Mitra BLUD
Berbasis Teknologi

BLUD.co.id

Konsultasi Gratis
Register

DLH

Pentingnya Pendampingan dalam Implementasi RBA pada UPT/D Berstatus BLUD

Artikel, BAPELKES, BLUD, DLH, Kabar BLUD/BLU, LABKESDA, PPK BLUD, Puskesmas, Puskesmas, RBA, RSUD, SMKN, SMKN, SPAM, UPDB /

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) adalah alat penting dalam pengelolaan keuangan yang baik di sektor publik. Di tingkat lokal, banyak Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang telah mengadopsi RBA sebagai metode untuk merencanakan dan mengalokasikan sumber daya secara efektif. Namun, untuk memastikan kesuksesan implementasi RBA, pendampingan dan bimbingan yang tepat diperlukan. Syncore Indonesia mempunyai layanan dalam pendampingan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD. Layanan yang dimiliki oleh PT,Syncore Indonesia dinamakan dengan Workshop Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD. Workshop Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD milik PT. Syncore Indonesia mendampingi lebih dari 500 UPT/D yang berada di Indonesia seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan lain-lain.  Workshop Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD dari PT.Syncore Indonesia ini termasuk layanan favorite selama 10 tahun berdiri, dikarenakan dalam proses pendampingannya menggunakan pakar keuangan BLUD bernama Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom.,M.M.,CAAT. Bapak Niza mempunyai pengalaman di bidang pengelolaan keuangan BLUD selama lebih dari 8 tahun di berbagai UPT/D. Artikel ini akan membahas mengapa pendampingan RBA di BLUD sangat penting dan dampak positifnya. Berikut poin-poin penting dalam pendampingan RBA BLUD: RBA sebagai Alat Manajemen Strategis RBA adalah alat yang memungkinkan BLUD untuk merencanakan tujuan jangka panjang dan tindakan strategis untuk mencapainya. Dengan RBA, BLUD dapat lebih efektif mengalokasikan anggaran, mengidentifikasi prioritas, dan mengukur kinerja mereka. Namun, RBA bisa menjadi kompleks, dan inilah alasan mengapa pendampingan diperlukan. Memahami Konsep RBA dengan Lebih Baik Salah satu manfaat utama pendampingan adalah membantu staf BLUD memahami konsep RBA dengan lebih baik. Pendampingan dapat memberikan pelatihan dan panduan yang diperlukan agar semua orang di organisasi memahami langkah-langkah yang diperlukan dalam merencanakan, menganggarkan, dan melaksanakan RBA. Menghindari Kesalahan dan Ketidakpastian Pendampingan juga dapat membantu mencegah kesalahan dan ketidakpastian dalam proses RBA. Dengan bimbingan yang tepat, BLUD dapat menghindari kesalahan dalam perhitungan anggaran, pemilihan indikator kinerja yang salah, atau interpretasi yang salah terhadap data. Mengukur Kinerja dan Mencapai Tujuan Salah satu tujuan utama RBA adalah mengukur kinerja organisasi dan mencapai hasil yang diinginkan. Pendampingan dapat membantu BLUD dalam mengidentifikasi indikator kinerja yang paling relevan dan dalam mengembangkan metode pengukuran yang akurat. Ini memungkinkan BLUD untuk secara efektif mengevaluasi kinerja mereka dan membuat perbaikan yang diperlukan. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Dalam lingkungan BLUD, penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi. RBA dapat membantu dalam hal ini, tetapi pendampingan juga dapat memastikan bahwa proses ini dilakukan dengan benar dan bahwa laporan keuangan serta laporan kinerja disajikan dengan jelas dan jujur. Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Sumber Daya Pendampingan RBA juga dapat membantu BLUD meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya. Dengan RBA yang efektif, BLUD dapat mengidentifikasi potensi penghematan anggaran dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien. Pendampingan RBA pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah langkah yang sangat penting dalam mengoptimalkan penggunaan RBA sebagai alat manajemen. Ini membantu organisasi untuk lebih baik memahami, menerapkan, dan memanfaatkan RBA secara efektif. Dengan pendampingan yang baik, BLUD dapat meningkatkan kinerjanya, meningkatkan akuntabilitas, dan menyediakan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Oleh karena itu, investasi dalam pendampingan RBA di BLUD adalah investasi yang sangat berharga bagi pemerintah daerah dan warganya. Baca juga: Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan Melalui Penyusunan Unit Cost untuk BLUD: Membangun Citra Unggul dalam Pelayanan Publik

