Mitra BLUD
Berbasis Teknologi

BLUD.co.id

Konsultasi Gratis
Register

STUDI KASUS

Pengenalan Tentang Apa Itu Web Server

Leave a Comment / Kabar BLUD/BLU, STUDI KASUS /

Pengertian Web Server adalah sebuah software yang memberikan layanan berbasis data dan berfungsi menerima permintaan dari HTTP atau HTTPS pada klien yang dikenal dan biasanya kita kenal dengan nama web browser dan untuk mengirimkan kembali yang hasilnya dalam bentuk beberapa halaman web dan pada umumnya akan berbentuk dokumen HTML. Bagaimana Cara Kerja Web Server? Pada dasarnya, cara kerja web ini seperti sebuah mesin, dimana si mesin tersebut berfungsi sebagai wadah dari suatu software yang bekerja mengirim web page kepada user yang mengaksesnya. Dan ada juga cara kerja yang lain, yaitu dengan cara menghubungkan web server dengan web browser internet. Cara ini pada dasarnya menggabungkan jaringan komputer yang ada di penjuru dunia ini. Nah, kemudian setelah semua bagian atau hal-hal yang sudah di butuhkan terhubung(seperti protokol TCP, IP, atau networking protokol), maka kemungkinan besar sudah dapat digunakan, yang artinya seluruh komputer yang ada di dunia ini sudah bisa berkomunikasi. Saat si browser membutuhkan data-data website yang dibutuhkan ke server, tentu yang permintaan data yang dibutuhkan si browser tersebut akan otomatis masuk ke dalam TCP, setelah itu data-data yang sudah ada di TCP akan dikirim menuju alamat. Apa Fungsi Web Server? web server ini memiliki fungsi utama, yaitu berguna untuk mengirim atau men-transfer file request user lewat communication protocol yang sudah diatur sebelumnya. data-data yang terkirim tersebut bisa berupa teks saja, video, kemudian juga bisa image atau gambar, lalu berkas atau file, dan lain-lain. Intinya, web server itu berfungsi untuk mengirim data berupa teks, video, gambar, dan berbagai media lainnya. Baca Juga : Pengertian Sistem Manajemen Basis Data Berikut beberapa diantara jenisnya: Apache Microsoft windows Server 2008 IIS (Internet Information Services) Lighttpd Zeus Web Server Sun Java System Apache Tomcat Kesimpulan Kita dapat mengakses sebuah website dengan super cepat dan kita memiliki koneksi internet yang juga super cepat, namun perlu di ketahui bahwa, seberapa cepat pun koneksi internet kita, mau itu 1 MB per detik, 10 MB per detik, atau 100 GB per detik tidak akan bisa mengakses website tersebut bila ada masalah dalam pengiriman data menuju ke website yang diakses. Baca Juga : Syncore Akuntansi Rumah Sakit

Pengenalan Tentang Apa Itu Web Server Read More »

Apa Itu Belanja Langsung (LS) dalam BLUD dan Bagaimana Mekanismenya?

