Mitra BLUD
Berbasis Teknologi

BLUD.co.id

Konsultasi Gratis
Register

BAPELKES

Aspek Layanan Studi Kelayakan BLUD

BAPELKES, BLUD, DLH, Kabar BLUD/BLU, LABKESDA, Puskesmas, Puskesmas, RSUD, SMKN, STUDI KASUS, UPDB, UPT UMUM /

Studi Kelayakan (feasibility study) merupakan proses analisis yang dilakukan untuk menguji nilai sebuah bisnis apakah layak untuk dikembangkan atau tidak (Mahindra et al. 2022). Tujuan dari Studi Kelayakan adalah untuk mengukur peluang keberhasilan usaha di masa mendatang. Studi Kelayakan membantu dalam menilai apakah suatu proyek atau usaha memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan yang memadai serta sebagai dasar untuk merancang rencana bisnis yang lengkap serta memberikan pendekatan terstruktur untuk mengevaluasi ide atau rencana. Hal ini dapat membantu dalam menghindari pengambilan keputusan yang impulsif dan mengurangi risiko kegagalan Salah satu aspek yang tertuang dalam studi kelayakan adalah aspek layanan. Dalam studi kelayakan BLUD mencakup identifikasi, evaluasi, dan perencanaan terhadap layanan yang akan disediakan, memperhitungkan kebutuhan masyarakat, kualitas layanan, keterjangkauan, aksesibilitas, perencanaan kapasitas, dan keberlanjutan layanan. Tujuannya adalah memastikan bahwa BLUD dapat memberikan layanan yang sesuai dengan standar kualitas, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Analisis menyeluruh terhadap aspek-aspek ini penting untuk keberhasilan dan efektivitas BLUD sebagai badan layanan umum di tingkat daerah. Analisis aspek layanan dalam studi kelayakan BLUD sangat penting, sebab analisis ini dapat digunakan untuk: Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat: Dengan menganalisis aspek layanan, studi kelayakan dapat memastikan bahwa BLUD dirancang untuk memenuhi kebutuhan nyata masyarakat. Identifikasi dan evaluasi layanan yang diperlukan membantu memastikan bahwa BLUD memberikan solusi yang sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat setempat. Efektivitas dan Efisiensi Layanan: Analisis ini membantu dalam merancang layanan yang efektif dan efisien. Dengan memahami kualitas layanan yang dibutuhkan, perencanaan kapasitas, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi efektivitas layanan, BLUD dapat diatur untuk memberikan pelayanan yang maksimal dengan sumber daya yang tersedia. Keberlanjutan dan Keterjangkauan: Aspek layanan membantu mengevaluasi keberlanjutan jangka panjang dan keterjangkauan layanan. Ini mencakup perhitungan keuangan, perencanaan sumber daya manusia, dan pemastian bahwa biaya layanan dapat diakses oleh masyarakat sambil menjaga keberlanjutan operasional BLUD. Dengan memahami dan menganalisis aspek layanan ini, studi kelayakan BLUD dapat menjadi landasan yang kuat untuk pembentukan dan pengelolaan BLUD yang sukses, memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat sambil menjaga keberlanjutan dan efisiensi operasional. Baca Juga: Pentingnya Penyusunan Rencana Strategi bagi UPTD dalam Implementasi BLUD

Aspek Layanan Studi Kelayakan BLUD Read More »

Pentingnya Penyusunan Rencana Strategi bagi UPTD dalam Implementasi BLUD

Artikel, BAPELKES, BLUD, DLH, Kabar BLUD/BLU, Puskesmas, RSUD, SMKN, SMKN, UPDB, UPT UMUM /

