Mitra BLUD
Berbasis Teknologi

PENATAUSAHAAN

Pelatihan Penyusunan RBA dan Penatausahaan Keuangan BLUD RSUD

Pelatihan Penyusunan RBA dan Penatausahaan Keuangan BLUD RSUD Melalui Penerapan Sistem Aplikasi untuk Optimalisasi Tata Kelola Keuangan BLUD

    토토사이트 유저의 주요선수 건강 팔로잉 가이드 | 헬씨토토 토토 분석 라이브스코어 토토 공략 보증놀이터   메이저사이트 이용자는 주목 필요한 스포츠 기어 혁신 | 씽씽달리미 메이저사이트에서 스포츠 경기 분석을 할 때, 단순한 선수 개인의 기량만을 평가하는 것은 더 이상 충분하지 않다. 현대 스포츠에서는 최첨단 스포츠 기어가 경기력 향상에 미치는 영향이 매우 크며, 이를 적극적으로 […]

Pelatihan Penyusunan RBA dan Penatausahaan Keuangan BLUD RSUD Melalui Penerapan Sistem Aplikasi untuk Optimalisasi Tata Kelola Keuangan BLUD Read More »

Pelatihan Penatausahaan dan Laporan Keuangan BLUD RSU Kota Tarakan: Peserta pelatihan BLUD RSU Kota Tarakan bersama narasumber ahli mendalami pengelolaan keuangan BLUD.

Penatausahaan dan Laporan Keuangan BLUD RSU Kota Tarakan #1

Pelaksanaan Pelatihan Pada Selasa dan Rabu, 9-10 Juli 2024 telah dilaksanakan Pelatihan Penatausahaan dan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSU Kota Tarakan. Lokasi pelatihan berada di Gedung Meravi 2 Jl. Nogotirto No.15 B, Area Sawah, Banyuraden, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55293. Peserta pelatihan terdiri dari lima orang yaitu: Bapak Arif Rahman,

Penatausahaan dan Laporan Keuangan BLUD RSU Kota Tarakan #1 Read More »

Workshop Penatausahaan Keuangan BLUD: Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Publik

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki peran kunci dalam penyediaan layanan publik di tingkat lokal. Mereka sering bertanggung jawab atas sejumlah besar keuangan publik, yang harus dikelola dengan baik agar dapat digunakan secara efektif untuk kepentingan masyarakat. Workshop penatausahaan keuangan BLUD adalah salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pengelolaan keuangan publik di tingkat

Workshop Penatausahaan Keuangan BLUD: Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Publik Read More »

Manfaat Workshop Laporan Keuangan SAP dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan UPT/D

Sistem SAP (Systems, Applications, and Products) adalah salah satu sistem manajemen  terkemuka di dunia, yang digunakan oleh ribuan organisasi untuk mengelola berbagai aspek operasional dan keuangan mereka. Workshop laporan keuangan SAP adalah alat penting yang memungkinkan organisasi untuk memahami dan mengoptimalkan data keuangan mereka melalui platform ini. Artikel ini akan membahas pentingnya dan manfaat dari

Manfaat Workshop Laporan Keuangan SAP dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan UPT/D Read More »

Workshop PPK BLUD Puskesmas Di Kabupaten Sukamara

Minggu yang lalu tepatnya pada tanggal 12-14 Oktober telah berlangsung acara workshop pola pengelolaan keuangan BLUD oleh puskesmas di Kabupaten Sukamara. Acara ini dihadiri oleh seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Sukamara meliputi Puskesmas Sukamara, Puskesmas Permata Kecubung, Puskesmas Pantai Lunci, Puskesmas Jelai dan Puskesmas Balai Riam. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara dan BPKAD turut

Workshop PPK BLUD Puskesmas Di Kabupaten Sukamara Read More »

Strategis BLU dan BLUD untuk Menghadirkan Layanan Prima

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan salah satu konsep yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi tantangan resesi ekonomi dan merosotnya daya beli masyarakat. BLUD menggunakan aset yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk operasional dan pengembangan layanan, dengan tujuan memulihkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat di berbagai wilayah Bapak Tito mengatakan