Leave a Comment / Kabar BLUD/BLU, STUDI KASUS /

Apa yang dimaksud dengan Belanja Langsung (LS) dalam BLUD dan bagaimana mekanismenya? Dalam keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dikenal istilah Uang Persediaan (UP) dan Belanja Langsung (LS) pada alur pengeluaran. Artikel ini akan membahas pengertian Belanja Langsung (LS) dalam BLUD dan bagaimana mekanismenya. Belanja Langsung dilakukan untuk membiayai belanja yang tidak dapat dilakukan dengan Uang Persediaan (UP), sehingga langsung menggunakan dana yang ada pada Bendahara Penerimaan. Dalam mekanismenya, belanja langsung melibatkan beberapa pihak diantaranya adalah Pejabat Teknis, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Keuangan, dan Pimpinan BLUD. Mekanisme Belanja Langsung dapat dijelaskan sebagai berikut: Pejabat Teknis mengajukan nota permintaan dana atas kegiatan yang telah dilaksanakan dengan dilampiri: a. Perjanjian / kontrak b. Berita Acara Serah Terima c. Ringkasan Pembayaran d. Surat Pesanan e. LRA belanja f. Dokumen lain yang diperlukan 2. Bendahara pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (SPP-LS) kepada pejabat keuangan. 3. Pejabat keuangan memverifikasi SPP-LS yang diajukan, meliputi nilai SPP dan kebenaran dokumen. Jika disetujui, maka pejabat keuangan membuat Surat Perintah Membayar (SPM-LS) untuk diteruskan ke Pimpinan BLUD untuk ditandatangani, jika tidak disetujui maka dikembalikan ke Bendahara Pengeluaran. 4. Pimpinan BLUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Cek Giro, dan menyerahkan kepada Pejabat Keuangan dan Bendahara Pengeluaran. 5. Bendahara Pengeluaran mencatat SPP, SPM, dan SP2D pada register. 6. Bendahara BLUD menandatangani cek dan dan menyerahkan cek giro kepada pihak ketiga. 7. Bendahara Pengeluaran mencatat pengeluaran uang pada BKU Pengeluaran. Alur pengajuan Belanja Langsung digambarkan sebagai berikut:   Untuk mendapatkan materi-materi yang lain tentang BLUD silakan klik di sini.   Anda juga bisa mendapatkan contoh dokumen BLUD.  

Apa Itu Belanja Langsung (LS) dalam BLUD dan Bagaimana Mekanismenya? Read More »

