Teknis BLUD/BLU

Alur penyusunan laporan keuangan BLUD sama halnya seperti alur penyusunan laporan keuangan pada umumnya. Yang membedakannya adalah BLUD masih menerima dana dari pemerintah berupa APBD sehingga BLUD ini juga memiliki bukti transaksi antara BLUD dan Pemerintah. Alur penyusunan Laporan Keuangan BLUD secara sederhanan dapat diuraikan sebagai berikut: Bagian Akuntansi menerima BKK yang dilampiri SPJ, SP2D,

Permendagri No. 79 tahun 2018 Pasal 99 ayat 3 ditegaskan bahwa Laporan Keuangan BLUD disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurut PP No.71 tahun 2010 Pasal 1 ayat 3 Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dalam peraturan ini dijelaskan pula bahwa 2 basis

Dampak dari penerapan SAP pada BLUD, BLUD kemudian harus menerapkan prinsip-prinsip akuntansi danpelaporan yang diterapkan oleh pemerintah. Terdapat delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yakni : Basis Akuntansi; Prinsip Nilai Historis; Prinsip Realisasi; Prinsip Subtansi menggungguli bentuk formal; Prinsip periodisitas; Prinsip konsistensi; Prinsip pengungkapan lengkap; dan Prinsip penyajian wajar BASIS AKUNTANSI

BLUD sebagai entitas Akuntansi dan Pelaporan wajib menerapkan standar akuntansi yakni Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan wajib menyusun Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Pada akhir periode akuntansi baik di pemerintahan maupun BLUD, sebelum disusunnya laporan keuangan, juga perlu melakukan penyesuian terlebih dahulu. Penyesuian ini kemudian dicacat sebagai jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam