Mitra BLUD
Berbasis Teknologi

SMKN

Workshop pra BLUD untuk SMKN: Persiapan menuju pengelolaan sekolah yang lebih efisien dan berkualitas.

Workshop Pra BLUD: Solusi Efisiensi untuk SMKN

Dalam upaya terus meningkatkan mutu pendidikan, lembaga pendidikan seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMKN) perlu mengadopsi sistem administrasi yang efisien dan modern. Salah satu langkah strategis yang dapat diambil adalah melalui penyelenggaraan workshop pra Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Syncore BLUD, sebagai salah satu penggerak BLUD menyediakan workshop pra BLUD untuk instansi SMKN. Workshop ini bertujuan […]

Workshop Pra BLUD: Solusi Efisiensi untuk SMKN Read More »

Pelatihan dan Pendampingan dalam Penerapan BLUD untuk Meningkatkan Kinerja dan Transparansi Pelayanan Publik

Bentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memberikan inovasi yang penting dimana pada saat pemerintah daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan layanan untuk publik. Cara untuk memastikan keberhasilan penerapan BLUD yaitu dengan memperhatikan pelatihan dan pendampingan, hal tersebut merupakan dua elemen kunci yang tak dapat diabaikan. Artikel ini akan memberikan pembahasan

Pelatihan dan Pendampingan dalam Penerapan BLUD untuk Meningkatkan Kinerja dan Transparansi Pelayanan Publik Read More »

Workshop Penyusunan Dokumen Renstra SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Setelah memasuki pergantian kepemimpinan, tibalah saatnya Satuan Kerja Perangkat Daerah salah satunya Dinas Kesehatan untuk memperbarui rencana lima tahunan yang tertuang di dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah. Untuk itu Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang telah mempersiapkan penyusunan dokumen rencana strategis Perangkat Daerah bersama dengan Syncore.  Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan

Workshop Penyusunan Dokumen Renstra SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang Read More »

Menggali Keberhasilan BLUD Melalui Studi Kelayakan: Fokus pada Aspek Keuangan

Seiring dengan perkembangan sistem kesehatan di Indonesia, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) telah menjadi pilihan populer untuk mengelola unit pelayanan kesehatan. Namun, sebelum mengadopsi model ini, sangat penting untuk melakukan studi kelayakan yang komprehensif. Salah satu aspek krusial yang harus dievaluasi adalah aspek keuangan, yang mencakup sejumlah rasio untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan BLUD. Dalam

Menggali Keberhasilan BLUD Melalui Studi Kelayakan: Fokus pada Aspek Keuangan Read More »

Mengungkap Aspek Studi Kelayakan BLUD: Fokus pada Aspek Pasar dan Pemasaran

Seiring dengan perkembangan zaman, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) telah menjadi salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat lokal. Untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan BLUD, perlu dilakukan studi kelayakan yang menyeluruh. Salah satu aspek yang tidak boleh diabaikan adalah Aspek Pasar dan Pemasaran. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi tiga sub-aspek utama

Mengungkap Aspek Studi Kelayakan BLUD: Fokus pada Aspek Pasar dan Pemasaran Read More »

Pentingnya Penyusunan Rencana Strategi bagi UPTD dalam Implementasi BLUD

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan inovasi dalam penyelenggaraan layanan publik di tingkat daerah. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagai bagian integral dari BLUD memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan berbagai program dan kegiatan. Pentingnya penyusunan rencana strategi bagi UPTD menjadi krusial dalam mengoptimalkan kinerja dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek

Pentingnya Penyusunan Rencana Strategi bagi UPTD dalam Implementasi BLUD Read More »

Peran Pembina Teknis dalam Optimalisasi Pelayanan dan Pengelolaan Keuangan BLUD

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pola Pengelolaan

Peran Pembina Teknis dalam Optimalisasi Pelayanan dan Pengelolaan Keuangan BLUD Read More »

Proses Penilaian Pengajuan Status BLUD: Persyaratan Administratif, Pembentukan Tim Penilai, dan Tata Tertib Evaluasi Dokumen

Dalam pengajuan SKPD atau suatu unit menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), perlu dipenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Persyaratan yang paling penting untuk diperhatikan adalah persyaratan administratif karena terdapat beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan. Seluruh dokumen persyaratan administratif harus lolos tahap penilaian setelah pengajuan status BLUD. Dokumen administratif terdiri dari Surat Pernyataan Kesiapan Meningkatkan

Proses Penilaian Pengajuan Status BLUD: Persyaratan Administratif, Pembentukan Tim Penilai, dan Tata Tertib Evaluasi Dokumen Read More »

