Mitra BLUD
Berbasis Teknologi

BLUD.co.id

Konsultasi Gratis
Register

BAPELKES

Peran Penting Pejabat Keuangan BLUD

Artikel, BAPELKES, BLUD, DLH, LABKESDA, Puskesmas, RSUD, SMKN, SMKN /

Pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian layanan umum terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.  Selain itu, pejabat pengelola BLUD yang terdiri dari pemimpin (sebagai  penanggung jawab umum operasional dan keuangan). Pejabat keuangan (sebagai penanggung jawab keuangan) dan pejabat teknis (sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya). Pada artikel kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pejabat keuangan.  Secara umum pejabat keuangan bertanggung jawab atas keuangan BLUD, jika dirincikan lebih detail maka tugas pejabat keuangan adalah sebagai berikut : Merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan Mengkoordinasikan penyusunan RBA Menyiapkan DPA  Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja Menyelenggarakan pengelolaan kas Melakukan pengelolaan utang,piutang, dan investasi Menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Tuga lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya Selain melaksanakan tugas, pejabat keuangan mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.  Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh bendahara penerimaan  dan bendahara pengeluaran.  Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil. Pejabat keuangan bertanggung jawab kepada pemimpin. Baca juga: Pendampingan Persiapan BLUD Puskesmas Kabupaten Bangka Barat

Peran Penting Pejabat Keuangan BLUD Read More »

BLUD Sebagai Jembatan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Bagi Masyarakat

Artikel, BAPELKES, BLUD, DLH, Kabar BLUD/BLU, LABKESDA, Puskesmas, Puskesmas, RBA, RSUD, SMKN, SMKN /

Di dalam sebuah Negara pasti memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan bagi setiap warga Negara dan penduduk dalam memenuhi hak serta kebutuhan dasar demi terlaksananya pelayanan publik. Hal tersebut terdapat pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah wajib menciptakan kepercayaan masyarakat sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Menurut Osborne and Gaebler (1992) menjelaskan bahwa salah satu cara membangun kepercayaan publik dengan melalui adanya sebuah inovasi dalam mewirausahakan pemerintah pada paradigma baru yang biasa disebut paradigma Reinventing Government. Konsep Reinventing Government sendiri lebih dikenal dengan Enterprising Government yang merupakan penerapan mewirausahakan pemerintah. Konsep Enterprising Government lebih menjelaskan pengembangan dalam semangat berwirausaha dalam menyelenggarakan pemerintahan. Untuk memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat supaya dapat bersaing dengan sektor bisnis, pemerintah memiliki wakil untuk menjalankan konsep Enterprising Government tersebut. Wakil tersebut adalah Badan Layanan Umum Daerah atau sering disebut dengan BLUD. Pendapatan dalam BLUD dianggap sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Maka BLUD masih merupakan bagian utuh pemerintah. Situasi ini membuat BLUD untuk terus berinovasi, tumbuh serta kreatif dalam meletakkan diri dengan baik di dalam persaingan pasar. Sebagai satker Pemerintah, BLUD harus ada pengawasan dari pemerintah pusat, manajemen yang professional, keuangan yang transparan, dan SDM yang kompeten. Hal ini mengartikan bahwa BLUD tetap mencari pendapatan, tetapi BLUD harus melayani masyarakat dengan pelayanan yang tinggi dengan tetap berjalan sesuai dengan koridor instansi pemerintah dengan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama. Maka dari itu sangat diperlukan dukungan penuh dari setiap elemen masyarakat dan pemerintah. BLUD menjadi sebuah strategis dalam menjawab tantangan globalisasi pelayanan publik sekaligus mampu meraih tujuan muliannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan Negara. Syncore Indonesia mempunyai layanan dalam pendampingan BLUD. Pendampingan BLUD milik PT. Syncore Indonesia telah mendampingi lebih dari 1000 UPT/D yang berada di Indonesia seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan menggunakan tenaga ahli keuangan BLUD bernama Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom.,M.M.,CAAT. Bapak Niza mempunyai pengalaman di bidang pendampingan BLUD selama lebih dari 8 tahun di berbagai UPT/D. Baca juga: Proses Penyusunan Dokumen Administratif UPTD Labkesda Kota Depok

