Mitra BLUD
Berbasis Teknologi

BLU

Berisikan artikel mengenai BLU

3 Langkah Strategis dalam Optimalisasi Aset BLU/BLUD

Pengelolaan aset pada sektor publik, khususnya di lingkungan Badan Layanan Umum (BLU) maupun Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), merupakan aspek strategis yang sering kali kurang mendapat perhatian optimal. Aset tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendukung operasional, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang signifikan apabila dikelola secara tepat. Fleksibilitas pengelolaan keuangan yang melekat pada BLU/BLUD menempatkan […]

3 Langkah Strategis dalam Optimalisasi Aset BLU/BLUD Read More »

Jelajahi Dunia Bebas Plastik: 5 Cara Cerdas untuk Liburan Ramah Lingkungan

Traveling kini menjadi kebutuhan bagi banyak orang untuk melepas penat dan mencari pengalaman baru. Namun, seringkali kegiatan ini identik dengan pengeluaran besar dan tumpukan sampah plastik yang mencemari lingkungan. Padahal, dengan sedikit perencanaan dan kebiasaan baik, kita bisa menjelajahi destinasi impian secara hemat sekaligus berkontribusi dalam menjaga kelestarian alam. Berikut adalah lima cara cerdas untuk

Jelajahi Dunia Bebas Plastik: 5 Cara Cerdas untuk Liburan Ramah Lingkungan Read More »

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis BLUD

Strategi Penyusunan Program, Kegiatan, dan Pendanaan dalam Renstra BLUD

Rencana Strategis (Renstra) BLUD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang menegaskan bahwa setiap BLUD harus menyusun perencanaan strategis untuk menjamin keberlanjutan layanan. Renstra BLUD menjadi pedoman dalam menyusun program, kegiatan, dan pendanaan agar selaras dengan visi, misi,

Strategi Penyusunan Program, Kegiatan, dan Pendanaan dalam Renstra BLUD Read More »

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis BLUD

Dilema Penyusunan Dokumen Rencana Strategis BLUD antara Regulasi, Sumber Daya, dan Implementasi

Pengertian dan tujuan penyusunan dokumen Renstra BLUD Dokumen Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah atau Renstra BLUD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam pengelolaan BLUD. Rencana Strategis ini memuat visi, misi, tujuan, dan strategi untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi layanan publik dalam periode tertentu. Dokumen Rencana strategis BLUD memiliki tujuan sebagai berikut:

Dilema Penyusunan Dokumen Rencana Strategis BLUD antara Regulasi, Sumber Daya, dan Implementasi Read More »

Rahasia BLUD Berkinerja Unggul

Rahasia BLUD Berkinerja Unggul Ada pada Monitoring dan Evaluasi yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Monitoring dan Evaluasi (Monev) BLUD merupakan proses yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Monev berfungsi untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan, operasional serta layanan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Pelaksanaan monev BLUD yang baik dapat meningkatkan efektifitas, efisiensi, serta akuntabilitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.  Monitoring dan Evaluasi Kunci Optimalisasi

Rahasia BLUD Berkinerja Unggul Ada pada Monitoring dan Evaluasi yang Berkualitas dan Berkelanjutan Read More »

Laporan Kinerja

Laporan Kinerja BLUD Menjadi Strategi Efektif untuk Mengoptimalkan Pelayanan Publik

Laporan Kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah dokumen yang memuat capaian kinerja tahunan suatu BLUD UPTD. Penyusunan laporan tersebut bertujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan perencanaan strategis. Capaian kinerja yang dilaporkan mencakup aspek pelayanan bagi masyarakat, pengelolaan keuangan, dan manfaat sosial yang dihasilkan. Tujuan utama penyusunan Laporan kinerja Badan Layanan

Laporan Kinerja BLUD Menjadi Strategi Efektif untuk Mengoptimalkan Pelayanan Publik Read More »

Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap BLUD

Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap BLUD Melalui Klasifikasi, Pengakuan, dan Pengukuran yang Tepat

Aset merupakan salah satu elemen penting dalam laporan keuangan pemerintah yang mencerminkan sumber daya yang dikuasai untuk mendukung kegiatan operasional. Dalam upaya menciptakan standar akuntansi yang transparan dan akuntabel, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 memberikan pedoman yang jelas terkait klasifikasi, pengakuan, dan pengukuran aset dalam konteks pemerintahan. Pedoman ini bertujuan untuk memastikan bahwa

Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap BLUD Melalui Klasifikasi, Pengakuan, dan Pengukuran yang Tepat Read More »

Mekanisme pelaporan BLUD UPTD dalam konsolidasi keuangan daerah, dari penyusunan hingga integrasi laporan keuangan berbasis akrual.