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan inovasi dalam penyelenggaraan layanan publik di tingkat daerah. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagai bagian integral dari BLUD memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan berbagai program dan kegiatan. Pentingnya penyusunan rencana strategi bagi UPTD menjadi krusial dalam mengoptimalkan kinerja dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek kunci yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana strategi bagi UPTD yang akan menerapkan BLUD:   Menggambarkan Visi dan Misi UPTD: Rencana strategi harus mencakup visi dan misi UPTD yang jelas. Hal ini membantu mengidentifikasi arah dan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai. Visi dan misi yang kuat menjadi landasan bagi setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh UPTD. Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats): Melakukan analisis SWOT membantu UPTD untuk mengidentifikasi kekuatan internal, kelemahan, peluang, dan ancaman eksternal. Dengan pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor tersebut, UPTD dapat merancang strategi yang lebih efektif dan adaptif. Penetapan Sasaran dan Kinerja: Rencana strategi harus mencakup penetapan sasaran yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART). Sasaran ini harus selaras dengan visi dan misi UPTD serta dapat diukur untuk mengevaluasi pencapaian kinerja secara berkala. Pengelolaan Sumber Daya: Rencana strategi harus merinci pengelolaan sumber daya yang melibatkan alokasi anggaran, tenaga kerja, dan aset lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, UPTD dapat memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugasnya. Peningkatan Kualitas Layanan: Menetapkan strategi untuk meningkatkan kualitas layanan adalah aspek kunci. Hal ini melibatkan penerapan teknologi, peningkatan kompetensi SDM, dan upaya terus-menerus untuk menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Pengelolaan Risiko: Identifikasi risiko potensial dan penyusunan strategi pengelolaan risiko sangat penting. UPTD perlu memahami dan merespon perubahan lingkungan atau kondisi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja: Rencana strategi harus mencakup metode pengukuran dan evaluasi kinerja secara sistematis. Dengan memonitor dan mengevaluasi pencapaian sasaran, UPTD dapat mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan dan mengadopsi tindakan korektif. Komunikasi dan Keterlibatan Stakeholder: Komunikasi yang efektif dengan semua pihak terkait, termasuk masyarakat, pihak swasta, dan pemerintah daerah, adalah kunci keberhasilan. Keterlibatan mereka dalam perencanaan dan implementasi dapat meningkatkan dukungan dan akseptabilitas program. Melalui penyusunan rencana strategi yang matang, UPTD dapat lebih siap menghadapi tantangan dalam menerapkan BLUD. Rencana strategi bukan hanya sebagai dokumen formal, tetapi juga sebagai panduan dinamis yang dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, UPTD dapat memberikan kontribusi maksimal dalam penyelenggaraan layanan publik yang efektif dan efisien. Baca juga: Fleksibilitas BLUD: Kunci Keberlanjutan dan Kemandirian Layanan Publik

Pentingnya Penyusunan Rencana Strategi bagi UPTD dalam Implementasi BLUD Read More »

Fleksibilitas BLUD: Kunci Keberlanjutan dan Kemandirian Layanan Publik

Artikel, BAPELKES, BLUD, DLH, Kabar BLUD/BLU, LABKESDA, Puskesmas, Puskesmas, RSUD, SMKN, UPT UMUM /

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) telah menjadi model yang inovatif dan fleksibel dalam penyelenggaraan layanan publik di Indonesia. Fleksibilitas BLUD menjadi kunci keberlanjutan dan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Artikel ini akan membahas mengenai konsep fleksibilitas dalam konteks BLUD dan bagaimana hal tersebut dapat membawa dampak positif bagi pemerintah daerah dan pelayanan publik. Salah satu aspek kunci fleksibilitas BLUD adalah kemandirian keuangan. Dengan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, BLUD dapat menyesuaikan anggaran mereka untuk merespons perubahan kebutuhan atau kondisi ekonomi. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengalokasikan sumber daya dengan efisien sesuai dengan prioritas pelayanan masyarakat. Fleksibilitas BLUD memungkinkan penyesuaian layanan sesuai dengan perubahan kebutuhan masyarakat. Dengan mendengarkan dan merespons secara cepat terhadap masukan dari masyarakat, BLUD dapat memberikan layanan yang lebih relevan dan bermanfaat. BLUD yang fleksibel mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Mekanisme konsultasi dan dialog terbuka memungkinkan masyarakat memberikan masukan langsung terhadap penyelenggaraan layanan publik. Hal ini menciptakan rasa kepemilikan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Fleksibilitas BLUD bukan hanya tentang adaptasi terhadap perubahan, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan. Melalui pendekatan ini, BLUD dapat menjadi lembaga yang responsif, efisien, dan berfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Fleksibilitas BLUD adalah kunci bagi pelayanan publik yang berkualitas dan memiliki dampak positif bagi pembangunan daerah. Baca Juga: Peran Pembina Teknis dalam Optimalisasi Pelayanan dan Pengelolaan Keuangan BLUD