BLUD Sebagai Jembatan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Bagi Masyarakat Read More »

BLUD Salah Satu Faktor Meningkatnya Pelayanan Publik

Artikel, BAPELKES, BLUD, DLH, Kabar BLUD/BLU, LABKESDA, Puskesmas, Puskesmas, RSUD, SMKN, SMKN /

BLUD merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau satuan kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah Republik Indonesia yang didirikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa layanan umum dalam bentuk barang/jasa yang tidak memprioritaskan keuntungan dan berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas. BLUD merupakan bagian dari lembaga pemerintah daerah dan status hukumnya tidak terpisahkan dari pemerintah daerah. Dibandingkan dengan SKPD umum, model pengelolaan keuangan BLUD memberikan kebebasan berupa fleksibilitas untuk menerapkan praktik bisnis yang baik serta sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti pengecualian dari peraturan umum pengelolaan keuangan daerah.  Dalam hal pengelolaan keuangan, BLUD memiliki fleksibilitas, antara lain adalah pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja, pengelolaan hutang dan piutang, pengadaan barang dan jasa, tarif, pengelolaan investasi, pengelolaan kerja sama, pengelolaan sumber daya manusia, SiLPA, dan remunerasi. Terdapatnya hak istimewa ini untuk BLUD dikarenakan adanya sebuah kewajiban yakni guna meningkatkan kualitas pelayanan untuk publik atau masyarakat. Pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK-BLUD) perlu dilaksanakan dengan objektif dan selektif. Hal tersebut seperti menilai layak tidaknya sebuah perangkat daerah yang menerapkan BLUD wajib dinilai oleh tim penilai yang diketuai oleh Sekretaris Daerah yang nanti hasil nilainya berdasarkan pada penilaian objektif dan bukan hanya pemenuhan kelengkapan syarat adminitratif. Selain obyektivitas hasil evaluasi, keberadaan BLUD juga harus dikontrol dalam bentuk kontrak kesepakatan kinerja antara Kepala Daerah dengan Pimpinan BLUD. Pimpinan daerah bertanggung jawab atas kebijakan pelayanan dan pimpinan BLUD bertanggung jawab untuk mendemonstrasikan hasil pelayanan. Oleh karena itu, diharapkan pelaksanaan PPK-BLUD bukan sekedar perubahan bentuk yaitu mengejar remunerasi, fleksibilitas, dan pengelakan peraturan perundang-undangan dalam pengadaan barang dan jasa, melainkan peningkatan kualitas pelayanan publik. Memberikan pelayanan publik, kinerja keuangan dan tunjangan kinerja kepada masyarakat. Melanjutkan pemenuhan salah satu etos BLUD yang dikelola berdasarkan “sound business practice”. Syncore Indonesia mempunyai layanan dalam pendampingan BLUD. Pendampingan BLUD milik PT. Syncore Indonesia telah mendampingi lebih dari 1000 UPT/D yang berada di Indonesia seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan lain-lain.  Workshop dari PT.Syncore Indonesia ini termasuk layanan favorite selama 10 tahun berdiri, dikarenakan dalam proses pendampingannya menggunakan pakar keuangan BLUD bernama Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom.,M.M.,CAAT. Bapak Niza mempunyai pengalaman di bidang pendampingan BLUD selama lebih dari 8 tahun di berbagai UPT/D. baca juga: Mengoptimalkan Layanan Publik melalui Monitoring dan Evaluasi BLUD  

BLUD Salah Satu Faktor Meningkatnya Pelayanan Publik Read More »

Meningkatkan Kualitas Layanan Publik melalui Kolaborasi dengan Konsultan Profesional