Membangun keselarasan: Mekanisme Pelaporan BLUD UPTD dalam Konsolidasi Keuangan Daerah

Laporan Keuangan BLUD adalah laporan yang menggambarkan kondisi keuangan, hasil kinerja, dan pencapaian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan BLUD mencakup informasi penggunaan anggaran dan pendapatan dari layanan yang diberikan dalam mekanisme pelaporan keuangan. Regulasi yang Mengatur Penyusunan Laporan Keuangan BLUD Penyusunan laporan ini diatur oleh beberapa regulasi di Indonesia,

Membangun keselarasan: Mekanisme Pelaporan BLUD UPTD dalam Konsolidasi Keuangan Daerah Read More »

Pelaporan keuangan BLU/BLUD penting untuk memastikan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Konsep Dasar Pelaporan Keuangan BLU/BLUD

Pelaporan keuangan BLU/BLUD merupakan bagian penting dari tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020. Ketentuan ini mengharuskan pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan BLU mengikuti aturan yang ditetapkan dalam

Konsep Dasar Pelaporan Keuangan BLU/BLUD Read More »

Branding Melalui BLU: Memperkuat Citra Pemerintah

Dalam era modern ini, pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan efisien kepada masyarakat. Salah satu langkah strategis yang diambil oleh pemerintah adalah dengan mendirikan Badan Layanan Umum (BLU). BLU diharapkan dapat menjadi lembaga yang mandiri, efisien, dan transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, penerapan BLU juga dapat menjadi

Branding Melalui BLU: Memperkuat Citra Pemerintah Read More »

Hukum BLU: Otonomi dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Badan Layanan Umum (BLU) sebagai entitas independen dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Indonesia yang diatur oleh sejumlah undang-undang dan peraturan yang mengatur prinsip-prinsip, tata cara pendirian, pengelolaan, serta tanggung jawab BLU. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi kerangka hukum yang membentuk eksistensi dan operasionalitas BLU. 1. UUD 1945: Dasar Konstitusional Badan Layanan Umum melekat pada

Hukum BLU: Otonomi dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Read More »

BLU Meningkatkan Pelayanan Publik yang Efisien dan Berkualitas

Badan Layanan Umum (BLU) adalah suatu entitas yang memiliki peran penting dalam menyelenggarakan pelayanan publik di berbagai sektor. Dalam artikel ini, kita akan menjelaskan apa itu Badan Layanan Umum, peran dan fungsi mereka, serta bagaimana BLU berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. 1. Definisi dan Karakteristik BLU Badan Layanan Umum adalah suatu lembaga di bawah

BLU Meningkatkan Pelayanan Publik yang Efisien dan Berkualitas Read More »

Persyaratan Untuk Penerapan BLU (Badan Layanan Umum)

Penerapan Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan pemerintah merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sebelum BLU terbentuk, beberapa persyaratan penerapan BLU wajib dipenuhi oleh unit kerja di pemerintah, yaitu: Kemandirian Keuangan Hal ini mencakup kemampuan untuk mengelola pendapatan, belanja, dan sumber daya keuangan secara mandiri. BLU harus dapat

Persyaratan Untuk Penerapan BLU (Badan Layanan Umum) Read More »

Persiapan Monitoring dan Evaluasi BLU untuk Peningkatan Kinerja

Pendahuluan: Badan Layanan Umum (BLU) merupakan lembaga pemerintah yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangannya. Untuk memastikan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang baik dalam BLU. Monitoring dan evaluasi (M&E) adalah suatu proses yang penting untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja suatu organisasi, termasuk BLU. Dalam artikel ini, akan dibahas persiapan yang diperlukan

Persiapan Monitoring dan Evaluasi BLU untuk Peningkatan Kinerja Read More »

Membangun Pola Pikir Untuk Menjadi BLU / BLUD

Himbauan dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk Membangun Pola Pikir Menuju Badan Layanan Umum (BLU) di PPSDM BETKE. Badan Layanan Umum (BLU) merupakan Satuan Kerja atau Unit Kerja pada Satuan Kerja di lingkungan kementrian yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam

Membangun Pola Pikir Untuk Menjadi BLU / BLUD Read More »

Komite Audit Sebagai Pilar Kredibilitas BLU

Badan Layanan Umum (BLU) adalah entitas pemerintah yang beroperasi seperti perusahaan swasta untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, peran Komite Audit sangat penting untuk memastikan bahwa keuangan dan operasional BLU berjalan dengan transparan dan akuntabel. Komite Audit memiliki tugas utama untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap laporan keuangan BLU. Dengan melakukan tugas tersebut, komite

Komite Audit Sebagai Pilar Kredibilitas BLU Read More »

Optimalisasi Akuntabilitas Laporan Keuangan Rumah Sakit dengan Metode Pelatihan dan Pendampingan Syncore BLUD