Pengertian Sistem Manajemen Basis Data

Leave a Comment / BLUD, Kabar BLUD/BLU, STUDI KASUS /

Pengertian sistem manajemen basis data adalah perangkat lunak sistem yang memungkinkan para pemakai membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses sumber data dengan cara praktis dan efisien. DBMS dapat digunakan untuk mengakomodasikan berbagai macam pemakai yang memiliki kebutuhan akses yang berbeda-beda. DBMS pada umumnya menyediakan fasilitas atau fitur-fitur yang memungkinkan data dapat diakses dengan mudah, aman, dan cepat. Beberapa fitur yang secara umum tersedia adalah: Keamanan : DBMS menyediakan sistem pengamanan data sehingga tidak mudah diakses oleh orang yang tidak memiliki hak akses. Independensi : DBMS menjamin independensi antara data dan program, data tidak bergantung pada program yang meng-akses-nya, karena struktur data-nya dirancang berdasarkan kebutuhan informasi, bukan berdasarkan struktur program. Sebaliknya program juga tidak bergantung pada data, sehingga walaupun struktur data diubah, program tidak perlu berubah. Konkruensi / data sharing : data dapat diakses secara bersamaan oleh beberapa pengguna karena manajemen data dilaksanakan oleh DBMS. Integritas : DBMS mengelola file-file data serta relasi-nya dengan tujuan agar data selalu dalam keadaan valid dan konsisten Pemulihan : DBMS menyediakan fasilitas untuk memulihkan kembali file-file data ke keadaan semula sebelum terjadi-nya kesalahan (error) atau gangguan baik kesalahan perangkat keras maupun kegagalan perangkat lunak. Kamus / katalog sistem : DBMS menyediakan fasilitas kamus data atau katalog sistem yang menjelaskan deskripsi dari field-field data yang terkandung dalam basisdata. Perangkat Produktivitas : DBMS menyediakan sejumlah perangkat produktivitas sehingga memudahkan para pengguna untuk menarik manfaat dari database, misalnya report generator (pembangkit laporan) dan query generator (pembangkit query / pencarian informasi). Keunggulan penggunaan sistem manajemen basis data antara lain sbb:  Mengurangi duplikasi data atau data redundancy  Menjaga konsistensi dan integritas data  Meningkatkan keamanan data  Meningkatkan effisiensi dan effektivitas penggunaan data  Meningkatkan produktivitas para pengguna data  Memudahkan pengguna dalam menggali informasi dari kumpulan data  Meningkatkan pemeliharaan data melalui independensi data  Meningkatkan pemakaian bersama dari data  Meningkatkan layanan backup dan recovery data  Mengurangi konflik antar pengguna data Kelemahan penggunaan sistem manajemen basis data antara lain sbb:  Memerlukan suatu skill tertentu untuk bisa melakukan administrasi dan manajemen database agar dapat diperoleh struktur dan relasi data yang optimal  Memerlukan kapasitas penyimpanan baik eksternal (disk) maupun internal (memory) agar DBMS dapat bekerja cepat dan efisien.  Harga DBMS yang handal biasanya sangat mahal Kebutuhan akan sumber daya (resources) biasanya cukup tinggi Konversi dari sistem lama ke sistem DBMS terkadang sangat mahal, disamping biaya pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak, diperlukan pula biaya pelatihan. Apabila DBMS gagal menjalankan misinya maka tingkat kegagalan menjadi lebih tinggi karena banyak pengguna yang bergantung pada sistem ini. Baca Juga : Implementasi Teknologi “Bridging System” Perlu ditambahkan disini bahwa beberapa DBMS berbasis objek sebenarnya tetap menggunakan file data relasional biasa, dengan kata lain, programnya berbasis objek tetapi datanya masih model relasional biasa. Software seperti ini biasanya disebut sebagai Object Oriented Relational DataBase Management System (OORDBMS), misalnya Visual dBase. Salah satu tujuan dari DBMS adalah untuk menyediakan sarana antar muka (interface) dalam meng-akses data secara efisien tanpa harus melihat kerumitan atau detail tentang cara data direkam dan dipelihara. DBMS memiliki arsitektur untuk melakukan abstraksi dari data sehingga dapat diperoleh independensi data-program. Pada tahun 1975, badan standarisasi nasional Amerika ANSI-SPARC (American National Standards Institute – Standards Planning and Requirements Committee) menetapkan tiga level abstraksi dalam database, yaitu: 1. Level Eksternal (external level) atau Level Pandangan (view level) 2. Level Konseptual (conceptual level) 3. Level Internal (internal level) atau Level Fisik (physical level) Level Eksternal adalah level yang berhubungan langsung dengan pengguna database. Pada level ini pengguna (user) hanya bisa melihat struktur data sesuai dengan keperluannya sehingga setiap user bisa memiliki pandangan (view) yang berbeda dari user lainnya. Pada level ini pula dimungkinkan pandangan user berbeda dengan representasi fisik dari data, misalkan untuk data hari secara fisik data direkam dalam bentuk kode (1, 2, 3, dst) sedang user melihat data dalam bentuk teks nama hari (Ahad, Senin, Selasa, …). Data yang dilihat oleh user seakan-akan berasal dari satu file, secara fisik mungkin diambil dari beberapa file yang berelasi. Level Konseptual adalah level dari para administrator database, pada level ini didefinisikan hubungan antar data secara logik, sehingga diperlukan struktur data secara lengkap. Para administrator database memahami bagaimana satu view dijabarkan dari beberapa file data, demikian pula pada saat perancangan database mereka dapat saja membagi data menjadi beberapa file agar dapat diakses dan disimpan secara efisien. Level Internal adalah level dimana data disimpan secara fisik dalam bentuk kode, teks, angka, bit. Pada level ini didefinisikan allokasi ruang penyimpanan data, deskripsi data dalam penyimpanan, kompressi data (agar lebih hemat), dan enkripsi data (agar lebih aman). Agar independensi data dapat dicapai maka disediakan pemetaan antar lapisan (level), yatiu pemetaan eksternal-konseptual dan pemetaan konseptual-internal. Pada pemetaan eksternal-konseptual, DBMS dapat memetakan field-field data dari user-view ke dalam struktur data yang sesungguhnya. Pada pemetaan konseptual-internal, dengan begitu penggunaan sistem manajemen basis data dapat menemukan rekaman fisik dari data yang didefinisikan pada struktur logika.   Baca Juga : Software Anda Bermasalah, Lakukan Audit Sistem & SPI

Pengertian Sistem Manajemen Basis Data Read More »

