Dua hari pelatihan memadukan penguatan konsep, pembedahan indikator, dan praktik langsung memakai aplikasi
Pelatihan Penyusunan Laporan Kinerja BLUD Puskesmas Kabupaten Kutai Barat | 21–22 Oktober 2026
Yogyakarta – Laporan kinerja sering diperlakukan sebagai urusan akhir tahun: dikejar menjelang tenggat, diisi seadanya, lalu disimpan. Di Kabupaten Kutai Barat, para pengelola Puskesmas berstatus BLUD diajak membalik kebiasaan itu. Selama dua hari, 21–22 Oktober 2026, mereka mengikuti Pelatihan Penyusunan Laporan Kinerja BLUD yang dipandu Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., M.Ak., CAAT., Pakar BLUD dan Konsultan Keuangan yang telah mendampingi lebih dari seribu instansi pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Pesan yang dibawa narasumber sederhana namun menantang: laporan kinerja bukan beban administrasi, melainkan bukti bahwa fleksibilitas yang diberikan kepada BLUD benar-benar menghasilkan layanan yang lebih baik bagi masyarakat.
Rangkaian Acara yang Disusun untuk Menuntaskan, Bukan Sekadar Menjelaskan
Rundown pelatihan menunjukkan rancangan yang disengaja. Hari pertama dibuka dengan seremoni, sambutan Syncore Indonesia, sambutan perwakilan Puskesmas, doa, dan foto bersama, kemudian peserta mengisi pre test melalui Google Form untuk memetakan pemahaman awal. Setelahnya, narasumber memegang kendali hampir sepanjang hari.
Sesi bersama Niza Wibyana Tito selaku Pakar BLUD pada hari pertama berlangsung lebih dari lima jam, seluruhnya dengan format diskusi dan tanya jawab. Hari kedua bergeser ke kerja nyata: praktik menyusun laporan kinerja menggunakan aplikasi dari pagi hingga sore bersama tim konsultan, dilanjutkan pembahasan sistematika dokumen laporan, post test, survei kepuasan, dan penyerahan plakat.
Fondasi: Mengapa Pengelola Tak Perlu Ragu
Sebelum membahas indikator, Niza Wibyana Tito selaku Pakar BLUD lebih dulu menenangkan kegelisahan yang kerap menghantui pengelola BLUD: apakah memakai pendapatan secara langsung bisa dipersoalkan? Jawabannya dibangun dari asas lex specialis derogat legi generali. Dalam materinya, fleksibilitas BLUD dijelaskan bukan sebagai pelanggaran, melainkan diskresi yuridis yang konstitusional demi kepentingan publik.
Kepastian itu bertumpu pada tiga pilar: delegasi regulatif melalui Perkada yang sah, batasan diskresi yang terukur, dan pengalihan standar kepatuhan. Yang terakhir ditegaskan sebagai compliance shift, bukan kekebalan hukum. Dengan kata lain, pengelola yang patuh pada Perkada BLUD berarti patuh pada hukum.
“Laporan kinerja adalah ‘harga’ dari fleksibilitas BLUD.”
Kutipan di atas adalah inti dari materi pengantar. Pasal 99 ayat (6) Permendagri 79/2018 mewajibkan laporan keuangan BLUD disertai laporan kinerja yang memuat pencapaian hasil atau keluaran. Tanpa bukti kinerja, tidak ada dasar mempertahankan keleluasaan pengelolaan keuangan yang telah diberikan.
Empat Perspektif, Satu Rantai Sebab-Akibat
Bagian yang paling banyak menyita perhatian adalah pembedahan indikator melalui Balanced Scorecard. Untuk BLUD Puskesmas, penilaian dibagi menjadi empat perspektif dengan total skor 100:
- Pembelajaran dan Pertumbuhan (20%): tata kelola dan perencanaan, kualitas SDM, sistem dan data, serta pengelolaan aset.
- Proses Layanan Internal (35%): produktivitas dan efektivitas, termasuk indikator Standar Pelayanan Minimal.
- Pelanggan dan Lingkungan (25%): mutu, keselamatan pasien, kepedulian sosial, dan lingkungan.
- Keuangan dan Kemandirian (20%): rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan kemandirian layanan.