Fleksibilitas BLUD: Kunci Keberlanjutan dan Kemandirian Layanan Publik Read More »

Peran Pembina Teknis dalam Optimalisasi Pelayanan dan Pengelolaan Keuangan BLUD

Artikel, BAPELKES, BLUD, DLH, Kabar BLUD/BLU, Puskesmas, Puskesmas, RSUD, SMKN, SMKN, SPAM, STUDI KASUS, UPDB /

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK – BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasan untuk menerapkan praktek – praktek bisnis yang sehat unutk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Pembina teknis BLUD – SKPD dilakukan oleh kepala daerah melalui sekretaris daerah. Pembinaan teknis BLUD-Unit Kerja dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan, tugas pembina teknis adalah  evaluasi dan penilaian kinerja BLUD dilakukan setiap tahun oleh kepala daerah dan/atau dewan pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan  Evaluasi dan penilaian kinerja bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD sebagaimana ditetapkan dalam renstra bisnis dan RBA. Baca juga: Proses Penilaian Pengajuan Status BLUD: Persyaratan Administratif, Pembentukan Tim Penilai, dan Tata Tertib Evaluasi Dokumen

Peran Pembina Teknis dalam Optimalisasi Pelayanan dan Pengelolaan Keuangan BLUD Read More »

Pentingnya Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Artikel, BAPELKES, BLUD, DLH, LABKESDA, Puskesmas, RSUD, SMKN /

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki peran penting dalam penyediaan layanan publik. Keberlanjutan dan kesehatan finansial BLUD menjadi kunci keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, pembinaan keuangan yang efektif perlu diterapkan. Beberapa cara untuk mencapai pembinaan keuangan yang efektif adalah: Pemahaman Terhadap Sistem Keuangan BLUD: Pembina keuangan BLUD perlu memiliki pemahaman mendalam tentang sistem keuangan BLUD, termasuk struktur anggaran, sumber pendanaan, dan mekanisme pelaporan keuangan. Artikel ini membahas pentingnya pemahaman ini sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang akurat. Pengelolaan Anggaran yang Efisien: Pembina keuangan BLUD harus mampu mengelola anggaran dengan efisien. Artikel ini menjelaskan strategi untuk merancang dan mengimplementasikan anggaran yang memprioritaskan kebutuhan utama dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia: Pemberdayaan sumber daya manusia di dalam BLUD merupakan kunci untuk keberhasilan keuangan jangka panjang. Pembina keuangan perlu membahas bagaimana meningkatkan keterampilan dan pengetahuan staf keuangan, serta mengembangkan budaya keuangan yang positif. Pengelolaan Risiko Keuangan: Artikel ini menguraikan pentingnya pengelolaan risiko keuangan dalam konteks BLUD. Pembina keuangan perlu memastikan bahwa BLUD dapat mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko finansial yang mungkin muncul selama pelaksanaan kegiatan operasional. Transparansi dan Akuntabilitas: Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan menjadi kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat. Pembina keuangan BLUD harus memastikan bahwa proses pelaporan keuangan dilakukan dengan jujur dan terbuka. Pembina keuangan memiliki peran sentral dalam meningkatkan kesehatan finansial dan keberlanjutan BLUD. Dengan memahami dan mengimplementasikan praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan, BLUD dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Baca juga: Pelayanan Asistensi Badan Layanan Umum Daerah

Pentingnya Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Read More »

Pelayanan Asistensi Badan Layanan Umum Daerah

Artikel, BAPELKES, BLUD, DLH, Kabar BLUD/BLU, Puskesmas, Puskesmas, RSUD, SMKN, SMKN, SPAM, STUDI KASUS, UPDB /

