Mitra BLUD
Berbasis Teknologi

Regulasi Kesehatan Terbaru: Mendorong Transformasi Tata Kelola Rumah Sakit BLUD

Perubahan regulasi di bidang kesehatan tidak hanya membawa kewajiban untuk melengkapi dokumen atau merevisi aturan internal, tetapi juga mendorong perbaikan sistem pengelolaan rumah sakit secara menyeluruh. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi landasan perubahan sistem kesehatan nasional, yang kemudian dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Selanjutnya, Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 mengatur penyelenggaraan rumah sakit, mulai dari klasifikasi berdasarkan kemampuan pelayanan, organisasi, tata kelola, peningkatan mutu, pendanaan, hingga pencatatan dan pelaporan.

Regulasi tersebut membawa pesan penting bahwa peningkatan pelayanan kesehatan tidak bisa dilakukan hanya melalui perbaikan aspek klinis. Rumah sakit juga perlu memperkuat pengelolaan sumber daya manusia, sistem informasi, dan keuangan agar seluruh layanan dapat berjalan dengan baik. Bagi pemerintah daerah, RSUD bukan sekadar penerima anggaran atau unit penghasil pendapatan, melainkan bagian penting dari upaya menjamin akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Tantangannya adalah bagaimana memastikan kebijakan dan struktur pemerintah daerah mampu mendukung rumah sakit dalam memenuhi ketentuan yang berlaku. Keputusan terkait kebutuhan dokter spesialis, pengadaan alat kesehatan, investasi, hingga biaya operasional harus direncanakan secara tepat dan memiliki pembagian tanggung jawab yang jelas. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap regulasi perlu diiringi dengan penguatan tata kelola dan pola pengelolaan keuangan BLUD agar rumah sakit lebih fleksibel, terarah, dan mampu menjaga mutu pelayanan secara berkelanjutan.

Layanan yang Ditawarkan oleh BLUD

Untuk membantu pemerintah daerah dan rumah sakit dalam mempersiapkan serta menyesuaikan tata kelola dengan regulasi yang berlaku, tersedia berbagai layanan pelatihan, penyusunan dokumen, dan pendampingan BLUD, antara lain:

  • Perencanaan dan Persiapan BLUD: Pelatihan Penyusunan Renstra BLUD, Pelatihan Pra BLUD (Persiapan Penerapan BLUD), Penyusunan Dokumen Kajian Persyaratan Teknis Penerapan BLUD, Dokumen Persyaratan Administratif Penerapan BLUD, Dokumen Master Plan, Dokumen Renstra BLUD dan Draft Perkada Renstra BLUD, serta Dokumen Feasibility Study.
  • Tata Kelola dan Regulasi BLUD: Penyusunan Draft Perkada Tata Kelola BLUD, Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, Pengadaan Barang dan Jasa BLUD, Pengelolaan SDM BLUD, Remunerasi BLUD, Tata Cara Kerja Sama BLUD, Standar Pelayanan Minimal BLUD, Kebijakan Akuntansi BLUD, serta Pengelolaan Investasi BLUD. Termasuk penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).
  • Keuangan dan Perencanaan Anggaran: Pelatihan Perhitungan Unit Cost BLUD, Penyusunan Kajian Unit Cost sebagai Dasar Tarif Layanan BLUD, Pelatihan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan BLUD, serta Pelatihan Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD.
  • Implementasi dan Penguatan Kinerja: Pelatihan Paska BLUD (Implementasi PPK BLUD), Pelatihan Penyusunan Laporan Kinerja RSUD BLUD, Pelatihan Sistem Pengendalian Internal (SPI) BLUD, serta pendampingan jarak jauh pola pengelolaan keuangan BLUD menggunakan aplikasi Syncore e-BLUD.
Scroll to Top