Strategis BLU dan BLUD untuk Menghadirkan Layanan Prima Read More »

Workshop Penyusunan Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD dengan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan

Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan bekerja sama dengan Syncore BLUD untuk menyelenggarakan Workshop Pola Pengelolaan Keuangan BLUD selama tiga hari, yaitu tanggal 21-23 Agustus 2023. Workshop berlangsung di Hotel ibis Gading Serpong dengan dihadiri oleh tim dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, 2 tim RSUD (Serpong Utara dan Pondok Aren), serta 6 tim Puskesmas (Cirendeu,

Workshop Penyusunan Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD dengan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Read More »

WORKSHOP POLA PENGELOLAAN KEUANGAN (PPK) BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RSUD BESUKI SITUBONDO

Pada tanggal 31 Agustus 2023 RSUD Besuki, Situbondo menggelar kerjasama dengan Syncore BLUD untuk melaksanakan Workshop Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Workshop Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dilaksanakan selama 2 hari dan bertempat di Hotel Prime Malioboro, Yogyakarta. Kegiatan Workshop ini diikuti oleh 11 peserta dari RSUD

WORKSHOP POLA PENGELOLAAN KEUANGAN (PPK) BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RSUD BESUKI SITUBONDO Read More »

Mengukur Maturitas BLUD: Menuju Keunggulan Pengelolaan

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan entitas yang mengelola layanan publik dan membutuhkan pengelolaan yang efektif dan matang. Penilaian maturitas BLUD adalah salah satu cara untuk mengukur sejauh mana BLUD telah berkembang dalam hal pengelolaan, tata kelola, dan pencapaian tujuan organisasi. Dalam artikel ini, kita akan membahas pentingnya penilaian maturitas BLUD dan beberapa aspek yang

Mengukur Maturitas BLUD: Menuju Keunggulan Pengelolaan Read More »

Inhouse Training PPK BLUD Dinas Kesehatan Kayong Utara, Kalimantan Barat

Tim Syncore BLUD melakukan Kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kayong Utara, Kalimantan Barat dengan mengadakan Inhouse Training PPK BLUD untuk puskesmas-puskesmas di kabupaten Kayong Utara. Inhouse Training PPK BLUD ini dilakukan pada tanggal 7 sampai 8 Juni 2023 di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaludin I, Kayong Utara dan diikuti oleh 10 puskesmas yang terdapat

Inhouse Training PPK BLUD Dinas Kesehatan Kayong Utara, Kalimantan Barat Read More »

WORKSHOP POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD RSUD KABUPATEN PASANG KAYU SULAWESI BARAT

Tim Syncore BLUD bekerjasama dengan RSUD Kabupaten Pasang Kayu Sulawesi Barat dengan dilaksanakannya Workshop Pola Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD. Workshop Pola Pengelolaan Keuangan BLUD ini dilakukan pada tanggal 25 – 26 Mei 2023 di Cleo Business Jemursari Hotel, Surabaya. Workshop ini diikuti oleh 7 peserta dan pada peserta sangat antusias dalam mengikuti Workshop Pola Pengelolaan

WORKSHOP POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD RSUD KABUPATEN PASANG KAYU SULAWESI BARAT Read More »

WORKSHOP POLA PENGELOLAAN KEUANGAN (PPK) BLUD RS PARU SUMATERA BARAT

Tim Syncore BLUD bekerjasama dengan RS Paru Sumatera Barat dengan dilaksanakannya workshop pola pengelolaan keuangan (PPK) BLUD. Workshop pola pengelolaan keuangan (PPK) ini dilakukan pada tanggal 10 sampai 12 Mei 2023 di Hotel Malioboro Prime, Yogyakarta dan diikuti oleh 4 peserta. Peserta yang mengikuti workshop ini adalah peserta yang berasal dari RS Paru Sumatera Barat

WORKSHOP POLA PENGELOLAAN KEUANGAN (PPK) BLUD RS PARU SUMATERA BARAT Read More »