Tanya-jawab mengenai RBA BLUD dan penatausahaan

3 Comments / Artikel, FAQ, RBA, STUDI KASUS /

Tanya-jawab mengenai RBA BLUD dan penatausahaan yang sering kali ditanyakan oleh peserta ketika pelatihan adalah sebagai berikut: Dalam penyusunan RBA BLUD, siapakah yang bertugas untuk mengindentifikasi kebutuhan? Semua harus bertanggungjawab untuk mengindentifikasi kebutuhan. Namun, yang lebih tau mengenai kebutuhan adalah masing-masing unit pelayanan. Masing-masing unit pelayanan membuat daftar kebutuhan, dan kemudian dilakukan verifikasi oleh tim anggaran untuk menentukan apakah kebutuhan tersebut perlu atau tidak. SiLPA dihasilkan dari laporan operional atau laporan anggaran? SiLPAnya BLUD sisa dari operasional, surplus. SiLPA yang biasa dilaporkan ke DPPKAD adalah sisa kas karena pemda masih menggunakan kas basis, selama pemda tidak berubah menjadi akrual basis akan seperti itu terus. SiLPA yang benar adalah berbasisis akrual. Bagaimanakah cara untuk menggarkan pembayaran hutang di RBA BLUD? Misal belanja obat dianggaran 20M, realisasinya belanja 21 M, sehingga ada hutang 1M yang akan dibayarkan tahun berikutnya. Bagaimana pencatatannya dalam anggaran? Hutang tahun lalu 1M, harus masuk ke pembiayaan atau pendanaan di RBA BLUD. Pembiayaan atau pendanaan ini seharusnya menggunakan uang yang bersumber dari SiLPA. Oleh karena itu seharusnya SiLPA dianggarkan di awal tahun, angkanya dari proyeksi SiLPA. Bagaimana pencatatan pajak PPN atas penjualan obat yang diterima oleh bendahara penerimaan? Misal penerimaan pajak Rp 55.000,00 termasuk dengan pajak PPN Rp. 5.000,00. Yang pembayaran pajak harus dibayarkan oleh bendahara pengeluaran dan juga dicatatat sebagai biaya pajak. Jika tidak dibiayakan maka tidak aka nada pengaruh apa-apa. Perlakukan ini sama dengan pengakuan biaya transfer atas pendapatan BPJS, dicatat sebagai pendapatan adalah jumlah yang benar-benar diterima. Kemudian, biaya admin dibuatkan jurnal penyesuaian oleh bagian akuntansi, dengan jurnal biaya administrasi terhadap piutang BPJS. BLUD memiliki 4 rekening untuk penerimaan, untuk kedepannya sebaiknya bagaimana pak? Sebaiknya, rekening bendahara penerimaan hanya ada satu. Untuk semua transaksi penerimaan harus masuk ke rekening bendahara penerimaan dan harus dicatat. Untuk penerimaan tunai, wajib dibuatkan STS pada saat penyetoran ke bank. Namun, untuk penerimaan non tunai (langsung transfer ke rekening bank penerimaan) otomatis system akan membuat auto STS. Untuk Klaim BPJS yang dicatat sebagai piutang BPJS adalah sesuai klaim atau hasil dari verifikasi BPJS? Yang dicatat sebagai pendapatan dan piutang adalah sebesar yang diklaimkan ke BPJS. Sesuai dengan jasa yang diberikan ke pasien. Bagaimana solusinya jika bendahara penerimaan tidak mengetahui uang masuk darimana? Bendahara penerimaan wajib harus tahu asal dari mana uang masuk. Jika hal ini terjadi dan diketahui oleh BPK akan menjadi temuan BPK. Kebanyakan kasus dari pendapatan hibah yang tidak dilaporkan ke rumah sakit. Sehingga ada uang masuk ke rekening bank penerimaan namun bendahara penerimaan tidak mengetahui sumber dari pendapatan tersebut. Apakah boleh jika klaim dari Jasaraharja tidak dianggap sebagai piutang terlebih dahulu karena jangka waktu pembayaran klaimnya sangat pendek? Jika karena alasan periodenya pendek sehingga tidak dicatat sebagai piutang tidak masalah. Namun, pada periode tertentu akan menyebabkan pencatatannya salah karena kemungkinan penerimaan klaim pada periode berikutnya sehingga tidak menjadi pendapatan periode saat ini. Jika tahun 2018, BLUD akan menggunakan RBA BLUD berbasis unit, namun masih ada kesulitan untuk memecah pengadaaan obat. Apakah bisa untuk obat dibuat per kegiatan sendiri sedangkan yang lainnya menggunakan per unit. Jika obat susah untuk dipecah, bisa dibuatkan unit sendiri seperti unit farmasi atau masuk ke unit sekretariatan. Lebih baik menggunakan RBA per unit namun masih kosong, daripada menggunakan RBA per kegiatan yang jelas itu salah. Bagaimana cara untuk input pengeluaran dari biaya periode sebelumnya? Biaya periode sebelumnya itu masuk kedalam biaya yang masih harus dibayar. Biaya yang masih harus dibayar ini tinggal diinput oleh bendahara pengeluaran dengan memiliki akun biaya yang masih harus dibayar. Bagian akuntansi tidak melakukan penginputan apa-apa tinggal melakukan verifikasi saja disetiap periode pelaporan SP2D UP sebesar Rp 10.000.000,00, dilakukan belanja Rp 8.000.000,00 namun terjadi kesalahan dalam GU yang dilakukan hanya sebesar Rp 5.000.000,00 dan hal itu baru diketahui setelah melakukan GU keempat. Bagaimana cara memperlakukan transaksi tersebut? Untuk masalah tersebut, GU yang dilakukan tetap Rp 5.000.000,00 karena sudah terlanjur di GU-kan. Kemudian yang Rp 3.000.000,00 dibuatkan GU lagi. Bagaimana proses penggunaan pergeseran dalam RBA BLUD? Pergeseran RBA terjadi jika ada pengeluaran yang tidak dianggarkan dalam RBA BLUD dan rumah sakit masih memiliki uang yang dianggarkan untuk kegiatan lainnya digunakan untuk membiayai pengeluaran tersebut. Contoh, anggaran untuk pemeliharaan bangunan tidak ada, namun tiba-tiba bangunan rusak tertimpa pohon. Kemudian untuk memperbaiki bangunan tersebut digunakan dana yang dianggarkan untuk pelatihan, karena pelatihan bisa ditunda untuk tahun anggaran berikutnya. Maka dibuatlah surat ke pemimpin BLUD untuk penggunaan anggaran tersebut. Jika pemimpin BLUD menyetujui maka kegiatan perbaikan bangunan tersebut dapat dilaksanakan. Contoh dokumen-dokumen BLUD  

