Mitra BLUD
Berbasis Teknologi

SMKN

Sistematika Renstra BLUD SMKN: Panduan untuk Perencanaan Strategis yang Efisien

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) yang telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memerlukan Rencana Strategis (Renstra) sebagai peta jalan pengembangan institusi. Penyusunan Renstra BLUD SMKN yang sistematis menjadi kunci efektivitas pengelolaan dan pencapaian target layanan. Dokumen ini tidak hanya menjadi panduan internal, tetapi juga wujud akuntabilitas kepada publik. Mari kita bedah sistematika penting dalam […]

Sistematika Renstra BLUD SMKN: Panduan untuk Perencanaan Strategis yang Efisien Read More »

Seminar Nasional "Pengelolaan Keuangan BLUD" sukses di Makassar.

Sinergi Antara Syncore BLUD dan BSI dalam Seminar Nasional Pembentukan dan Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan

Sinergi Syncore BLUD dan BSI dalam Seminar Nasional Seminar Nasional bertema “Pembentukan dan Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD” sukses diselenggarakan di Makassar pada tanggal  23 Oktober 2024. Acara ini merupakan kerja sama antara Syncore BLUD dengan Bank Syariah Indonesia (BSI). Seminar Nasional ini bertujuan memperkuat pemahaman pemerintah daerah tentang penerapan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah)

Sinergi Antara Syncore BLUD dan BSI dalam Seminar Nasional Pembentukan dan Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Read More »

Workshop pra BLUD untuk SMKN: Persiapan menuju pengelolaan sekolah yang lebih efisien dan berkualitas.

Workshop Pra BLUD: Solusi Efisiensi untuk SMKN

Dalam upaya terus meningkatkan mutu pendidikan, lembaga pendidikan seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMKN) perlu mengadopsi sistem administrasi yang efisien dan modern. Salah satu langkah strategis yang dapat diambil adalah melalui penyelenggaraan workshop pra Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Syncore BLUD, sebagai salah satu penggerak BLUD menyediakan workshop pra BLUD untuk instansi SMKN. Workshop ini bertujuan

Workshop Pra BLUD: Solusi Efisiensi untuk SMKN Read More »

Mengapa UPTD harus menjadi BLUD?

UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) dapat mempertimbangkan penerapan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) sebagai bentuk pengelolaan keuangan yang mandiri dan efisien. Berikut adalah beberapa alasan mengapa UPTD harus menerapkan BLUD: Mandiri Finansial: BLUD memungkinkan UPTD untuk menjadi lebih mandiri secara finansial. Dengan membentuk BLUD, UPTD dapat mengelola dan mengoptimalkan sumber daya keuangannya sendiri, termasuk pengelolaan

Mengapa UPTD harus menjadi BLUD? Read More »

Kunci Sukses dalam Menerapkan BLUD bagi Instansi Pemerintah Daerah

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan instrumen inovatif dalam penyelenggaraan layanan publik di tingkat daerah. Namun, keberhasilan penerapannya bergantung pada beberapa kunci utama. Artikel ini akan membahas kunci sukses dalam menerapkan BLUD bagi instansi pemerintah daerah. Kesadaran dan Komitmen Pemangku Kepentingan Langkah pertama dalam menerapkan BLUD adalah kesadaran dan komitmen dari semua pemangku kepentingan, termasuk

Kunci Sukses dalam Menerapkan BLUD bagi Instansi Pemerintah Daerah Read More »

Pelatihan dan Pendampingan dalam Penerapan BLUD untuk Meningkatkan Kinerja dan Transparansi Pelayanan Publik

Bentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memberikan inovasi yang penting dimana pada saat pemerintah daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan layanan untuk publik. Cara untuk memastikan keberhasilan penerapan BLUD yaitu dengan memperhatikan pelatihan dan pendampingan, hal tersebut merupakan dua elemen kunci yang tak dapat diabaikan. Artikel ini akan memberikan pembahasan

Pelatihan dan Pendampingan dalam Penerapan BLUD untuk Meningkatkan Kinerja dan Transparansi Pelayanan Publik Read More »

Workshop Penyusunan Dokumen Renstra SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Setelah memasuki pergantian kepemimpinan, tibalah saatnya Satuan Kerja Perangkat Daerah salah satunya Dinas Kesehatan untuk memperbarui rencana lima tahunan yang tertuang di dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah. Untuk itu Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang telah mempersiapkan penyusunan dokumen rencana strategis Perangkat Daerah bersama dengan Syncore.  Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan

Workshop Penyusunan Dokumen Renstra SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang Read More »

Penyajian Laporan Keuangan BLUD: Menuju Transparansi dan Akuntabilitas yang Optimal

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai entitas publik memiliki tanggung jawab untuk menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Proses penyajian laporan keuangan BLUD bukan hanya sekadar kewajiban perundang-undangan, tetapi juga merupakan alat untuk membangun kepercayaan masyarakat. Artikel ini akan membahas pentingnya penyajian laporan keuangan BLUD untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas yang optimal. Tujuan Penyajian

Penyajian Laporan Keuangan BLUD: Menuju Transparansi dan Akuntabilitas yang Optimal Read More »

Sosialisasi Pra BLUD Biro Perekonomian Makassar

Pada Tanggal 15 – 16 Desember 2023, Biro Perekonomian Makassar bersama tim syncore BLUD melakukan sosialisasi terkait persiapan Penerapan BLUD.  Sosialisasi ini dihadiri oleh kepala Biro Perekonomian Makassar dan pakar BLUD bapak Niza Wibyana Tito, M. Kom, M.M, M. Ak, CAAT. Sosialisasi berlangsung dari pukul 09.00 hingga 18.00. Sosialisasi diawali dengan paparan terkait Persiapan Penerapan

Sosialisasi Pra BLUD Biro Perekonomian Makassar Read More »