Pentingnya Pendampingan dalam Implementasi RBA pada UPT/D Berstatus BLUD Read More »

Mengungkap Pentingnya Kajian Kelayakan dalam Pendirian (BLUD)

Artikel, BAPELKES, BLUD, DLH, Kabar BLUD/BLU, LABKESDA, PRA BLUD, Puskesmas, Puskesmas, RSUD, SMKN, SMKN, SPAM, UPDB, UPT UMUM /

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan instrumen penting dalam meningkatkan pelayanan publik di tingkat daerah. Namun, sebelum melangkah untuk mendirikan BLUD, sebuah langkah krusial harus dilakukan, yaitu melakukan studi kelayakan atau Kajian Kelayakan. Kajian Kelayakan memainkan peran yang tak tergantikan dalam memastikan keberhasilan dan keberlanjutan BLUD. Berikut adalah sejumlah alasan mengapa Kajian Kelayakan sangat penting dalam proses pendirian BLUD: Evaluasi Kelayakan Finansial Kajian Kelayakan memberikan pandangan menyeluruh tentang kelayakan finansial BLUD. Ini mencakup proyeksi pengeluaran dan penerimaan, serta analisis tentang apakah BLUD dapat mempertahankan diri secara mandiri atau memerlukan dukungan tambahan dari pemerintah daerah. Identifikasi Risiko dan Tantangan Potensial Kajian Kelayakan juga membantu mengidentifikasi risiko dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam pendirian dan operasionalisasi BLUD. Hal ini memungkinkan pihak terkait untuk merencanakan strategi mitigasi atau penanganan terhadap masalah yang mungkin timbul. Menentukan Tujuan dan Sasaran yang Jelas Melalui Kajian Kelayakan, tujuan dan sasaran BLUD dapat ditetapkan dengan jelas. Ini mencakup penetapan standar kualitas pelayanan, target keuangan, dan indikator kinerja lainnya yang harus dicapai oleh BLUD. Memastikan Ketersediaan Sumber Daya Manusia dan Fisik yang Memadai Kajian Kelayakan memeriksa apakah sumber daya manusia dan fisik yang ada sudah cukup atau perlu ditingkatkan untuk mendukung operasional BLUD. Hal ini termasuk kebutuhan akan tenaga kerja, fasilitas, dan infrastruktur. Meminimalisir Kemungkinan Gagal Tanpa melakukan Kajian Kelayakan, pendirian BLUD dapat menjadi resiko besar. Studi ini membantu dalam mengidentifikasi apakah BLUD memiliki potensi untuk berhasil ataukah lebih baik mencari solusi alternatif. Mendukung Keputusan Strategis Hasil dari Kajian Kelayakan memberikan informasi penting yang mendukung proses pengambilan keputusan. Ini memungkinkan pemerintah daerah untuk membuat keputusan berdasarkan data dan analisis yang kuat. Syncore BLUD hadir dalam memberikan pelayanan Kajian Kelayakan membantu instansi pemerintahan BLUD untuk mengidentifikasi kelayakan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Dengan memahami pentingnya Kajian Kelayakan, pemerintah daerah dapat meminimalkan risiko dan meningkatkan peluang keberhasilan dalam pendirian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Studi ini adalah langkah awal yang krusial dalam membangun sistem pelayanan publik yang efisien dan berkelanjutan di tingkat daerah. Dikomando oleh Bapak Niza Wibiyana Tito,M.Kom, M.M, CAAT selaku PAKAR BLUD serta tim konsultan BLUD yang memiliki segudang pengalaman, kami siap membantu Anda untuk melakukan kajian kelayakan di instansi Anda. Tertarik untuk melakukan Kajian Kelayakan? Kunjungi website kami di BLUD.co.id Baca juga: Apakah Kajian Kelayakan untuk UPT/D Penting dalam Menjadi BLUD?

Mengungkap Pentingnya Kajian Kelayakan dalam Pendirian (BLUD) Read More »

Apakah Kajian Kelayakan untuk UPT/D Penting dalam Menjadi BLUD?

Artikel, BAPELKES, BLUD, DLH, Kabar BLUD/BLU, Puskesmas, Puskesmas, RSUD, SMKN, SMKN, UPDB, UPT UMUM /

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) telah menjadi sebuah konsep yang semakin populer dalam administrasi publik di Indonesia. Ini adalah upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyediaan layanan publik di tingkat lokal. Salah satu aspek penting dalam transformasi menjadi BLUD adalah melakukan kajian kelayakan. Namun, apakah kajian kelayakan benar-benar penting dalam proses menuju status BLUD bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPT/D)? Mari kita telaah. Apa itu Kajian Kelayakan? Kajian kelayakan adalah suatu evaluasi sistematis dan komprehensif terhadap proyek atau inisiatif yang sedang dipertimbangkan. Tujuan utama dari kajian kelayakan adalah untuk menilai apakah proyek tersebut layak dilaksanakan dari berbagai perspektif, termasuk aspek finansial, layanan, manfaat, manajemen dan SDM, dan teknis. Dalam konteks UPT/D yang ingin menjadi BLUD, kajian kelayakan digunakan untuk mengukur apakah transformasi tersebut akan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan apakah ini merupakan pilihan yang bijaksana dari segi keuangan dan operasional. Pentingnya Kajian Kelayakan dalam Menjadi BLUD Berikut adalah beberapa alasan mengapa kajian kelayakan sangat penting dalam proses transformasi UPT/D menjadi BLUD: Penilaian Kelayakan Finansial Transformasi menjadi BLUD sering melibatkan perubahan signifikan dalam struktur keuangan dan pendapatan UPT/D. Kajian kelayakan dapat membantu dalam menilai apakah sumber daya keuangan yang diperlukan untuk transformasi tersebut dapat tersedia dan apakah perubahan tersebut akan menguntungkan secara finansial dalam jangka panjang. Evaluasi Potensi Peningkatan Layanan Salah satu tujuan utama BLUD adalah meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan yang disediakan oleh UPT/D. Kajian kelayakan dapat membantu dalam mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan layanan, termasuk pembenahan proses, teknologi, dan manajemen sumber daya manusia. Pengukuran Dampak Sosial Transformasi menjadi BLUD tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga pada masyarakat yang dilayani. Kajian kelayakan dapat membantu dalam mengukur dampak sosial dari perubahan ini, termasuk apakah itu akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, seperti peningkatan aksesibilitas layanan. Pengelolaan Risiko Kajian kelayakan juga memungkinkan identifikasi potensi risiko yang mungkin timbul selama proses transformasi dan operasi BLUD. Dengan mengidentifikasi risiko ini, UPT/D dapat merancang strategi pengelolaan risiko yang efektif. Pertimbangan Hukum dan Regulasi Transformasi menjadi BLUD seringkali melibatkan perubahan dalam hukum dan regulasi yang mengatur UPT/D. Kajian kelayakan dapat membantu dalam memahami dan mematuhi persyaratan hukum yang relevan. Akuntabilitas dan Transparansi BLUD dikenal karena tingkat akuntabilitas dan transparansinya yang lebih tinggi dalam pengelolaan sumber daya publik. Kajian kelayakan dapat membantu dalam merancang kerangka kerja yang mendukung transparansi dan akuntabilitas ini. Kesimpulan Kajian kelayakan adalah langkah yang sangat penting dalam proses transformasi UPT/D menjadi BLUD. Ini membantu dalam mengevaluasi secara menyeluruh apakah transformasi ini layak dari berbagai perspektif, termasuk finansial, layanan, manfaat, manajemen dan SDM, dan teknis. Dengan melakukan kajian kelayakan yang cermat, UPT/D dapat memastikan bahwa langkah menuju status BLUD adalah langkah yang bijaksana yang akan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Baca juga: Cara Memaksimalkan Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Apakah Kajian Kelayakan untuk UPT/D Penting dalam Menjadi BLUD? Read More »

Pentingnya Remunerasi BLUD untuk Membangun Masa Depan Berkualitas

Artikel, BLUD, DLH, Kabar BLUD/BLU, LABKESDA, PPK BLUD, Puskesmas, Puskesmas, RSUD, SMKN, SMKN, UPT UMUM /

