Sebagai tindak lanjut dari UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Pemendagri 61 tahun 2007 (yang selanjutnya di-update menjadi Permendagri 79 Tahun 2018) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang menjadi dasar dalam penerapan pengelolaan keuangan bagi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang ingin menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK – BLUD) maka diwajibkan untuk memenuhi 3 syarat, yaitu:
- Syarat Substantif
- Syarat Teknis
- Syarat Administratif
PPK – BLUD sendiri adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik – praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuang pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
Adapun manfaat menerapkan PPK – BLUD bahwa SKPD / Unit Kerja yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berpotensi untuk mendapatkan imbalan secara signifikan terkait dengan pelayanan yang diberukan, maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). SKPD / Unit Kerja diberi keleluasaan dalam mengelola sumber daya untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan. Sehingga instansi pemerintah dikelola secara bisnis, agar pemberian layanan kepada masyarakat menjadi lebih efisien dan efektif yaitu dnegn menerapkan PPK – BLUD.
Manfaat lain setelah menerapkan PPK – BLUD antara lain:
- Dapat dilakukan peningkatan pelayanan instansi pemerintah daerah kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Instansi pemerintah dapat memperoleh fleksibilitas dalam pengelolana keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat.
- Dapat dilakukan pengamanan atas aset negara yang dikelola oleh instansi terkait.Referensi : BLUD BERIKAN BANYAK MANFAAT