Laporan Kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah dokumen yang berisi informasi mengenai pencapaian kinerja BLUD dalam satu tahun. Laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, penggunaan anggaran, serta hasil layanan yang telah diberikan kepada masyarakat. Penyusunan laporan kinerja BLUD harus selaras dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya. Selain itu, laporan ini juga menjadi dasar dalam evaluasi kinerja serta perencanaan strategis di masa mendatang. Banyak BLUD kesulitan menyusun laporan kinerja standar karena kurang pemahaman regulasi, data terbatas, dan analisis kinerja yang sulit. Oleh karena itu, pendampingan dalam penyusunan laporan kinerja BLUD menjadi solusi yang diperlukan untuk memastikan bahwa laporan disusun dengan benar, sesuai regulasi, dan dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan kualitas layanan BLUD.
Penyusunan Laporan Kinerja BLUD harus mengacu pada regulasi yang berlaku agar laporan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan hukum. Dasar penyusunan laporan ini adalah Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dalam aturan ini, dijelaskan bahwa BLUD wajib menyusun laporan kinerja sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban keuangan dan operasional. Selain itu, Pasal 100 ayat (1) Permendagri 79/2018 menyebutkan bahwa pemimpin BLUD harus menyusun laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan kinerja. Laporan ini harus disampaikan maksimal dua bulan setelah periode pelaporan berakhir dan direviu oleh SKPD pengawas. Selain itu, penyusunan laporan juga harus mempertimbangkan pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) agar selaras dengan tujuan pembangunan daerah. Dengan mengikuti regulasi, BLUD memastikan laporan kinerja memenuhi standar akuntabilitas, transparansi, dan mendukung keputusan berbasis data.
Penyusunan Laporan Kinerja BLUD bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga alat strategis dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan layanan publik. Namun, tanpa pemahaman yang tepat dan metode penyusunan yang benar, laporan kinerja dapat menjadi sekadar formalitas yang kurang efektif. Oleh karena itu, SyncoreBLUD hadir sebagai konsultan berpengalaman dalam memberikan pelatihan dan pendampingan untuk membantu BLUD menyusun laporan kinerja yang sesuai dengan regulasi, berbasis data, dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan.
SyncoreBLUD menyediakan pelayanan berupa Pelatihan Laporan Keuangan BLUD yang dilakukan secara tatap muka dengan menghadirkan pakar BLUD sebagai narasumber. SyncoreBLUD membantu peserta memahami Laporan Kinerja BLUD, regulasi, dan alur penyusunannya dalam pelatihan ini. Selain itu SyncoreBLUD juga telah memiliki sistem aplikasi laporan kinerja BLUD yang telah disesuaikan dengan instrumen penilaian sesuai dengan buku pedoman penyusunan laporan kinerja BLUD yang didasari pada SE Mendagri No. 900.1.13.3/18686/keuda. Sistem tersebut diciptakan oleh SyncoreBLUD untuk mempermudah peserta pelatihan untuk melakukan penilaian kinerja dengan data yang telah divalidasi. Rangkaian pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait laporan kinerja BLUD serta praktik secara langsung dengan menggunakan sistem Lapkin SyncoreBLUD.
Pendampingan penyusunan laporan kinerja BLUD bertujuan untuk memberikan output laporan kinerja BLUD dengan data yang telah tervalidasi. Proses ini merupakan lanjutan Pelatihan Laporan Kinerja BLUD, dengan fokus pada penyusunan laporan dan validasi data untuk penilaian kinerja. Kegiatan berlangsung selama 2 bulan secara online via Zoom untuk koordinasi dan review penyusunan laporan kinerja. Dengan pendampingan ini, SyncoreBLUD menunjukan komitmen untuk memberikan kualitas pelayanan yang optimal, sehingga setiap instansi yang telah melakukan pelatihan tidak hanya memahami terkait materi laporan kinerja BLUD namun dapat menyusun laporan kinerja BLUD.