Dalam upaya memajukan sektor kesehatan di Indonesia, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) telah menjadi tulang punggung dalam penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat. Namun, untuk memastikan kinerja dan motivasi pegawai tetap optimal, diperlukan solusi terkini dan terpercaya. Produk layanan penyusunan remunerasi BLUD, Syncorei BLUD hadir sebagai langkah inovatif untuk mengoptimalkan kinerja dan memotivasi sumber daya manusia khususnya di BLUD instansi kesehatan Remunerasi atau penggajian yang tepat dan adil adalah hal yang sangat penting dalam Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) karena memiliki berbagai dampak positif terhadap kualitas pelayanan kesehatan, motivasi pegawai, dan efisiensi pengelolaan keuangan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa remunerasi BLUD sangat penting: Meningkatkan Motivasi Pegawai: Penggajian yang sesuai dengan kinerja dan tanggung jawab masing-masing pegawai dapat meningkatkan motivasi dan dedikasi mereka terhadap pekerjaan. Pegawai yang merasa dihargai dan diakui akan cenderung lebih bersemangat dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan: Dengan sistem remunerasi yang tepat, BLUD dapat menarik dan mempertahankan tenaga kesehatan berkualitas tinggi. Hal ini berarti bahwa institusi akan memiliki tim yang solid dan terlatih dengan baik untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat. Kualitas layanan yang tinggi akan menghasilkan hasil pengobatan yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan pasien dengan lebih baik. Mendukung Efisiensi Pengelolaan Keuangan: Remunerasi yang terukur dan transparan memungkinkan pengelolaan keuangan yang lebih efisien. Institusi dapat mengalokasikan sumber daya keuangan dengan lebih cerdas, memastikan bahwa dana publik digunakan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pengembangan fasilitas kesehatan. Transparansi dan Akuntabilitas: Sistem remunerasi yang baik memberikan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Hal ini menciptakan kepercayaan di antara masyarakat dan pihak berwenang bahwa dana publik digunakan secara adil dan sesuai dengan tujuan kesehatan masyarakat. Institusi BLUD yang mengelola sumber daya dengan bijak dan transparan akan membangun citra positif di mata masyarakat. Meningkatkan Daya Saing Institusi: Dalam lingkungan persaingan yang semakin ketat di sektor kesehatan, BLUD yang mampu menawarkan remunerasi yang kompetitif akan menjadi magnet bagi tenaga kesehatan berkualitas tinggi. Hal ini akan memungkinkan institusi untuk menarik dan mempertahankan staf terbaik, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang mereka berikan. Memberikan Insentif untuk Peningkatan Kinerja: Sistem remunerasi yang terukur dapat memberikan insentif bagi pegawai untuk meningkatkan kinerja mereka. Penghargaan dan insentif finansial dapat menjadi dorongan tambahan bagi staf untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan terus meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan memperhatikan pentingnya remunerasi, BLUD dapat memastikan bahwa sumber daya manusia mereka bekerja dengan penuh dedikasi dan memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik. Hal ini akan membawa dampak positif yang signifikan pada kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang dilayani oleh BLUD. Dikomando oleh Bapak Niza Wibiyana Tito,M.Kom, M.M, CAAT selaku PAKAR BLUD serta tim konsultan BLUD yang memiliki segudang pengalaman, kami siap membantu Anda untuk melakukan penyusunan remunerasi BLUD di instansi Anda. Tertarik untuk melakukan Penyusunan Remunerasi BLUD? Kunjungi website kami di BLUD.co.id Baca juga: Pendampingan Pra BLUD Laboratorium Kesehatan Kota Depok

Pentingnya Remunerasi BLUD untuk Membangun Masa Depan Berkualitas Read More »

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: Peran Penting Evaluasi Kinerja BLUD

Artikel, BAPELKES, BLU, BLUD, DLH, LABKESDA, Pelatihan, PPK BLUD, PRA BLUD, Puskesmas, Puskesmas, RBA, RSUD, SMKN, SMKN, UPDB, UPT UMUM /

