laboratorium Kesehatan Daerah
Studi Kelayakan (feasibility study) merupakan proses analisis yang dilakukan untuk menguji nilai sebuah bisnis apakah layak untuk dikembangkan atau tidak (Mahindra et al. 2022). Tujuan dari Studi Kelayakan adalah untuk mengukur peluang keberhasilan usaha di masa mendatang. Studi Kelayakan membantu dalam menilai apakah suatu proyek atau usaha memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan yang memadai serta […]
Aspek Layanan Studi Kelayakan BLUD Read More »
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) telah menjadi model yang inovatif dan fleksibel dalam penyelenggaraan layanan publik di Indonesia. Fleksibilitas BLUD menjadi kunci keberlanjutan dan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Artikel ini akan membahas mengenai konsep fleksibilitas dalam konteks BLUD dan bagaimana hal tersebut dapat membawa dampak positif bagi pemerintah daerah dan pelayanan publik. Salah satu
Fleksibilitas BLUD: Kunci Keberlanjutan dan Kemandirian Layanan Publik Read More »
Dalam pengajuan SKPD atau suatu unit menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), perlu dipenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Persyaratan yang paling penting untuk diperhatikan adalah persyaratan administratif karena terdapat beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan. Seluruh dokumen persyaratan administratif harus lolos tahap penilaian setelah pengajuan status BLUD. Dokumen administratif terdiri dari Surat Pernyataan Kesiapan Meningkatkan
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki peran penting dalam penyediaan layanan publik. Keberlanjutan dan kesehatan finansial BLUD menjadi kunci keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, pembinaan keuangan yang efektif perlu diterapkan. Beberapa cara untuk mencapai pembinaan keuangan yang efektif adalah: Pemahaman Terhadap Sistem Keuangan BLUD: Pembina keuangan BLUD perlu memiliki pemahaman mendalam
Pentingnya Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Read More »
Bahwasannya untuk menjadi BLUD perlu adanya beberapa dokumen yang nantinya akan dipresentasikan oleh Tim Penilai. Dokumen-dokumen yang perlu dipresentasikan oleh Tim Penilai adalah dokumen administratif. Dokumen administratif merupakan salah satu syarat untuk menjadi BLUD dan berdasarkan Permendagri No.79 Tahun 2018. Dokumen administratif tersebut terdiri dari: Surat Pernyataan Kesanggupan untuk Meningkatkan Kinerja Surat pernyataan kesanggupan untuk
Dokumen Yang Perlu Dipresentasikan Oleh Tim Penilai Read More »
Kebijakan Akuntansi Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi dan praktik-praktik yang dipakai oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, kebijakan akuntansi disusun untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang: Relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan Dapat diandalkan, dengan pengertian: Mencerminkan kejujuran hasil dan posisi keuangan entitas; Menggambarkan
Kebijakan Akuntansi dan Pengertian Dana Bergulir Read More »
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah lembaga pemerintah yang diberdayakan untuk memberikan pelayanan publik secara mandiri. Sebagai entitas yang beroperasi dengan otonomi, BLUD bertanggung jawab atas administrasi keuangannya sendiri, termasuk pengelolaan dokumen administratif. Pelatihan dokumen administratif dalam BLUD memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa entitas ini dapat menjalankan tugasnya dengan efisien, transparan, dan
Peran Penting Pelatihan Dokumen Administratif dalam Implementasi BLUD Read More »
Pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian layanan umum terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan. Selain itu, pejabat pengelola BLUD yang terdiri dari pemimpin (sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan). Pejabat keuangan (sebagai penanggung jawab keuangan) dan pejabat teknis (sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya). Pada artikel kali ini
Peran Penting Pejabat Keuangan BLUD Read More »
Di dalam sebuah Negara pasti memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan bagi setiap warga Negara dan penduduk dalam memenuhi hak serta kebutuhan dasar demi terlaksananya pelayanan publik. Hal tersebut terdapat pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah wajib menciptakan kepercayaan masyarakat sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Menurut
BLUD Sebagai Jembatan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Bagi Masyarakat Read More »
Syncore Indonesia, ahli BLU/BLUD dengan tim professional berpengalaman dalam keuangan, manajemen, teknologi, dan training PPK-BLU/BLUD