Pelayanan Asistensi Badan Layanan Umum Daerah

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Salah satu unit pelaksana teknis dinas yang harus berbentuk BLUD adalah Puskesmas. Puskesmas harus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan

Pelayanan Asistensi Badan Layanan Umum Daerah Read More »

Peran Penting Pejabat Keuangan BLUD

Pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian layanan umum terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.  Selain itu, pejabat pengelola BLUD yang terdiri dari pemimpin (sebagai  penanggung jawab umum operasional dan keuangan). Pejabat keuangan (sebagai penanggung jawab keuangan) dan pejabat teknis (sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya). Pada artikel kali ini

Peran Penting Pejabat Keuangan BLUD Read More »

BLUD Sebagai Jembatan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Bagi Masyarakat

Di dalam sebuah Negara pasti memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan bagi setiap warga Negara dan penduduk dalam memenuhi hak serta kebutuhan dasar demi terlaksananya pelayanan publik. Hal tersebut terdapat pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah wajib menciptakan kepercayaan masyarakat sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Menurut

BLUD Sebagai Jembatan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Bagi Masyarakat Read More »

BLUD Salah Satu Faktor Meningkatnya Pelayanan Publik

BLUD merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau satuan kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah Republik Indonesia yang didirikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa layanan umum dalam bentuk barang/jasa yang tidak memprioritaskan keuntungan dan berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas. BLUD merupakan bagian dari lembaga pemerintah daerah dan status hukumnya tidak terpisahkan dari pemerintah

BLUD Salah Satu Faktor Meningkatnya Pelayanan Publik Read More »

Meningkatkan Kualitas Layanan Publik melalui Kolaborasi dengan Konsultan Profesional

Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam lingkup pelayanan publik memerlukan langkah-langkah yang tepat dan berkesinambungan untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam layanan yang disediakan kepada masyarakat. Dalam upaya ini, kerja sama dengan konsultan profesional telah terbukti memberikan sejumlah manfaat yang signifikan. 1. Keahlian Khusus dan Pengalaman yang Mendalam Konsultan membawa keahlian khusus dan

Meningkatkan Kualitas Layanan Publik melalui Kolaborasi dengan Konsultan Profesional Read More »

Pejabat Teknis BLUD

Pejabat Pengelola BLUD bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.  Pegawai BLUD menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD. Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD dapat berasal dari profesional lainnya (diluar PNS dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)), yang diangkat sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip

Pejabat Teknis BLUD Read More »

Workshop Penatausahaan Keuangan BLUD: Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Publik

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki peran kunci dalam penyediaan layanan publik di tingkat lokal. Mereka sering bertanggung jawab atas sejumlah besar keuangan publik, yang harus dikelola dengan baik agar dapat digunakan secara efektif untuk kepentingan masyarakat. Workshop penatausahaan keuangan BLUD adalah salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pengelolaan keuangan publik di tingkat

Workshop Penatausahaan Keuangan BLUD: Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Publik Read More »

Meningkatkan Pengawasan Internal: Pelatihan Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit BLUD

Rumah Sakit yang beroperasi sebagai Badan Layanan Umum Daerah Berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan layanan kesehatan berkualitas kepada masyarakat. Untuk memastikan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya serta kualitas layanan, penting untuk memiliki Satuan Pengawas Internal yang kompeten dan terlatih. Syncore BLUD merupakan salah satu perusahaan

Meningkatkan Pengawasan Internal: Pelatihan Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit BLUD Read More »

Manfaat Workshop Laporan Keuangan SAP dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan UPT/D

Sistem SAP (Systems, Applications, and Products) adalah salah satu sistem manajemen  terkemuka di dunia, yang digunakan oleh ribuan organisasi untuk mengelola berbagai aspek operasional dan keuangan mereka. Workshop laporan keuangan SAP adalah alat penting yang memungkinkan organisasi untuk memahami dan mengoptimalkan data keuangan mereka melalui platform ini. Artikel ini akan membahas pentingnya dan manfaat dari

Manfaat Workshop Laporan Keuangan SAP dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan UPT/D Read More »

Sosialisasi Pengelolaan Keuangan BLUD: Membangun Kesadaran dan Tanggung Jawab Bersama

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memegang peran penting dalam penyediaan layanan publik di tingkat lokal. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan BLUD menjadi aspek yang sangat krusial. Sosialisasi pengelolaan keuangan BLUD adalah upaya penting untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam pengelolaan dana publik. Artikel ini akan membahas mengapa sosialisasi pengelolaan keuangan BLUD penting dan

Sosialisasi Pengelolaan Keuangan BLUD: Membangun Kesadaran dan Tanggung Jawab Bersama Read More »

Pemahaman BLUD pada SMKN 1 Bintan Utara Kepulauan Riau

Pada tanggal 13-15 September telah berlangsung acara pemahaman BLUD pada SMKN 1 Bintan Utara yang diselenggarakan di aula SMKN 1 Bintan Utara. Dalam acara ini menghadirkan berbagai pihak mulai dari Kasi Kurikulum Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Sub Bagian Perbendaharaan BKAD, Biro Ekonomi dan Pembangunan, dan Bappeda serta seluruh guru di SMKN 1 Bintan Utara.