Niza Wibyana Tito selaku Pakar BLUD menekankan keempatnya adalah rantai sebab-akibat. SDM dan sistem yang baik menggerakkan layanan klinis yang efektif; layanan itu melahirkan pasien yang puas dan sehat; hasil akhirnya adalah keberlanjutan keuangan. Karena itu, kemandirian finansial tidak bisa dikejar tanpa membenahi fondasi manajemen dan mutu klinis. Seluruhnya mencakup 69 indikator bagi BLUD Puskesmas.
Tiga angka acuan turut disorot dalam materi: waktu tanggap darurat (Emergency Response Time) kurang dari 8 menit, periode penagihan piutang di bawah 30 hari, dan target Cost Recovery Rate sekurang-kurangnya 40%. Pengelola juga diingatkan bahwa rasio kemandirian yang tinggi tidak otomatis baik jika diraih dengan menekan layanan bagi warga tidak mampu.
Angka yang Bercerita
Salah satu pelajaran terpenting terletak pada cara menulis. Dengan contoh capaian kunjungan ibu hamil K4 sebesar 85% terhadap target 100%, Niza Wibyana Tito selaku Pakar BLUD menunjukkan perbedaan antara data mentah dan narasi analitis. Angka 85% belum berarti apa-apa sebelum dijelaskan penyebabnya, misalnya terbatasnya mobilitas bidan desa di wilayah terpencil saat musim hujan, dan dilengkapi rencana tindak lanjut seperti relokasi anggaran transportasi lapangan.
“Draf laporan yang baik tidak pernah sekadar mengulang angka dari tabel ke dalam paragraf.”
Dari sana, laporan berlanjut ke analisis: masalah diidentifikasi dengan skala urgensi, seriusitas, dan pertumbuhan (USG), akar penyebab ditelusuri melalui diagram tulang ikan, lalu solusi terpilih didokumentasikan. Bagi Puskesmas, tahap ini menjadi kesempatan menunjukkan kapasitas manajerial, bukan sekadar melaporkan penurunan kinerja.
Mengapa Sosoknya Dipercaya
Kepercayaan terhadap narasumber tidak lahir dari satu forum. Niza Wibyana Tito menempuh studi S2 dengan tiga gelar sekaligus, yaitu Magister Komputer, Magister Manajemen, dan Magister Akuntansi, didukung sertifikasi Teknisi Akuntansi, dan kini sedang menyelesaikan studi S2 Hukum. Kombinasi tersebut tampak dalam caranya mengajar: aturan dijelaskan secara yuridis, angka dibaca secara akuntansi, organisasi dibedah secara manajerial, dan penyusunan laporan dipermudah lewat aplikasi.
Pengalaman mendampingi Puskesmas, RSUD, UPT, hingga SMKN berstatus BLUD di berbagai daerah membuat materinya terasa dekat dengan persoalan lapangan. Ia tidak hanya berbicara tentang indikator, tetapi tentang apa yang terjadi di Puskesmas ketika Perkada belum memadai: insentif tak berjalan, pengadaan obat terhambat, tarif tak menutup biaya.
Menuju Laporan yang Siap Dinilai
Rangkaian pelatihan ini juga menempatkan laporan dalam siklus tahunan yang lebih besar: perjanjian kinerja disusun bersama DPA pada Januari, data realisasi dikumpulkan tiap triwulan, laporan disusun hingga akhir Februari tahun berikutnya, lalu dinilai oleh Dewan Pengawas atau pembina paling lambat pertengahan Juni. Ketika laporan disusun dengan disiplin sepanjang tahun, penilaian kinerja bukan lagi momok, melainkan cermin untuk berbenah.
Bagi Puskesmas Kutai Barat, dua hari ini memberi bekal konsep sekaligus keterampilan teknis. Bagi Niza Wibyana Tito, ini kelanjutan misi yang sama: memastikan fleksibilitas BLUD berpijak pada kepastian hukum dan dipertanggungjawabkan lewat kinerja yang terukur.
“Gunakan data dengan bijak untuk memutar roda perbaikan dan menciptakan dampak nyata bagi kesehatan masyarakat.”
PROFIL SINGKAT NARASUMBER
Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., M.Ak., CAAT.
Pakar BLUD dan Konsultan Keuangan; narasumber di berbagai instansi pemerintah daerah
Pengalaman: mendampingi lebih dari 1.000 instansi pemerintah daerah di seluruh Indonesia
