BLUD

Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD   Bagaimanakah langkah menyusun rencana bisnis dan anggaran BLUD? Penyusunan rencana bisnis dan anggaran biasanya akan dibuat semester dua. Rencana bisnis dan anggaran ini berisikan mengenai 5 dokumen BLUD. 5 Dokumen BLUD ini dibagi menjadi: Bab I adalah pendahuluan Bab II adalah kinerja tahun berjalan, baik kinerja keuagan dan kinerja non keuangan Bab III adalah isian dari rencana bisnis dan anggaran itu sendiri. Bab IV adalah laporan proyeksi keuangan tahun yang akan dating Bab V adalah penutup. Bab II di atas mengenai laporan prognosa tahun berjalan, misalnya penyusunan rencana bisnis dan anggaran BLUD dibuat bulan Agustus, maka prognosa 4 bulan yang diperhitungkan. Sedangkan 8 bulan yang sudah lalu disebut sebagai realisasi hingga Agustus. Bab III di atas memuat tentang rencana bisnis dan anggaran BLUD, anggaran ini memuat tentang anggaran pendapatan dan juga biaya, di mana anggaran ini menggunakan proyeksi histori tahun lalu. Sehingga nantinya anggaran pendapatan dan anggaran biaya akan menggunakan dana berimbang. Rencana bisnis dan anggaran ini bias jadi tidak berimbang yang berasal dari sumber dana SiLPA tahun lalu. Rencana bisnis dan anggaran bab IV berisikan mengenai proyeksi laporan keuangan tahun yang akan dating. Data-data ini diperoleh dari anggaran pendapatan dan biaya serta adanya penyertaan SiLPA. Ada beberapa BLUD yang menyertakan SiLPA di awal tahun sebagai RBA Murni, ada juga yang menyertakan SiLPA diperubahan sebagai RBA Perubahan. Dua hal ini sah-sah saja asal ada paying hukum yang mengaturnya. Pertanyaanya bagaimana menggunakan SiLPA di awal tahuns edangkan SiLPA baru diketahui jika laporan keuangan tahun berjalan sudah jadi? Jawabannya adalah menggunakan proyeksi SiLPA tahun lalu, atau persentase peningkatan SiLPA dari beberapa tahun terakhir dipersentasekan kenaikannya berapa. Dan terakhir, untuk dokumen RBA 5 BAB ini tidak semuanya dibuat manual. Pada bab III dan bab IV bias dibantu dengan aplikasi PPK BLUD Syncore. Atau silahkan kunjungi contoh dokumen untuk bisa download RBA 5 BAB  Untuk melihat demo sillahkan kunjungi demo.blud.co.id  