Pelayanan kesehatan adalah salah satu aspek mendasar dalam pembangunan suatu negara. Untuk memastikan kualitas pelayanan yang optimal, banyak rumah sakit dan pusat kesehatan kini beralih ke model Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). BLUD adalah unit pelayanan publik yang diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya dan keuangannya sendiri. Namun, untuk memastikan bahwa BLUD beroperasi secara efektif dan memberikan pelayanan yang berkualitas, evaluasi kinerja BLUD menjadi suatu hal yang tak terhindarkan. Mengapa Evaluasi Kinerja BLUD Penting? Evaluasi kinerja BLUD memiliki tujuan utama untuk memantau dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Dengan mengukur kinerja BLUD secara teratur, kita dapat mengetahui sejauh mana tujuan kesehatan dan pelayanan masyarakat tercapai. Evaluasi juga membantu dalam mendeteksi potensi perbaikan, memastikan efisiensi penggunaan sumber daya, dan memperbaiki proses manajemen keuangan. Indikator Evaluasi Kinerja BLUD Ada beberapa indikator yang digunakan dalam evaluasi kinerja BLUD. Di antaranya adalah tingkat kepuasan pasien, waktu tunggu pelayanan, kepatuhan terhadap standar medis, dan efisiensi penggunaan anggaran. Selain itu, evaluasi juga mencakup aspek pengelolaan sumber daya manusia, infrastruktur, dan penggunaan teknologi dalam layanan kesehatan. Proses Evaluasi Kinerja BLUD Proses evaluasi dimulai dengan pengumpulan data dan informasi terkait kinerja BLUD. Ini dapat meliputi wawancara dengan staf, survei kepuasan pasien, analisis laporan keuangan, dan peninjauan dokumen terkait pelayanan kesehatan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk menilai kinerja BLUD dalam berbagai aspek. Manfaat Evaluasi Kinerja BLUD Evaluasi kinerja BLUD membawa sejumlah manfaat penting. Pertama, itu memberikan umpan balik yang berharga bagi manajemen BLUD untuk melakukan perbaikan dan inovasi. Kedua, evaluasi memungkinkan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memantau dan memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara efektif dan transparan. Terakhir, evaluasi kinerja BLUD berkontribusi secara langsung pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan kesehatan masyarakat yang lebih baik, evaluasi kinerja BLUD bukan hanya merupakan sebuah keharusan, tetapi juga merupakan investasi dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau. Dengan pendekatan yang tepat dan komitmen terus-menerus, BLUD dapat menjadi pilar utama dalam pelayanan kesehatan yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Syncore BLUD hadir dalam memberikan pelayanan Evaluasi Kinerja BLUD membantu instansi pemerintahan BLUD untuk mengidentifikasi kinerja BLUD  yang sudah berjalan. Dikomando oleh Bapak Niza Wibiyana Tito,M.Kom, M.M, CAAT selaku PAKAR BLUD serta tim konsultan BLUD yang memiliki segudang pengalaman, kami siap membantu Anda untuk melakukan Evaluasi Kinerja BLUD di instansi Anda. Tertarik untuk melakukan Evaluasi Kinerja BLUD? Kunjungi website kami di BLUD.co.id Baca juga: Workshop BLUD – Solusi Inovatif Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: Peran Penting Evaluasi Kinerja BLUD Read More »

Workshop BLUD – Solusi Inovatif Peningkatan Pelayanan Publik

Artikel, BAPELKES, BLUD, DLH, Kabar BLUD/BLU, LABKESDA, Pelatihan, PPK BLUD, PRA BLUD, Puskesmas, Puskesmas, RSUD, SMKN, SMKN, SPAM, UPDB, UPT UMUM /