PENERIMAAN BLUD

Transaksi penerimaan pendapatan BLUD yang menggunakan minimal dokumen TBP dan STS akan melalui sedikitnya 3 kemungkinan mekanisme pembukuan atau pencatatan berdasarkan cara penerimaan pendapatannya. Ketiganya adalah: Pembukuan atas Pendapatan Secara Tunai Pembukuan atas Pendapatan melalui Rekening Bank Bendahara Penerimaan BLUD Pembukuan atas Pendapatan melalui Rekening kas BLUD Berikut adalah penjelasan lebih lanjut ketiga pola pembukuan

PENERIMAAN BLUD Read More »

Optimalisasi Penatausahaan Keuangan PPK-BLUD Melalui Pendampingan Online Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kabupaten Bengkalis

Keberlanjutan implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kabupaten Bengkalis diagendakan dengan adanya pendampingan secara online melalui platform Zoom Meeting pada Senin, 21 November 2022, yang didampingi langsung oleh tim konsultan BLUD dari PT Syncore Indonesia. Fokus pembahasan sesi kali ini adalah melanjutkan proses penginputan penerimaan dan pengeluaran  pada

Optimalisasi Penatausahaan Keuangan PPK-BLUD Melalui Pendampingan Online Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kabupaten Bengkalis Read More »

Pendampingan Penyusunan Syarat

Pendampingan Penyusunan Syarat Administratif RS Jiwa Naimata, Kupang, NTT

Bertempat di RSJ Naimata Kupang NTT, pada tanggal 4-5 Oktober 2022, tim konsultan BLUD Syncore Indonesia bersama tenaga ahli melakukan pendampingan BLUD.  Pendampingan BLUD ini terkait dengan penyusunan dokumen administrasi untuk persiapan penerapan BLUD.  Pendampingan ini dihadiri oleh 15 peserta yang berasal dari RS Jiwa Naimata yang terdiri dari beberapa divisi yang meliputi perencanaan, keuangan

Pendampingan Penyusunan Syarat Administratif RS Jiwa Naimata, Kupang, NTT Read More »

Artikel PPK BLUD Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang (Part 4)

Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang mengikuti pelatihan terkait Pola Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD). Acara ini diselenggarakan oleh Syncore BLUD di Hotel Santika Premiere Yogyakarta.  Pada artikel ini kita akan membahas pelatihan gelombang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 18-20 Juli 2022. Acara workshop pada gelombang 2 dihadiri oleh Perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten

Artikel PPK BLUD Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang (Part 4) Read More »

Penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD (XVII)

Proses Pelaksanaan Belanja BLUD Blud.co.id – Berikut adalah informasi yang terkait dengan penatausahaan pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD. Pelaksanaan penatausahaan belanja BLUD perlu diingat kembali apa saja komponen dari belanja BLUD tersebut.  Pada Bab sebelumnya telah dijelaskan komponen-komponen belanja BLUD adalah Belanja Operasional dan Belanja Modal. Realisasi dari belanja BLUD tersebut dapat dilaksanakan melalui suatu

Penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD (XVII) Read More »

Peran Bendahara APBD dalam Penatausahaan Keuangan BLUD

BLUD.co.id – Tugas dan tanggung jawab bendahara APBD dalam penatausahaan keuangan BLUD yakni membantu bendahara pengeluaran di SKPD secara fungsional sesuai dengan mekanisme Permendagri 55 tahun 2008. Sebagaimana setiap hal memiliki perannya masing-masing. Begitu juga dengan Bendahara APBD. meskipun Bendahara APBD menggunakan mekanisme yang berbeda dengan Bendahara BLUD.  Baca Juga: Tim BLUD Berhasil Lakukan Pendampingan

Peran Bendahara APBD dalam Penatausahaan Keuangan BLUD Read More »

Penatausahaan, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD

Penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD (XVI)

H. Pertanggungjawaban Belanja BLUD Blud.co.id – Bendahara Pengeluaran BLUD wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan uang yang terdapat dalam kewenangan. Pertanggungjawaban tersebut terdiri atas: Pertanggungjawaban Penggunaan UP/GU. Pertanggungjawaban Bulanan. Berikut adalah penjelasan lengkap dari kedua pertanggungjawaban belanja BLUD tersebut: 1. Pertanggungjawaban Penggunaan Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan Bendahara pengeluaran BLUD melakukan pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan

Penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD (XVI) Read More »

Penatausahaan, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD

Penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD (XV)

F. Pembukuan di Pejabat Keuangan BLUD Blud.co.id – Pembukuan Pejabat Keuangan BLUD dilakukan dalam rangka pembukuan untuk  mengendalikan rekening kas BLUD yang dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum Pejabat Keuangan BLUD.  Pembukuan Pejabat Keuangan BLUD meliputi pencatatan atas: 1.Penerimaan pendapatan BLUD (Pendapatan BLUD yang terdiri dari jasa layanan, hibah, hasil Kerjasama dengan pihak lain dan

Penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD (XV) Read More »

Penatausahaan, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD

Penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD (XIV)

Blud.co.id – Setelah sebelumnya kita membahas mengenai proses keuangan yang dilakukan pejabat keuangan BLUD, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai proses Penerbitan Surat-OPD-PK merupakan tahap lanjutan dari proses pengajuan Surat-PPDPK Penerbitan. Surat-OPD PK adalah otoritas Pemimpin BLUD.  Dengan demikian, tanda tangan dokumen Surat OPD PK DIlakukan oleh pimpinan BLUD yang bersangkutan sebagai sebuah

Penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD (XIV) Read More »

Penatausahaan, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD

Penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD (PART XIII)

Proses Keuangan Di Pejabat Keuangan BLUD Blud.co.id – Proses Keuangan yang dilakukan oleh Pejabat Keuangan BLUD meliputi proses keuangan atas beikut: Penerimaan pendapatan BLUD (Pendapatan BLUD yang terdiri dari jasa layanan,  hibah, hasil Kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah) Pada transaksi ini tidak ada yang dilakukan oleh Pejabat Keuangan BLUD karena

Penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD (PART XIII) Read More »

2.Pelatihan Penatausahaan Keuangan BLUD / BLU

TEMA BOOTCAMP : Pengantar laporan keuangan sesuai dengan standar SAP Menyeluruh penyusunan laporan serangan anggaran (budgetary report) sesuai standar SAP Alur penyusunan laporan keuangan sesuai standar SAP Alur penyusunan CaLK sesuai standar SAP INDIKATOR : Pengantar laporan keuangan sesuai dengan standar SAP Menyeluruh penyusunan laporan serangan anggaran (budgetary report) sesuai standar SAP Alur penyusunan laporan

2.Pelatihan Penatausahaan Keuangan BLUD / BLU Read More »

Penatausahaan, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD

Surat Otorisasi Pencairan Dana (OPD) dalam Penatausahaan BLUD (X)

Blud.co.id – Proses Penerbitan Surat-OPD adalah tahapan penting dalam penatausahaan pengeluaran BLUD yang merupakan tahap lanjutan dari proses pengajuan Surat-PPD. Sebagai tahap lanjutan, Surat-OPD juga dibedakan menjadi 3 (tiga) sesuai dengan jenis Surat-PPD-nya, yaitu Surat-OPD UP, GU, dan LS. Proses ini dimulai dengan pengujian atas Surat-OPD yang diajukan baik dari segi kelengkapan dokumen maupun kebenaran

Surat Otorisasi Pencairan Dana (OPD) dalam Penatausahaan BLUD (X) Read More »

Penatausahaan, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD

Penatausahaan, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD (VIII)

Surat-PPD Ganti Uang Persediaan (GU) Blud.co.id – Pada saat Uang Persediaan (UP) telah terpakai Bendahara Pengeluaran BLUD dapat mengajukan Surat-PPD Ganti Uang Persediaan (GU).  Besaran pengajuan harus sejumlah SPJ penggunaan Uang Persediaan yang telah disetujui pada jangka waktu tertentu, dengan adanya persyaratan Pengajuan GU yang dapat ditentukan mengikuti kemampuan keuangan BLUD.  Baca Juga: Tim BLUD

Penatausahaan, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD (VIII) Read More »

Penatausahaan, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD

Penatausahaan, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD (VI)

