Kabar BLUD/BLU
Setelah resmi mendapatkan SK Penerapan BLUD pada 1 Agustus 2024, UPTD Pengelolaan Sampah Kota Cimahi kini tengah berproses dalam melengkapi berbagai kebutuhan penerapan BLUD. Untuk memperkuat implementasi sistem ini, Focus Group Discussion (FGD) Penguatan BLUD digelar pada 27 Februari 2025, menghadirkan Pakar BLUD Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., M.Ak., CAAT, yang sebelumnya juga mendampingi […]
UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Kota Cimahi telah mempersiapkan penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan bekerja sama bersama SyncoreBLUD dalam penyusunan dokumen persyaratan administratif. Dalam proses ini, SyncoreBLUD menghadirkan Pakar BLUD, Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., M.Ak., CAAT, yang memberikan arahan strategis dan memastikan setiap tahapan persiapan BLUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Puskeswan Cimahi Berhasil Lolos Penilaian dan Siap Bertransformasi ke BLUD Read More »
Rapat Koordinasi Kajian Kelayakan BLUD UPTD Balai Kawasan Konservasi Perairan Daerah (BKKPD) Provinsi Maluku Utara pada tanggal 12 Februari 2025 telah menghasilkan keputusan strategis dalam upaya percepatan penerapan BLUD. Bertempat di Hotel Gaia Ternate, kegiatan ini dihadiri oleh berbagai stakeholder dari lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, termasuk Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Kelautan dan
Resmi Didukung Pemerintah Provinsi, UPTD BKKPD Maluku Utara Siap Menuju BLUD Read More »
Laporan Kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah dokumen yang berisi informasi mengenai pencapaian kinerja BLUD dalam satu tahun. Laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, penggunaan anggaran, serta hasil layanan yang telah diberikan kepada masyarakat. Penyusunan laporan kinerja BLUD harus selaras dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya. Selain
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan entitas pemerintah yang diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan guna meningkatkan kualitas layanan publik. Fleksibilitas BLUD, termasuk Puskesmas, meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya serta akses dan mutu layanan kesehatan masyarakat. Namun, untuk memastikan bahwa fleksibilitas tersebut tetap berjalan secara transparan dan akuntabel, diperlukan mekanisme penilaian kinerja yang komprehensif guna mengukur
Evaluasi Kinerja BLUD Puskesmas melalui Perspektif Pelanggan dan Keuangan Read More »
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan entitas pemerintah yang diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan guna meningkatkan kualitas layanan publik. Fleksibilitas BLUD, termasuk Puskesmas, meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya serta akses dan mutu layanan kesehatan masyarakat. Agar fleksibilitas tetap transparan dan akuntabel, diperlukan penilaian kinerja untuk mengukur efektivitas layanan, efisiensi anggaran, dan kepuasan masyarakat. Sebagai bentuk
Rencana Strategis (Renstra) BLUD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang menegaskan bahwa setiap BLUD harus menyusun perencanaan strategis untuk menjamin keberlanjutan layanan. Renstra BLUD menjadi pedoman dalam menyusun program, kegiatan, dan pendanaan agar selaras dengan visi, misi,
Strategi Penyusunan Program, Kegiatan, dan Pendanaan dalam Renstra BLUD Read More »
Pengertian dan tujuan penyusunan dokumen Renstra BLUD Dokumen Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah atau Renstra BLUD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam pengelolaan BLUD. Rencana Strategis ini memuat visi, misi, tujuan, dan strategi untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi layanan publik dalam periode tertentu. Dokumen Rencana strategis BLUD memiliki tujuan sebagai berikut:
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan unit organisasi yang diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat tanpa bergantung sepenuhnya pada anggaran pemerintah. Dengan fleksibilitas ini, BLUD dituntut untuk tetap mempertahankan tata kelola yang baik serta memastikan penggunaan sumber daya secara optimal. Untuk mengukur keberhasilan pengelolaan BLUD, setiap BLUD diwajibkan menyusun
Evaluasi dan Penilaian Kinerja oleh Pembina BLUD Read More »
Syncore Indonesia, ahli BLU/BLUD dengan tim professional berpengalaman dalam keuangan, manajemen, teknologi, dan training PPK-BLU/BLUD