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) telah menjadi tonggak penting dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas di tingkat lokal. Namun, untuk memaksimalkan potensi BLUD, penting untuk memastikan bahwa SDM terlatih dengan baik dan memiliki pengetahuan yang memadai. Inilah mengapa layanan workshop BLUD di PT Syncore Indonesia adalah kunci untuk mendukung kemajuan dan peningkatan pelayanan publik. Menyongsong Masa Depan Layanan Publik Workshop BLUD yang diselenggarakan oleh PT Syncore Indonesia bukanlah sekadar acara pelatihan biasa. Ini adalah kesempatan untuk merangkul inovasi, memperkuat keterampilan, dan meningkatkan pengetahuan para profesional yang terlibat dalam penyelenggaraan BLUD. Workshop ini dirancang dengan pendekatan yang terintegrasi, menggabungkan teori dengan studi kasus nyata untuk memberikan wawasan mendalam tentang tata kelola dan pengelolaan BLUD yang efektif. Fokus pada Keterampilan Praktis Salah satu keunggulan workshop BLUD di PT Syncore Indonesia adalah fokus pada keterampilan praktis. Para peserta tidak hanya mendapatkan teori tentang konsep-konsep manajemen BLUD, tetapi juga dilatih untuk menerapkannya dalam situasi dunia nyata. Hal ini memungkinkan mereka untuk menghadapi tantangan sehari-hari dengan lebih percaya diri dan efektif. Pakar BLUD dan Konsultan Berpengalaman Workshop BLUD di PT Syncore Indonesia didukung oleh tim pengajar yang terdiri dari pakar BLUD Bapak Niza Wibiyana Tito, M.Kom. M.M, CAAT dan Konsultan BLUD yang memiliki segudang pengalaman di bidang BLUD.  Berbekal pengetahuan mendalam tentang berbagai aspek penyelenggaraan BLUD, termasuk manajemen keuangan, tata kelola, dan strategi pengembangan. Keterlibatan Konsultan dan Pakar BLUD  membantu memastikan bahwa peserta mendapatkan wawasan terbaik dari sumber daya yang tersedia. Jaringan dan Kolaborasi Workshop BLUD juga memberikan kesempatan berharga untuk membangun jaringan dan berkolaborasi dengan profesional lain dalam bidang pelayanan publik. Peserta memiliki kesempatan untuk berbagi pengalaman, ide, dan pengetahuan terbaru, membuka pintu untuk potensi sinergi yang dapat menguntungkan semua pihak yang terlibat. Mengukuhkan Komitmen pada Pelayanan Publik Berkualitas Workshop BLUD di PT Syncore Indonesia bukan hanya tentang memperoleh sertifikat, tetapi juga tentang mengukuhkan komitmen pada pelayanan publik berkualitas. Peserta meninggalkan workshop dengan rasa percaya diri yang tinggi dan kesiapan untuk menghadapi berbagai tantangan dalam menyelenggarakan BLUD.   Workshop BLUD di PT Syncore Indonesia adalah lebih dari sekadar pelatihan. Kegiatan ini merupakan investasi dalam peningkatan pelayanan publik yang memadai dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan kesempatan ini, para profesional BLUD dapat menjadi motor penggerak perubahan positif dalam masyarakat mereka. Dengan komitmen yang kuat dan pengetahuan yang diperoleh dari workshop ini, BLUD dapat terus berkembang dan memberikan pelayanan publik yang unggul di masa depan. Baca juga: Strategis BLU dan BLUD untuk Menghadirkan Layanan Prima

Workshop BLUD – Solusi Inovatif Peningkatan Pelayanan Publik Read More »

Workshop dan Pendampingan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan

Artikel, BLU, BLUD, DLH, Kabar BLUD/BLU, LABKESDA, LAPORAN KEUANGAN, PPK BLUD, Puskesmas, Puskesmas, RSUD, SMKN, UPT UMUM /

Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan yang telah menjadi mitra Syncore BLUD sejak tahun 2018, kini kembali mempercayakan tim Syncore BLUD untuk mendampingi RSUD dan Puskesmas yang ada di wilayah Kota Tangerang Selatan dalam rangka persiapan implementasi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD. Pada Mei 2023 yang lalu, tim Syncore BLUD juga telah memberikan pelatihan kepada  RSUD dan Puskesmas Kota Tangerang Selatan dalam rangka penyusunan dokumen persiapan penerapan BLUD. Workshop Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dengan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan diselenggarakan selama tiga hari, mulai tanggal 21 Agustus 2023 hingga 23 Agustus 2023. Workshop berlangsung di Hotel ibis Gading Serpong dengan dihadiri oleh tim dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, 2 tim RSUD (Serpong Utara dan Pondok Aren), serta 6 tim Puskesmas (Cirendeu, Rawa Mekar Jaya, Lengkong Karya, Ciater, Pamulang Timur, dan Kedaung). Workshop Pola Pengelolaan Keuangan BLUD ini menghadirkan Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., CAAT untuk menjadi narasumber selama kegiatan berlangsung. Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., CAAT dikenal sebagai Pakar Keuangan BLUD yang telah mendampingi lebih dari 1000 instansi BLUD di Indonesia, khususnya BLUD RSUD dan Puskesmas, serta berbagai BLUD lainnya seperti SMKN, persampahan, pengelolaan dana bergulir, laboratorium, dan lain sebagainya. Bapak Tito berharap setelah mengikuti workshop yang berlangsung selama 3 hari, peserta dari RSUD dan Puskesmas dapat mulai memahami tata kelola keuangan, mulai dari perencanaan, penatausahaan, hingga laporan keuangan. Namun tentunya tidak bisa langsung menguasai seluruhnya, karena untuk menguasai tata kelola keuangan memerlukan waktu dan konsistensi agar dapat dilaksanakan dengan baik. Ibu Dedeh Ruhtika, S.IP., M.A selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan turut hadir pada hari pertama dan memberikan sambutan sekaligus membuka acara secara simbolis. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa penetapan BLUD untuk 2 RSUD dan 6 Puskesmas sedang dalam proses pengesahan, yang diperkirakan paling lambat awal bulan September 2023. Ibu Dedeh berharap kerja sama antara Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dengan Syncore BLUD tidak hanya berhenti hingga pelatihan kali ini, namun bisa terus berlanjut untuk mendampingi RSUD dan Puskesmas yang akan mengimplementasikan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD. Baca juga: Pendampingan Jarak Jauh Online oleh Financial Service Consultant (FSC)

