Akuntansi dan Pengertian Dana Bergulir

Workshop Sosialisasi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Read More »

Asistensi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Tangerang

Pada kesempatan kali ini tanggal 15-17 November 2023, UPTD Pengelolaan Dana Bergulir melakukan asistensi untuk meningkatkan pengelolaan keuangan BLUD dengan baik. Dalam acara asistensi ini didampingi oleh konsultan BLUD dan diselenggarakan di kantor Meravi id. Acara ini dimulai dengan pembahasan mengenai alur pergeseran anggaran. Rencana Bisnis Anggaran yang biasa disingkat RBA dapat dilakukan pergeseran dengan mudah apabila RBA murni maupun RBA perubahan sudah disahkan sebelumnya.  Pengesahan RBA dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Hal ini bertujuan agar baik RBA Murni maupun RBA Perubahan yang telah disahkan atau ditetapkan ketika dilakukan pergeseran tidak akan mengubah anggaran yang ditetapkan sebelumnya. Setelah RBA disahkan oleh TAPD, UPTD dapat melakukan belanja sesuai dengan anggaran yang ditetapkan Namun perlu diingat kembali bahwa dalam penyusunan RBA harus menyusun ambang batas. Tujuan dari penyusunan ambang batas sendiri adalah menentukan seberapa besar UPTD bisa melakukan belanja melebihi anggaran yang ditetapkan. Selanjutnya terkait dengan penerimaan dapat dicantumkan nama penyetor untuk melengkapi informasi pada Tanda Bukti Pembayaran. Pembahasan dilanjutkan tentang buku panjar, bahwasanya buku panjar sebelumnya telah digunakan di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir sehingga ingin menerapkan Kembali buku panjar di system e-blud. Berikutnya dilanjutkan pembahasan mengenai penginputan jurnal penyesuaian. Pencatatan jurnal penyesuaian sendiri dilakukan setiap semesteran. Sehingga dalam 1 periode tahun dilakukan pencatatan jurnal penyesuaian sebanyak 2x. Pada periode ini, UPTD Pengelolaan Dana Bergulir dapat melakukan pencatatan jurnal penyesuaian untuk semester 2. Jurnal penyesuaian di semester 2 ini selanjutnya akan dilakukan jurnal pembalik di awal tahun 2024 menggunakan database tahun 2024. Baca juga: Workshop Monitoring Evaluasi Puskesmas BLUD Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep

Asistensi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Tangerang Read More »

Workshop Monitoring Evaluasi Puskesmas BLUD Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep

Pada hari Selasa dan Rabu, tanggal 14-15 November 2023. BLUD Syncore menyelenggarakan Pelatihan Penyusunan Monitoring Evaluasi Puskesmas BLUD Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep di Forriz Hotel, Yogyakarta. Ada 6 peserta yang berpartisipasi dalam Workshop Pelatihan Penyusunan Monitoring Evaluasi Puskesmas BLUD Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep yang terdiri dari: Perekonomian Setda (2 orang), Puskesmas Bluto (2 orang), Dinas Kesehatan (2 orang). Permendagri 79 Tahun 2018 : BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Pendorong pengelolaan BLUD yaitu: Fleksibilitas, Sistem Pembayaran Kapitasi di Puskesmas, dan Kualitas Layanan Publik. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pelaksanaan Evaluasi BLUD bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja pengelolaan BLUD, Upaya peningkatan kinerja, dan Aspek keuangan dan non keuangan. Dengan pelaksana yaitu Tim Evaluasi BLUD dan Dewan Pengawas, dilaksanakan minimal 1 tahun sekali. Untuk kendala dan tantangannya adalah sebagian tenaga puskesmas adalah tenaga BLUD, harus mengikuti SE Menpan RB, Pembinaan BLUD sesuai Permendagri 79 ada di Dinkes, bagaiman peran tim pembina Kabupaten, Indikator KBK sulit tercapai, Renstra transisi dengan nomenklatur SIPD.  Cara Menyusun Indikator yaitu ada kejelasan tujuan dan latar belakang dari tiap-tiap indikator dan mengapa indikator tersebut penting dan dapat menunjukkan tingkat kinerja organisasi/bagian/unit kerja, kejelasan terminology / definisi operasional yang digunakan, kapan pengumpulan data (kapan indikator harus di update), kapan harus dianalisis, cara analisis, dan interpretasinya, numerator dan denominator, darimana data diperoleh (system informasi untuk mendukung perolehan data) , target.  Baca juga: Pemahaman e-SKP pada RSUD Pratama Sendawar Kutai Barat untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi Administrasi

Workshop Monitoring Evaluasi Puskesmas BLUD Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep Read More »

Scroll to Top