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Salah satu unit pelaksana teknis dinas yang harus berbentuk BLUD adalah Puskesmas. Puskesmas harus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terbaik untuk masyarakat. Mengingat Puskesmas adalah ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat paling dasar sehingga peningkatan pelayanan dan pengelolaannya harus benar-benar menjadi perhatian khusus/ Penetapan tujuan BLUD menjadi penting, karena : Layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat Dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan Pemda, dengan status hukum tidak terpisah dari Pemda Dalam melaksanakan tujuan, BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya Pengelolaan keuangan BLUD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah Fleksibilitas BLUD meliputi: Pengelolaan pendapatan Pengelolaan belanja Pengelolaan SDM PNS dan Non-PNS Pengelolaan utang dan piutang Pengelolaan tarif Pengelolaan barang dan jasa 6. Untuk menjadi BLUD, Puskesmas setempat harus memenuhi persyaratan berikut ini: Selaku PA/KPA Ada pendapatan/potensi pendapatan dari masyarakat Melayani masyarakat secara langsung Menyusun dokumen persyaratan (substantif teknis dan administratif) Dinilai oleh tim penilai 7. Persyaratan substantif Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan Masyarakat Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada Masyarakat 8. Persyaratan teknis Kinerja pelayanan di bidang tugas dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLUD atas rekomendasi Sekretaris Daerah untuk SKPD atau kepala SKPD untuk Unit Kerja Kinerja keuangan SKPD atau Unit Kerja yang sehat 9. Persyaratan administratif Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi Masyarakat Pola tata Kelola Rencana strategis bisnis Standar pelayanan minimal Laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. Untuk membantu proses pembentukan BLUD, PT. Syncore Indonesia memberikan layanan berupa program asistensi BLUD yang disusun langsung oleh para konsultan tenaga ahli profesional dan expert dalam bidangnya. Yuk Asistensi BLUD di Syncore! Baca juga: Apa yang dimaksud dengan Dewan Pengawas?

Pelayanan Asistensi Badan Layanan Umum Daerah Read More »

Dokumen Yang Perlu Dipresentasikan Oleh Tim Penilai

Artikel, BAPELKES, BLUD, DLH, LABKESDA, Puskesmas, Puskesmas, RSUD, SMKN /

Bahwasannya untuk menjadi BLUD perlu adanya beberapa dokumen yang nantinya akan dipresentasikan oleh Tim Penilai. Dokumen-dokumen yang perlu dipresentasikan oleh Tim Penilai adalah dokumen administratif. Dokumen administratif merupakan salah satu syarat untuk menjadi BLUD dan berdasarkan Permendagri No.79 Tahun 2018. Dokumen administratif tersebut terdiri dari: Surat Pernyataan Kesanggupan untuk Meningkatkan Kinerja Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dan diketahui oleh kepala SKPD Pola Tata Kelola Pola tata kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah yang memuat: Kelembagaan, memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang prosedur kerja memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antarposisi jabatan dan fungsi pengelompokan fungsi memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian pengelolaan sumber daya manusia, memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.         3. Renstra         Renstra merupakan perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan                                      mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis dan ditetapkan dengan Peraturan           Kepala Daerah dan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari Renstra SKPD dan memuat: rencana pengembangan layanan strategis dan arah kebijakan rencana program dan kegiatan rencana keuangan 4. Standar Pelayanan Minimal Standar pelayanan minimal memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.         5. Laporan Keuangan atau Prognosis/Proyeksi Keuangan             Laporan keuangan atau prognosis/proyeksi keuangan disusun oleh kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan                menerapkan BLUD sesuai dengan sistem akuntansi yang diterapkan pada pemerintah daerah. Laporan keuangan terdiri atas:  laporan realisasi anggaran neraca laporan operasional laporan perubahan ekuitas catatan atas laporan keuangan  6. Laporan Audit Terakhir atau Pernyataan Bersedia Untuk Diaudit oleh Pemeriksa Internal Pemerintah Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah. Merupakan laporan audit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas laporan keuangan tahun terakhir sebelum Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD direkomendasikan untuk menerapkan BLUD. Dalam hal audit terakhir belum tersedia, kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/ Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD membuat surat pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah yang ditandatangani oleh kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Baca juga: Workshop Pelatihan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kinerja RSUD Pratama Sendawar

Dokumen Yang Perlu Dipresentasikan Oleh Tim Penilai Read More »

Kebijakan Akuntansi dan Pengertian Dana Bergulir

Artikel, BAPELKES, BLUD, Kabar BLUD/BLU, LABKESDA, Puskesmas, Puskesmas, RSUD, SMKN /