Di tengah meningkatnya ekspektasi terhadap transparansi dan tanggung jawab dalam lingkungan korporasi, rumah sakit di seluruh dunia merasakan desakan yang konstan untuk memperkuat akuntabilitas dalam pelaporan keuangan mereka. Sebagai jawaban atas kebutuhan ini, sebuah startup inovatif dari Yogyakarta, Hadir, menyediakan jalan keluar melalui program pelatihan dan pendampingan yang diselenggarakan oleh Syncore BLUD, dengan menawarkan strategi

Optimalisasi Akuntabilitas Laporan Keuangan Rumah Sakit dengan Metode Pelatihan dan Pendampingan Syncore BLUD Read More »

Peran Vital Keuangan BLUD dalam Meningkatkan Standar Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dengan Syncore BLUD

Dewasa ini, sistem pengelolaan keuangan yang efektif menjadi kunci penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan di berbagai sektor, termasuk di sektor kesehatan. Rumah sakit,sebagai salah satu pilar utama dalam penyediaan layanan kesehatan, memerlukan pengelolaan keuangan yang baik untuk dapat memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat. Dalam konteks ini, peran Sistem Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Peran Vital Keuangan BLUD dalam Meningkatkan Standar Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dengan Syncore BLUD Read More »

Mengoptimalkan Layanan Publik melalui Monitoring dan Evaluasi BLUD

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) telah menjadi model pengelolaan organisasi di sektor publik yang mendedikasikan dirinya untuk memberikan layanan yang efisien dan berkualitas kepada masyarakat. Untuk memastikan efektivitasnya, diperlukan proses yang terstruktur dalam bentuk monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Pentingnya Monitoring dan Evaluasi pada BLUD Keterbukaan Transparansi: Proses monitoring dan evaluasi memberikan pemahaman yang lebih

Mengoptimalkan Layanan Publik melalui Monitoring dan Evaluasi BLUD Read More »

Meningkatkan Kualitas Layanan Publik melalui Kolaborasi dengan Konsultan Profesional

Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam lingkup pelayanan publik memerlukan langkah-langkah yang tepat dan berkesinambungan untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam layanan yang disediakan kepada masyarakat. Dalam upaya ini, kerja sama dengan konsultan profesional telah terbukti memberikan sejumlah manfaat yang signifikan. 1. Keahlian Khusus dan Pengalaman yang Mendalam Konsultan membawa keahlian khusus dan

Meningkatkan Kualitas Layanan Publik melalui Kolaborasi dengan Konsultan Profesional Read More »

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: Peran Penting Evaluasi Kinerja BLUD

Pelayanan kesehatan adalah salah satu aspek mendasar dalam pembangunan suatu negara. Untuk memastikan kualitas pelayanan yang optimal, banyak rumah sakit dan pusat kesehatan kini beralih ke model Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). BLUD adalah unit pelayanan publik yang diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya dan keuangannya sendiri. Namun, untuk memastikan bahwa BLUD beroperasi secara efektif

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: Peran Penting Evaluasi Kinerja BLUD Read More »

Strategis BLU dan BLUD untuk Menghadirkan Layanan Prima

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan salah satu konsep yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi tantangan resesi ekonomi dan merosotnya daya beli masyarakat. BLUD menggunakan aset yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk operasional dan pengembangan layanan, dengan tujuan memulihkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat di berbagai wilayah Bapak Tito mengatakan

Strategis BLU dan BLUD untuk Menghadirkan Layanan Prima Read More »

WORKSHOP POLA PENGELOLAAN KEUANGAN (PPK) BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RSUD BESUKI SITUBONDO

Pada tanggal 31 Agustus 2023 RSUD Besuki, Situbondo menggelar kerjasama dengan Syncore BLUD untuk melaksanakan Workshop Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Workshop Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dilaksanakan selama 2 hari dan bertempat di Hotel Prime Malioboro, Yogyakarta. Kegiatan Workshop ini diikuti oleh 11 peserta dari RSUD

WORKSHOP POLA PENGELOLAAN KEUANGAN (PPK) BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RSUD BESUKI SITUBONDO Read More »

Workshop dan Pendampingan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan

Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan yang telah menjadi mitra Syncore BLUD sejak tahun 2018, kini kembali mempercayakan tim Syncore BLUD untuk mendampingi RSUD dan Puskesmas yang ada di wilayah Kota Tangerang Selatan dalam rangka persiapan implementasi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD. Pada Mei 2023 yang lalu, tim Syncore BLUD juga telah memberikan pelatihan kepada  RSUD dan

Workshop dan Pendampingan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Read More »

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) UPTD Kabupaten Bantul Part 3

Bapak Fauzan menyampaikan “Permasalahan ketentuan Pengadaan SDM dengan sistem P3K dan outsourcing terbentur masalah peraturan dan kecukupan keuangan untuk saat ini sebaiknya seperti apa?” Bapak Niza Wibyana Tito menjawab pertanyaan Bapak Fauzan “Dalam pengadaan SDM kembali lagi ke dana perimbangan, kita butuh outsourcing di luar P3K berapa. Kebutuhan ini terkait dengan kekuatan dana BLUD masing-masing.