Pemahaman BLUD pada SMKN 1 Bintan Utara Kepulauan Riau Read More »

Pendampingan BLUD: Menuju Layanan Publik Lebih Efisien dan Akuntabel

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan sebuah konsep inovatif dalam manajemen pelayanan publik di Indonesia. BLUD dirancang untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas layanan di berbagai instansi pemerintah, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan masyarakat. Artikel ini akan menjelaskan pentingnya pendampingan BLUD dalam mengubah pelayanan publik menjadi lebih baik. Syncore Indonesia mempunyai layanan dalam

Pendampingan BLUD: Menuju Layanan Publik Lebih Efisien dan Akuntabel Read More »

Pentingnya Pendampingan dalam Implementasi RBA pada UPT/D Berstatus BLUD

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) adalah alat penting dalam pengelolaan keuangan yang baik di sektor publik. Di tingkat lokal, banyak Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang telah mengadopsi RBA sebagai metode untuk merencanakan dan mengalokasikan sumber daya secara efektif. Namun, untuk memastikan kesuksesan implementasi RBA, pendampingan dan bimbingan yang tepat diperlukan. Syncore Indonesia mempunyai layanan

Pentingnya Pendampingan dalam Implementasi RBA pada UPT/D Berstatus BLUD Read More »

Mengungkap Pentingnya Kajian Kelayakan dalam Pendirian (BLUD)

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan instrumen penting dalam meningkatkan pelayanan publik di tingkat daerah. Namun, sebelum melangkah untuk mendirikan BLUD, sebuah langkah krusial harus dilakukan, yaitu melakukan studi kelayakan atau Kajian Kelayakan. Kajian Kelayakan memainkan peran yang tak tergantikan dalam memastikan keberhasilan dan keberlanjutan BLUD. Berikut adalah sejumlah alasan mengapa Kajian Kelayakan sangat penting

Mengungkap Pentingnya Kajian Kelayakan dalam Pendirian (BLUD) Read More »

Apakah Kajian Kelayakan untuk UPT/D Penting dalam Menjadi BLUD?

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) telah menjadi sebuah konsep yang semakin populer dalam administrasi publik di Indonesia. Ini adalah upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyediaan layanan publik di tingkat lokal. Salah satu aspek penting dalam transformasi menjadi BLUD adalah melakukan kajian kelayakan. Namun, apakah kajian kelayakan benar-benar penting dalam proses menuju status

Apakah Kajian Kelayakan untuk UPT/D Penting dalam Menjadi BLUD? Read More »

Cara Memaksimalkan Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Mengoptimalkan kinerja keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan tujuan utama bagi lembaga pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, efisien, dan berkelanjutan. Dengan mengelola keuangan secara bijaksana dan transparan, BLUD dapat memastikan kelancaran operasional dan memberikan dampak positif bagi masyarakat yang dilayani. Berikut adalah beberapa cara yang dapat membantu memaksimalkan kinerja keuangan BLUD:

Cara Memaksimalkan Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Read More »

Pentingnya Remunerasi BLUD untuk Membangun Masa Depan Berkualitas

Dalam upaya memajukan sektor kesehatan di Indonesia, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) telah menjadi tulang punggung dalam penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat. Namun, untuk memastikan kinerja dan motivasi pegawai tetap optimal, diperlukan solusi terkini dan terpercaya. Produk layanan penyusunan remunerasi BLUD, Syncorei BLUD hadir sebagai langkah inovatif untuk mengoptimalkan kinerja dan memotivasi sumber

Pentingnya Remunerasi BLUD untuk Membangun Masa Depan Berkualitas Read More »

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: Peran Penting Evaluasi Kinerja BLUD

Pelayanan kesehatan adalah salah satu aspek mendasar dalam pembangunan suatu negara. Untuk memastikan kualitas pelayanan yang optimal, banyak rumah sakit dan pusat kesehatan kini beralih ke model Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). BLUD adalah unit pelayanan publik yang diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya dan keuangannya sendiri. Namun, untuk memastikan bahwa BLUD beroperasi secara efektif

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: Peran Penting Evaluasi Kinerja BLUD Read More »