Artikel, BAPELKES, BLU, BLUD, Kabar BLUD/BLU, LABKESDA, Puskesmas, Puskesmas, RSUD, SMKN, SMKN, SPAM, UPDB, UPT UMUM /

Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam lingkup pelayanan publik memerlukan langkah-langkah yang tepat dan berkesinambungan untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam layanan yang disediakan kepada masyarakat. Dalam upaya ini, kerja sama dengan konsultan profesional telah terbukti memberikan sejumlah manfaat yang signifikan. 1. Keahlian Khusus dan Pengalaman yang Mendalam Konsultan membawa keahlian khusus dan pengalaman yang mendalam dalam berbagai aspek manajemen, termasuk keuangan, teknologi informasi, manajemen SDM, dan strategi operasional. Keahlian ini sangat berharga dalam membimbing BLUD menghadapi tantangan khusus yang mungkin mereka hadapi. 2. Pendekatan Objektif dan Independen Sebagai pihak eksternal, konsultan dapat memberikan pandangan yang independen dan objektif terhadap proses dan operasi BLUD. Hal ini membantu dalam identifikasi masalah, kelemahan, dan potensi perbaikan tanpa terikat oleh dinamika internal organisasi. 3. Implementasi Praktik Terbaik dan Inovasi Terbaru Konsultan sering memiliki akses ke praktik terbaik dan inovasi terbaru dalam berbagai sektor. Dengan membawa gagasan-gagasan segar dan solusi inovatif, mereka membantu BLUD meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. 4. Peningkatan Efisiensi Operasional Melalui audit mendalam dan analisis, konsultan dapat memberikan rekomendasi yang spesifik untuk meningkatkan efisiensi operasional BLUD. Mulai dari pengelolaan anggaran hingga peningkatan proses kerja, kerja sama dengan konsultan membantu BLUD dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. 5. Penyusunan Rencana Strategis dan Evaluasi Berkelanjutan Konsultan membantu BLUD dalam menyusun rencana strategis yang berfokus pada tujuan jangka panjang. Mereka juga membantu dalam menetapkan indikator kinerja yang jelas dan melakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa BLUD tetap berada pada jalur yang tepat dalam pencapaian tujuan mereka. 6. Pembelajaran dan Pengembangan Kapasitas Internal Kerja sama dengan konsultan bukan hanya tentang solusi instan, tetapi juga tentang pembelajaran jangka panjang. Konsultan dapat memberikan pelatihan, transfer pengetahuan, dan bimbingan kepada tim internal BLUD, memperkuat kapasitas mereka untuk menghadapi tantangan masa depan. 7. Fokus pada Inovasi dan Kreativitas Konsultan mendorong BLUD untuk berpikir di luar kotak. Dengan membawa perspektif baru dan ide-ide inovatif, mereka membantu BLUD untuk terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan serta kebutuhan masyarakat. Kerja sama dengan konsultan merupakan investasi yang berharga bagi BLUD. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang dibawa oleh konsultan, BLUD dapat memperbaiki operasi mereka, memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam setiap tindakan yang mereka ambil. Baca juga: Asistensi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Tangerang

Meningkatkan Kualitas Layanan Publik melalui Kolaborasi dengan Konsultan Profesional Read More »

Pejabat Teknis BLUD

Artikel, BAPELKES, BLUD, DLH, Kabar BLUD/BLU, LABKESDA, PPK BLUD, Puskesmas, Puskesmas, RSUD, SMKN, SMKN, SPAM, UPDB /

Pejabat Pengelola BLUD bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.  Pegawai BLUD menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD. Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD dapat berasal dari profesional lainnya (diluar PNS dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)), yang diangkat sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan. Pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.  Pejabat Pengelola BLUD bertanggung Jawab atas pelaksanaan pemberian layanan umum terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan Pejabat Pengelola BLUD yang terdiri dari Pemimpin (sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan), Pejabat Keuangan (sebagai penanggung jawab keuangan) dan Pejabat Teknis (sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya).  Pemberian layanan umum tersebut diharapkan mengena pada sasaran sesuai ruang lingkup layanan yang dilakukan BLUD. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Pejabat Teknis, Pejabat teknis mempunyai tugas:  menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;  melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;  memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;  tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.  Selain melaksanakan tugas, pejabat teknis mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.  Pelaksanaan tugas pejabat teknis berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya. Pejabat teknis bertanggung jawab kepada pemimpin. #Pejabatteknis #blud #pengelola #pejabat  Baca juga: Workshop Penatausahaan Keuangan BLUD: Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Publik