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) UPTD Kabupaten Bantul Part 3 Read More »

Pengelolaan Belanja BLUD: Meningkatkan Efisiensi dan Akuntabilitas

Belanja merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pengelolaan belanja yang efektif dan efisien tidak hanya memastikan penggunaan anggaran dengan bijaksana, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana publik. Dalam artikel ini, kita akan membahas tentang pentingnya pengelolaan belanja BLUD dan beberapa strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan

Pengelolaan Belanja BLUD: Meningkatkan Efisiensi dan Akuntabilitas Read More »

Mengukur Maturitas BLUD: Menuju Keunggulan Pengelolaan

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan entitas yang mengelola layanan publik dan membutuhkan pengelolaan yang efektif dan matang. Penilaian maturitas BLUD adalah salah satu cara untuk mengukur sejauh mana BLUD telah berkembang dalam hal pengelolaan, tata kelola, dan pencapaian tujuan organisasi. Dalam artikel ini, kita akan membahas pentingnya penilaian maturitas BLUD dan beberapa aspek yang

Mengukur Maturitas BLUD: Menuju Keunggulan Pengelolaan Read More »

Prosedur Pelaksanaan Program BLUD: Meningkatkan Efisiensi dan Pelayanan Publik

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan model pengelolaan layanan publik di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam artikel ini, kita akan menjelaskan prosedur pelaksanaan program BLUD dan bagaimana hal ini berkontribusi dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Pendirian BLUD: Langkah pertama dalam pelaksanaan program BLUD adalah pendirian entitas BLUD itu

Prosedur Pelaksanaan Program BLUD: Meningkatkan Efisiensi dan Pelayanan Publik Read More »

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) UPTD Kabupaten Bantul Part 1

Pertemuan dilakukan di Bangsal Rumah Dinas Kabupaten Bantul di tanggal 26 Juli 2023. Dalam pertemuan tersebut diikuti oleh sekitar 52 Orang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.  Bapak Fauzan menyampaikan rasa terimakasih kepada syncore yang sudah mendampingi kami dari tahun kemarin di bagian perekonomian yang kaitannya dengan transformasi dari UPT ke BLUD dan sudah sukses yaitu terkait

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) UPTD Kabupaten Bantul Part 1 Read More »

Peran Penting Sistem Informasi Akuntansi dalam Pengambilan Keputusan Manajemen BLUD

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan manajemen di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Berikut adalah beberapa poin penting SIA dalam pengambilan keputusan manajemen BLUD. Dalam pengambilan keputusan, informasi akuntansi berperan penting untuk kebutuhan dan keberlangsungan pengelolaan keuangan BLUD. Informasi akuntansi dapat memberikan data yang akurat dan jelas terhadap keputusan yang diambil.

Peran Penting Sistem Informasi Akuntansi dalam Pengambilan Keputusan Manajemen BLUD Read More »

Pendampingan Jarak Jauh Online oleh Financial Service Consultant (FSC)

Financial Service Consultant (FSC) merupakan salah satu divisi yang tergabung dalam Meravi BPO dimana divisi ini memberikan pelayanan pendampingan dengan nama Pusat Layanan BLUD Syncore. Beberapa klien Pusat Layanan BLUD Syncore adalah rumah sakit dan puskesmas – puskesmas. Pusat Layanan BLUD Syncore adalah pusat layanan yang memberikan fasilitas pelayanan pendampingan kepada klien seperti pendampingan materi,

Pendampingan Jarak Jauh Online oleh Financial Service Consultant (FSC) Read More »

Pelatihan BLU Universitas Tadulako Palu

Pelatihan BLU Universitas Tadulako Palu

Pada kamis, 9 Februari 2023, Tim Syncore BLUD bekerja sama dengan ALC (Auli Learning Center) melakukan Pelatihan BLU untuk Universitas Tadulako Palu di Hotel Yello Bandung. Pelatihan tersebut dihadiri oleh kurang lebih 21 peserta yang menjabat sebagai Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran dari 11 Fakultas di Universitas Tadulako Palu. Universitas Tadulako telah menerapkan BLU sejak Tahun

Pelatihan BLU Universitas Tadulako Palu Read More »

BADAN LAYANAN UMUM MUSEUM NASIONAL INDONESIA PART 3

BADAN LAYANAN UMUM MUSEUM NASIONAL INDONESIA PART 3

 Pada artikel Museum Nasional Indonesia Part 2 telah dijelaskan mengenai Workshop Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang diselenggarakan oleh Syncore Indonesia pada sesi pertama. Artikel kali ini akan membahas mengenai Workshop Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang diselenggarakan oleh Syncore Indonesia untuk sesi kedua, berikut adalah artikelnya Seperti yang kita tahu pada artikel

BADAN LAYANAN UMUM MUSEUM NASIONAL INDONESIA PART 3 Read More »

