Mitra BLUD
Berbasis Teknologi

Dokter bagi Organisasi Layanan Publik, Ini Cara Niza Wibyana Tito mendiagnosis, meresepkan, dan menyehatkan kinerja BLUD di seluruh Indonesia

 Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., M.Ak., CAAT. | Pakar BLUD dan Konsultan Keuangan

Seorang dokter tidak menilai pasien dari penampilannya. Ia mengukur tekanan darah, denyut nadi, dan suhu tubuh, lalu membaca angka-angka itu sebagai petunjuk. Gagasan yang sama menjadi napas pendampingan Niza Wibyana Tito terhadap instansi layanan publik: Puskesmas, rumah sakit daerah, dan unit pelayanan teknis berstatus BLUD adalah “pasien” yang perlu diukur tanda vitalnya, bukan sekadar dilihat tampilan luarnya.

Membaca Tanda Vital: Keuangan dan Pelayanan Harus Seimbang

Dalam materi “Diagnosis Organisasi” yang beliau susun, kinerja BLUD dipandang sebagai keseimbangan kritis. Di satu sisi ada kinerja keuangan yang menjaga fasilitas tetap hidup: profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Di sisi lain ada kinerja non-keuangan yang berfokus pada pelanggan, proses internal, dan pertumbuhan organisasi. Keduanya bermuara pada mandat Permendagri 79/2018, yaitu menjamin pencapaian output dan outcome pelayanan yang semakin efektif, efisien, ekonomis, dan transparan.

Peringatannya jelas: rasio kemandirian yang tinggi tidak otomatis baik jika dicapai dengan menekan layanan bagi masyarakat tidak mampu.

“Pelaporan kinerja BLUD bukan sekadar kepatuhan administratif. Metrik-metrik inilah yang menjadi fondasi penentu untuk menyehatkan sistem kesehatan kita secara keseluruhan.”

Pemeriksaan Menyeluruh Lewat Empat Perspektif

Untuk Puskesmas, diagnosis dilakukan melalui kaskade Balanced Scorecard dengan total skor 100. Rantainya bersifat sebab-akibat: SDM dan sistem yang baik menggerakkan layanan klinis yang efektif, layanan tersebut menciptakan pasien yang puas dan sehat, dan semuanya mendorong keberlanjutan keuangan.

  1. Pembelajaran & Pertumbuhan (20%): Memeriksa tata kelola, kualitas SDM, sistem dan data, serta pengelolaan aset. Contoh indikator meliputi Renstra, SPM, RUK/RPK, mini lokakarya, SDM bersertifikat, dan stok opname obat.
  2. Proses Layanan Internal (35%): Memeriksa produktivitas dan efektivitas layanan. Contoh indikator meliputi pertumbuhan kunjungan serta pelayanan ibu hamil, persalinan, balita, hipertensi, diabetes melitus (DM), dan tuberkulosis (TB).
  3. Pelanggan & Lingkungan (25%): Memeriksa mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan kepedulian sosial. Contoh indikator meliputi Emergency Response Time kurang dari 8 menit, kepatuhan cuci tangan, respons terhadap komplain, dan penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
  4. Keuangan & Kemandirian (20%): Memeriksa rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan tingkat kemandirian keuangan. Contoh indikator meliputi collection period kurang dari 30 hari, cash ratio, current ratio, dan cost recovery rate minimal 40%.

Pesan praktisnya: kemandirian finansial tidak mungkin dicapai tanpa membenahi fondasi manajemen dan mutu klinis. Untuk itu tersedia 69 indikator bagi BLUD Puskesmas dan 83 indikator bagi BLUD RSUD, dengan kategori penilaian yang jelas, dari “Memuaskan” hingga “Kurang” untuk rumah sakit, serta kelompok I sampai IV untuk Puskesmas.

Resep: Kepastian Hukum yang Membuat Pengelola Berani Bertindak

Diagnosis yang baik harus diikuti resep yang tepat. Salah satu “obat” terpenting bagi BLUD adalah kepastian hukum. Banyak pengelola ragu memakai pendapatan BLUD secara langsung karena takut dipersoalkan. Niza Wibyana Tito menjelaskan bahwa fleksibilitas BLUD berdiri di atas asas lex specialis derogat legi generali dan ditopang tiga pilar:

  • Delegasi regulatif yang sah. Selama Perkada sudah ada, tindakan berdasarkan Perkada adalah legal.
  • Batasan diskresi yang terukur. Keputusan manajerial dilindungi apabila ditujukan untuk peningkatan layanan, sesuai wewenang jabatan, dan tanpa niat jahat.
  • Pengalihan kepatuhan hukum. Patuh pada Perkada BLUD berarti patuh pada hukum. Ini compliance shift, bukan kekebalan.

Tanpa Perkada yang memadai, dampaknya dapat dirasakan berantai: insentif berbasis kinerja tidak berjalan, belanja terkunci pagu saat kunjungan naik, pengadaan obat terhambat, tarif tidak menutup biaya, hingga piutang menumpuk. Sebaliknya, 11 pilar arsitektur legal menjadi payung bagi fleksibilitas operasional.

Terapi: Dari Angka ke Akar Masalah

Laporan kinerja yang baik, menurut beliau, tidak pernah sekadar mengulang angka tabel dalam bentuk paragraf. Capaian 85% pada kunjungan ibu hamil K4, misalnya, baru bermakna setelah dijelaskan penyebabnya (mobilitas bidan desa di wilayah terpencil saat musim hujan) dan diikuti rencana tindak lanjut (relokasi anggaran transportasi lapangan).

Karena itu penyusunan laporan tidak berhenti pada pelaporan. Bab analisis memaksa Puskesmas menunjukkan kapasitas manajerialnya: mengidentifikasi masalah dengan skala urgensi, seriusitas, dan pertumbuhan (USG), menelusuri akar penyebab melalui diagram tulang ikan (fishbone), lalu mendokumentasikan solusi terpilih dan prioritasnya.

Jam Praktik: Tahapan yang Terjadwal

Pemeriksaan juga memerlukan jadwal. Dalam alur tahunan yang dipaparkan, perjanjian kinerja disusun bersamaan dengan DPA pada Januari, data realisasi dikumpulkan setiap triwulan, laporan kinerja disusun hingga akhir Februari tahun berikutnya, dan penilaian kinerja oleh Dewan Pengawas atau pembina diselesaikan paling lambat pertengahan Juni. Disiplin waktu ini sejalan dengan prinsip tepat waktu dalam Permendagri 79/2018.

Rekam Jejak yang Berbicara

Pendekatan “dokter organisasi” ini lahir dari kombinasi keilmuan yang jarang dimiliki satu orang: Magister Komputer, Magister Manajemen, dan Magister Akuntansi, ditambah sertifikasi Teknisi Akuntansi, serta studi S2 Hukum yang sedang diselesaikan. Pengalamannya mencakup pendampingan lebih dari 1.000 instansi pemerintah daerah di seluruh Indonesia, dari Puskesmas dan RSUD hingga UPT dan SMKN, sebagaimana terpetakan pada Peta Pendampingan SyncoreBLUD (data per Januari 2025).

Hasilnya adalah sosok narasumber yang mampu berbicara dalam tiga bahasa sekaligus: bahasa hukum yang memberi kepastian, bahasa keuangan yang memberi ketepatan, dan bahasa manajemen yang memberi arah.

“Gunakan data dengan bijak untuk memutar roda perbaikan dan menciptakan dampak nyata bagi kesehatan masyarakat.”

Konsultasi dan undangan narasumber

Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., M.Ak., CAAT.

Scroll to Top