Niza Wibyana Tito, M. Kom., M.M., M. Ak., CAAT.
Konsultan Syncore Indonesia
Sumber: pexels.com
Pada artikel sebelumnya, kita membahas bagaimana potensi pendapatan pada rantai pengelolaan sampah dapat muncul pada setiap tahapan layanan. Mulai dari pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir. Masing-masing tahap memiliki peluang monetisasi yang berbeda. Namun muncul pertanyaan penting, jika peluang pendapatan sudah ada, mengapa banyak daerah masih kesulitan meningkatkan keberlanjutan finansial layanan pengelolaan sampah?
Jawabannya sering kali tidak terletak pada tarif atau teknologi. Masalah utamanya justru berada pada kelembagaan pengelolaan sampah. Desain organisasi layanan menentukan siapa yang mengelola operasional, siapa yang menetapkan tarif, dan siapa yang berhak mengelola pendapatan.
Karena itu, pembahasan tentang rantai pengelolaan sampah daerah tidak bisa dilepaskan dari struktur kelembagaan yang digunakan. Model organisasi yang berbeda akan menghasilkan kemampuan pendapatan yang berbeda pula. Lalu, model kelembagaan seperti apa yang paling efektif?
Mengapa Kelembagaan Penting?
Banyak pemerintah daerah berfokus pada aspek teknis pengelolaan sampah, seperti armada, fasilitas, atau teknologi pengolahan. Padahal, tanpa desain kelembagaan yang tepat, potensi pendapatan sulit dimanfaatkan secara optimal. Kelembagaan menentukan bagaimana sistem layanan dioperasikan dan bagaimana pendapatan dapat dikelola.
Dalam praktik pengelolaan sampah daerah, kelembagaan memiliki peran strategis karena menentukan:
- Pemisahan fungsi regulator dan operator
- Mekanisme penetapan tarif layanan
- Fleksibilitas pengelolaan pendapatan
- Transparansi biaya layanan
Jika struktur kelembagaan tidak mendukung fleksibilitas operasional, potensi pendapatan yang telah dibahas pada artikel sebelumnya akan sulit direalisasikan. Oleh karena itu, memahami kelembagaan pengelolaan sampah menjadi langkah penting sebelum berbicara tentang optimalisasi pendapatan.
Model Terfragmentasi
Model yang paling banyak ditemukan di daerah adalah model terfragmentasi. Dalam model ini, dinas berperan sebagai regulator sekaligus operator layanan. Sementara itu, fasilitas pemrosesan akhir biasanya dikelola oleh UPTD sebagai unit teknis. Struktur kelembagaan pengelolaan sampah dalam model ini biasanya terlihat seperti berikut:
- Dinas mengelola pengumpulan dan pengangkutan sampah
- UPTD mengelola tempat pemrosesan akhir (TPA)
Model ini relatif sederhana dari sisi administrasi. Namun struktur yang terpisah sering membuat rantai layanan tidak terintegrasi. Akibatnya, potensi pendapatan di setiap tahap layanan sulit dikonsolidasikan.
Selain itu, model ini juga menyulitkan penerapan analisis biaya secara menyeluruh. Ketika pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir berada pada unit berbeda, penghitungan unit cost layanan menjadi tidak komprehensif. Kondisi ini sering membuat pengelolaan sampah daerah tetap bergantung pada subsidi APBD.
Model BLUD Terbatas (Hanya TPA)
Sebagai respons terhadap keterbatasan model sebelumnya, beberapa daerah mulai menerapkan skema badan layanan umum daerah (BLUD) pada fasilitas pemrosesan akhir. Dalam model ini, hanya tahap pemrosesan akhir sampah yang dikelola dengan status BLUD, sementara layanan lain masih berada di dinas. Struktur kelembagaan dalam model ini biasanya meliputi:
- Dinas mengelola pengumpulan dan pengangkutan sampah
- TPA dikelola oleh UPTD BLUD
Model ini memberikan fleksibilitas lebih besar pada pengelolaan TPA. Melalui mekanisme BLUD, pengelola TPA dapat menerapkan tarif layanan berbasis biaya serta mengelola pendapatan secara langsung. Namun muncul pertanyaan penting. Apakah model ini sudah cukup untuk mengoptimalkan pendapatan layanan persampahan? Pada banyak kasus, jawabannya belum sepenuhnya. Hal ini karena tahap pengumpulan dan pengangkutan masih berada di struktur birokrasi dinas sehingga potensi pendapatan hulu belum terintegrasi.
Model BLUD Terintegrasi (End-to-end Operator)
Model yang semakin banyak dibahas dalam reformasi layanan publik adalah model UPTD BLUD yang terintegrasi. Dalam model ini, seluruh rantai layanan pengelolaan sampah dikelola oleh satu entitas operasional. Artinya, satu lembaga mengelola seluruh tahapan layanan, yaitu:
- Pengumpulan sampah
- Pengangkutan sampah
- Pengolahan sampah
- Pemrosesan akhir di TPA
Dengan model ini, seluruh rantai nilai layanan berada dalam satu sistem manajemen. Hal ini memungkinkan transparansi biaya yang lebih baik serta konsolidasi pendapatan antar layanan. Keunggulan utama model ini dalam kelembagaan pengelolaan sampah antara lain:
- Transparansi biaya layanan secara menyeluruh
- Optimalisasi subsidi silang antar layanan
- Penguatan analisis unit cost layanan
- Peningkatan rasio pemulihan biaya
Dalam banyak kajian kebijakan publik, model terintegrasi sering dianggap memiliki peluang terbesar untuk meningkatkan keberlanjutan finansial rantai pengelolaan sampah.
Menuju Pengelolaan Sampah yang Berkelanjutan
Pembahasan pada artikel sebelumnya menunjukkan bahwa setiap tahap layanan memiliki potensi pendapatan yang berbeda. Namun potensi tersebut tidak akan optimal tanpa desain kelembagaan yang tepat. Karena itu, diskusi tentang pengelolaan sampah daerah tidak bisa hanya berhenti pada aspek operasional. Pemerintah daerah perlu melihat kembali bagaimana sistem layanan tersebut diorganisasikan.
Melalui desain kelembagaan pengelolaan sampah yang tepat, potensi pendapatan dapat dikelola secara lebih efektif. Pada akhirnya, tujuan utama dari reformasi kelembagaan bukan sekadar meningkatkan pendapatan, tetapi memastikan bahwa layanan pengelolaan sampah dapat berjalan secara berkelanjutan dan profesional.
