Mitra BLUD
Berbasis Teknologi

PPK BLUD

PENGELOLAAN UTANG/PINJAMAN DAN PIUTANG BLUD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki fleksibilitas untuk melakukan piutang dan utang/pinjaman. Ketentuan pengelolaan piutang BLUD adalah sesuai dengan ketentuan berikut: Piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD. Penagihan piutang pada saat jatuh tempo dilengkapi dengan […]

PENGELOLAAN UTANG/PINJAMAN DAN PIUTANG BLUD Read More »

PENCABUTAN STATUS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prinsip usaha seperti BLU Pusat, yaitu tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan

PENCABUTAN STATUS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH Read More »

PENGELOLAAN BARANG DAN JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Berdasarkan pada PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, telah disebutkan bahwa: “BLU diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa.” Pengadaan barang dan / atau jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mengikuti ketentuan sebagai berikut. Pengadaan barang dan / atau jasa yang bersumber dari

PENGELOLAAN BARANG DAN JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH Read More »

PEMBENTUKAN BLU DAN BLUD SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan nasional atau negara adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, mencerdaskan kehidupan bangsa, berkedaulatan rakyat, dan demokratis dengan mengutamakan kesatuan dan persatuan bangsa. Penyelengaraan tugas-tugas pemerintahan dilaksanakan oleh presiden dalam negara kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk sentralisasi yang berarti seluruh bidang-bidang pemerintahan diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Di sisi lain

PEMBENTUKAN BLU DAN BLUD SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN Read More »

Prinsip Teaching Factory SMK

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN NERACA BLUD

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut : Kas dan setara kas Investasi jangka pendek piutang dari kegiatan BLUD persediaan Investasi jangka panjang aset tetap aset lainnya kewajiban jangka pendek kewajiban jangka panjang ekuitas. Kas dan setara

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN NERACA BLUD Read More »

Dokumen

KOMPONEN LAPORAN OPERASIONAL (LO) PADA BLU

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Struktur Laporan Operasional BLU mencakup pos-pos sebagai berikut : Pendapatan-LO Beban Surplus/Defisit dari kegiatan operasional Kegiatan nonoperasional Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa Pos Luar Biasa Surplus/Defisit-LO BLU menyajikan pendapatan-LO

KOMPONEN LAPORAN OPERASIONAL (LO) PADA BLU Read More »

REFORMASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Era reformasi tahun 1998 telah membuka wacana perubahan manajemen keuangan pemerintah. Terkait pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah mengeluarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk mendukung pelaksanaan UU tersebut, pemerintah pusat mengeluarkan: Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun

REFORMASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN Read More »

SISTEM PENYUSUNAN ANGGARAN

Anggaran di susun dari berbagai sistem yang melalui pendekatan-pendekatan adapun di antara lain sistem-sistem dalam penyusunan anggaran yang sering digunakan ialah  : Traditional budget system ( Sistem anggaran tradisional ) Merupakan cara penyusunan anggaran dimana tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa dari suatu kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ada dua

SISTEM PENYUSUNAN ANGGARAN Read More »

PENGUNGKAPAN ATAS AKUN-AKUN ASET DAN KEWAJIBAN YANG TIMBUL

Sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas untuk entitas pelaporan yang menggunakan akuntansi berbasis akrual penuh. Bagian ini berisi kebijakan akuntansi yang diharuskan Standar Akuntansi Pemerintah dan pengungkapan atas akun-akun aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual.  Entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan berbasis

PENGUNGKAPAN ATAS AKUN-AKUN ASET DAN KEWAJIBAN YANG TIMBUL Read More »

Scroll to Top