Menggali Keberhasilan BLUD Melalui Studi Kelayakan: Fokus pada Aspek Keuangan

Seiring dengan perkembangan sistem kesehatan di Indonesia, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) telah menjadi pilihan populer untuk mengelola unit pelayanan kesehatan. Namun, sebelum mengadopsi model ini, sangat penting untuk melakukan studi kelayakan yang komprehensif. Salah satu aspek krusial yang harus dievaluasi adalah aspek keuangan, yang mencakup sejumlah rasio untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan BLUD. Dalam

Menggali Keberhasilan BLUD Melalui Studi Kelayakan: Fokus pada Aspek Keuangan Read More »

Mengungkap Aspek Studi Kelayakan BLUD: Fokus pada Aspek Pasar dan Pemasaran

Seiring dengan perkembangan zaman, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) telah menjadi salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat lokal. Untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan BLUD, perlu dilakukan studi kelayakan yang menyeluruh. Salah satu aspek yang tidak boleh diabaikan adalah Aspek Pasar dan Pemasaran. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi tiga sub-aspek utama

Mengungkap Aspek Studi Kelayakan BLUD: Fokus pada Aspek Pasar dan Pemasaran Read More »

Analisis Aspek Teknis pada Studi Kelayakan BLUD

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) telah menjadi salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Sebelum memutuskan untuk mengubah suatu unit layanan menjadi BLUD, perlu dilakukan studi kelayakan yang menyeluruh. Salah satu aspek penting dalam studi kelayakan BLUD adalah aspek teknis, yang melibatkan penentuan lokasi bisnis, skala produksi, dan layout pabrik serta bangunan.

Analisis Aspek Teknis pada Studi Kelayakan BLUD Read More »

Aspek Manajemen dan Sumber Daya Manusia pada Studi Kelayakan BLUD

Dalam konteks studi kelayakan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), aspek Manajemen dan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi faktor kunci untuk menilai keberhasilan dan keberlanjutan lembaga tersebut. Melalui penekanan pada aspek manajemen dan SDM dalam studi kelayakan BLUD, dapat memastikan bahwa lembaga tersebut dikelola secara efisien, memiliki tim yang berkualitas, dan dapat memberikan layanan yang optimal

Aspek Manajemen dan Sumber Daya Manusia pada Studi Kelayakan BLUD Read More »

Aspek Manfaat pada Studi Kelayakan BLUD

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat daerah. Sebagai suatu bentuk unit kerja yang mandiri dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya, implementasi BLUD memerlukan studi kelayakan yang komprehensif. Salah satu aspek kritis yang harus dievaluasi adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yang memberikan gambaran langsung tentang sejauh mana masyarakat puas

Aspek Manfaat pada Studi Kelayakan BLUD Read More »

Aspek Layanan Studi Kelayakan BLUD

Studi Kelayakan (feasibility study) merupakan proses analisis yang dilakukan untuk menguji nilai sebuah bisnis apakah layak untuk dikembangkan atau tidak (Mahindra et al. 2022). Tujuan dari Studi Kelayakan adalah untuk mengukur peluang keberhasilan usaha di masa mendatang. Studi Kelayakan membantu dalam menilai apakah suatu proyek atau usaha memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan yang memadai serta

Aspek Layanan Studi Kelayakan BLUD Read More »

Pentingnya Penyusunan Rencana Strategi bagi UPTD dalam Implementasi BLUD

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan inovasi dalam penyelenggaraan layanan publik di tingkat daerah. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagai bagian integral dari BLUD memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan berbagai program dan kegiatan. Pentingnya penyusunan rencana strategi bagi UPTD menjadi krusial dalam mengoptimalkan kinerja dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek

Pentingnya Penyusunan Rencana Strategi bagi UPTD dalam Implementasi BLUD Read More »

Fleksibilitas BLUD: Kunci Keberlanjutan dan Kemandirian Layanan Publik

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) telah menjadi model yang inovatif dan fleksibel dalam penyelenggaraan layanan publik di Indonesia. Fleksibilitas BLUD menjadi kunci keberlanjutan dan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Artikel ini akan membahas mengenai konsep fleksibilitas dalam konteks BLUD dan bagaimana hal tersebut dapat membawa dampak positif bagi pemerintah daerah dan pelayanan publik. Salah satu

Fleksibilitas BLUD: Kunci Keberlanjutan dan Kemandirian Layanan Publik Read More »

Peran Pembina Teknis dalam Optimalisasi Pelayanan dan Pengelolaan Keuangan BLUD

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pola Pengelolaan

Peran Pembina Teknis dalam Optimalisasi Pelayanan dan Pengelolaan Keuangan BLUD Read More »

Proses Penilaian Pengajuan Status BLUD: Persyaratan Administratif, Pembentukan Tim Penilai, dan Tata Tertib Evaluasi Dokumen

Dalam pengajuan SKPD atau suatu unit menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), perlu dipenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Persyaratan yang paling penting untuk diperhatikan adalah persyaratan administratif karena terdapat beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan. Seluruh dokumen persyaratan administratif harus lolos tahap penilaian setelah pengajuan status BLUD. Dokumen administratif terdiri dari Surat Pernyataan Kesiapan Meningkatkan

Proses Penilaian Pengajuan Status BLUD: Persyaratan Administratif, Pembentukan Tim Penilai, dan Tata Tertib Evaluasi Dokumen Read More »

Pentingnya Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki peran penting dalam penyediaan layanan publik. Keberlanjutan dan kesehatan finansial BLUD menjadi kunci keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, pembinaan keuangan yang efektif perlu diterapkan. Beberapa cara untuk mencapai pembinaan keuangan yang efektif adalah: Pemahaman Terhadap Sistem Keuangan BLUD: Pembina keuangan BLUD perlu memiliki pemahaman mendalam

Pentingnya Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Read More »

Pelayanan Asistensi Badan Layanan Umum Daerah

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Salah satu unit pelaksana teknis dinas yang harus berbentuk BLUD adalah Puskesmas. Puskesmas harus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan

Pelayanan Asistensi Badan Layanan Umum Daerah Read More »