Pejabat Teknis BLUD Read More »

Workshop Penatausahaan Keuangan BLUD: Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Publik

Artikel, BAPELKES, BLUD, DLH, Kabar BLUD/BLU, LABKESDA, PENATAUSAHAAN, PPK BLUD, Puskesmas, Puskesmas, RSUD, SMKN, SMKN, UPDB /

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki peran kunci dalam penyediaan layanan publik di tingkat lokal. Mereka sering bertanggung jawab atas sejumlah besar keuangan publik, yang harus dikelola dengan baik agar dapat digunakan secara efektif untuk kepentingan masyarakat. Workshop penatausahaan keuangan BLUD adalah salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pengelolaan keuangan publik di tingkat lokal. Syncore Indonesia mempunyai layanan dalam pendampingan penatausahaan keuangan BLUD. Layanan yang dimiliki oleh PT,Syncore Indonesia dinamakan dengan Workshop Penatausahaan Keuangan BLUD. Workshop Penatausahaan Keuangan BLUD milik PT. Syncore Indonesia mendampingi lebih dari 500 UPT/D yang berada di Indonesia seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan lain-lain.  Workshop dari PT.Syncore Indonesia ini termasuk layanan favorite selama 10 tahun berdiri, dikarenakan dalam proses pendampingannya menggunakan pakar keuangan BLUD bernama Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom.,M.M.,CAAT. Bapak Niza mempunyai pengalaman di bidang pengelolaan keuangan BLUD selama lebih dari 8 tahun di berbagai UPT/D. Artikel ini akan membahas pentingnya dan manfaat dari workshop penatausahaan keuangan BLUD. Berikut ini pentingnya workshop penatausahaan keuangan BLUD: Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Workshop penatausahaan keuangan membantu mengajarkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan BLUD. Ini penting karena masyarakat berhak tahu bagaimana uang publik digunakan. Peningkatan Efisiensi: Dengan pemahaman yang lebih baik tentang penatausahaan keuangan, BLUD dapat meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Mereka dapat menghindari pemborosan dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih bijak. Pemahaman yang Lebih Baik tentang Aturan dan Regulasi: Workshop ini membantu staf BLUD memahami aturan dan regulasi terbaru dalam pengelolaan keuangan publik. Hal ini dapat membantu menghindari pelanggaran peraturan yang dapat merugikan organisasi. Meningkatkan Kemampuan Perencanaan dan Penganggaran: Workshop penatausahaan keuangan membantu BLUD mengembangkan kemampuan perencanaan dan penganggaran yang lebih baik. Mereka dapat merencanakan dengan lebih hati-hati untuk mencapai tujuan organisasi. Manfaat dari Workshop Penatausahaan Keuangan BLUD Peningkatan Kompetensi Karyawan: Workshop ini membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan BLUD dalam mengelola keuangan. Mereka menjadi lebih kompeten dalam membuat laporan keuangan, menghitung anggaran, dan memahami prosedur audit. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan: Workshop ini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan relevan. Ini membantu pihak berwenang, pemangku kepentingan, dan masyarakat untuk memahami bagaimana anggaran digunakan. Peningkatan Pemahaman Manajemen Risiko: Workshop ini dapat membantu BLUD mengidentifikasi dan mengelola risiko keuangan dengan lebih baik. Mereka dapat mengambil tindakan yang sesuai untuk mengurangi risiko yang mungkin muncul. Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat: Dengan pengelolaan keuangan yang lebih baik, BLUD dapat meningkatkan kualitas layanan yang mereka berikan kepada masyarakat. Ini termasuk layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan publik lainnya. Workshop penatausahaan keuangan BLUD adalah investasi penting dalam pengelolaan keuangan publik yang efektif. Mereka membantu meningkatkan kompetensi karyawan, memperbaiki laporan keuangan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan peningkatan ini, BLUD dapat menjadi mitra yang lebih baik dalam pembangunan lokal dan dapat mencapai tujuan organisasi mereka dengan lebih baik. Oleh karena itu, workshop penatausahaan keuangan BLUD seharusnya menjadi bagian integral dari upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di tingkat lokal. Baca juga: Meningkatkan Pengawasan Internal: Pelatihan Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit BLUD