Kebijakan Akuntansi Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi dan praktik-praktik yang dipakai oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, kebijakan akuntansi disusun untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang: Relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan Dapat diandalkan, dengan pengertian: Mencerminkan kejujuran hasil dan posisi keuangan entitas; Menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya; Netral, yaitu bebas dari keberpihakan; Dapat diverifikasi; Mencerminkan kehati-hatian; dan  Mencakup semua yang material. Dapat dibandingkan, dengan pengertian informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Dapat dipahami, dengan pengertian informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman para pengguna. Pengertian dan Karakteristik Dana Bergulir Dana bergulir pada pemerintah daerah adalah dana yang dialokasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Badan Layanan Umum Daerah untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Satuan Kerja yang mempunya tugas dan fungsi terkait.  Adapun karakteristik dari dana bergulir adalah sebagai berikut: Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah. Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan laporan keuangan pemerintah daerah. Dana tersebut harus dimiliki, dikuasai, dikendalikan dan/atau dikelola oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA). Dana disalurkan/dipinjamkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat, ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah, dan digulirkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat (revolving fund). Ditujukan untuk perkuatan modal koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya. Pemerintah daerah dapat menarik kembali dana bergulir. Dana yang digulirkan oleh pemerintah daerah dapat ditagih oleh pemerintah daerah, baik untuk dihentikan pergeserannya maupun akan digulirkan kembali kepada masyarakat. Baca juga: Peran Penting Pelatihan Dokumen Administratif dalam Implementasi BLUD

Kebijakan Akuntansi dan Pengertian Dana Bergulir Read More »

Peran Penting Pelatihan Dokumen Administratif dalam Implementasi BLUD

Artikel, BAPELKES, BLUD, DLH, LABKESDA, PRA BLUD, Puskesmas, RSUD, SMKN, UPDB, UPT UMUM /

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah lembaga pemerintah yang diberdayakan untuk memberikan pelayanan publik secara mandiri. Sebagai entitas yang beroperasi dengan otonomi, BLUD bertanggung jawab atas administrasi keuangannya sendiri, termasuk pengelolaan dokumen administratif. Pelatihan dokumen administratif dalam BLUD memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa entitas ini dapat menjalankan tugasnya dengan efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks BLUD, dokumen administratif mencakup berbagai jenis informasi, mulai dari dokumen keuangan, laporan kinerja, dokumen perencanaan, hingga dokumen yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Dokumen-dokumen ini tidak hanya penting untuk pengelolaan internal BLUD, tetapi juga untuk pertanggungjawaban kepada pihak ketiga, seperti pemegang saham atau masyarakat yang dilayani.  Syarat administratif BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) merujuk pada persyaratan dan dokumen yang harus dipenuhi atau disiapkan oleh entitas BLUD dan pemerintah daerah sebelum atau selama proses pembentukan atau pendirian BLUD. Persyaratan ini meliputi sejumlah hal yang melibatkan aspek hukum, keuangan, administratif, dan teknis untuk memastikan bahwa BLUD dapat beroperasi dengan baik dan mematuhi peraturan yang berlaku. Berikut adalah beberapa syarat administratif yang umumnya diperlukan: Surat Permohonan BLUD Surat Kesanggupan Meningkatkan Kinerja Surat Bersedia di Audit Dokumen Tata Kelola Dokumen Rencana Strategi Dokumen Standar Pelayanan Minimal Dokumen Laporan Keuangan Dalam rangka memastikan keberhasilan penerapan BLUD, pelatihan dokumen administratif adalah langkah awal yang krusial. Dengan pemahaman yang kuat tentang pentingnya dokumentasi yang akurat dan sistematis, BLUD dapat mencapai efisiensi operasional, transparansi, dan kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, pelatihan ini harus diberikan secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan BLUD. Dengan demikian, BLUD dapat menjadi model pengelolaan layanan publik yang efektif dan berkelanjutan. Baca Juga: Peran Penting Pejabat Keuangan BLUD

Peran Penting Pelatihan Dokumen Administratif dalam Implementasi BLUD Read More »

Scroll to Top