Darimana konsep BLU? Konsep badan layanan umum (BLU) muncul akibat adanya reformasi sektor publik pada akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an. Pada masa itu terjadi resesi ekonomi hebat di Inggris dan di Amerika Serikat. Resesi ekonomi menyebabkan meningkatnya angka pengangguran, banyaknya pabrik industri yang tidak berproduksi, dan tingginya tingkat inflasi. Ekonomi di kedua negara ini sangat kacau kala itu. Inggris berada di bawah pemerintahan Perdana Menteri Margareth Thatcer, dan Amerika di bawah pemerintahan Presiden Ronald Reagan. Salah satu kebijakan yang diambil Reagan dan Thatcer kala itu adalah memotong tingkat pajak agar masyarakat tetap dapat membeli barang yang mereka butuhkan. Dari kondisi yang mengerikan inilah selanjutnya konsep NPM ini lahir.
Konsep New Public Management (NPM) yang kemudian di Indonesia diadopsi menjadi konsep BLU, merupakan pendekatan manajemen dan teknik tertentu yang dijalankan di sektor publik dengan meniru pendekatan dan teknik yang dijalankan di sektor swasta (private-like manner). Institusi publik yang semi otonom dan dikelola dengan mekanisme layaknya entitas bisnis itu disebut dengan “the next step agencies”. Konsep NPM tidak serta merta dilakukan secara keseluruhan. Konsep ini dapat dijalankan sebagian ataupun seluruhnya bergantung pada situasi dan kebutuhan masing-masing negara. Keberhasilan Inggris dan Amerika dalam menerapkan konsep NPM selanjutnya ditiru oleh Selandia Baru dan Australia. Keberhasilan ini selanjutnya juga diikuti oleh negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) lainnya seperti, Agentschappen di Belanda, Special Operating Units (SOAs) di Kanada, dan Independent Administrative Institutions (IAIs) di Jepang.
Pengadopsian konsep NPM di Indonesia diawali pada tahun 2003 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Undaang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Peraturan-peraturan tersebut mengubah pola pikir pengelolaan keuangan daerah.
Badan Layanan Umum diatur dengan beberapa peraturan. Peraturan yang paling menonjol dalam kaitannya dengan Badan Layanan Umum Daerah adalah Permendagri Nomor 61 Tahun 2007. Peraturan-peraturan tersebut dapat diunduh di sini.