Workshop BLUD – Solusi Inovatif Peningkatan Pelayanan Publik

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) telah menjadi tonggak penting dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas di tingkat lokal. Namun, untuk memaksimalkan potensi BLUD, penting untuk memastikan bahwa SDM terlatih dengan baik dan memiliki pengetahuan yang memadai. Inilah mengapa layanan workshop BLUD di PT Syncore Indonesia adalah kunci untuk mendukung kemajuan dan peningkatan pelayanan publik. Menyongsong

Workshop BLUD – Solusi Inovatif Peningkatan Pelayanan Publik Read More »

Strategis BLU dan BLUD untuk Menghadirkan Layanan Prima

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan salah satu konsep yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi tantangan resesi ekonomi dan merosotnya daya beli masyarakat. BLUD menggunakan aset yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk operasional dan pengembangan layanan, dengan tujuan memulihkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat di berbagai wilayah Bapak Tito mengatakan

Strategis BLU dan BLUD untuk Menghadirkan Layanan Prima Read More »

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) UPTD Kabupaten Bantul Part 3

Bapak Fauzan menyampaikan “Permasalahan ketentuan Pengadaan SDM dengan sistem P3K dan outsourcing terbentur masalah peraturan dan kecukupan keuangan untuk saat ini sebaiknya seperti apa?” Bapak Niza Wibyana Tito menjawab pertanyaan Bapak Fauzan “Dalam pengadaan SDM kembali lagi ke dana perimbangan, kita butuh outsourcing di luar P3K berapa. Kebutuhan ini terkait dengan kekuatan dana BLUD masing-masing.

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) UPTD Kabupaten Bantul Part 3 Read More »

Pengelolaan Belanja BLUD: Meningkatkan Efisiensi dan Akuntabilitas

Belanja merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pengelolaan belanja yang efektif dan efisien tidak hanya memastikan penggunaan anggaran dengan bijaksana, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana publik. Dalam artikel ini, kita akan membahas tentang pentingnya pengelolaan belanja BLUD dan beberapa strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan

Pengelolaan Belanja BLUD: Meningkatkan Efisiensi dan Akuntabilitas Read More »

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) UPTD Kabupaten Bantul Part 2

Pakar Keuangan BLUD yaitu Bapak Niza Wibyanan Tito menyampaikan dalam pertemuannya di Bangsal Rumah Dinas Kabupaten Bantul di tanggal 26 Juli 2023 Sektor publik salah satunya adalah yang paling mendasar pemaklum kebijakan yang sangat banyak sangat berbeda dengan swasta yang hanya memiliki owner, sehingga dalam pengelolaan organisasi harus bisa memuaskan semua sektor. BLUD ini hanya

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) UPTD Kabupaten Bantul Part 2 Read More »

Mengukur Maturitas BLUD: Menuju Keunggulan Pengelolaan

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan entitas yang mengelola layanan publik dan membutuhkan pengelolaan yang efektif dan matang. Penilaian maturitas BLUD adalah salah satu cara untuk mengukur sejauh mana BLUD telah berkembang dalam hal pengelolaan, tata kelola, dan pencapaian tujuan organisasi. Dalam artikel ini, kita akan membahas pentingnya penilaian maturitas BLUD dan beberapa aspek yang

Mengukur Maturitas BLUD: Menuju Keunggulan Pengelolaan Read More »

Prosedur Pelaksanaan Program BLUD: Meningkatkan Efisiensi dan Pelayanan Publik

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan model pengelolaan layanan publik di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam artikel ini, kita akan menjelaskan prosedur pelaksanaan program BLUD dan bagaimana hal ini berkontribusi dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Pendirian BLUD: Langkah pertama dalam pelaksanaan program BLUD adalah pendirian entitas BLUD itu

Prosedur Pelaksanaan Program BLUD: Meningkatkan Efisiensi dan Pelayanan Publik Read More »

Peran Penting Sistem Informasi Akuntansi dalam Pengambilan Keputusan Manajemen BLUD

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan manajemen di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Berikut adalah beberapa poin penting SIA dalam pengambilan keputusan manajemen BLUD. Dalam pengambilan keputusan, informasi akuntansi berperan penting untuk kebutuhan dan keberlangsungan pengelolaan keuangan BLUD. Informasi akuntansi dapat memberikan data yang akurat dan jelas terhadap keputusan yang diambil.