BADAN LAYANAN UMUM MUSEUM NASIONAL INDONESIA (II)

Pada artikel Museum Nasional Indonesia Part1 telah dijelaskan mengenai sejarah dari Museum Nasional Indonesia dan perkenalannya dengan Syncore Indonesia. Pada artikel kali ini, kami akan membahas mengenai Workshop Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang diselenggarakan oleh Syncore Indonesia, berikut adalah artikelnya Seperti yang kita tahu pada artikel sebelumnya bahwa, Museum Nasional Indonesia mengalami berbagai

BADAN LAYANAN UMUM MUSEUM NASIONAL INDONESIA (II) Read More »

Faktor Pendorong Pengelolaan BLUD

Sejak ditetapkannya Permendagri 61/2007 sampai dengan sekarang dengan ditetapkannya Permendagri 79/2018, sudah ada beberapa unit kerja pada Pemda yang tugas dan fungsinya memberi pelayanan langsung pada masyarakat telah menerapkan BLUD. Pelayanan tersebut, antara lain berkaitan dengan bidang kesehatan, pendidikan, wisata, air minum, pengelolaan kawasan, dan pengelolaan dana khusus. Dari beberapa jenis pelayanan tersebut, pelayanan bidang

Faktor Pendorong Pengelolaan BLUD Read More »

Workshop Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)

Workshop Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)

Pada Tanggal 23 hingga 24 Desember 2022, diadakan Workshop Pola Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) yang dihadiri oleh Ibu Debby Aristi selaku Bendahara Museum Nasional Indonesia dan bapak Suhardi selaku Dosen Tetap STIE PERTIBA Bangka Belitung.  Kegiatan dihari pertama dibuka oleh Bapak Iszar Prastowo selaku Direktur Eksekutif Syncore BLUD, serta dihadiri oleh bapak Niza

Workshop Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Read More »

Pendampingan Penyusunan Syarat Administratif UPTD Lingkungan Hidup dan Kebersihan Wilayah II Kabupaten Karawang

Pendampingan Penyusunan Syarat Administratif UPTD Lingkungan Hidup dan Kebersihan Wilayah II Kabupaten Karawang

Pada tanggal 13 Desember 2022 melalui zoom, tim konsultan BLUD Syncore Indonesia bersama UPTD LHK Wil II Karawang melakukan pendampingan BLUD. Pendampingan BLUD ini terkait dengan penyusunan dokumen administrasi untuk persiapan BLUD. Pendampingan penyusunan administrasi BLUD ini membahas tentang penelaahan ulang mengenai dokumen administratif BLUD yang meliputi dokumen tata kelola, surat pernyataan siap diaudit, surat

Pendampingan Penyusunan Syarat Administratif UPTD Lingkungan Hidup dan Kebersihan Wilayah II Kabupaten Karawang Read More »

Badan Layanan Umum Museum Nasional Indonesia

BADAN LAYANAN UMUM MUSEUM NASIONAL INDONESIA (PART 1)

Eksistensi Museum Nasional diawali dengan berdirinya sebuah himpunan yang bernama Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, didirikan oleh Pemerintah Belanda pada tanggal 24 April 1778. Pada masa itu di Eropa tengah terjadi revolusi intelektual (Zaman Pencerahan) yaitu dimana orang mulai mengembangkan pemikiran-pemikiran ilmiah dan ilmu pengetahuan. Pada tahun 1752 di Haarlem, Belanda berdiri De Hollandsche

BADAN LAYANAN UMUM MUSEUM NASIONAL INDONESIA (PART 1) Read More »

Serba-Serbi Bimbingan Teknis Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas se-Kabupaten Bengkalis 15 November 2022

Hari kedua pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas se-Kabupaten Bengkalis di Pekanbaru yang diadakan pada 15 November 2022 berlangsung dengan baik. Kegiatan diawali dengan penyampaian materi penatausahaan penerimaan dan pengeluaran oleh Niza Wibyana Tito, M.Kom, M.M, CAAT, senior konsultan BLUD selaku narasumber. Melalui kegiatan ini, diperoleh

Serba-Serbi Bimbingan Teknis Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas se-Kabupaten Bengkalis 15 November 2022 Read More »

Penatausahaan, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD

Persyaratan Menjadi BLUD Part V

Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pada artikel sebelumnya telah dibahas mengenai Dokumen syarat menjadi BLUD, diantaranya telah disebutkan surat-surat yang harus terlampir bersama dokumen lainnya untuk mengajukan permohonan BLUD. Pada artikel ini akan membahas dan menjelaskan mengenai contoh dokumen Pra-BLUD yaitu Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dokumen SPM memuat Batasan minimal mengenai jenis dan mutu

Persyaratan Menjadi BLUD Part V Read More »