Workshop dan Pendampingan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Read More »

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) UPTD Kabupaten Bantul Part 3

Artikel, BLU, BLUD, DLH, Kabar BLUD/BLU, LABKESDA, PPK BLUD, Puskesmas, Puskesmas, RSUD, SMKN, SMKN, SPAM, UPDB, UPT UMUM /

Bapak Fauzan menyampaikan “Permasalahan ketentuan Pengadaan SDM dengan sistem P3K dan outsourcing terbentur masalah peraturan dan kecukupan keuangan untuk saat ini sebaiknya seperti apa?” Bapak Niza Wibyana Tito menjawab pertanyaan Bapak Fauzan “Dalam pengadaan SDM kembali lagi ke dana perimbangan, kita butuh outsourcing di luar P3K berapa. Kebutuhan ini terkait dengan kekuatan dana BLUD masing-masing. BLUD itu sebenarnya dananya tetap dikuasai APBD dan apakah boleh kebutuhan tenaga  kita yang outsourcing di danai oleh pemda? Tentu boleh akan tetapi harus benar-benar dianalisa kebutuhannya. Dalam pengadaan SDM harus ada pergub, contohnya dalam pasalnya di tuliskan semua pegawai BLUD harus masuk melalui proses seleksi dan dilakukan oleh pihak ketiga.” Pertanyaan lanjutan ditanyakan oleh Puskesmas Kasihan 1 BLUD “Apabila tambah pegawai TPPnya yang memikirkan pemda, jika standar dari kita 25 sudah cukup namun ada penambahan orang dari pihak kita akan senang akan tetapi akan tambah besar pengeluaran karena yang memikirkan insentifnya kita semua.” Bapak Fauzan menanggapi pertanyaan Puskesmas Kasihan 1 “apakah ada droping pegawai?” Semua Peserta menjawab”ada pak”. Bapak Niza Wibyana Tito pun menanggapi “Efisiensi orang yang multitasking namun dalam hal remunerasinya dibenahi. Ketika orangnya sedikit, semua bisa multitasking atau jago dan remunerasinya bagus itu bisa meminimalisir pengeluaran.” Pembahasan selanjutnya Bapak Niza Wibyana Tito yaitu terkait dengan Evaluasi UPTD BLUD. Instrumen yang dinilai dalam BLUD ada dua yakni keuangan dan non keuangan. Keuangan yakni asisten kepatuhan pengeluaran keuangan dan kinerja keuangan. Keuangan 20% Pelayanan 60% Manfaat 20% Dari tuntutan pak fauzan harus dilakukan 1 kali dalam 1 tahun tapi harus dengan instrumen sehingga diperkuat dengan evaluasi dan hasilnya sebaiknya yakni berupa indikator yang jelas. Persyaratan substantif Pengelolaan wilayah atau kawasan khusus Penyediaan barang dan atau jasa Menggulirkan dana khusus Laboratorium lingkungan atau labkesda nantinya akan bergabung menjadi lakesmas menggunakan level-level dan memiliki potensi di daerah yang memiliki banyak perusahaan. Syarat teknis dengan melakukan studi kelayakan melalui dua hal  yakni pelayanan dan potensi BLUD. Pelayanan jika di BLUD apakah bisa bersaing dengan swasta? Tentu bisa karena pelayanannya yang lebih fleksibel sehingga membuat banyak masyarakat yang belum terlayani akan tertarik. Potensi keuangan melalui potensi pendapatan dengan melakukan analisa SWOT. Setelah materi dipaparkan Puskesmas Kasihan 1 BLUD menanyakan “Puskesmas Tarif BPJSnya 50% dari swasta, klinik mencapai 14.000 dan puskesmas 7.000 dan rumah sakit sama puskesmas untuk PNSnya sama-sama digaji. itu seperti apa pak penjelasannya?”  Bapak Niza Wibyana Tito menanggapi pertanyaan tersebut  “Kenapa klinik dan puskesmas sama-sama kapitasi akan tetapi kapasitasnya berbeda? karena dari segi fasilitas dan layanan itu berbeda itulah menjadi salah satu alasan kenapa kapitasinya berbeda.” Bapak Niza Wibyana Tito menyampaikan bagi UPTD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul jika akan menerapkan BLUD Perlu dikaji yakni dengan Feasibility Study. Jika memiliki potensi berdasarkan data yang ada selanjutnya diajukan ke pemda. Sistemnya yakni meminta rekomendasi lalu memerintahkan ke UPT untuk menyusun dokumen sebagai syarat administratif. Bapak Fauzan menanggapi “Masuknya kepada kami yakni belum disesuaikan dengan tarif yang baru sesuai dengan perda. Harus pintar dalam mengelola biaya yang diturunkan sesuai dengan saran pak tito sehingga tidak terjadinya kekurangan biaya. Kemudian kami akan membuat rincian fusi dan potensi dan kepada UPT mulai memasang terkait tugas pokok fungsi dan potensi yang ada sehingga ketika di BLUDkan bisa langsung dilakukan.” Baca juga: Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) UPTD Kabupaten Bantul Part 2

