Mengapa UPT dianjurkan menjadi BLUD ?. Salah satu agenda reformasi keuangan negara adalah adanya pergeseran dari pengganggaran dengan pola tradisional menjadi pengganggaran berbasis kinerja. Melalui basis kinerja ini, maka orientasi penggunaan sumber daya pemerintah tidak lagi berorientasi pada input. Sehingga, terjadinya pergeseran penggunaan sumber daya yaitu pada output. Disisi lain, mengingat sumber daya pemerintah yang makin terbatas, maka pemerintah terdorong untuk terus mencari terobosan yang lebih efektif. Hal ini dikarenakan agar pelayanan kepada publik terus meningkat.
Dalam proses penatausahaan keuangan yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT, serta belum menerapkan BLUD, maka terdapat kelemahan dan hambatan. Kelemahan dan hambatan yang dialami Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu seperti tidak memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan / anggaran sendiri. Hal ini dikarenakan pengelolaanan anggaran / keuangan UPT sudah ditetapkan oleh pusat. Disisi lain UPT juga tidak bisa mengubah anggaran tersebut kecuali mendapat persetujuan dari pusat.
Oleh karena itu, dengan adanya keterbatasan ini UPT akan sulit memaksimalkan pos yang dianggarkan dalam memberikan pelayanan ke publik. Hal ini mampu mengakibatkan pelayanan yang ada menjadi kurang maksimal. Sehingga, UPT yang belum menjadi BLUD khususnya puskesmas dan rumah sakit sangat dianjurkan untuk menjadi BLUD. Hal ini tentunya agar memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran, sehingga pelayanan kepada publik menjadi lebih maksimal.