RSUD Cendrawasih Gandeng Syncore Blud Tingkatkan Pelayanan dengan Sistem Blud

Blud.co.id – RSUD Cendrawasih menggandeng Syncore BLUD untuk meningkatkan pelayanan dengan sistem BLUD melalui Workshop Remunerasi Dan Asistensi Laporan Keuangan Rsud Cendrawasih Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku .  Workshop ini dilaksanakan selama 2 hari tanggal 13-14 Desember 2021 berlokasi di hotel Cordela Kartika, Jl. Bhayangkara No.35, Ngampilan, Kota Yogyakarta . Hari Pertama dibuka oleh Sambutan

RSUD Cendrawasih Gandeng Syncore Blud Tingkatkan Pelayanan dengan Sistem Blud Read More »

AGENDA WORKSHOP , PENDAMPINGAN , PELATIHAN , BIMTEK blud.co.id

JANUARI 2021 Pelatihan PPK BLUD Online => RSUD PURI HUSADA TEMBILAHAN Pendampingan Persiapan Penerapan BLUD => UPT Pengelolaan Persampahan Kota Bandung Webinar 8 TATA ATURAN DAN FLEKSIBILITAS BLUD Laporan Penilaian Keuangan => RSUD H Andi Sulthan Bulukumba Webinar 9 Persyaratan, Pengajuan dan Penetapan BLUD di lingkungan Pemerintah Daerah FEBRUARI 2021 Pendampingan Penatausahaan Keuangan => Dinas

AGENDA WORKSHOP , PENDAMPINGAN , PELATIHAN , BIMTEK blud.co.id Read More »

TATA CARA PENYUSUNAN DAN FORMAT RBA BLU PART 1

Tata Cara Penyusunan dan Format RBA BLU disusun berdasarkan  Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2012. Satker Badan Layanan Umum (BLU) harus menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dengan menyesuaikan kepada Rencana Strategis Bisnis BLU dan Pagu Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Rencana Strategis Bisnis disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementrian Negara/Lembaga (Renstra- K / L).

TATA CARA PENYUSUNAN DAN FORMAT RBA BLU PART 1 Read More »

Internal Auditor Badan Layanan Umum (BLU)

Internal Auditor Badan Layanan Umum (BLU). Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah merupakan instansi yang harus menerapkan Good Corporate Governance agar pola kinerja instansi tersebut baik dan dapat mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Berdasarkan keputusan menteri BUMN, elemen-elemen GCG yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Transparansi berkenaan dengan publikasi atas informasi dan pengambilan keputusan. Kemandiriaan berkaitan dengan pengelolaan instansi tanpa benturan

Internal Auditor Badan Layanan Umum (BLU) Read More »

PENGADAAN BARANG DAN JASA BLU/BLUD

PENGADAAN BARANG DAN JASA BLU/BLUD

PENGADAAN BARANG DAN JASA BLU/BLUD. Badan layanan umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mencari keuntungan dan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pejabat pengelola BLU terdiri dari pemimpin BLU, pejabat keuangan dan pejabat teknis. Pengadaan barang dan jasa

PENGADAAN BARANG DAN JASA BLU/BLUD Read More »

PELATIHAN PRA BLUD

JURNAL DALAM BLU/BLUD

Jurnal dalam BLU/BLUD. Jurnal dalam BLU/BLUD diantaranya terdiri dari jurnal penyesuaian, memo pembalik dan jurnal umum. Adapun penjelasan dari ketiganya sebagai berikut: Jurnal Penyesuaian Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo pada akun untuk menyesuaikannya dengan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. Jurnal ini dibuat pada akhir periode setelah penyusunan neraca

JURNAL DALAM BLU/BLUD Read More »

Contoh Penerapan Neraca Keuangan BLUD

FLEKSIBILITAS YANG DIMILIKI BLU/BLUD PART 4

Fleksibilitas yang dimiliki BLU/BLUD yaitu Sumber daya Manusia. Sumber daya manusia BLUD terdiri dari ASN dan Profesional lainnya, sedangkan SKPD/Unit Kerja hanya ASN. Fleksibilitas yang dimiliki BLU/BLUD terkait Pejabat/Pegawai Non PNS (dikecualikan dari Perundang-undangan) yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku umum PP 48/2005 tentang Pengangkatan Pegawai Honorer menjadi PNS. Sedangkan APBD hanya boleh membiayai Honorer dan

FLEKSIBILITAS YANG DIMILIKI BLU/BLUD PART 4 Read More »

PELATIHAN PRA BLUD

MEKANISME PENGAJUAN DAN PENGESAHAN RBA

MEKANISME PENGAJUAN DAN PENGESAHAN RBA– Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang disusun oleh satker BLU diusulkan kepada menteri/ pimpinan lembaga/ketua dewan kawasan. Usulan RBA ini disertai dengan usulan standar pelayanan minimal, tarif dan/atau standar biaya. Kemudian dalam hal satker BLU menyusun RBA menggunakan standar biaya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya, usulan RBA ini dilampiri dengan Surat

MEKANISME PENGAJUAN DAN PENGESAHAN RBA Read More »