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) UPTD Kabupaten Bantul Part 3 Read More »

Pengelolaan Belanja BLUD: Meningkatkan Efisiensi dan Akuntabilitas

Artikel, BAPELKES, BLU, BLUD, DLH, Kabar BLUD/BLU, LABKESDA, PPK BLUD, Puskesmas, Puskesmas, RBA, RSUD, SMKN, SMKN, SPAM, UPDB, UPT UMUM /

Belanja merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pengelolaan belanja yang efektif dan efisien tidak hanya memastikan penggunaan anggaran dengan bijaksana, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana publik. Dalam artikel ini, kita akan membahas tentang pentingnya pengelolaan belanja BLUD dan beberapa strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Perencanaan Anggaran yang Terperinci Langkah pertama dalam pengelolaan belanja yang efektif adalah melakukan perencanaan anggaran yang terperinci. Hal ini melibatkan penentuan prioritas pengeluaran berdasarkan kebutuhan yang mendesak dan program kerja yang telah ditetapkan. Dengan memiliki rencana anggaran yang jelas, BLUD dapat menghindari pemborosan dan memastikan penggunaan dana yang sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan. Menerapkan Sistem Pengadaan yang Transparan Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu area yang sensitif dalam pengelolaan belanja BLUD. Penting untuk menerapkan sistem pengadaan yang transparan dan adil guna meminimalkan risiko korupsi dan penyalahgunaan dana. Proses pengadaan harus mengikuti peraturan dan undang-undang yang berlaku, termasuk proses tender terbuka dan evaluasi yang objektif. Selain itu, dokumen dan catatan terkait pengadaan harus disimpan dengan baik untuk keperluan audit dan pertanggungjawaban. Pemantauan dan Pengendalian Pengeluaran Pemantauan dan pengendalian pengeluaran adalah langkah penting dalam pengelolaan belanja BLUD. Dalam hal ini, beberapa tindakan yang dapat diambil antara lain: Menerapkan proses persetujuan dan otorisasi yang jelas sebelum pengeluaran dilakukan. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap realisasi anggaran dan mengidentifikasi deviasi atau penyimpangan yang mungkin terjadi. Membuat laporan pengeluaran yang terperinci dan akurat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Pembayaran yang Tepat Waktu dan Akurat Pembayaran yang tepat waktu dan akurat adalah aspek penting dalam pengelolaan belanja BLUD. Pastikan bahwa pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan sesuai dengan ketentuan kontrak atau perjanjian yang telah ditetapkan. Tertib administrasi pembayaran dan pencatatan yang akurat akan membantu mencegah masalah keuangan di masa depan dan membangun hubungan yang baik dengan mitra kerja. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan merupakan langkah penting dalam pengelolaan belanja BLUD. Lakukan evaluasi terhadap kinerja belanja secara rutin, identifikasi area yang dapat ditingkatkan, dan terapkan perbaikan yang diperlukan. Dengan melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, BLUD dapat meningkatkan efisiensi pengeluaran, mengurangi pemborosan, dan mengoptimalkan penggunaan dana publik. Baca juga: Mengukur Maturitas BLUD: Menuju Keunggulan Pengelolaan

Pengelolaan Belanja BLUD: Meningkatkan Efisiensi dan Akuntabilitas Read More »

Scroll to Top