Workshop Penatausahaan Keuangan BLUD: Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Publik Read More »

Meningkatkan Pengawasan Internal: Pelatihan Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit BLUD

Artikel, BAPELKES, BLUD, DLH, Gallery, Kabar BLUD/BLU, LABKESDA, PEMDA/PEMKOT, PPK BLUD, Puskesmas, Puskesmas, RSUD, SMKN, SMKN, UPDB, UPT UMUM /

Rumah Sakit yang beroperasi sebagai Badan Layanan Umum Daerah Berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan layanan kesehatan berkualitas kepada masyarakat. Untuk memastikan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya serta kualitas layanan, penting untuk memiliki Satuan Pengawas Internal yang kompeten dan terlatih. Syncore BLUD merupakan salah satu perusahaan yang memiliki layanan dalam pelatihan Satuan Pengawas Internal bagi Rumah Sakit BLUD.  Mengapa Pelatihan Satuan Pengawas Internal Penting? Satuan Pengawas Internal memiliki peran kunci dalam memastikan integritas dan keberlanjutan operasional Rumah Sakit BLUD. Mereka bertanggung jawab untuk: Mengawasi Proses Internal: Memeriksa dan memantau proses internal, kebijakan, dan praktik keuangan serta operasional. Mengidentifikasi Risiko: Mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin timbul dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan kesehatan. Mengusulkan Peningkatan: Memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam pengelolaan dan efisiensi operasional. Mendorong Kepatuhan: Memastikan bahwa Rumah Sakit BLUD mematuhi aturan, regulasi, dan kebijakan yang berlaku. Menghindari Penyalahgunaan: Mencegah dan mendeteksi penyalahgunaan sumber daya dan tindakan yang tidak etis. Meningkatkan Akuntabilitas: Membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran dan penyediaan layanan kesehatan. Pelaksanaan Pelatihan Satuan Pengawas Internal Berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk melaksanakan pelatihan Satuan Pengawas Internal di Rumah Sakit BLUD: Menetapkan Tujuan Pelatihan Sebelum memulai pelatihan, tentukan tujuan yang jelas. Apa yang ingin dicapai melalui pelatihan ini? Tujuan ini harus mencakup peningkatan pemahaman tentang peran dan tanggung jawab mereka, peningkatan keterampilan pengawasan, dan pemahaman mendalam tentang peraturan dan kebijakan yang berlaku. Identifikasi Kebutuhan Pelatihan Lakukan evaluasi kebutuhan pelatihan. Apa saja keterampilan yang perlu ditingkatkan oleh Satuan Pengawas Internal? Apakah ada perubahan dalam regulasi atau prosedur yang harus mereka ketahui? Pilih Metode Pelatihan yang Tepat Pilih metode pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi peserta. Ini bisa berupa pelatihan in-house, pelatihan daring, lokakarya, atau pelatihan oleh instruktur terampil. Penyusunan Materi Pelatihan Sesuaikan materi pelatihan dengan tujuan dan kebutuhan yang telah ditetapkan. Materi pelatihan harus mencakup aspek hukum, etika, audit internal, dan pemahaman yang mendalam tentang sistem dan prosedur Rumah Sakit BLUD. Pelaksanaan Pelatihan Jalankan pelatihan dengan melibatkan instruktur yang kompeten dan berpengalaman dalam pengawasan internal. Pastikan peserta memiliki akses ke sumber daya dan peralatan yang diperlukan. Evaluasi Pelatihan Setelah pelatihan selesai, lakukan evaluasi untuk mengukur efektivitasnya. Berikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan umpan balik, menggunakan informasi ini untuk perbaikan di masa depan. Pemantauan Berkelanjutan Pantau perkembangan Satuan Pengawas Internal setelah pelatihan. Pastikan mereka menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh dalam tugas sehari-hari mereka. Penyempurnaan Terus-Menerus Proses pelatihan Satuan Pengawas Internal adalah proses berkelanjutan. Terus tingkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka seiring dengan perkembangan Rumah Sakit BLUD dan perubahan dalam lingkungan regulasi. SPI : dibentuk oleh direktur dan bertanggungjawab langsung ke pimpinan dan untuk pengawasan kinerja pelayanan, kinerja keuangan. TUGAS SPI: Pengamanan kekayaan Menciptakan akurasi sistem informasi keuangan =mulai dari pasien datang Menciptakan efisiensi dan produktivitas. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam menjalankan praktik bisnis yang sehat. Tugas lainnya : Membangun sistem dalam RSUD yang belum memiliki sistem yang baik. Kewenangan : Mengesahkan internal audit center Menyusun panduan audit internal Pelatihan Satuan Pengawas Internal adalah investasi penting dalam memastikan bahwa Rumah Sakit BLUD beroperasi secara efisien, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip BLUD. Dengan memiliki tim pengawas internal yang terlatih dan kompeten, Rumah Sakit BLUD dapat meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Baca juga: Workshop Pola Pengelolaan Keuangan BLUD RSGM Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan  