Fleksibilitas dan Perlakuan Hibah BLU/BLUD Pelatihan Penyusunan RBA dan Laporan keuangan SAK di kabupaten Batang dengan 21 puskesmas memunculkan banyak pertanyaan, salah satunya adalah di mana letak fleksibilitas BLUD,? Pertanyaan demikian muncul karena puskesmas masih belum bisa merasakan kebebasan menajdi BLUD, hal ini disebabkan belum memahaminya pembuatan RBA yang mereka rinci hingga ke objek rincian belanja. Contoh di dalam RBA ada Biaya makan dan minum, dirinci lagi biaya makan dan minum itu ada biaya beli makan berapa ratus, minum berapa ratus, beli minuman kardus berapa ratus ribu. Hal itu menyebabkan para puskesmas mengira bahwa BLUD ini sama saja tidak da fleksibilitas. Baiklah, kita uraikan satu persatu permasaahannya: Bedanya pra dan pasca BLUD Menjadi BLUD bukan menjadi bebas tanpa aturan, tetap saja ada aturan yang diberlakukan. Contohnya adanya kewajiban membuat RBA. Pembuatan RBA ini juga masih banyak yang keliru. Banyak kelirunya adalah menjadikan DPA sebagai RBA. Ssebenarnya konsep ini keliru, seharusnya di DPA hanya ada 3 belanja saja yaitu pegawai, barang jasa dan modal. Contoh belanja pegawai di DPA hanya ditulis Rp 500.000, nah di RBA baru angka ini dirinci sebagai lampiran dari DPA. Setelah menjadi BLUD adanya fleksibilitas pengelolaan keuangan, nah konsep ini juga masih banyak yang belum memahami. Fleksibilitas ini terletak di dana pengelolaan hasil dari pelayanan, tidak disetor kembali ke daerah, sehingga puskesmas /BLUD bisa dengan leluasa menggunakan sesuai dengan kebutuhan untuk peningkatan pelayanan. Di manakah Fleksibilitasnya? Untuk menjawab di mana fleksibilitasnya BLUD ini harus memahami konsep DPA, RBA, Belanja dan Biaya dahulu. Di dalam DPA hanya ada 3 belanja besar yaitu Belanja Pegawai, barang jsa dan Belanja Modal. Nah di dalam RBA 3 belanja itu dirinci menjadi Biaya Pegawai, Biaya Barang jasa dan Modal. Fleksibelnya adalah terletak di realisasi dari 3 biaya tersebut. Contoh nya dianggarkan biaya barang dan jasa di DPA sejumlah Rp 1.000.000.000, dan dirinci untuk kegiatan study banding R 30.000.000, serta makan dan minum kantor Rp 10.000.000. Namun pada kenyataannya (realisainya) study banding menghabiskan dana Rp 50.000.000 , nah itu boleh. Pegawai : 500.000.000 Barjas = 1.000.000.000 Modal = 400.000.000 Lihat tabel di atas. BLUD boleh melakukan perubahan setiap hari asal tidak mengubah pagu belanja yang tertera di DPA. Contoh di tabel atas ada Barjas Rp 1.000.000.000, maka biaya barjas tidak boleh melebihi pagu tersebut, untuk masalah penggunaan tidak sama dengan RBA tidak masalah, yang terpenting tidak boleh melebihi pagu yang sudah ada di DPA. BLUD juga tidak boleh loncat anggaran, contoh dana anggaran untuk biaya barang jasa sisa dan akan digunakan untuk pembelian modal kerja, maka hal tersebut tidak diperkenankan kecuali adanya pembuatan RBA Perubahan. Fleksibilitas  dan Perlakuan Hibah BLU/BLUD Bagaimana jika BLUD memperoleh hibah barang atau uang? BLUD boleh menerima hibah, baik hibah pemerintah atau pun hibah dari pihak luar. Hal ini ada di peraturan menteri dalam negeri 61, di mana pendapatan BLUD terdiri dari jasa layanan, hibah, kerjasama dan lain-lain BLUD yang sah, sehingga boleh saja menerima hibah. Yang menjadi permasalahan hingga kini adaah cara pencatatannya. Saya conntohkan ada dua kasus hibah: Di pemerintahan ada aturan bahwa hibah harusnya mempengaruhi laporan surplus deficit, (untuk lanjutnya siahkan cek peraturan). Dengan demikian adanya hibah harus diakui sebagai pendapatan / belanja. a)Hibah uang Puskesmas x menerima hibah uang Rp 200.000 sebagai hibah karena lahannya digunakan vendor lain untuk suatu pesta. Jika hal tersebut dianggap sebagai pendapatan sewa boleh, namun tidak bisa masuk ke dalam pendapatan ekrjasama sebab tidak ada kontrak kerjasama. Nah jika hal tersebut dianggap hibah maka pengakuannya adalah sebagai pendapatan hibah, dan akan menambah kas sebesar Rp 200.000. b)Hibah Barang Puskesmas x menerima emas yang jika diuangkan maka menjadi Rp 2.500.000 dan hal ini adalah jelas hibah dari sebuah bank.Maka pencatatan hibah tersebut adalah : adanya penambahan aset berupa emas, dan adanya pengakuan pendapatan hibah barang. selain pembahasan fleksibilitas dan perlakuan hibah, ada artikel terkait mengenai RBA, Laporan Keuangan SAK, dan kabar BLU/BLUD link demo Aplikasi PPK BLUD

Aplikasi PPK BLU/BLUD   Kesalahan ketika input penerimaan di aplikasi PPK BLUD dapat menyebar ke salahnya beberapa laporan. Kesalahan paling sederhana, kesalahan input penerimaan menyebabkan tidak sinkronnya laporan buku kas umum penerimaan. Di dalam buku kas umum penerimaan terdapat dua menu, yaitu BKU Penerimaan dan buku kas penerimaan. Kedua laporan ini bias jadi tidak sinkron jika input penerimaan dalam aplikasi PPK BLUD ini pun keliru. Namun jangan khawatir, aplikasi PPK BLUD ini sangat mudah untuk digunakan, hanya perlu ketelitian saja ketika memisahkan jenis transaksi yang ada. BKU penerimaan berbeda dengan buku kas penerimaan. BKU penerimaan mencatat semua penerimaan baik penerimaan tunai maupun penerimaan nontunai. Sementara, buku kas penerimaan hanya digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan tunai. Angka yang tertera di laporan tersebut berasal dari inputan yang ada di bukti kas masuk (BKM). Inputan yang telah dimasukkan ke dalam sistem melalui BKM, jumlahnya haruslah sama dengan yang dicatat oleh bendahara penerimaan. Pada format laporan pendapatan yang disarankan oleh Permendagri Nomor 61 tahun 2007 bagian lampiran IV tidak membedakan antara pendapatan tunai dan nontunai. Menurut Permendagri tersebut, pendapatan hanya diklasifikasikan sebagai pendapatan jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBN, APBD, dan pendapatan BLUD lain yang sah, tanpa ada pembedaan apakah pendapatan tersebut didapatkan secara tunai ataupun nontunai. Pembedaan jenis transaksi ini dapat digunakan untuk memudahkan dalam penginputan dan membantu melakukan analisis keuangan lebih lanjut. Aplikasi PPK BLU/BLUD ini dapat diakses melalui demo.blud.co.id