Peran Penting Sistem Informasi Akuntansi dalam Pengambilan Keputusan Manajemen BLUD Read More »

Pelatihan Unit Cost: Meningkatkan Efisiensi Operasional dan Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik

Pendekatan yang digunakan untuk mengoptimalkan pengeluaran dan mengambil keputusan yang lebih baik adalah dengan memahami Unit Cost. Pelatihan Unit Cost memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana menghitung, menganalisis, dan memanfaatkan informasi biaya ini untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Pelatihan Unit Cost adalah program yang dirancang untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan

Pelatihan Unit Cost: Meningkatkan Efisiensi Operasional dan Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik Read More »

SMKN Jawa Barat Menerapkan BLUD

SMKN Jawa Barat Menerapkan BLUD

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) mencatat, jumlah BLUD Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia hingga Maret 2022 mencapai 112 sekolah. Dari data tersebut, Jawa Barat menjadi provinsi terbanyak yang menerapkan tata kelola BLUD dengan jumlah 35 SMK. Sebanyak 112 SMK tersebut berasal dari Provinsi Jawa Timur sebanyak 20 SMK, DKI Jakarta sebanyak

SMKN Jawa Barat Menerapkan BLUD Read More »

Tim Syncore BLUD Bantu Penyusunan Pola Pengelolaan Keuangan SMK Negeri 1 Manggar

Tim Syncore BLUD Bantu Penyusunan Pola Pengelolaan Keuangan SMK Negeri 1 Manggar

Pada 24 November 2022 berhasil digelar Workshop penyusunan Dokumen Administrasi BLUD yang bertempat di SMK Negeri 1 Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Acara kegiatan ini dihadiri Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Provinsi Babel Adi Zariadi, S.Si., M.Si., Kepala SMK Negeri 1 Manggar Triyudo Hendro Sasongko ST, konsultan BLUD dari PT. Syncore Indonesia dan para peserta

Tim Syncore BLUD Bantu Penyusunan Pola Pengelolaan Keuangan SMK Negeri 1 Manggar Read More »

Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD SMKN 1 Tanjungpandan Bangka Belitung

Pada hari senin, 21 november 2022 telah berlangsung zoom meeting PPK-BLUD bersama SMKN 1 Tanjungpandan Provinsi Bangka Belitung. Zoom tersebut disaksikan oleh Bapak Niza Wibiyana Tito, M.Kom, M.M, CAAT selaku Direktur Utama PT. Syncore Indonesia dan narasumber, Bapak Izhar selaku Direktur Eksekutif dari divisi BLUD, Bendahara APBN, APBD, IPP serta para pejabat teknis SMKN 1

Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD SMKN 1 Tanjungpandan Bangka Belitung Read More »

Pola Tata Kelola SMKN- Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pola Tata Kelola SMKN- Pengelolaan Sumber Daya Manusia

  Pengelolaan sumber daya manusia merupakan pengaturan dan pengambilan kebijakan yang jelas, terarah, dan irasional mengenai sumber daya manusia pada suatu organisasi dalam rangka memenuhi kebutuhannya baik pada jumlah maupun kualitas yang paling menguntungkan sehingga organisasi dapat mencapai tujuan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Organisasi modern menempatkan karyawan pada posisi terhormat yaitu sebagai aset berharga

Pola Tata Kelola SMKN- Pengelolaan Sumber Daya Manusia Read More »

Pola Tata Kelola SMKN- Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pola Tata Kelola SMKN- Pengelompokan Fungsi Tata Kelola SMKN

Setelah artikel sebelumnya membahas mengenai kelembagaan SMKN sebelum dan sesudah menerapkan BLUD, maka artikel ini akan membahas mengenai pengelompokan fungsi, berikut penjelasannya: Standar Nasional Pendidikan yang diamanatkan oleh UU No. 20 Tahun 2003, sangatlah diperlukan. la akan menjadi acuan dasar (benchmark) oleh setiap penyelenggara dan satuan pendidikan yang antara lain meliputi kriteria minimal berbagai aspek

Pola Tata Kelola SMKN- Pengelompokan Fungsi Tata Kelola SMKN Read More »

Pola Tata Kelola SMKN- Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pola Tata Kelola SMKN- BAB II KELEMBAGAAN POLA TATA KELOLA SMKN

Kelembagaan Gambaran Singkat Sekolah IDENTITAS SEKOLAH 1 Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Sambilegi 2 NSS : 111 000 000 001 3 NPSN : 10000000 4 Alamat : Jalan Raya Solo – Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kota Sambilegi, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282 Surel : mail@smkn1sambilegi.sch.id Situs web : www.smkn1sambilegi.sch.id 5 SK Pendirian :

Pola Tata Kelola SMKN- BAB II KELEMBAGAAN POLA TATA KELOLA SMKN Read More »

Pola Tata Kelola SMKN- Pengelolaan Sumber Daya Manusia

DOKUMEN POLA TATA KELOLA SMKN

Artikel pada hari ini akan membahas Dokumen Tata Kelola yang merupakan salah satu dokumen persyaratan administratif untuk menjadi BLUD. Permendagri 79 Tahun 2018 pada Pasal 38 ayat 1 menyebutkan bahwa Pola Tata Kelola merupakan tata kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD. Selanjutnya dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam

DOKUMEN POLA TATA KELOLA SMKN Read More »

Penatausahaan, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD

Sistematika Penyusunan Renstra SMKN PART VI

Sistematika Penyusunan Renstra SMKN BAGIAN VI-Blud.co.id. Penyusunan renstra setelah menyusun BAB IV mengenai Visi, Misi, Tujuan dan Arah Kebijakan maka selanjutnya menyusun BAB V. BAB V berisikan Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan. BAB terakhir dari dokumen renstra yaitu BAB VI Penutup. Uraian isi dari Renstra BAB V dan BAB VI sebagai berikut. BAB V

Sistematika Penyusunan Renstra SMKN PART VI Read More »

Penatausahaan, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD

Sistematika Penyusunan Renstra SMKN PART VC

Sistematika Penyusunan Renstra SMKN PART VC-blud.co.id. Artikel sebelumnya kita membahas mengenai BAB IV dari Renstra mengenai “Tujuan & Sasaran SMKN” , artikel saat ini kita akan membahas mengenai BAB IV dari Renstra yaitu “Strategi & Arah Kebijakan SMKN”. Berikut adalah pembahasannya: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan

Sistematika Penyusunan Renstra SMKN PART VC Read More »

Penatausahaan, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD

Sistematika Penyusunan Renstra SMKN PART VA

Sistematika Penyusunan Renstra SMKN BAGIAN VA-blud.co.id. Artikel sebelumnya kita telah membahas BAB III yang terdiri dari: Permasalahan Berdasarkan Identifikasi Tugas dan Fungsi Pelayanan Telaah Visi, Misi dan Program Kepala daerah Telaah renstra KL Telaah Renstra Tata Ruang Wilayah dan KLHS Penanganan Isu-Isu Strategi Identifikasi Berdasarkan Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan Selanjutnya kita akan membahas mengenai

Sistematika Penyusunan Renstra SMKN PART VA Read More »

Sistematika Penyusunan Renstra SMKN PART IV

Sistematika Penyusunan Renstra SMKN PART IIIA

Artikel sebelumnya telah membahas mengenai BAB 1 dari format Renstra SMKN. BAB 2 ini berisi 4 sub bab yaitu: Gambaran Umum SMKN, Gambaran Organisasi SMKN, Kinerja Pelayanan SMKN, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SMKN. Artikel kali ini akan berfokus pada pembahasan Gambaran umum SMKN dan Gambaran organisasi SMKN. Berikut Contoh Dokumen Renstra pada BAB

Sistematika Penyusunan Renstra SMKN PART IIIA Read More »

Proses Pengajuan, Penetapan, Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) (PART 1)

Format Penyusunan Renstra SMK N PART I

Artikel Seri kali ini kita akan membahas mengenai syarat pengajuan pengajuan BLUD, khususnya pada dokumen administrati f. Dokumen ini merupakan syarat administrasi yang tentunya harus dibuat oleh instansi, khususnya SMKN yang akan menerapkan BLUD. Kali ini tim blud.co.id akan memberikan contoh Dokumen Renstra yang terdiri dari: Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja; Pola tata kelola;

Format Penyusunan Renstra SMK N PART I Read More »

Solusi Masalah Program Revitalisasi SMK

Solusi Masalah Program Revitalisasi SMK

Solusi Masalah Program Revitalisasi SMK. Revitalisasi adalah suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya sehingga revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan untuk menjadi vital. Sedangkan kata vital mempunyai arti sangat penting atau sangat diperlukan sekali untuk kehidupan dan sebagainya. Terdapat enam masalah dalam merevitalisasi SMK, antara lain :

Solusi Masalah Program Revitalisasi SMK Read More »

Prinsip Teaching Factory SMK

Prinsip Teaching Factory SMK

Prinsip Teaching Factory SMK. Pembelajaran teaching factory adalah model pembelajaran di SMK yang berbasis produksi atau jasa yang mengacu pada standar dan prosedur yang berlaku di industri. Selain itu, model pembelajaran juga dilaksanakan dalam suasana seperti yang terjadi di industri. Dalam menjalankan model tersebut, tentunya SMK juga harus menerapkan prinsip teaching factory. Adapun Prinsip Teaching Factory

Prinsip Teaching Factory SMK Read More »

Pola Tata Kelola SMKN- Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Latar Belakang TEFA di SMK