Meningkatkan Pengawasan Internal: Pelatihan Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit BLUD Read More »

Manfaat Workshop Laporan Keuangan SAP dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan UPT/D

Artikel, BAPELKES, BLUD, DLH, Kabar BLUD/BLU, LABKESDA, PENATAUSAHAAN, Puskesmas, Puskesmas, RSUD, SMKN, SMKN, UPDB, UPT UMUM /

Sistem SAP (Systems, Applications, and Products) adalah salah satu sistem manajemen  terkemuka di dunia, yang digunakan oleh ribuan organisasi untuk mengelola berbagai aspek operasional dan keuangan mereka. Workshop laporan keuangan SAP adalah alat penting yang memungkinkan organisasi untuk memahami dan mengoptimalkan data keuangan mereka melalui platform ini. Artikel ini akan membahas pentingnya dan manfaat dari workshop laporan keuangan SAP dalam meningkatkan pengelolaan keuangan. Pentingnya Workshop Laporan Keuangan SAP Peningkatan Pengelolaan Keuangan: Workshop ini membantu organisasi dalam memahami dan menguasai alat SAP untuk mengelola keuangan perusahaan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang sistem, organisasi dapat mengoptimalkan penggunaannya untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Akuntabilitas dan Transparansi: Workshop laporan keuangan SAP membantu meningkatkan tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan. Dengan sistem yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik, organisasi dapat dengan mudah menyajikan laporan keuangan yang lengkap dan jujur. Penghematan Waktu dan Sumber Daya: Penggunaan yang efisien dari sistem SAP dapat menghemat waktu dan sumber daya organisasi. Workshop membantu staf mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan sistem ini dengan lebih efisien. Manfaat dari Workshop Laporan Keuangan SAP Pemahaman yang Lebih Baik tentang SAP: Workshop ini membantu staf organisasi untuk lebih memahami cara kerja SAP, termasuk struktur basis data, modul yang relevan, dan cara mengintegrasikan data keuangan. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan: Workshop membantu organisasi dalam menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan relevan. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan untuk mengidentifikasi tren dan masalah keuangan. Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik: Dengan pemahaman yang lebih baik tentang sistem SAP, organisasi dapat mengoptimalkan penggunaannya dalam pengambilan keputusan strategis. Mereka dapat memprediksi dampak keputusan keuangan dengan lebih baik. Peningkatan Akuntabilitas: Workshop laporan keuangan SAP membantu dalam memastikan bahwa organisasi memiliki catatan yang kuat dan terdokumentasi dengan baik. Ini meningkatkan akuntabilitas dan membantu dalam audit internal dan eksternal. Syncore Indonesia mempunyai layanan dalam pengelolaan laporan keuangan SAP. Layanan yang dimiliki oleh PT,Syncore Indonesia dinamakan dengan Workshop Laporan Keuangan SAP. PT. Syncore Indonesia mendampingi lebih dari 500 UPT/D yang berada di Indonesia seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan lain-lain.  Workshop dari PT.Syncore Indonesia ini termasuk layanan favorite selama 10 tahun berdiri, dikarenakan dalam proses pendampingannya menggunakan pakar keuangan BLUD bernama Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom.,M.M.,CAAT. Bapak Niza mempunyai pengalaman di bidang pengelolaan keuangan selama lebih dari 8 tahun di berbagai UPT/D. Baca juga: Kajian Kelayakan BIB Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah

Manfaat Workshop Laporan Keuangan SAP dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan UPT/D Read More »

Intip Keseruan Workshop Pra BLUD Dinas Kesehatan Kota Bontang!

Artikel, BAPELKES, BLUD, Kabar BLUD/BLU, LABKESDA, Pelatihan, Puskesmas, Puskesmas, RSUD, SMKN, UPT UMUM /

Syncore BLUD kembali menyelenggarakan workshop untuk pendampingan penyusunan dokumen pra BLUD pada tanggal 18-20 Oktober 2023 bertempat di Forriz Hotel Yogyakarta. Sebanyak 45 peserta yang terdiri dari Dinas Kesehatan Kota Bontang, 6 Puskesmas yang tersebar di Kota Bontang dan 1 Labkesda Kota Bontang turut berpartisipasi dalam kegiatan workshop kali ini. Kegiatan workshop diawali oleh sesi materi seputar BLUD yang dibuka pada tanggal 18 Oktober 2023, sesi ini diperuntukan bagi peserta untuk memahami esensi dari BLUD itu sendiri, seperti apa alur dari sistem BLUD, siapa saja dan terlibat dalam BLUD, dan apa saja yang keuntungan menjadi BLUD. Sesi materi ini dibawakan oleh Narasumber sekaligus Pakar BLUD yakni Bapak Niza Wibiyana Tito, M.Kom, M.M, CAAT, selaku narasumber yang sudah memiliki berbagai pengalaman seputar BLUD. Peserta workshop tampak antusias dalam mengikuti sesi materi ini dengan memunculkan banyak pertanyaan seputar BLUD. Setelah sesi materi berlangsung, peserta memasuki penysunan dokumen Pra BLUD yakni surat-surat pengantar seperti Surat Permohonan Menerapkan BLUD, Surat Bersedia Di Audit dan Surat Kesanggupan Meningkatkan Kinerja. Selain itu dokumen lain yang juga disusun adalah dokumen Tata Kelola dan Standar Pelayanan Minimal, serta kertas kerja Laporan Keuangan. Masing-masing peserta pertama-tama di pandu oleh Bapak Niza Wibiyana Tito, M.Kom, M.M, CAAT untuk mengisikan template dokumen Pra BLUD, kemudian peserta di arahkan untuk mengisi sesuai petunjuk yang diberikan dan di pandu oleh konsultan pendamping BLUD yang bertugas. Peserta tampak antusias mengikuti sesi penyusunan dokumen pra BLUD dan berkonsultasi seputar dokumen dengan masing-masing konsultan pendamping. Baca juga: Sosialisasi Pengelolaan Keuangan BLUD: Membangun Kesadaran dan Tanggung Jawab Bersama

Intip Keseruan Workshop Pra BLUD Dinas Kesehatan Kota Bontang! Read More »

Scroll to Top