Dokumen Yang Perlu Dipresentasikan Oleh Tim Penilai

Bahwasannya untuk menjadi BLUD perlu adanya beberapa dokumen yang nantinya akan dipresentasikan oleh Tim Penilai. Dokumen-dokumen yang perlu dipresentasikan oleh Tim Penilai adalah dokumen administratif. Dokumen administratif merupakan salah satu syarat untuk menjadi BLUD dan berdasarkan Permendagri No.79 Tahun 2018. Dokumen administratif tersebut terdiri dari: Surat Pernyataan Kesanggupan untuk Meningkatkan Kinerja Surat pernyataan kesanggupan untuk

Dokumen Yang Perlu Dipresentasikan Oleh Tim Penilai Read More »

Kebijakan Akuntansi dan Pengertian Dana Bergulir

Kebijakan Akuntansi Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi dan praktik-praktik yang dipakai oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, kebijakan akuntansi disusun untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang: Relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan Dapat diandalkan, dengan pengertian: Mencerminkan kejujuran hasil dan posisi keuangan entitas; Menggambarkan

Kebijakan Akuntansi dan Pengertian Dana Bergulir Read More »

Peran Penting Pelatihan Dokumen Administratif dalam Implementasi BLUD

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah lembaga pemerintah yang diberdayakan untuk memberikan pelayanan publik secara mandiri. Sebagai entitas yang beroperasi dengan otonomi, BLUD bertanggung jawab atas administrasi keuangannya sendiri, termasuk pengelolaan dokumen administratif. Pelatihan dokumen administratif dalam BLUD memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa entitas ini dapat menjalankan tugasnya dengan efisien, transparan, dan

Peran Penting Pelatihan Dokumen Administratif dalam Implementasi BLUD Read More »

Peran Penting Pejabat Keuangan BLUD

Pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian layanan umum terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.  Selain itu, pejabat pengelola BLUD yang terdiri dari pemimpin (sebagai  penanggung jawab umum operasional dan keuangan). Pejabat keuangan (sebagai penanggung jawab keuangan) dan pejabat teknis (sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya). Pada artikel kali ini

Peran Penting Pejabat Keuangan BLUD Read More »

BLUD Sebagai Jembatan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Bagi Masyarakat

Di dalam sebuah Negara pasti memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan bagi setiap warga Negara dan penduduk dalam memenuhi hak serta kebutuhan dasar demi terlaksananya pelayanan publik. Hal tersebut terdapat pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah wajib menciptakan kepercayaan masyarakat sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Menurut

BLUD Sebagai Jembatan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Bagi Masyarakat Read More »

BLUD Salah Satu Faktor Meningkatnya Pelayanan Publik

BLUD merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau satuan kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah Republik Indonesia yang didirikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa layanan umum dalam bentuk barang/jasa yang tidak memprioritaskan keuntungan dan berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas. BLUD merupakan bagian dari lembaga pemerintah daerah dan status hukumnya tidak terpisahkan dari pemerintah

BLUD Salah Satu Faktor Meningkatnya Pelayanan Publik Read More »

Meningkatkan Kualitas Layanan Publik melalui Kolaborasi dengan Konsultan Profesional

Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam lingkup pelayanan publik memerlukan langkah-langkah yang tepat dan berkesinambungan untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam layanan yang disediakan kepada masyarakat. Dalam upaya ini, kerja sama dengan konsultan profesional telah terbukti memberikan sejumlah manfaat yang signifikan. 1. Keahlian Khusus dan Pengalaman yang Mendalam Konsultan membawa keahlian khusus dan

Meningkatkan Kualitas Layanan Publik melalui Kolaborasi dengan Konsultan Profesional Read More »

Pejabat Teknis BLUD

Pejabat Pengelola BLUD bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.  Pegawai BLUD menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD. Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD dapat berasal dari profesional lainnya (diluar PNS dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)), yang diangkat sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip

Pejabat Teknis BLUD Read More »

Workshop Penatausahaan Keuangan BLUD: Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Publik

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki peran kunci dalam penyediaan layanan publik di tingkat lokal. Mereka sering bertanggung jawab atas sejumlah besar keuangan publik, yang harus dikelola dengan baik agar dapat digunakan secara efektif untuk kepentingan masyarakat. Workshop penatausahaan keuangan BLUD adalah salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pengelolaan keuangan publik di tingkat

Workshop Penatausahaan Keuangan BLUD: Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Publik Read More »

Meningkatkan Pengawasan Internal: Pelatihan Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit BLUD

Rumah Sakit yang beroperasi sebagai Badan Layanan Umum Daerah Berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan layanan kesehatan berkualitas kepada masyarakat. Untuk memastikan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya serta kualitas layanan, penting untuk memiliki Satuan Pengawas Internal yang kompeten dan terlatih. Syncore BLUD merupakan salah satu perusahaan

Meningkatkan Pengawasan Internal: Pelatihan Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit BLUD Read More »

Manfaat Workshop Laporan Keuangan SAP dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan UPT/D

Sistem SAP (Systems, Applications, and Products) adalah salah satu sistem manajemen  terkemuka di dunia, yang digunakan oleh ribuan organisasi untuk mengelola berbagai aspek operasional dan keuangan mereka. Workshop laporan keuangan SAP adalah alat penting yang memungkinkan organisasi untuk memahami dan mengoptimalkan data keuangan mereka melalui platform ini. Artikel ini akan membahas pentingnya dan manfaat dari

Manfaat Workshop Laporan Keuangan SAP dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan UPT/D Read More »

Intip Keseruan Workshop Pra BLUD Dinas Kesehatan Kota Bontang!

