Apa yang dimaksud dengan Belanja Langsung (LS) dalam BLUD dan bagaimana mekanismenya?
Dalam keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dikenal istilah Uang Persediaan (UP) dan Belanja Langsung (LS) pada alur pengeluaran. Artikel ini akan membahas pengertian Belanja Langsung (LS) dalam BLUD dan bagaimana mekanismenya. Belanja Langsung dilakukan untuk membiayai belanja yang tidak dapat dilakukan dengan Uang Persediaan (UP), sehingga langsung menggunakan dana yang ada pada Bendahara Penerimaan. Dalam mekanismenya, belanja langsung melibatkan beberapa pihak diantaranya adalah Pejabat Teknis, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Keuangan, dan Pimpinan BLUD.
Mekanisme Belanja Langsung dapat dijelaskan sebagai berikut:
- Pejabat Teknis mengajukan nota permintaan dana atas kegiatan yang telah dilaksanakan dengan dilampiri:
a. Perjanjian / kontrak
b. Berita Acara Serah Terima
c. Ringkasan Pembayaran
d. Surat Pesanan
e. LRA belanja
f. Dokumen lain yang diperlukan
2. Bendahara pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (SPP-LS) kepada pejabat keuangan.
3. Pejabat keuangan memverifikasi SPP-LS yang diajukan, meliputi nilai SPP dan kebenaran dokumen. Jika disetujui, maka pejabat keuangan membuat Surat Perintah Membayar (SPM-LS) untuk diteruskan ke Pimpinan BLUD untuk ditandatangani, jika tidak disetujui maka dikembalikan ke Bendahara Pengeluaran.
4. Pimpinan BLUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Cek Giro, dan menyerahkan kepada Pejabat Keuangan dan Bendahara Pengeluaran.
5. Bendahara Pengeluaran mencatat SPP, SPM, dan SP2D pada register.
6. Bendahara BLUD menandatangani cek dan dan menyerahkan cek giro kepada pihak ketiga.
7. Bendahara Pengeluaran mencatat pengeluaran uang pada BKU Pengeluaran.
Alur pengajuan Belanja Langsung digambarkan sebagai berikut:
Untuk mendapatkan materi-materi yang lain tentang BLUD silakan klik di sini.
Anda juga bisa mendapatkan contoh dokumen BLUD.