Blud.co.id – Artikel kali ini kita akan Penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Blud PART VI.  Proses Pelaksanaan Belanja BLUD – SPPD UP Blud.co.id – Saat melaksanakan penatausahaan belanja BLUD, perlu diingat kembali apa saja komponen dari belanja BLUD tersebut.  Pada materi sebelumnya telah dijelaskan komponen-komponen belanja BLUD adalah Belanja Operasional dan Belanja Modal. Realisasi Belanja

Penatausahaan, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD (VI) Read More »

Penatausahaan, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD

Penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Blud (IV)

  Blud.co.id – Artikel kali ini kita akan membahas mengenai Penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Blud PART IV. Pembukuan Pendapatan Bendahara Penerimaan BLUD Transaksi penerimaan pendapatan BLUD yang menggunakan minimal dokumen TBP dan STS akan melalui sedikitnya 3 kemungkinan mekanisme pembukuan atau pencatatan berdasarkan cara penerimaan pendapatannya. Ketiganya adalah: Pembukuan atas Pendapatan Secara Tunai Pembukuan

Penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Blud (IV) Read More »

Penatausahaan, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD

Penatausahaan Pendapatan BLUD (Part 3)

Blud.co.id – Artikel kali ini kita akan membahas mengenai Penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Blud PART III. A. Proses Pelaksanaan Pendapatan BLUD Untuk melaksanakan penatausahaan pendapatan BLUD perlu diingat kembali apa saja komponen dari pendapatan BLUD tersebut.  Pada Bab sebelumnya telah dijelaskan komponen-komponen pendapatan BLUD dapat bersumber dari: A. Jasa layanan Jasa layanan berupa ketidakseimbangan

Penatausahaan Pendapatan BLUD (Part 3) Read More »

Penatausahaan, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD

Penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD (Part 2)

Blud.co.id – Artikel kali ini kita akan membahas mengenai Penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Blud PART II. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya , komponen pendapatan BLUD dalam RBA termasuk didalamnya pendapatan APBD.  Kemudian contoh format Laporan Realisasi Anggaran pada lampiran PSAP 13 terdapat pos pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang diartikan

Penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD (Part 2) Read More »

Penatausahaan, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD

Penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Blud (Part I)

Blud.co.id – Artikel kali ini kita akan membahas mengenai Penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Blud PART I.  Setelah DBA dan Anggaran Kas BLUD telah menyetujui PPKD maka selesailah proses pelaksanaan kesepakatan BLUD dan mulai masuk ke tahap tata usaha realisasi kesepakatan BLUD yang bernama penatausahaan keuangan BLUD.  Pada tahap ini ada beberapa pihak yang terlibat

Penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Blud (Part I) Read More »

Pola Tata Kelola SMKN- Pengelolaan Sumber Daya Manusia

PENGELOLAAN UTANG DAN PIUTANG BLUD

Artikel kali ini kita akan membahas mengenai pengelolaan utang dan piutang BLUD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki fleksibilitas untuk melakukan piutang dan utang/pinjaman. Ketentuan pengelolaan piutang BLUD adalah sesuai dengan ketentuan berikut: Piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak

PENGELOLAAN UTANG DAN PIUTANG BLUD Read More »

Contoh Penerapan Neraca Keuangan BLUD

Alur Penatausahaan Pengeluaran BLUD

Artikel kali ini kita akan membahas mengenai Alur Penatausahaan Pengeluaran BLUD. Apa saja Alur Penatausahaan Pengeluaran BLUD ? yuk simak artikel dibawah ini Secara umum Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki empat alur utama dalam melakukan pengelolaan keuangannya diantaranya adalah alur perencanaan, alur penatausahaan penerimaan, alur penatausahaan pengeluaran, dan alur akuntansi. Mekanisme penatusahaan pengeluaran BLUD

Alur Penatausahaan Pengeluaran BLUD Read More »

Sistematika Penyusunan Renstra SMKN PART IV

Pemotongan / Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) PART 1

Pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atau PPh Pasal 4 ayat (2) adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan antara lain melalui pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final atas penghasilan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 1. PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN Objek PPh Final adalah sewa tanah dan/atau bangunan berupa tanah,