Syncore BLUD kembali menyelenggarakan workshop untuk pendampingan penyusunan dokumen pra BLUD pada tanggal 18-20 Oktober 2023 bertempat di Forriz Hotel Yogyakarta. Sebanyak 45 peserta yang terdiri dari Dinas Kesehatan Kota Bontang, 6 Puskesmas yang tersebar di Kota Bontang dan 1 Labkesda Kota Bontang turut berpartisipasi dalam kegiatan workshop kali ini. Kegiatan workshop diawali oleh sesi

Intip Keseruan Workshop Pra BLUD Dinas Kesehatan Kota Bontang! Read More »

Sosialisasi Pengelolaan Keuangan BLUD: Membangun Kesadaran dan Tanggung Jawab Bersama

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memegang peran penting dalam penyediaan layanan publik di tingkat lokal. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan BLUD menjadi aspek yang sangat krusial. Sosialisasi pengelolaan keuangan BLUD adalah upaya penting untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam pengelolaan dana publik. Artikel ini akan membahas mengapa sosialisasi pengelolaan keuangan BLUD penting dan

Sosialisasi Pengelolaan Keuangan BLUD: Membangun Kesadaran dan Tanggung Jawab Bersama Read More »

Pemahaman BLUD pada SMKN 1 Bintan Utara Kepulauan Riau

Pada tanggal 13-15 September telah berlangsung acara pemahaman BLUD pada SMKN 1 Bintan Utara yang diselenggarakan di aula SMKN 1 Bintan Utara. Dalam acara ini menghadirkan berbagai pihak mulai dari Kasi Kurikulum Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Sub Bagian Perbendaharaan BKAD, Biro Ekonomi dan Pembangunan, dan Bappeda serta seluruh guru di SMKN 1 Bintan Utara.

Pemahaman BLUD pada SMKN 1 Bintan Utara Kepulauan Riau Read More »

Pendampingan BLUD: Menuju Layanan Publik Lebih Efisien dan Akuntabel

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan sebuah konsep inovatif dalam manajemen pelayanan publik di Indonesia. BLUD dirancang untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas layanan di berbagai instansi pemerintah, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan masyarakat. Artikel ini akan menjelaskan pentingnya pendampingan BLUD dalam mengubah pelayanan publik menjadi lebih baik. Syncore Indonesia mempunyai layanan dalam

Pendampingan BLUD: Menuju Layanan Publik Lebih Efisien dan Akuntabel Read More »

Pentingnya Pendampingan dalam Implementasi RBA pada UPT/D Berstatus BLUD

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) adalah alat penting dalam pengelolaan keuangan yang baik di sektor publik. Di tingkat lokal, banyak Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang telah mengadopsi RBA sebagai metode untuk merencanakan dan mengalokasikan sumber daya secara efektif. Namun, untuk memastikan kesuksesan implementasi RBA, pendampingan dan bimbingan yang tepat diperlukan. Syncore Indonesia mempunyai layanan

Pentingnya Pendampingan dalam Implementasi RBA pada UPT/D Berstatus BLUD Read More »

Mengungkap Pentingnya Kajian Kelayakan dalam Pendirian (BLUD)

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan instrumen penting dalam meningkatkan pelayanan publik di tingkat daerah. Namun, sebelum melangkah untuk mendirikan BLUD, sebuah langkah krusial harus dilakukan, yaitu melakukan studi kelayakan atau Kajian Kelayakan. Kajian Kelayakan memainkan peran yang tak tergantikan dalam memastikan keberhasilan dan keberlanjutan BLUD. Berikut adalah sejumlah alasan mengapa Kajian Kelayakan sangat penting

Mengungkap Pentingnya Kajian Kelayakan dalam Pendirian (BLUD) Read More »

Apakah Kajian Kelayakan untuk UPT/D Penting dalam Menjadi BLUD?

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) telah menjadi sebuah konsep yang semakin populer dalam administrasi publik di Indonesia. Ini adalah upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyediaan layanan publik di tingkat lokal. Salah satu aspek penting dalam transformasi menjadi BLUD adalah melakukan kajian kelayakan. Namun, apakah kajian kelayakan benar-benar penting dalam proses menuju status

Apakah Kajian Kelayakan untuk UPT/D Penting dalam Menjadi BLUD? Read More »

Cara Memaksimalkan Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Mengoptimalkan kinerja keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan tujuan utama bagi lembaga pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, efisien, dan berkelanjutan. Dengan mengelola keuangan secara bijaksana dan transparan, BLUD dapat memastikan kelancaran operasional dan memberikan dampak positif bagi masyarakat yang dilayani. Berikut adalah beberapa cara yang dapat membantu memaksimalkan kinerja keuangan BLUD:

Cara Memaksimalkan Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Read More »

Pentingnya Remunerasi BLUD untuk Membangun Masa Depan Berkualitas

Dalam upaya memajukan sektor kesehatan di Indonesia, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) telah menjadi tulang punggung dalam penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat. Namun, untuk memastikan kinerja dan motivasi pegawai tetap optimal, diperlukan solusi terkini dan terpercaya. Produk layanan penyusunan remunerasi BLUD, Syncorei BLUD hadir sebagai langkah inovatif untuk mengoptimalkan kinerja dan memotivasi sumber

Pentingnya Remunerasi BLUD untuk Membangun Masa Depan Berkualitas Read More »

Pendampingan Pra BLUD Laboratorium Kesehatan Kota Depok

Pada tanggal 24 agustus 2023 tim Syncore BLUD bersama dengan Pakar BLUD Bapak Niza Wibyana Tito, M. Kom, M. M, CAAT melakukan kunjungan ke Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Depok untuk mendampingi Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Depok dalam mempersiapkan penerapan BLUD. Kegiatan ini dilakukan selama 1 hari di Aula Dinas Kesehatan Kota Depok, dengan jumlah peserta

Pendampingan Pra BLUD Laboratorium Kesehatan Kota Depok Read More »

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: Peran Penting Evaluasi Kinerja BLUD

Pelayanan kesehatan adalah salah satu aspek mendasar dalam pembangunan suatu negara. Untuk memastikan kualitas pelayanan yang optimal, banyak rumah sakit dan pusat kesehatan kini beralih ke model Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). BLUD adalah unit pelayanan publik yang diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya dan keuangannya sendiri. Namun, untuk memastikan bahwa BLUD beroperasi secara efektif