Tanya-jawab mengenai RBA BLUD dan penatausahaan Read More »

Cara Membuat Anggaran Perubahan

Bagaimana Cara Menginput Anggaran Perubahan

Leave a Comment / FAQ, Kabar BLUD/BLU, STUDI KASUS /

Bagaimana Cara Menginput Anggaran Perubahan Saya sudah log in perubahan, lalu selanjutnya bagaimana? Silahkan ubah pagu di menu-menu berikut dengan pagu perubahan.   Setelah selesai ubah pagu perubahan, pastikan antara angka-angka di bawah ini harus sama.     2. sebelum menjawab pertanyaan tersebut, saya tanyakan: Input anggaran perubahannya sudah ada di murni atau anggaran belanja baru? Jawaban untuk yang sudah ada di murni: Jika akan membuat RBA Perubahan, namun sudah ada di murni, maka hanya perlu edit RBA  di Software Aplikasi BLUD kemudian isikan nominal sebesar perubahan, lalu klik ubah. contoh di murni sudah pernah menginput anggaran pelatihan sejumlah 54 juta, sedangkan setelah perubahan menjadi 60 juta, maka hanya perlu mengedit saja. caranya: log in perubahan klik biaya pilih kegiatan cari akun yang akan diubah anggarannya (lalu ubah) klik ubah   jawaban untuk yang belum ada di murni, contoh di murni belum ada anggaran untuk pembelian aset tetap lainnya, maka di perubahan silahkan input data baru, dengan input anggaran belanja seperti biasanya.

