Artikel sebelumnya telah membahas pentingnya kinerja keuangan dan kinerja manfaat dalam dokumen Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah (Renstra BLUD). Kedua kinerja tersebut menjadi landasan utama dalam memastikan keberlanjutan layanan dan akuntabilitas BLUD. Namun, selain aspek keuangan dan manfaat, terdapat komponen kinerja lainnya yang tak kalah penting, yaitu kinerja pelayanan. Kinerja ini mencerminkan seberapa baik BLUD melaksanakan fungsinya sebagai penyedia layanan publik yang berkualitas.
Seperti yang telah kita ketahui, dokumen Renstra BLUD adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang berisi arah kebijakan, program, dan strategi operasional BLUD untuk kurun waktu lima tahun. Renstra disusun agar pelaksanaan kegiatan BLUD sejalan dengan tujuan pembangunan daerah dan prinsip keuangan fleksibel namun akuntabel. Selain menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), Renstra juga panduan capai target lima tahun kedepan.
Kinerja pelayanan dalam Renstra BLUD merujuk pada kemampuan BLUD dalam menyediakan layanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Kinerja ini mencakup cakupan layanan, kualitas, dan kepuasan penerima manfaat. Dalam praktiknya, pengukuran kinerja pelayanan dapat dilakukan melalui indikator seperti jumlah kunjungan, waktu tunggu layanan, atau tingkat kepuasan pelanggan.
Komponen dalam kinerja pelayanan mencakup layanan, volume, waktu, kepuasan pengguna, serta dampak layanan terhadap masyarakat. Penilaian terhadap komponen ini sangat penting untuk mengetahui seberapa besar kontribusi BLUD terhadap peningkatan kepuasan masyarakat. Kinerja pelayanan yang baik akan memperkuat legitimasi BLUD sebagai institusi publik yang profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pencantuman kinerja pelayanan dalam dokumen Renstra BLUD sangat krusial karena menjadi bukti komitmen dalam memberikan layanan terbaik. Tanpa adanya indikator pelayanan yang jelas, akan sulit bagi BLUD untuk mengevaluasi dampak program yang dilaksanakan. Oleh karena itu, menyusun kinerja pelayanan secara terukur dan realistis merupakan langkah strategis dalam mendukung efektivitas layanan serta mewujudkan perencanaan BLUD yang akuntabel dan berorientasi pada hasil.
Proses penyusunan kinerja pelayanan BLUD dalam dokumen renstra seringkali terdapat kendala. Kendala ini biasanya terjadi karena perbedaan kinerja pelayanan di renstra dan indikator di Standar Pelayanan Minimal. Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan salah satu dokumen persyaratan administratif yang memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh UPT/D yang akan menerapkan BLUD. Kendala yang terjadi seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman terkait bagaimana seharusnya dokumen renstra disusun. Salah satu cara terbaik untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penyusunan dokumen renstra adalah dengan pendampingan penyusunan dokumen renstra. Pendampingan penyusunan dokumen renstra menjadi solusi yang terbaik dimana pihak yang menyusun dokumen renstra dapat mengetahui komponen penting yang harus ada dan berkesesuaian dengan dokumen lain seperti Dokumen Standar Pelayanan Minimal, Tata kelola dan proyeksi keuangan. Pendampingan ini menjadi sangat penting jika BLUD belum memahami apa yang seharusnya tertuang secara jelas dalam dokumen renstra.
Saat ini, SyncoreBLUD merupakan konsultan BLUD yang memiliki metode pendampingan penyusunan dokumen renstra BLUD terbaik di Indonesia. Dalam proses pendampingan ini, kami menghadirkan tenaga ahli dengan lebih dari 1400 pendampingan BLUD. Komitmen ini kami bangun untuk memberikan solusi atas permasalahan BLUD di Indonesia. Harapan kami dengan layanan pendampingan penyusunan dokumen rencana strategis, BLUD dapat memahami konsep penyusunan dokumen rencana strategis serta memiliki analisis bisnis yang objektif, sehingga setiap keputusan dan kebijakan yang diambil berdasarkan pada hasil analisis untuk mencapai visi dan misi BLUD.