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: Peran Penting Evaluasi Kinerja BLUD Read More »

Workshop BLUD – Solusi Inovatif Peningkatan Pelayanan Publik

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) telah menjadi tonggak penting dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas di tingkat lokal. Namun, untuk memaksimalkan potensi BLUD, penting untuk memastikan bahwa SDM terlatih dengan baik dan memiliki pengetahuan yang memadai. Inilah mengapa layanan workshop BLUD di PT Syncore Indonesia adalah kunci untuk mendukung kemajuan dan peningkatan pelayanan publik. Menyongsong

Workshop BLUD – Solusi Inovatif Peningkatan Pelayanan Publik Read More »

Workshop dan Pendampingan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan

Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan yang telah menjadi mitra Syncore BLUD sejak tahun 2018, kini kembali mempercayakan tim Syncore BLUD untuk mendampingi RSUD dan Puskesmas yang ada di wilayah Kota Tangerang Selatan dalam rangka persiapan implementasi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD. Pada Mei 2023 yang lalu, tim Syncore BLUD juga telah memberikan pelatihan kepada  RSUD dan

Workshop dan Pendampingan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Read More »

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) UPTD Kabupaten Bantul Part 3

Bapak Fauzan menyampaikan “Permasalahan ketentuan Pengadaan SDM dengan sistem P3K dan outsourcing terbentur masalah peraturan dan kecukupan keuangan untuk saat ini sebaiknya seperti apa?” Bapak Niza Wibyana Tito menjawab pertanyaan Bapak Fauzan “Dalam pengadaan SDM kembali lagi ke dana perimbangan, kita butuh outsourcing di luar P3K berapa. Kebutuhan ini terkait dengan kekuatan dana BLUD masing-masing.

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) UPTD Kabupaten Bantul Part 3 Read More »

Pengelolaan Belanja BLUD: Meningkatkan Efisiensi dan Akuntabilitas

Belanja merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pengelolaan belanja yang efektif dan efisien tidak hanya memastikan penggunaan anggaran dengan bijaksana, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana publik. Dalam artikel ini, kita akan membahas tentang pentingnya pengelolaan belanja BLUD dan beberapa strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan

Pengelolaan Belanja BLUD: Meningkatkan Efisiensi dan Akuntabilitas Read More »

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) UPTD Kabupaten Bantul Part 2

Pakar Keuangan BLUD yaitu Bapak Niza Wibyanan Tito menyampaikan dalam pertemuannya di Bangsal Rumah Dinas Kabupaten Bantul di tanggal 26 Juli 2023 Sektor publik salah satunya adalah yang paling mendasar pemaklum kebijakan yang sangat banyak sangat berbeda dengan swasta yang hanya memiliki owner, sehingga dalam pengelolaan organisasi harus bisa memuaskan semua sektor. BLUD ini hanya

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) UPTD Kabupaten Bantul Part 2 Read More »

Mengukur Maturitas BLUD: Menuju Keunggulan Pengelolaan

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan entitas yang mengelola layanan publik dan membutuhkan pengelolaan yang efektif dan matang. Penilaian maturitas BLUD adalah salah satu cara untuk mengukur sejauh mana BLUD telah berkembang dalam hal pengelolaan, tata kelola, dan pencapaian tujuan organisasi. Dalam artikel ini, kita akan membahas pentingnya penilaian maturitas BLUD dan beberapa aspek yang

Mengukur Maturitas BLUD: Menuju Keunggulan Pengelolaan Read More »

Prosedur Pelaksanaan Program BLUD: Meningkatkan Efisiensi dan Pelayanan Publik

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan model pengelolaan layanan publik di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam artikel ini, kita akan menjelaskan prosedur pelaksanaan program BLUD dan bagaimana hal ini berkontribusi dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Pendirian BLUD: Langkah pertama dalam pelaksanaan program BLUD adalah pendirian entitas BLUD itu

Prosedur Pelaksanaan Program BLUD: Meningkatkan Efisiensi dan Pelayanan Publik Read More »

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) UPTD Kabupaten Bantul Part 1

Pertemuan dilakukan di Bangsal Rumah Dinas Kabupaten Bantul di tanggal 26 Juli 2023. Dalam pertemuan tersebut diikuti oleh sekitar 52 Orang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.  Bapak Fauzan menyampaikan rasa terimakasih kepada syncore yang sudah mendampingi kami dari tahun kemarin di bagian perekonomian yang kaitannya dengan transformasi dari UPT ke BLUD dan sudah sukses yaitu terkait

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) UPTD Kabupaten Bantul Part 1 Read More »

Peran Penting Sistem Informasi Akuntansi dalam Pengambilan Keputusan Manajemen BLUD

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan manajemen di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Berikut adalah beberapa poin penting SIA dalam pengambilan keputusan manajemen BLUD. Dalam pengambilan keputusan, informasi akuntansi berperan penting untuk kebutuhan dan keberlangsungan pengelolaan keuangan BLUD. Informasi akuntansi dapat memberikan data yang akurat dan jelas terhadap keputusan yang diambil.

Peran Penting Sistem Informasi Akuntansi dalam Pengambilan Keputusan Manajemen BLUD Read More »

Apa saja fungsi Dewan Pengawas BLUD?