Laporan Arus Kas BLU

Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dasar hukum BLU adalah pasal 68 dan 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Laporan Arus Kas BLU Read More »

Tujuan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum

Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah pusat/pemerintah daerah dan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum

Tujuan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Read More »

Kebijakan Akuntansi Pada Badan Layanan Umum

Kebijakan akuntansi meliputi pilihan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, peraturan dan prosedur yang digunakan BLU dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pertimbangan dan atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu disesuaikan dengan kondisi BLU. Sasaran pilihan kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan kondisi keuangan BLU secara tepat. Pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan oleh manajemen

Kebijakan Akuntansi Pada Badan Layanan Umum Read More »

Implementasi Teori Agensifikasi Pada Badan Layanan Umum

Reformasi administrasi publik yang bertujuan untuk mewujudkan good governance akan berjalan dengan baik jika didukung dengan adanya lembaga yang lebih responsif dalam memberikan pelayanan dan mendukung peningkatan dan pencapaian efisiensi dan efektivitas. Badan Layanan Umum dibentuk sebagai impelementasi atas teori agensifikasi, yang secara umum berarti adanya pemisahan antara fungsi kebijakan (regulator) dengan fungsi pelayanan publik

Implementasi Teori Agensifikasi Pada Badan Layanan Umum Read More »

INVESTASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum

Aset Badan Layanan Umum (BLU) menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2016 adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh BLU sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh serta dapaat diukur dalam satuan uang, dan sumber-sumber daya yang dipelihara

Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum Read More »

Universitas Negeri Gorontalo

Universitas Negeri Gorontalo: Terus Memantapkan Diri dalam Pola Pengelolaan BLU Berbasis Good University Governance

Menyongsong Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, Universitas Negeri Gorontalo (UNG) mempercayakan Syncore Consulting sebagai mitra pembaharuan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan yang terstandarisasi. Universitas Negeri Gorontalo merupakan salah satu dari dua puluh sembilan universitas yang berstatus Badan Layanan Umum di Indonesia dan memiliki semangat untuk terus melakukan pengembangan, sesuai dengan

Universitas Negeri Gorontalo: Terus Memantapkan Diri dalam Pola Pengelolaan BLU Berbasis Good University Governance Read More »

Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan Barang dan Jasa BLU/BLUD

Badan layanan umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mencari keuntungan dan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pejabat pengelola BLU terdiri dari pemimpin BLU, pejabat keuangan dan pejabat teknis. Pengadaan barang dan jasa BLU dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang dan

Pengadaan Barang dan Jasa BLU/BLUD Read More »

Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum

Pada artikel sebelumnya kita sudah membahas apa itu Badan Layanan Umum & bagaimana Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Selanjutnya perlu ditetapkan juga suatu pedoman akuntansi untuk Badan Layanan Umum sebagai pedoman pengembangan standar akuntansi di bidang industri spesifik dan/atau pedoman pengembangan sistem akuntansi Badan Layanan Umum (BLU). Tujuan dibuatnya pedoman ini tidak lain untuk :

Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum Read More »

Perbedaan Sebelum dan Setelah BLU

Perbedaan sebelum dan setelah BLU. Setelah menyandang status sebagai BLU hal pertama yang harus dilakukan adalah menyusun anggaran atau yang disebut dengan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLU. Sebelum menjadi BLU, hal yang dilakukan adalah menyusun dan membahas RKAKL setiap bulan juni/juli. Namun setelah menjadi BLU yang terlebih dahulu dibahas sebelum menyusun RKAKL adalah menyusun

Perbedaan Sebelum dan Setelah BLU Read More »

Penyusunan RBA BLU PPSDM Geominerba Bandung

Penyusunan RBA BLU PPSDM Geominerba Bandung. Setelah disahkan menjadi BLU, PPSDM Geominerba Bandung memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen RBA 3 BAB BLU. Oleh karena itu PPSDM Geominerba Bandung mengikuti pelatihan penyusunan RBA BLU. Pelatihan penyusunan RBA BLU PPSDM Geominerba Bandung dilaksanakan pada hari selasa-rabu, 19-20 Desember 2017, dimulai pukul 08.30-16.00 WIB. Acara berlangsung di Ruang

Penyusunan RBA BLU PPSDM Geominerba Bandung Read More »

Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU/BLUD)

  Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah / Badan Layanan Umum Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan pemerintah pusat dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan instansi di lingkungan pemerintah daerah, yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa berlandaskan prinsip efisiensi dan produktivitas tanpa mengutamakan mencari keuntungan. BLU/BLUD

Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU/BLUD) Read More »

Badan Layanan Umum (BLU)

Pengertian Badan Layanan Umum (BLU) Dalam PP No. 25 tahun 2005 menyatakan bahwa Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Tujuan penerapan pengelolaan keuangan

Badan Layanan Umum (BLU) Read More »

Pola Tarif Nasional Rumah Sakit BLU

Pola Tarif Nasional Rumah Sakit BLU. Pola tarif nasional rumah sakit badan layanan umum (BLU) yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan kini telah diubah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 tentang

Pola Tarif Nasional Rumah Sakit BLU Read More »

Badan Layanan Umum dan Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum & Pengelolaan Keuangan saat ini menjadi suatu hal yang sangat terkait dalam rancah pemerintahan. BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pola Pengelolaan Keuangan BLU

Badan Layanan Umum dan Pengelolaan Keuangan Read More »

Darimana Konsep BLU?

