Gallery

WEBINAR NASIONAL GRATIS Menakar Biaya, Menetapkan Nilai: Unit Cost sebagai Kompas Tarif Layanan BLUD Tema: Mewujudkan Tarif Layanan BLUD yang Wajar, Kompetitif, dan Berkelanjutan melalui Perhitungan Unit Cost yang Akurat Sudahkah Tarif Layanan BLUD Anda Ditetapkan Berdasarkan Perhitungan Biaya yang Tepat?   Penetapan tarif layanan menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan BLUD. Tarif yang

WEBINAR NASIONAL GRATIS Pengadaan Barang/Jasa BLUD di Era Baru: Memahami Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Tema: Tata Kelola Pengadaan BLUD yang Akuntabel dan Adaptif Pasca Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Perpres 46 Tahun 2025 Sudah Terbit! Sudahkah Pengadaan BLUD Anda Siap Beradaptasi? Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 membawa perubahan penting dalam tata

Mewujudkan Kepastian Hukum Pengelolaan BLUD melalui Penguatan Peraturan Kepala Daerah sebagai Basis Legalitas Fleksibilitas Fleksibilitas BLUD Sudah Berjalan. Apakah Perkada di Instansi Anda Sudah Memadai? Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 memberikan fleksibilitas kepada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam pengelolaan keuangan. Namun, fleksibilitas tersebut tidak dapat dijalankan tanpa dasar hukum operasional berupa Peraturan Kepala Daerah

Kupas Tuntas Perubahan Regulasi dan Praktik Pengadaan BLUD Pasca Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025   Pastikan Pengadaan BLUD Anda Selaras dengan Regulasi Terbaru! Perubahan regulasi membawa tantangan baru bagi pengelola BLUD dalam merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Saatnya memperkuat kompetensi melalui pelatihan yang membahas perubahan Perpres Nomor 46 Tahun 2025 beserta praktik

Tingkatkan Kompetensi, Kuasai Praktik, Optimalkan Implementasi PPK BLUD   Pelatihan intensif bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) BLUD untuk meningkatkan kompetensi dalam penyusunan RBA, penatausahaan keuangan, dan penyusunan laporan keuangan sesuai Permendagri Nomor 79 Tahun 2018. 📍 Yogyakarta ⏳ Durasi 3 Hari 🗓️ Jadwal Fleksibel 👥 Minimal 6 Peserta per Instansi   👉 Konsultasi Sekarang 👉

Pendampingan Terpadu untuk Peningkatan Kapasitas SDM dan Implementasi Sistem Keuangan BLUD RSUD   I. Pendahuluan A. Latar Belakang Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) memainkan peran penting dalam mewujudkan efisiensi dan akuntabilitas dalam layanan publik. UPTD BLUD yang bertanggung jawab langsung terhadap masyarakat, baik dalam penyediaan layanan kesehatan,

Pendampingan Terpadu untuk Peningkatan Kapasitas SDM dan Implementasi Sistem Keuangan BLUD I. Pendahuluan A. Latar Belakang Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) memainkan peran penting dalam mewujudkan efisiensi dan akuntabilitas dalam layanan publik. UPTD BLUD yang bertanggung jawab langsung terhadap masyarakat, baik dalam penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, atau

Latar Belakang Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) memainkan peran penting dalam mewujudkan efisiensi dan akuntabilitas dalam layanan publik. UPTD BLUD yang bertanggung jawab langsung terhadap masyarakat, baik dalam penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, atau layanan publik lainnya, dihadapkan pada tantangan besar dalam mengelola keuangan dengan transparansi dan akuntabilitas

A. LATAR BELAKANG Dalam rangka meningkatkan kemandirian, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) seperti Puskesmas perlu menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai ketentuan yang berlaku. Penerapan pola ini menuntut kemampuan dalam menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), mengintegrasikannya ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta melaksanakan penatausahaan,

Pemberlakuan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) menandai fase baru reformasi keuangan daerah yang berdampak langsung pada struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu perubahan mendasar adalah pengetatan jenis retribusi daerah yang secara tegas dibatasi, sehingga pemerintah daerah tidak lagi memiliki ruang luas untuk mengembangkan sumber pendapatan melalui skema