Dewan Pengawas merupakan salah satu komponen penting dalam sistem BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) di Indonesia. Fungsi utama Dewan Pengawas adalah memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas operasional BLUD. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari Dewan Pengawas BLUD:   Pengawasan Keuangan: Dewan Pengawas memiliki peran penting dalam mengawasi pengelolaan keuangan BLUD. Mereka memastikan bahwa pengelolaan dana

Apa saja fungsi Dewan Pengawas BLUD? Read More »

Pelatihan Unit Cost: Meningkatkan Efisiensi Operasional dan Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik

Pendekatan yang digunakan untuk mengoptimalkan pengeluaran dan mengambil keputusan yang lebih baik adalah dengan memahami Unit Cost. Pelatihan Unit Cost memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana menghitung, menganalisis, dan memanfaatkan informasi biaya ini untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Pelatihan Unit Cost adalah program yang dirancang untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan

Pelatihan Unit Cost: Meningkatkan Efisiensi Operasional dan Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik Read More »

Pentingnya Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi entitas BLUD

Dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), terdapat dokumen standar yang mengatur Pelayanan Minimal yang harus dipenuhi oleh entitas BLUD. Dokumen ini disebut Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan merupakan acuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Berikut adalah beberapa dokumen standar yang terkait dengan Pelayanan Minimal bagi entitas BLUD di Indonesia:   Keputusan Menteri

Pentingnya Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi entitas BLUD Read More »

Pola Tata Kelola SMKN – Sub Bab Prosedur Kerja

Setelah membahas mengenai kelembagaan SMKN pada artikel sebelumnya , artikel kali ini akan membahas mengenai prosedur kerja dalam dokumen Tata Kelola. B.Prosedur Kerja Prosedur kerja dalam tata kelola SMK menggambarkan pola hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi. Prosedur kerja yang dilaksanakan di SMKN 1 Sambilegi berpedoman pada prosedur kerja serta

Pola Tata Kelola SMKN – Sub Bab Prosedur Kerja Read More »

SMKN 1 Batam Resmi Terapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

SMKN 1 Batam Resmi Terapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

Salah satu upaya untuk memberikan fasilitas penunjang pembelajaran yang baik bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) juga harus bisa mandiri dan mengikuti perkembangan zaman.  Dikutip dari Batam.tribunnews.com Ansar Ahmad sebagai Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) mengeluarkan surat keputusan menetapkan lima Sekolah di Kepri akan menjalankan pola pengelolaan keuangan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Salah

SMKN 1 Batam Resmi Terapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Read More »

SMK Apa yang Bisa Menjadi BLUD?

SMK Apa yang Bisa Menjadi BLUD?

Blud.co.id – TEFA (Teaching Factory) di sekolah merupakan sarana produksi yang dioperasikan berdasarkan prosedur dan standar kerja untuk menghasilkan produk yang sesuai. TEFA juga merupakan suatu model pembelajaran praktik pada pendidikan kejuruan yang melibatkan peserta didik untuk dapat menghasilkan barang dan jasa serta tidak berorientasi untuk mencari keuntungan. Tujuan dari TEFA/ Teaching Factory adalah untuk

SMK Apa yang Bisa Menjadi BLUD? Read More »

Mengapa SMKN Di Dorong Menerapkan PPK BLUD?

Mengapa SMKN Di Dorong Menerapkan PPK BLUD?

Blud.co.id – Berikut alasan pentingnya penerapan BLUD SMK melalui PPK BLUD.  Sekolah Menengah Kejuruan Negeri atau SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang bisa menerapkan BLUD.  SMK juga menyelenggarakan kejuruan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat. (UU Nomor 20 Tahun 2013, Pasal 18 ayat [3]).

Mengapa SMKN Di Dorong Menerapkan PPK BLUD? Read More »

Apa itu Tefa dan Mengapa Harus BLUD?

Apa itu Tefa dan Mengapa Harus BLUD?

Blud.co.id – Berikut akan dijelaskan terkait apa itu TEFA yang berhubungan dengan masalah aset SMK dan bagaimana cara pengelolaan keuangan. Terdapat potensi dan sistem pengelolaan keuangan BLUD SMK N. Bagaimana kaitannya dengan TEFA? Latar belakang TEFA yaitu masalah aset SMK yang banyak baik bangunan dan peralatannya yang jika tidak dimanfaatkan dengan maksimal akan sia-sia.  Model

Apa itu Tefa dan Mengapa Harus BLUD? Read More »

Berjalan Interaktif, Workshop PPK BLUD SMK Negeri 1 Kelapa Kabupaten Bangka Barat

Blud.co.id – Pada 6 sampai 7 Desember 2021 kemarin tim Blud mengadakan acara workshop dan pelatihan BLUD untuk SMK Negeri di Bangka Belitung yakni SMKN 2 Kelapa Kabupaten Bangka Barat.   Workshop dan latihan merupakan bagian dari kerjasama tim Blud dengan berbagai lembaga seperti RSUD, Puskesmas, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan dan Lembaga Pendidikan.  Pada workshop yang

Berjalan Interaktif, Workshop PPK BLUD SMK Negeri 1 Kelapa Kabupaten Bangka Barat Read More »

Pola Tata Kelola SMKN- Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pola Tata Kelola SMKN – Sub Bab Prosedur Kerja

Setelah membahas mengenai kelembagaan SMKN pada artikel sebelumnya , artikel kali ini akan membahas mengenai prosedur kerja dalam dokumen Tata Kelola. B.Prosedur Kerja Prosedur kerja dalam tata kelola SMK menggambarkan pola hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi. Prosedur kerja yang dilaksanakan di SMKN 1 Sambilegi berpedoman pada prosedur kerja serta

Pola Tata Kelola SMKN – Sub Bab Prosedur Kerja Read More »

Pola Tata Kelola SMKN- Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pola Tata Kelola SMKN- BAB II KELEMBAGAAN POLA TATA KELOLA SMKN

Kelembagaan Gambaran Singkat Sekolah IDENTITAS SEKOLAH 1 Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Sambilegi 2 NSS : 111 000 000 001 3 NPSN : 10000000 4 Alamat : Jalan Raya Solo – Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kota Sambilegi, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282 Surel : mail@smkn1sambilegi.sch.id Situs web : www.smkn1sambilegi.sch.id 5 SK Pendirian :

Pola Tata Kelola SMKN- BAB II KELEMBAGAAN POLA TATA KELOLA SMKN Read More »

Pola Tata Kelola SMKN- Pengelolaan Sumber Daya Manusia

DOKUMEN POLA TATA KELOLA SMKN

Artikel pada hari ini akan membahas Dokumen Tata Kelola yang merupakan salah satu dokumen persyaratan administratif untuk menjadi BLUD. Permendagri 79 Tahun 2018 pada Pasal 38 ayat 1 menyebutkan bahwa Pola Tata Kelola merupakan tata kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD. Selanjutnya dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam

DOKUMEN POLA TATA KELOLA SMKN Read More »

Pola Tata Kelola SMKN- Pengelolaan Sumber Daya Manusia

SMKN BLUD : PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PART IVB

Artikel ini merupakan penjelasan lanjutan dari artikel sebelumnya yang bisa diakses melalui link berikut Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal A. Pemantauan Pelaksanaan SPM  Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal SMK Negeri 1 Sambilegi dilakukan secara berkala setiap tahun secara berjenjang menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang berlaku pada setiap jenis layanan dasar.