Bagaimana Cara Menginput Anggaran Perubahan Read More »

Pergeseran Anggaran BLUD

Leave a Comment / Artikel, BLUD, STUDI KASUS /

  Tanya: Apakah kita harus mengubah RBA lagi ketika objek belanjanya berubah, jadi bagaimana ketika itu berubah apakah kita masih bisa melakukan perbelanjaan? Tanggapan : Ketika pergeseran yang terjadi masih sama-sama di dalam satu kode belanja (contoh masih sama-sama di dalam belanja barnag jasa) maka masih bisa melakukan belanja dengan catatan bahwa masih cukup pagu untuk belanjanya.   Tanya: Ketika ada belanja tambahan itu bagaimana ? dan ketika dilampiran tersendiri juga tidak ada dan secara otomatis akan mengubah semua laporan anggarannya ? Tanggapan : Paling tidak dalam menyusun RBA dan bentuk BLUD, harus dicari kebutuhan global itu apa saja sehingga tidak adanya perubahan yang terlalu banyak. Fungis RBA adalah mem-planing namun jika planning yang tidak baik yam aka akan terjadi banyak pergeseran.   Tanya: Solusinya dari kasus pergeseran bagaimana dan harus seperti apa? Tanggapan : Ketika adanya perubahan tidak menganggu dana yang ada direkening. Dan diharapkan itu tidak menganggu anggaran yang lain.   Tanya: Yang sering terjadi pada puskesmas, yang terkait masyarakat, seperti penyuluhan dan lain-lain sehingga terkadang ada kegiatan yang mendadak dan itu harus jalan atau tidak, kan dianggaran tidak ada ? Tanggapan : Ketika kita menjadi BLUD kita kan bisa menggunakan dana yang ada di dinas kesehatan. Atau di ajukan dalam APBD misal untuk kegiatan penyuluhan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Digitnya bisa ditambah asalkan rekeningnya tidak berubah, ini untuk dimanfaatkan bagi kebutuhan yang berkaitan dengan masyarakat.   Ketika kita menjadi BLUD di harapkan untuk proses perencanaan keuangan, penatausahaan keuangan, realisasi keuangan dan pelaporan/akutansi semuanya harus tercapai/ terealisasi. RBA pada Permendagri 61/2007 rencana bisnis dan anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD (pasal 1 ayat 17). RSB (rencana strategis bisnis) kemudian RBA (rencana bisnis anggaran) yang sifatnya tahunan yang terdiri dari program, kegiatan, target kinerja dan anggaran. Kemudian standar pelayan minimal (SPM) karena ini akan menjadi tolak ukur dalam keberhasilan baik secara periodik maupun tahunan dan ini juga diatur dalam peraturan bupati. ketika kita membicarakan RBA sebenarnya untuk membantu kita dalam meraih SPM.    

Pergeseran Anggaran BLUD Read More »

Di Manakah Letak Fleksibilitas BLUD?