Darimana konsep BLU? Konsep badan layanan umum (BLU) muncul akibat adanya reformasi sektor publik pada akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an. Pada masa itu terjadi resesi ekonomi hebat di Inggris dan di Amerika Serikat. Resesi ekonomi menyebabkan meningkatnya angka pengangguran, banyaknya pabrik industri yang tidak berproduksi, dan tingginya tingkat inflasi. Ekonomi di kedua negara

Darimana Konsep BLU? Read More »

Pinjaman Badan Layanan Umum

Pinjaman Badan Layanan Umum menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pinjaman Badan Layanan Umum merupakan semua transaksi yang mengakibatkan Badan Layanan Umum menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Badan Layanan Umum tersebut dibebani kewajiaban untuk membayar kembali. Pengelolaan pijaman pada Badan Layanan Umum diatur

Pinjaman Badan Layanan Umum Read More »

Pengelolaan Kas pada Badan Layanan Umum

Pengelolaan Kas pada Badan Layanan Umum Pengelolaan kas pada Badan Layanan Umum (BLU) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, khususnya di Pasal 16, dijelaskan bahwa pengelolaan kas pada BLU dilaksanakan atas dasar praktek bisnis yang sehat. Praktek bisnis yang sehat berarti  penyelenggaraan fungsi organisasi didasarkan atas kaidah-kaidah manajemen yang

Pengelolaan Kas pada Badan Layanan Umum Read More »

Dewan Pengawas Badan Layanan Umum

Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Badan Layanan Umum atau BLU merupakan instansi di lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat baik dalam penyediaan barang ataupun jasa tanpa mengutamakan profit/keuntungan. Badan Layanan Umum dalam melakukan kegiatan operasionalnya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan BLU maka

Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Read More »

KONSULTAN BLUD DI INDONESIA

Dokumen Syarat Administratif BLU/BLUD

Dokumen Syarat Administratif BLU/BLUD terdiri dari 6 syarat: Pernyataan KesanggupanPeningkatan Kinerja Laporan keuangan hasil audit tahun terakhir sebelum satker diusulkan untuk menjadi satker BLU atau Surat Pernyataan Kesanggupan Diaudit Secara Independen. Rencana Strategi Bisnis (RSB) Pola Tata Kelola Laporan keuangan pokok (LKP) Standar Pelayanan Minimal (SPM)   KRITERIA PENILAIAN BLU/BLUD:   PENILAIAN DOKUMEN BLU/BLUD Sumber

Dokumen Syarat Administratif BLU/BLUD Read More »

Sistematika Rencana Strategi Bisnis PRA BLUD

3 Syarat Menjadi BLU atau BLUD

3 Syarat Menjadi BLU atau BLUD 1. Persyaratan Subtantif Persyaratan substantive terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan: 1.Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum; 2.Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau 3.Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat. 2. Persyaratan Teknis

3 Syarat Menjadi BLU atau BLUD Read More »

konsultan BLUD di indonesia

Konsultan BLUD di Indonesia : Mitra BLU/BLUD

Konsultan BLUD di Indonesia : Mitra BLU/BLUD   Pada tanggal 18 Oktober 2017, PT. Syncore Indonesia bekerjasama dengan LKI Jakarta untuk membuat pelatihan Pengelolaan dana kapitasi & Pengelolaan keuangan BLUD. Kerjasama ini dimaksudkan untuk pelaksanaan pelatihan yang dilakukan satu hari, 18 Oktober, dengan pesrta 9 puskesmas dan 4 RSUD. Hasil kerjasama ini cukup baik dan

Konsultan BLUD di Indonesia : Mitra BLU/BLUD Read More »

Konsinyering Persiapan Pengelolaan Keuangan Menjadi BLU

Persiapan Pengelolaan Keuangan Menjadi BLU Pelatihan konsinyering ini dilaksana di Lapangan Kampus milik dari PPSDM Geominerba, namun sebelum tim Syncore sampai ke tempat pelatihan, tim diajak oleh Bapak Darmawan untuk mampir ke kantor PPSDM Geominerba yang terletak di Jl. Jend. Sudirman No.623, Wr. Muncang, Bandung Kulon, Kota Bandung. Perjalanan dari kantor PPSDM Geominerba ke Kampus

Konsinyering Persiapan Pengelolaan Keuangan Menjadi BLU Read More »

Scroll to Top