Mitra BLUD
Berbasis Teknologi

PEMDA/PEMKOT

Pengaruh Pemerintah Daerah terhadap Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Pengaruh Pemerintah Daerah dengan Implementasi Badan Layanan Umum Daerah

Abstrak Pengaruh Pemerintah Daerah (Pemda) terhadap penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sangat besar. BLUD dibentuk sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang praktis dan profesional, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan. Pemerintah daerah mempunyai kesempatan untuk mendorong dunia usaha menerapkan model pengelolaan keuangan yang fleksibel, sesuai dengan peraturan […]

Pengaruh Pemerintah Daerah dengan Implementasi Badan Layanan Umum Daerah Read More »

Integrasi BLUD dalam Sistem Penganggaran Pemerintah Daerah

Pentingnya Integrasi BLUD dalam Sistem Penganggaran Integrasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam sistem penganggaran pemerintah daerah merupakan langkah progresif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Dengan otonomi keuangan yang lebih besar, BLUD diharapkan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. BLUD diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan melalui pengelolaan keuangan yang lebih efektif. Desain Sistem Penganggaran

Integrasi BLUD dalam Sistem Penganggaran Pemerintah Daerah Read More »

BLUD: Kunci Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Pembangunan Lokal

Peningkatan PAD melalui Inovasi: Peran Strategis BLUD

Pemberdayaan ekonomi daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tantangan yang dihadapi oleh setiap pemerintah daerah. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)  menjadi solusi inovatif. Dalam artikel ini, kita akan menggali peran strategis BLUD dalam meningkatkan pendapatan asli dan mempercepat pembangunan ekonomi lokal.

Peningkatan PAD melalui Inovasi: Peran Strategis BLUD Read More »

Kunci Sukses Menerapkan BLUD bagi Instansi Pemerintah Daerah

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menjadi instrumen inovatif dalam penyelenggaraan layanan publik di tingkat daerah. Implementasi BLUD yang sukses bergantung pada beberapa kunci utama, yang perlu dipahami dan diterapkan secara menyeluruh oleh instansi pemerintah daerah. Artikel ini akan membahas kunci sukses menerapkan BLUD bagi instansi pemerintah daerah. Kesadaran dan Komitmen Pemangku Kepentingan Langkah pertama dalam

Kunci Sukses Menerapkan BLUD bagi Instansi Pemerintah Daerah Read More »

Meningkatkan Pengawasan Internal: Pelatihan Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit BLUD

Rumah Sakit yang beroperasi sebagai Badan Layanan Umum Daerah Berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan layanan kesehatan berkualitas kepada masyarakat. Untuk memastikan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya serta kualitas layanan, penting untuk memiliki Satuan Pengawas Internal yang kompeten dan terlatih. Syncore BLUD merupakan salah satu perusahaan

Meningkatkan Pengawasan Internal: Pelatihan Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit BLUD Read More »

Mengukur Maturitas BLUD: Menuju Keunggulan Pengelolaan

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan entitas yang mengelola layanan publik dan membutuhkan pengelolaan yang efektif dan matang. Penilaian maturitas BLUD adalah salah satu cara untuk mengukur sejauh mana BLUD telah berkembang dalam hal pengelolaan, tata kelola, dan pencapaian tujuan organisasi. Dalam artikel ini, kita akan membahas pentingnya penilaian maturitas BLUD dan beberapa aspek yang

Mengukur Maturitas BLUD: Menuju Keunggulan Pengelolaan Read More »

Peran Penting Sistem Informasi Akuntansi dalam Pengambilan Keputusan Manajemen BLUD

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan manajemen di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Berikut adalah beberapa poin penting SIA dalam pengambilan keputusan manajemen BLUD. Dalam pengambilan keputusan, informasi akuntansi berperan penting untuk kebutuhan dan keberlangsungan pengelolaan keuangan BLUD. Informasi akuntansi dapat memberikan data yang akurat dan jelas terhadap keputusan yang diambil.

Peran Penting Sistem Informasi Akuntansi dalam Pengambilan Keputusan Manajemen BLUD Read More »

Pejabat Teknis BLUD

Pejabat Teknis BLUD

Pejabat Pengelola BLUD bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.  Pegawai BLUD menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD. Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD dapat berasal dari profesional lainnya (diluar PNS dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)), yang diangkat sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip

Pejabat Teknis BLUD Read More »

Tim BLUD Adakan Sosialisasi Lanjutan Persiapan Penerapan BLUD Pemerintah Kota Batu

Tim BLUD Adakan Sosialisasi Lanjutan Persiapan Penerapan BLUD Pemerintah Kota Batu

Blud.co.id – Tim Blud.co.id mengadakan sosialisasi lanjutan Persiapan Penerapan BLUD Pemerintah Kota Batu .  Acara Sosialisasi Lanjutan Persiapan Penerapan BLUD Pemerintah Kota Batu merupakan belum lanjut dari acara yang dilakukan sebelumnya.  Acara pelatihan ini diikuti oleh 20 peserta dari Pemerintah Kota Batu dan berjalan dengan lancar tanpa ada kendala berarti. Baca Juga: Tim BLUD Berhasil

Tim BLUD Adakan Sosialisasi Lanjutan Persiapan Penerapan BLUD Pemerintah Kota Batu Read More »

Solusi Masalah Program Revitalisasi SMK

SELURUH PUSKESMAS DIUBAH STATUS MENJADI BLUD

Fleksibilitas yang diberikan berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Disamping itu, juga diberikan kesempatan untuk mempekerjakan tenaga professional non PNS serta kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya. Ketentuan tersebut merupakan pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Negara pada

SELURUH PUSKESMAS DIUBAH STATUS MENJADI BLUD Read More »

PENYUSUTAN ASET TETAP PEMERINTAH

Berita Acara Serah Terima (BAST) belum cukup untuk dijadikan dasar penghapusan dalam neraca pemerintah kabupaten/kota tetapi harus dilengkapi dengan surat keputusan penghapusan dari bupati/walikota. Kegunaan aset tetap yang lebih dari 1 tahun menyebabkan aset itu harus mengalami penyusutan setiap periode akuntansi. Menurut PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam PSAP 07 tentang Akuntansi

PENYUSUTAN ASET TETAP PEMERINTAH Read More »

PPK-BLUD BAPELKES PROV. SUMATERA SELATAN

Senin, 22 April 2019 kami telah memberikan Pelatihan PPK-BLUD kepada Bapelkes Prov. Sumatera Selatan yang bertempat di D’Senopati Malioboro Hotel. Sambutan dari Kepala Bapelkes Prov. Sumsel Ibu dr. Hj. Fenty Aprina, M.Kes. mengatakan “Pada 2019 harus mulai menerapkan PPK-BLUD. Kendalanya setelah ditetapkan menjadi BLUD, RBA sudah ada tetapi masih banyak kendala lain walaupun sebelumnya sudah

PPK-BLUD BAPELKES PROV. SUMATERA SELATAN Read More »

Ilustrasi Hibah

Hibah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan dengan tegas bahwa selain berkewajiban mengalokasikan dana perimbangan, Pemerintah dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya. Pengalokasian dana perimbangan dan pemberian pinjaman dan/atau hibah ini dilaksanakan dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dalam

Hibah Daerah Read More »

Scroll to Top