Leave a Comment / BLUD, Kabar BLUD/BLU, STUDI KASUS /

Pelatihan Penyusunan RBA dan Laporan Keuangan SAK di Kabupaten Batang dengan 21 Puskesmas memunculkan banyak pertanyaan, salah satunya adalah di mana letak fleksibilitas BLUD,? Pertanyaan demikian muncul karena puskesmas masih belum bisa merasakan kebebasan menajdi BLUD, hal ini disebabkan belum memahaminya pembuatan RBA yang mereka rinci hingga ke objek rincian belanja. Contoh di dalam RBA ada Biaya makan dan minum, dirinci lagi biaya makan dan minum itu ada biaya beli makan berapa ratus, minum berapa ratus, beli minuman kardus berapa ratus ribu. Hal itu menyebabkan para puskesmas mengira bahwa BLUD ini sama saja tidak memiliki fleksibilitas. Baiklah, kita uraikan satu persatu permasaahannya:   1.Bedanya pra dan pasca BLUD Menjadi BLUD bukan menjadi bebas tanpa aturan, tetap saja ada aturan yang diberlakukan. Contohnya adalah kewajiban membuat RBA. Pembuatan RBA ini juga masih banyak yang keliru. Banyak kelirunya adalah menjadikan DPA sebagai RBA. Sebenarnya konsep ini keliru, seharusnya di DPA hanya ada 3 belanja saja yaitu pegawai, barang jasa dan modal. Contoh belanja pegawai di DPA hanya ditulis Rp 500.000, nah di RBA baru angka ini dirinci sebagai lampiran dari DPA. Setelah menjadi BLUD adanya kebebasan pengelolaan keuangan, nah konsep ini juga masih banyak yang belum paham. Fleksibilitas ini terletak pada dana pengelolaan hasil dari pelayanan, tidak disetor kembali ke daerah, sehingga puskesmas/BLUD dapat dengan leluasa menggunakan sesuai dengan kebutuhan untuk peningkatan pelayanan. 2.Di manakah Fleksibilitasnya? Untuk menjawab di mana fleksibilitasnya BLUD ini harus memahami konsep DPA, RBA, Belanja dan Biaya terlebih dahulu. Di dalam DPA hanya ada 3 belanja besar yaitu Belanja Pegawai, barang jsa dan Belanja Modal. Nah di dalam RBA 3 belanja itu dirinci menjadi Biaya Pegawai, Biaya Barang jasa dan Modal. Fleksibelnya terletak pada realisasi dari 3 biaya tersebut. Contoh nya dianggarkan biaya barang dan jasa di DPA sejumlah Rp 1.000.000.000, dan dirinci untuk kegiatan study banding R 30.000.000, serta makan dan minum kantor Rp 10.000.000. Namun pada kenyataannya (kenyataannya) studi banding menghabiskan dana Rp 50.000.000 , nah itu bisa.   Pegawai : 500.000.000 Barjas = 1.000.000.000 Modal = 400.000.000   Lihat tabel di atas. BLUD dapat melakukan perubahan setiap hari asalkan tidak mengubah pagu belanja yang tertera di DPA. Contoh di tabel atas ada Barjas Rp 1.000.000.000, maka biaya barjas tidak boleh melebihi pagu tersebut, untuk masalah penggunaan tidak sama dengan RBA tidak masalah, yang terpenting tidak boleh melebihi pagu yang sudah ada di DPA. BLUD juga tidak dapat melakukan loncatan anggaran, contoh dana anggaran untuk biaya barang jasa sisa dan akan digunakan untuk pembelian modal kerja, maka hal tersebut tidak diperkenankan kecuali adanya pembuatan RBA Perubahan. 3.Bagaimana jika BLUD mendapatkan hibah barang atau uang? BLUD dapat menerima hibah, baik hibah pemerintah maupun pun hibah dari pihak luar. Hal ini ada dalam peraturan menteri dalam negeri 61, di mana pendapatan BLUD terdiri dari layanan layanan, hibah, kerjasama dan lain-lain BLUD yang sah, sehingga hanya dapat menerima hibah. Yang menjadi permasalahan hingga kini adaah cara pencatatannya. Saya contohkan ada dua kasus hibah: Di pemerintahan ada aturan bahwa hibah harus mempengaruhi laporan surplus deficit, (untuk melanjutkan siahkan cek peraturan). Dengan demikian adanya hibah harus diakui sebagai pendapatan / belanja. a) Hibah uang Puskesmas x menerima uang hibah Rp 200.000 sebagai hibah karena lahannya digunakan vendor lain untuk suatu pesta. Jika hal tersebut dianggap sebagai pendapatan yang dapat diterima, namun tidak dapat masuk ke dalam pendapatan ekrjasama karena tidak ada kontrak kerja sama. Nah jika hal tersebut dianggap hibah maka pengakuannya adalah sebagai pembeli hibah, dan akan menambah kas sebesar Rp 200.000. b) Hibah Barang Puskesmas x menerima emas yang jika diuangkan maka menjadi Rp 2.500.000 dan hal ini jelas hibah dari sebuah bank. Maka pencatatan hibah tersebut adalah: adanya penambahan aset berupa emas, dan adanya pengakuan penerimaan barang hibah.  

Di Manakah Letak Fleksibilitas BLUD? Read More »

Scroll to Top