SMKN BLUD : PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PART IVB Read More »

Pola Tata Kelola SMKN- Pengelolaan Sumber Daya Manusia

SMKN BLUD : PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PART IVA

Artikel sebelumnya telah membahas mengenai bab 3 pada dokumen SPM yaitu terkait dengan strategi kejahatan SPM berdasarkan Renstra, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai bab IV dari dokumen SPM yang berisi: Rencana strategi dan penganggaran, serta pemantauan dan pengawasan pelaksanaan SPM, berikut pembahasannya : BAB IV SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA A. Rencana Strategis dan

SMKN BLUD : PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PART IVA Read More »

Pola Tata Kelola SMKN- Pengelolaan Sumber Daya Manusia

SMKN BLUD : PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PART IIIB

Artikel sebelumnya kita telah membahas mengenai Rencana Pencapaian SPM. Pada artikel kali ini, kita akan membahas mengenai Strategi Pencapaian SPM berdasarkan Renstra 2. Strategi Pencapaian SPM Berdasarkan Rencana Strategis Strategi keinginan SPM dilaksanakan melalui program kegiatan yang disusun dalam Rencana Strategis SMKN 1 Sambilegi. Kesesuaian Rencana Strategis SMKN 1 Sambilegi dengan SPM sebagaimana disajikan dalam

SMKN BLUD : PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PART IIIB Read More »

Pola Tata Kelola SMKN- Pengelolaan Sumber Daya Manusia

SMKN BLUD : PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PART IIIA

Artikel s ebelumnya kita telah membahas mengenai sub bab jenis pelayanan, prosedur pelayanan SPM. Artikel selanjutnya kita akan membahas mengenai bab selanjutnya yaitu Rencana Pencapaian SPM. Pembahasan selanjutnya dapat dilihat di bawah ini. BAB III RENCANA PENCAPAIAN SPM   Rencana Pencapaian Indikator SPM SMKN 1 Sambilegi secara bertahap berupaya meningkatkan SPM sesuai dengan perkembangan kebutuhan

SMKN BLUD : PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PART IIIA Read More »

Pola Tata Kelola SMKN- Pengelolaan Sumber Daya Manusia

SMKN BLUD : PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PART IIB

Artikel s ebelumnya kita telah membahas mengenai sub bab jenis pelayanan, prosedur pelayanan SPM. Artikel selanjutnya kita akan membahas mengenai standar pelayanan minimal, berikut pembahasannya: Standar Pelayanan Minimal SMKN 1 Sambilegi SPM setiap jenis pelayanan, indikator dan standar pelayanan di atas ditunjukan pada tabel berikut: Jenis Pelayanan Mutu Pelayanan Dasar Pernyataan Standar Indikator Target Capaian

SMKN BLUD : PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PART IIB Read More »

Pola Tata Kelola SMKN- Pengelolaan Sumber Daya Manusia

SMKN BLUD : PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PART IIA

Artikel s ebelumnya telah membahas mengenai bab 1 pada dokumen SPM yang berisi tentang latar berlakang, tujuan, pengertian, penyusunan prinsip, landasan hukum, perubahan SPM, & sistematika penyajian SPM. Kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai bab 2 dari dokumen SPM yang berisi: jenis pelayanan, prosedur pelayanan SPM, dan standar pelayanan minimal, berikut pembahasannya: BAB II

SMKN BLUD : PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PART IIA Read More »

Pola Tata Kelola SMKN- Pengelolaan Sumber Daya Manusia

SMKN BLUD : PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PART IC

Blud.co.id-Yogyakarta. Artikel sebelumnya kita membahas mengenai Pengertian dan Prinsip Penyusunan SPM. Artikel selanjutnya kami akan membahas mengenai BAB I yaitu pada Sub Bab: Landasan hukum Perubahan Standar Pelayanan Minimal Sistematika Penyajian A.    Landasan Hukum Penyusunan SPM tidak lepas dari berbagai aturan hukum yang dijadikan landasan penyusunannya, yaitu: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

SMKN BLUD : PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PART IC Read More »

Pola Tata Kelola SMKN- Pengelolaan Sumber Daya Manusia

SMKN BLUD : PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PART IB

Blud.co.id-Yogyakarta. Artikel sebelumnya kita telah membahas mengenai Latar Belakang dan Tujuan SPM. Pada artikel kali ini, kita akan membahas mengenai pengertian serta Prinsip Penyusunan dan Penetapan SPM C.Pengertian    _ Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disingkat SMKN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang dikelola Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada

SMKN BLUD : PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PART IB Read More »

Pola Tata Kelola SMKN- Pengelolaan Sumber Daya Manusia

SMKN BLUD : PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PART IA

Blud.co.id-Yogyakarta. Artikel sebelumnya kita membahas mengenai penyusunan Renstra untuk SMKN BLUD, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai penyusunan Standar Pelayanan Minimal. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) SMKN BLUD, disajikan pada artikel dibawah ini PENDAHULUAN SPM DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ………………………………………. ……… ……………….. ………………………. . ………………………………………. 1 DAFTAR ISI . …………………….. ……………….. ………… ……………………….. ………… …………….

