Yogyakarta – Puskesmas tidak hanya perlu tahu berapa pasien yang dilayani, tetapi juga apa yang harus diperbaiki agar pelayanan makin baik. Itulah yang dibawa Syncore Indonesia dalam Pelatihan Penyusunan Laporan Kinerja BLUD Puskesmas Kabupaten Kutai Barat, yang digelar dua hari, 21-22 Oktober 2026.
Hari pertama dibuka dengan seremoni: menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan dari Syncore Indonesia dan perwakilan puskesmas, doa, lalu foto bersama. Setelah itu, peserta mengisi pre test lewat Google Form untuk mengukur pemahaman awal, sebelum materi dimulai.
-
Laporan Kinerja sebagai “Harga” Fleksibilitas
Materi utama dibawakan oleh Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., M.Ak., CAAT., Pakar BLUD dan konsultan keuangan yang telah mendampingi lebih dari seribu instansi pemerintah daerah di Indonesia. Ia memulai dari pertanyaan mendasar: mengapa laporan kinerja wajib disusun?
Jawabannya ada di Permendagri 79/2018. Pasal 99 ayat (6) menyebut laporan keuangan BLUD harus disertai laporan kinerja yang memuat pencapaian hasil atau keluaran. Laporan ini bukan dokumen sukarela, melainkan “harga” yang dibayar atas fleksibilitas pengelolaan keuangan BLUD, seperti penggunaan pendapatan secara langsung dan belanja yang lebih lentur. Tanpa bukti kinerja, tidak ada dasar untuk mempertahankan keleluasaan itu.
Peserta juga dibekali pemahaman soal kepastian hukum. Selama pengelola bertindak sesuai Perkada BLUD, untuk peningkatan layanan, dalam batas wewenang jabatan, dan tanpa niat jahat, keputusan manajerial dilindungi hukum administrasi. Materi Laporan Kinerja BLUD Puskesmas ini menjawab keraguan yang kerap muncul di lapangan, yaitu apakah memakai pendapatan BLUD secara langsung berisiko hukum.
-
Puskesmas “Didiagnosis” Lewat Empat Perspektif
Bagian yang paling banyak mengundang diskusi adalah indikator penilaian. Syncore memakai analogi medis: puskesmas diperlakukan sebagai pasien yang tanda vitalnya harus diukur, bukan sekadar dilihat dari tampilan luarnya. Pengukuran memakai kerangka Balanced Scorecard dengan 69 indikator dalam empat perspektif:
- Pembelajaran dan Pertumbuhan (bobot 20%): tata kelola, kualitas SDM, sistem data, dan pengelolaan aset.
- Proses Layanan Internal (35%): produktivitas serta efektivitas layanan, termasuk indikator SPM seperti kesehatan ibu hamil, bersalin, balita, stunting, hipertensi, diabetes, dan TBC.
- Pelanggan (25%): mutu dan kecepatan layanan, keselamatan pasien, kepuasan, dan kepedulian sosial.
- Keuangan dan Kemandirian (20%): likuiditas, solvabilitas, dan cost recovery rate.
Keempatnya dipaparkan sebagai rantai sebab-akibat. Kemandirian finansial sulit dicapai jika fondasi manajemen dan mutu layanan klinis belum dibenahi. Hasil penilaian dikelompokkan dari Kelompok I (Baik, skor 81,3 ke atas) sampai Kelompok IV (Sangat Kurang, di bawah 69,5), sehingga puskesmas tahu posisinya.
-
Menghidupkan Angka dengan Analisis
Syncore juga menekankan bahwa laporan yang baik tidak berhenti pada tabel. Sebagai ilustrasi, capaian kunjungan ibu hamil K4 sebesar 85% dari target 100% belum cukup disajikan sebagai angka. Laporan harus menjelaskan penyebab kesenjangan 15% itu, misalnya terbatasnya mobilitas bidan desa di wilayah terpencil saat musim hujan, lalu menuangkan rencana tindak lanjut seperti relokasi anggaran transportasi lapangan.
Untuk itu, peserta dikenalkan struktur laporan enam bab. Bab IV memuat pelaporan kinerja, sedangkan Bab V memuat analisis masalah. Masalah diprioritaskan dengan matriks USG (urgency, seriousness, growth), akar penyebabnya ditelusuri dengan diagram fishbone, lalu solusi dipilih. Pendekatan ini memaksa puskesmas menunjukkan kapasitas manajerial dalam memecahkan masalah, bukan hanya melaporkan penurunan kinerja.
Peserta turut diajak memahami alur waktu penilaian: perjanjian kinerja disusun bersamaan dengan DPA di awal tahun, data realisasi dikumpulkan tiap triwulan, laporan kinerja disusun paling lambat akhir Februari tahun berikutnya, dan penilaian oleh Dewan Pengawas atau pembina rampung sebelum akhir Juni.
-
Hari Kedua: Praktik Langsung
Hari kedua sepenuhnya diisi praktik. Dari pagi hingga sore, tim konsultan Syncore mendampingi peserta menyusun Laporan Kinerja BLUD memakai aplikasi. Peserta memasukkan data, melihat skor tiap perspektif, dan menemukan sendiri indikator yang masih tertinggal.
Di titik inilah manfaat pelatihan terasa. Dengan skor per indikator di depan mata, puskesmas dapat melihat bagian mana yang perlu diperbaiki, apakah SDM bersertifikat, ketepatan pelaporan keuangan, waktu tunggu layanan, atau kemandirian pendapatan. Hasilnya bisa langsung menjadi bahan perencanaan perbaikan pelayanan dan penyusunan RBA tahun berikutnya.
Sesi ditutup dengan pembahasan sistematika dokumen laporan, post test untuk mengukur peningkatan pemahaman, pengisian survei kepuasan, dan penyerahan plakat.
-
Lebih dari Kewajiban Administratif
Pesan yang ditekankan sepanjang pelatihan adalah bahwa pelaporan kinerja BLUD bukan sekadar kepatuhan administratif. Data kinerja menjadi dasar untuk memutar roda perbaikan dan menghadirkan dampak nyata bagi kesehatan masyarakat. Lewat pelatihan dan pendampingan seperti ini, Syncore Indonesia berharap puskesmas BLUD di Kutai Barat tidak hanya mampu menyusun laporan tepat waktu, tetapi juga memakainya untuk memperbaiki layanan.
