RBA

Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pendapatan BLU adalah hak BLU yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang telah diterima dalam kas BLU pada periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja BLU adalah kewajiban BLU yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang telah dibayar dari kas BLU pada periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang bewenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian NegaraILembaga yang membawahi satker BLU bersangkutan Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Kuasa PA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran pada satker BLU. Pejabat Penguji Penerbit Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PNKuasa PA untuk melakukan pengujian dan perintah pembayaran atas beban belanja negara, serta melakukan pengujian atas perintah pengesahan pendapatan danlatau belanja BLU yang sumber dananya berasal dari PNBP yang digunakan langsung. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU yang selanjutnya disebut SP3B BLU adalah surat perintah yang diterbitkan oleh PP-SPM untuk dan atas nama Kuasa PA kepada Kuasa Bendahara Umum Negara untuk mengesahkan pendapatan danlatau belanja BLU yang sumber dananya berasal dari PNBP yang digunakan langsung. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang selanjutnya disingkat SPTJ adalah pemyataan tanggung jawab yang dibuat oleh Kuasa PNPemimpin BLU atas pendapatan dan atau belanja BLU yang sumber dananya berasal dari PNBP yang digunakan langsung. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU yang selanjwtnya disebwt SP2B BL9 adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk mengesahkan pendapatan dan atau belanja BLU berdasarkan SP3B BLU. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah data yang tersimpan secara elektronik dalam suatu sarana penyimpanan data antara lain diskette, flashdisc, atau compact disc (CD) yang digunakan untuk proses transfer SP3B BLU secara elektronik kedalam aplikasi di KPPN.

Dalam dokumen Rencana Strategis Bisnis (RSB) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) telah dijelaskan mengenai program-program yang akan dicapai oleh BLUD dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Rencana strategis lima tahunan menjadi hal yang perlu disusun dikarenakan setelah suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Unit Kerja resmi ditetapkan sebagai BLUD, SKPD dan Unit Kerja tersebut diharapkan mampu menjalankan proses bisnisnya dengan menerapkan prinsip value for money yaitu ekonomis, efektif, dan efisien. Sebelum menyusun rencana strategis dan program kerja, BLUD perlu mengumpulkan data-data yang ditinjau dari aspek internal maupun eksternal. Sub indikator dari aspek eksternal dilihat dari sisi kondisi geografis, karakteristik penduduk, pesaing, dan regulasi. Masing-masing sub indikator di setiap aspek, ditinjau lebih lanjut terkait dengan sisi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Kondisi geografis BLUD yang terletak pada wilayah yang strategis menjadi kekuatan bagi BLUD dalam menjalankan proses bisnisnya. Letak yang mudah dijangkau menjadi pendorong masyarakat dalam membeli jasa/ barang pada BLUD tersebut. Sedangkan BLUD yang terletak pada daerah yang sulit dijangkau mengharuskan BLUD tersebut untuk merencanakan strategi lain dalam menarik masyarakat untuk datang. Selain itu, karakteristik penduduk yang berada pada pada daerah sekitar BLUD juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Misalnya untuk BLUD Puskesmas, pola hidup masyarakat sekitar puskesmas yang kurang baik akan menjadi tugas puskesmas untuk menyusun program penyuluhan kepada masyarakat dalam menerapkan pola hidup lebih sehat. Aspek lain yang perlu diperhatikan ialah ada atau tidaknya pesaing dalam industri bisnis yang sama. Banyaknya pesaing dalam industri yang sama di satu wilayah dapat menjadi ancaman bagi BLUD. Ancaman tersebut selanjutnya mengharuskan BLUD untuk meningkatkan pelayanannya. Selain kondisi geografis, karakteristik penduduk, dan pesaing, aspek eksternal dalam hal regulasi juga merupakan hal penting untuk menyusun program perencanaan jangka panjang BLUD. BLUD perlu mempertimbangkan adanya regulasi yang dapat mendukung maupun adanya regulasi yang dapat menghambat jalannya proses bisnis BLUD. Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri 61 Tahun 2007 

