Kabar BLUD/BLU

Pelatihan penyusunan dokumen Rencana Strategis BLUD RSUD Mas Amsyar Kasongan, Kabupaten Katingan, telah sukses dilaksanakan pada tanggal 14–15 Juli 2025 di Yogyakarta. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat perencanaan jangka menengah rumah sakit berbasis prinsip tata kelola BLUD yang baik. Pelatihan ini tidak hanya bertujuan menghasilkan dokumen strategis yang sesuai regulasi, tetapi juga […]

Piutang dan Utang sebagai Kunci Keseimbangan Keuangan Dalam pengelolaan keuangan, piutang dan utang menjadi bagian penting yang mencerminkan posisi keuangan suatu entitas, termasuk Badan Layanan Umum Daerah. Piutang adalah hak atas tagihan kepada pihak lain. Pengelolaan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, atau transaksi langsung maupun tidak langsung atas kegiatan BLUD. Sedangkan, utang merupakan kewajiban

Pelatihan Penyusunan Laporan Kinerja BLUD RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu berhasil diselenggarakan pada 19–20 September 2024 di Malang. Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam penguatan tata kelola dan akuntabilitas RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Selama dua hari pelatihan, peserta mendapatkan materi yang disampaikan secara praktis,

Pada Selasa, 1 Juli 2025 Tim Helpdesk Profesional yang kami sebut FSC (Financial Services Consultant) kembali menyelenggarakan kegiatan pendampingan rutin secara online melalui Zoom bersama BLUD Puskesmas Hariang dan Cibugel Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang. Dalam pendampingan ini, Puskesmas membahas terkait dengan penginputan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan saldo awal akuntansi pada sistem Aplikasi Syncore e-BLUD. 

Sosialisasi Laporan Kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan telah sukses diselenggarakan pada 7 Juli 2025. Acara ini dilaksanakan di Grobogan dan diikuti oleh 30 Puskesmas serta 2 Rumah Sakit Umum Daerah yang berada di bawah koordinasi Dinas Kesehatan setempat. Kegiatan ini menjadi langkah awal yang strategis dalam memperkuat akuntabilitas

Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memperoleh fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya. Salah satu bentuk fleksibilitas yang berperan penting adalah dalam hal pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, dalam pengadaan barang dan jasa UPT BLUD memiliki dua sumber utama. Pertama, pengadaan yang berasal dari APBD

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan BPLH menegaskan arah baru pengelolaan sampah nasional dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah 2025. Sebagaimana dilaporkan oleh Kemenlh.go.id (Juli 2025), Rakornas ini menjadi pijakan penting untuk mempercepat pencapaian target Indonesia 2029, yaitu Indonesia bebas sampah secara terstruktur dan terukur. KLHK menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah,

Mengapa Tarif Layanan untuk BLUD Penting? Tarif layanan memiliki peran strategis untuk menjamin keberlanjutan pelayanan publik yang diberikan oleh unit kerja pemerintah dengan pola keuangan fleksibel. Penetapan tarif ini bukan hanya sebatas nominal, namun mencerminkan nilai manfaat dari layanan yang disediakan. BLUD wajib menentukan tarif layanan berdasarkan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan

Transformasi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah langkah strategis bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk meningkatkan fleksibilitas dan kualitas pelayanan publik. Namun, proses ini menuntut persiapan yang matang. Salah satu syarat krusialnya adalah kelengkapan dokumen administratif, terutama dokumen Rencana Strategis (Renstra). Artikel ini mengulas pengalaman pendampingan dalam penyusunan Rencana Strategis BLUD untuk UPT Laboratorium