Setelah menghadapi masa darurat sampah akibat kebakaran di TPA Sarimukti, Pemerintah Kota Cimahi resmi mengakhiri status darurat tersebut. Pembukaan kembali Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dengan aturan yang lebih ketat menjadi sinyal dimulainya kembali upaya penanganan sampah secara sistematis. Namun, apa yang dilakukan Cimahi hari ini bukan hanya bentuk pemulihan, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, berbasis masyarakat, dan didukung kelembagaan yang kuat.
Salah satu pendekatan yang patut diapresiasi adalah langkah Pemkot Cimahi dalam mengedepankan partisipasi warga sebagai ujung tombak pengelolaan sampah. Program seperti Grak Ompimpah (Gerakan Kader Pilah Sampah) menjadi contoh nyata bahwa persoalan sampah tidak cukup diselesaikan dengan infrastruktur, tetapi harus dimulai dari perubahan perilaku dan kesadaran kolektif. Lewat pelibatan warga dalam pemilahan sampah dari rumah, Cimahi sedang membangun kultur baru dalam pengelolaan lingkungan.
Lebih dari itu, Pemerintah Kota Cimahi juga tengah melakukan transformasi kelembagaan melalui konversi UPTD Persampahan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Transformasi ini penting untuk meningkatkan fleksibilitas pengelolaan layanan, memperkuat akuntabilitas, serta membuka peluang pembiayaan berkelanjutan di luar skema APBD. Transformasi UPTD menjadi BLUD di sektor persampahan akan memungkinkan unit pengelola bekerja dengan cara yang lebih profesional dan efisien. Dengan status BLUD, pengelolaan anggaran bisa dilakukan secara mandiri berdasarkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA), sehingga operasional dapat berjalan lebih responsif terhadap kebutuhan lapangan. Hal ini sangat relevan bagi Kota Cimahi yang sedang membangun kemandirian dalam pengelolaan sampah dan berupaya mengurangi ketergantungan terhadap TPA regional.
Konsultan Syncore Indonesia melalui program ISWMP turut membersamai Kota Cimahi dalam proses transisi kelembagaan menjadi UPTD BLUD, khususnya dalam penyusunan dokumen administratif dan proses penilaian persyaratan BLUD. Kami mengapresiasi komitmen Pemkot Cimahi dalam menyusun strategi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, dari rumah tangga hingga kelembagaan. Dengan pendekatan kolaboratif ini, Cimahi tidak hanya menyelesaikan krisis sampah pasca-darurat, tetapi juga meletakkan pondasi kuat bagi sistem layanan lingkungan yang tangguh dan berkelanjutan.
Dalam konteks nasional, pengelolaan sampah di Kota Cimahi dapat menjadi model replikasi. Perpaduan antara edukasi masyarakat, partisipasi aktif, dan penguatan kelembagaan merupakan rumus dasar dalam sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Banyak kota menghadapi persoalan serupa, tetapi belum semua mengambil langkah struktural sebagaimana dilakukan Cimahi.