Latar belakang mengapa SMK menerapkan tefa berasal dari beberapa permasalahan.  Latar belakang Tefa di SMK, salah satunya karena adanya asset SMK yang belum digunakan secara maksimal. Selain itu, banyaknya media belajar atau produk yang terpaksa menumpuk digudang (dibuang begitu saja) dan beberapa SMK mempunyai pengalaman permasalahan audit dan hukum. Hal ini mampu membuat banyak SMK

Latar Belakang TEFA di SMK Read More »

Penatausahaan, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD

TEACHING FACTORY DI SMK

Teaching factory (TEFA) di SMK, salah satunya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi siswa. Peningkatan kompetensi didapatkan dengan jalan mengikutsertakan siswa dalam kegiatan teaching factory. Salah satunya dengan menerapkan sekolah berbasis produksi dimana para siswa diharuskan menghasilkan sebuah produk yang memiliki nilai jual. Desain produk yang akan dihasilkan akan dibuat oleh guru berdasarkan pesanan dari konsumen ataupun

TEACHING FACTORY DI SMK Read More »

Problematika Program Revitalisasi SMK

Problematika Program Revitalisasi SMK– Revitalisasi adalah suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya sehingga revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan untuk menjadi vital, sedangkan kata vital memunyai arti sangat penting atau sangat diperlukan sekali untuk kehidupan dan sebagainya. Terdapat enam masalah dalam merevitalisasi SMK, antara lain : Implementasi

Problematika Program Revitalisasi SMK Read More »

KEMENDIKBUD DORONG SMK NEGERI MENJADI BLUD

KEMENDIKBUD DORONG SMK NEGERI MENJADI BLUD – Sabtu, 5 Januari 2019 – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mendorong pemerintah provinsi segera mengubah sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan Teaching Factory unggulan untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pengertian Teaching Factory (TEFA) adalah model pembelajaran berbasis produk (barang/jasa) melalui sinergi sekolah dengan industri untuk

KEMENDIKBUD DORONG SMK NEGERI MENJADI BLUD Read More »

Latar Belakang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Latar Belakang revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan  (SMK) ialah  pembangunan yang  sedang  berlangsung di era globalisasi yang  sedang  berlangsung  ini  menimbulkan banyak perubahan di segala bidang. Kebutuhan  dan  tantangan  dunia  kerja  yang semakin  kompleks  menuntut  tenaga  kerja sebagai  sumber  daya  manusia  harus  mampu berkompetisi dengan bekal kompetensi yang profesional.    Pendidikan    diharap    mampu melahirkan generasi bangsa yang berkarakter  kuat,  terampil,  kreatif, 

Latar Belakang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Read More »

Pola Tata Kelola SMKN- Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Status BLUD untuk Pengembangan SMK

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan suatu bentuk pendidikan formal yang menyelenggaran pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat. Pada pendidikan kejuruan siswa diberikan suatu bentuk pengembangan bakat, pendidikan dasar keterampilan dan kebiasaan-kebiasaan yang mengarah pada dunia kerja yang dipandang sebagai latihan keterampilan. Siswa juga akan disiapkan untuk memasuki persaingan di dunia

Status BLUD untuk Pengembangan SMK Read More »

Jurnal Penyesuaian BLU/BLUD

PENTINGNYA SMK MENJADI BLUD

Pemerintah mendorong agar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) membentuk badan layanan umum daerah (BLUD) untuk melayani jual-beli produk hasil karya pelajarnya kepada publik.  Dilihat dari cukup banyak karya- karya siswa SMK yang sudah layak dipatenkan dan bisa diproduksi. Pembentukan BLUD dipandang penting bagi SMK yang telah mampu mengembangkan teaching factorynya sendiri. Dengan membentuk BLUD, SMK diharapkan

PENTINGNYA SMK MENJADI BLUD Read More »

PERSIAPAN PENERAPAN BLUD SMK NEGERI 2 SUBANG

Dengan mulai diterapkannya Teaching Factory (TEFA) di SMK, SMKN 2 Subang berharap untuk segera ditetapkan menjadi BLUD. Dalam mempersiapkan penerapan BLUD ini, SMKN 2 Subang baru saja melakukan studi banding ke Jawa timur tepatnya di SMKN 5 Jombang yang saat ini sudah memiliki pergub mengenai penerapan SMK BLUD. Kepala sekolah menyatakan berharap status BLUD untuk

PERSIAPAN PENERAPAN BLUD SMK NEGERI 2 SUBANG Read More »