REVISI DIPA BLU DAN  RBA DIPA BLU ataupun RBA Definitif apabila diperlukan dapat direvisi. Tata cara perubahan/revisi yang berhubungan dengan penganggaran dan perubahan program dan/atau kegiatan BLU berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 atau Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Revisi DIPA Kementerian Negara/Lembaga dan RBA serta pelaksanaan anggaran BLU.       Perubahan/revisi terhadap DIPA BLU atau RBA Definitif dapat dilakukan jika: Terdapat perubahan/pergeseran program atau kegiatan BLU, Terdapat penambahan atau pengurangan pagu anggaran yang berasal dari APBN, Belanja BLU melampaui ambang batas fleksibilitas, Belanja BLU sampai dengan ambang batas fleksibilitas. Perubahan/revisi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat dilakukan setelah belanja dilaksanakan. Perubahan tersebut dapat dilaksanakan sebelum akhir tahun anggaran dalam bentuk pengesahan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. Revisi DIPA BLU dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi biaya operasional, tunjangan profesi guru/dosen & tunjangan kehormatan profesor, kebutuhan pengadaan bahan makanan, pembayaran berbagai tunggakan, rupiah murni pendamping sepanjang pekerjaan masih berlanjut, pekerjaan yang telah dikontrakkan dan/atau direalisasikan sehingga dananya minus. Revisi DIPA BLU dapat dilakukan setelah volume output tercapai dan tidak mengakibatkan pengurangan volume output terhadap kegiatan prioritas nasional dan kebijakan prioritas pemerintah. Revisi DIPA BLU yang sumber dananya berasal dari PNBP BLU dapat dilaksanakan pada kanwil DJPBN meliputi Revisi DIPA BLU diatas pagu APBN seperti penambahan pagu dalam ambang batas, penambahan pagu di atas ambang batas dan penggunaan saldo awal kas BLU. Selanjutnya, perubahan rincian anggaran yang tidak mengakibatkan perubahan pagu atau dengan kata lain pagu anggaran tetap, lalu perubahan akibat hal-hal khusus seperti pencantuman saldo awal kas BLU, penggunaan saldo awal dalam rangka mismatch, setelah penetapan menjadi satker BLU, perubahan status satker BLU dari BLU bertahap menjadi BLU penuh,penerimaan hibah langsung berupa uang dan barang/jasa dan perubahan/ ralat karena kesalahan administrasi. Usul Revisi RBA Definitif disampaikan unit kerja BLU kepada pejabat keuangan BLU, selanjutnya pejabat keuangan BLU menelaah usulan untuk selanjutnya disampaikan kepada pemimpin BLU guna mendapatkan pengesahan untuk belanja sampai dengan pagu DIPA BLU dan mendapat pengesahan oleh pemimpin BLU, diketahui dewan pengawas/pejabat yang ditunjuk Menteri/Pimpinan Lebaga/Ketua Dewan Kawasan dalam hal BLU tidak mempunyai dewan pengawas, untuk belanja yang melebihi pagu DIPA BLU baik dalam ambang batas fleksibilitas maupun melebihi ambang batas fleksibilitas, penggunaan saldo awal kas dan belanja yang melebihi pagu DIPA BLU pada BLU bertahap.    Revisi RBA Definitif akan disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan dan Menteri Keuangan (DJA&DJPBN). Revisi RBA Definitif yang telah mendapatkan pengesahan tersebut di atas merupakan dasar melakukan kegiatan Satker BLU.

Perencanaan anggaran dalam setiap lembaga disusun dalam rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek. Rencana jangka panjang harus sesuai dengan pencapaian visi Lembaga. Dari rencana jangka panjang tersebut kemudian dirinci lagi menjadi rencana jangka pendek yang berisi langkah strategis untuk mencapai visi. Rencana jangka pendek harus relevan dengan misi Lembaga. Sama kaitannya dengan BLUD, penyusunan perencanaan anggaran jangka panjang maupun jangka pendek juga wajib disusun oleh BLUD. Perintah penyusunan perencanaan anggaran BLUD tertuang dalam PP Nomor 74 Tahun 2012. PP Nomor 74 Tahun 2012 merupakan perubahan atas PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pasal 10 dalam PP Nomor 74 Tahun 2012  menjelaskan mengenai mekanisme perencanaan anggaran BLUD. BLUD menyusun rencana jangka panjang dengan periode lima tahunan dalam bentuk rencana strategi bisnis (RSB). Penyusunan RSB harus disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). RSB memuat rencana jangka panjang keuangan dan non keuangan (pencapaian standar pelayanan minimal lima tahun kedepan). Dari perencanaan jangka panjang di RSB kemudian dirinci lagi menjadi rencana jangka pendek tahunan yang tertuang dalam rencana bisnis dan anggaran (RBA) yang mengacu pada RSB. RBA disusun berdasarkan basis kinerja dan penghitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya. Unsur bisnis yang dapat dituangkan dalam RBA adalah dengan melakukan penghitungan akuntansi biaya berdasarkan kebutuhan dan perkiraan kemampuan pendapatan yang akan diterima dari masyarakat maupun dari APBD. RBA bukan disusun berdasarkan kegiatan seperti RKA. Penghitungan akuntansi biaya untuk menyusun RBA dilakukan menggunakan standar biaya yang disusun oleh pemimpin BLUD. Apabila pemimpin BLUD belum menyusun standar biaya maka mengikuti standar biaya yang diatur oleh pemerintah. Standar biaya paling sedikit memuat biaya langsung dan biaya tidak langsung. Pasal 11 dalam PP Nomor 74 Tahun 2012 menjelaskan mengenai mekanisme pengajuan RBA. BLUD mengajukan RBA kepada Kepala SKPD untuk memperoleh persetujuan bahwa RBA sebagai bagian dari RKA SKPD. Pengajuan RBA disertai dengan usulan standar pelayanan minimal dan standar biaya BLUD. Setelah disetujui oleh Kepala SKPD, kemudian RBA diajukan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Pagu anggaran BLUD dalam RKA yang bersumber dari pendapatan BLUD maupun SILPA BLUD dirinci dalam satu program, satu kegiatan dan satu output. Sedangkan nominal anggarannya dicantumkan dalam jumlah total tiga jenis belanja BLUD. Untuk rincian biaya BLUD cukup dilampirkan sebagai RBA definitif BLUD.