Pemotongan / Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) PART 1 Read More »

Ilustrasi Pendapatan Negara

PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pendapatan merupakan imbalan yang timbul dari aktivitas kegiatan BLUD baik berupa penerimaan dari jasa layanan ataupun non jasa layanan dalam suatu periode tertentu. Berdasarkan Permendagri 79 tahun 2018, Pendapatan BLUD bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, APBD, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah. Pendapatan Jasa Layanan Pendapatan BLUD yang bersumber

PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH Read More »

Belanja dan Biaya

PENATAUSAHAAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-02/PB/2007 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang odan Akuntansi Piutang Penerimaan Negara bukan Pajak, penatausahaan piutang adalah proses pencatatan dan pelaporan jumlah uang yang menjadi hak-hak pemerintah daerah atau kewajiban pihak lain kepada pemerintah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan jasa oleh pemerintah daerah atau akibat lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

PENATAUSAHAAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) Read More »

Laporan Pemasukan dan Pengeluaran Kas BLUD

Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dasar hukum BLUD adalah pasal 68 dan 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Laporan Pemasukan dan Pengeluaran Kas BLUD Read More »

Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan

Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Read More »

uang

Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang dimaksud perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Di Indonesia, yang bertugas sebagai Bendahara Umum Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. Bendahara Umum Daerah memiliki wewenang antara lain

Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Read More »

SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN BLU/BLUD DALAM PENDIDIKAN

Perencanaan sistem akuntansi pendapatan berikut ini adalah contoh kasus pada perguruan tinggi yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU/BLUD, yang masuk dalam rumpun BLU/BLUD pendidikan. Namun demikian contoh ini dapat di implementasikan pada rumpun BLU/BLUD kesehatan seperti rumahsakit dengan sedikit modifikasi fungsi terkait dan prosedur. Contoh rancangan sistem ini memang disajikan untuk satker BLU/BLUD yang relatif besar

SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN BLU/BLUD DALAM PENDIDIKAN Read More »

Ilustrasi Kas Bendahara Pengeluaran BLUD

Penatausahaan Kas Bendahara Pengeluaran BLU

Penatausahaan Kas Bendahara Pengeluaran BLU Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada Kantor/Satker Kementerian Negara/Lembaga. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan bagian dari SILPA, selain tentunya Kas di Kas Daerah. Dalam penatausahaan keuangan daerah dikenal istilah uang persediaan (UP) yaitu uang yang besarannya telah ditetapkan sekali

Penatausahaan Kas Bendahara Pengeluaran BLU Read More »

sistem akuntansi

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum

Badan Layanan Umum (BLU) memiliki kewajiban untuk menerapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Badan Layanan Uumum yang merupakan bagian dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI), yaitu sistem pelaporan keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan (LK) yang disusun oleh BLU terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Read More »

PPSDM Geominerba

Pelatihan Penatausahaan Keuangan BLU PPSDM Geominerba

Pelatihan penatausahaan keuangan BLU PPSDM Geominerba berlangsung pada hari Jumat dan Sabtu, 2 – 3 Maret 2018 bertempat di ruang pertemuan Gedung Tekmira Bandung. Pelatihan diikuti oleh 12 peserta dari bagian keuangan dan beberapa dari bagian perencanaan. Narasumber yang dihadirkan dalam pelatihan ini adalah Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M. selaku senior konsultan keuangan khusus BLU/BLUD dan pendamping

Pelatihan Penatausahaan Keuangan BLU PPSDM Geominerba Read More »

Alur Penatausahaan Keuangan BLUD Holding

Alur penatausahaan keuangan BLUD holding memiliki skema yang unik. Skema BLUD holding ini diterapkan oleh salah satu Dinas Kesehatan pada Kabupaten di Jawa Tengah. Mayoritas yang terjadi di Kabupaten lainnya, pengajuan dan penetapan status menjadi BLUD langsung kepada masing-masing Puskesmas. Sehingga apabila dalam satu Kabupaten memiliki 10 Puskesmas, maka kesepuluh Puskesmas tersebut yang menjadi BLUD.

Alur Penatausahaan Keuangan BLUD Holding Read More »

Scroll to Top