Solusi Masalah Program Revitalisasi SMK

DORONGAN SMK MENJADI BLUD DENGAN ADANYA METODE PEMBELAJARAN TEACHING FACTORY

Pemerintah telah mendorong sekolah menengah kejuruan (SMK), khususnya SMK yang menerima bantuan program revitalisasi SMK, untuk mengubah teaching factory (Tefa) unggulan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sesuai dengan kewenangan, maka regulasi ditetapkan oleh pemerintah daerah, yakni gubernur. Teaching factory menjadi konsep pembelajaran dalam keadaan yang sesungguhnya untuk menjembatani kesenjangan kompetensi antara pengetahuan yang diberikan sekolah dan kebutuhan industri. Teaching factory sendiri

DORONGAN SMK MENJADI BLUD DENGAN ADANYA METODE PEMBELAJARAN TEACHING FACTORY Read More »

Ilustrasi APBD

KEMENDIKBUD DORONG SMK NEGERI MENJADI BLUD

Sabtu, 5 Januari 2019 – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mendorong pemerintah provinsi segera mengubah sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan Teaching Factory unggulan untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pengertian Teaching Factory (TEFA) adalah model pembelajaran berbasis produk (barang/jasa) melalui sinergi sekolah dengan industri untuk menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan

KEMENDIKBUD DORONG SMK NEGERI MENJADI BLUD Read More »

MODEL PEMBELAJARAN TEACHING FACTORY SMK

Pembelajaran Teaching Factory adalah model pembelajaran di SMK berbasis produksi/jasa yang mengacu pada standar dan prosedur yang berlaku di industri dan dilaksanakan dalam suasana seperti yang terjadi di industri. Pelaksanaan Teaching Factory menuntut keterlibatan mutlak pihak industri sebagai pihak yang relevan menilai kualitas hasil pendidikan di SMK. Pelaksanaan Teaching Factory (TEFA) juga harus melibatkan pemerintah,

MODEL PEMBELAJARAN TEACHING FACTORY SMK Read More »

Solusi Masalah Program Revitalisasi SMK

MEMAKSIMALKAN MANAJEMEN TEFA DENGAN SISTEM PENGELOLAAN SMK BLUD BAGIAN II

Berikut daftar pertanyaan dan jawaban dari hasil diskusi peserta dengan Narasumber : Kami memahami tujuan TEFA adalah meningkatkan kompetensi dari lini produksi, jika ada kerjasama dengan Industri lain maka yang berhak melakukan kerjasama siapa? Jawab : jika bukan BLUD maka yang boleh kerjasama adalah PEMDA, tetapi kalau sudah menjadi BLUD maka boleh melakukan kerjasama dengan

MEMAKSIMALKAN MANAJEMEN TEFA DENGAN SISTEM PENGELOLAAN SMK BLUD BAGIAN II Read More »

Jurnal Penyesuaian BLU/BLUD

SMKN 2 SUBANG INGIN MENERAPKAN BLUD UNTUK MENGATASI KEBINGUNGAN TERKAIT PENGELOLAAN DALAM HAL MEMAKSIMALKAN FUNGSI PELAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN

SMKN 2 Subang memiliki 16 jurusan dan 5 bidang kompetensi dan sudah mulai diterapkannya Teaching Factory (TEFA) namun sekolah merasa masih terhalang dalam melakukan kegiatan karena belum ada regulasi yang jelas untuk TEFA ini sendiri, sehingga pihak sekolah ingin mendalami ilmu tentang BLUD dan penerapannya. Menteri Pendidikan juga mendorong Pememerintah Provinsi untuk SMK yang memiliki

SMKN 2 SUBANG INGIN MENERAPKAN BLUD UNTUK MENGATASI KEBINGUNGAN TERKAIT PENGELOLAAN DALAM HAL MEMAKSIMALKAN FUNGSI PELAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN Read More »

Solusi Masalah Program Revitalisasi SMK

MEMAKSIMALKAN MANAJEMEN TEFA DENGAN SISTEM PENGELOLAAN SMK BLUD

SMK N 5 Jember sudah menjadi BLUD sejak Triwulan 4 tahun 2018 namun pemahaman untuk semua pengelola baik pengelola komite sekolah maupun pengelola TEFA masih perlu ditingkatkan lagi oleh karena itu diadakan Inhouse Training Pola Pengelolaan Keuangan BLUD. Pada pelatihan ini mengundang konsultan dari Syncore sebagai Narasumber yang telah berpengalaman mendampingi Puskesmas, RS dan SMK

MEMAKSIMALKAN MANAJEMEN TEFA DENGAN SISTEM PENGELOLAAN SMK BLUD Read More »

Ilustrasi APBD

POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD PADA SMK

Badan Layanan Umum Daerah atau yang akrab disebut dengan BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau unit kerja SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan, serta melakukan kegiatannya berdasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Untuk kegiatan operasionalnya didapatkan dari

POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD PADA SMK Read More »

Scroll to Top