SMKN BLUD : PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PART IA Read More »

Penatausahaan, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD

Sistematika Penyusunan Renstra SMKN PART VI

Sistematika Penyusunan Renstra SMKN BAGIAN VI-Blud.co.id. Penyusunan renstra setelah menyusun BAB IV mengenai Visi, Misi, Tujuan dan Arah Kebijakan maka selanjutnya menyusun BAB V. BAB V berisikan Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan. BAB terakhir dari dokumen renstra yaitu BAB VI Penutup. Uraian isi dari Renstra BAB V dan BAB VI sebagai berikut. BAB V

Sistematika Penyusunan Renstra SMKN PART VI Read More »

Penatausahaan, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD

Sistematika Penyusunan Renstra SMKN PART VC

Sistematika Penyusunan Renstra SMKN PART VC-blud.co.id. Artikel sebelumnya kita membahas mengenai BAB IV dari Renstra mengenai “Tujuan & Sasaran SMKN” , artikel saat ini kita akan membahas mengenai BAB IV dari Renstra yaitu “Strategi & Arah Kebijakan SMKN”. Berikut adalah pembahasannya: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan

Sistematika Penyusunan Renstra SMKN PART VC Read More »

Penatausahaan, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD

Sistematika Penyusunan Renstra SMKN PART VB

Sistematika Penyusunan Renstra SMKN BAGIAN VB-blud.co.id. Artikel sebelumnya telah membahas mengenai BAB IV dari Renstra mengenai Visi & Misi dari SMKN , artikel saat ini akan membahas BAB IV dari Renstra mengenai “Tujuan & Sasaran SMKN”. Berikut adalah pembahasannya: BAB IV TUJUAN & SASARAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TUJUAN DAN SASARAN. Tujuan dan sasaran hakekatnya merupakan

Sistematika Penyusunan Renstra SMKN PART VB Read More »

Penatausahaan, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD

Sistematika Penyusunan Renstra SMKN PART VA

Sistematika Penyusunan Renstra SMKN BAGIAN VA-blud.co.id. Artikel sebelumnya kita telah membahas BAB III yang terdiri dari: Permasalahan Berdasarkan Identifikasi Tugas dan Fungsi Pelayanan Telaah Visi, Misi dan Program Kepala daerah Telaah renstra KL Telaah Renstra Tata Ruang Wilayah dan KLHS Penanganan Isu-Isu Strategi Identifikasi Berdasarkan Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan Selanjutnya kita akan membahas mengenai

Sistematika Penyusunan Renstra SMKN PART VA Read More »

Contoh Penerapan Neraca Keuangan BLUD

Sistematika Penyusunan Renstra SMKN PART IVD

Sistematika Penyusunan Renstra SMKN BAGIAN IVD.  Artikel sebelumnya kita telah membahas mengenai “Sistematika Penyusunan Renstra SMKN PART IVC” yaitu Telaah renstra KL dan Telaah Renstra Tata Ruang Wilayah dan KLHS. Artikel selanjutnya kita akan membahas mengenai “Penentuan Isu-Isu Strategi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan”. Bagaimana cara membayar isu strategi tersebut ? Silahkan simak

Sistematika Penyusunan Renstra SMKN PART IVD Read More »

Contoh Penerapan Neraca Keuangan BLUD

Sistematika Penyusunan Renstra SMKN PART IVC

Sistematika Penyusunan Renstra SMKN BAGIAN IVC.  Artikel sebelumnya kita telah membahas mengenai “Sistematika Penyusunan Renstra SMKN PART IVB” yaitu Telaah Visi, Misi dan Program Kepala daerah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai “Telaah renstra KL dan Telaah Renstra Tata Ruang Wilayah dan KLHS. Sistematika Penyusunan Renstra SMKN dijelaskan pada artikel dibawah ini Telaah Renstra K/L dan

Sistematika Penyusunan Renstra SMKN PART IVC Read More »

Contoh Penerapan Neraca Keuangan BLUD

Sistematika Penyusunan Renstra SMKN PART IVB

Sistematika Penyusunan Renstra SMKN PART IVB.  Artikel sebelumnya , kita telah membahas mengenai Renstra pada BAB III yaitu mengenai Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan. Artikel kali ini kita akan membahas mengani Sistematika Penyusunan Renstra SMKN pada sub bab Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Bagaimana penyusunan dokumen

Sistematika Penyusunan Renstra SMKN PART IVB Read More »

Sistematika Penyusunan Renstra SMKN PART IV

Sistematika Penyusunan Renstra SMKN PART IVA

Sistematika Penyusunan Renstra SMKN BAGIAN IVA.  Artikel sebelumnya kita telah membahas mengenai Renstra pada BAB 2 pada sub bab sumber daya manusia, keuangan dan sarana dan prasarana. Selanjutnya kita akan membahas  BAB III dan sub bab A . Bab III terdiri dari: Permasalahan Identifikasi Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Telaah Visi, Misi dan Program Kepala

Sistematika Penyusunan Renstra SMKN PART IVA Read More »

Sistematika Penyusunan Renstra SMKN PART IV

Sistematika Penyusunan Renstra SMKN PART IIIC

Sistematika Penyusunan Renstra SMKN BAGIAN IIIC. Artikel sebelumnya kita telah membahas mengenai gambaran umum mengenai sumberdaya manusia, sumber daya keuangan, dan sarana prasarana SMKN. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kinerja pelayanan dan tantangan serta peluang yang dimiliki oleh SMKN. Berikut merupakan contoh dokumen Renstra: KINERJA PELAYANAN SMKN 1 SAMBILEGI Capaian Kinerja Mutu Pelayanan Tingkat capaian

Sistematika Penyusunan Renstra SMKN PART IIIC Read More »

Sistematika Penyusunan Renstra SMKN PART IV

Sistematika Penyusunan Renstra SMKN PART IIIB

Sistematika Penyusunan Renstra SMKN BAGIAN IIIB.  Artikel sebelumnya kita telah membahas mengenai gambaran umum SMKN dan gambaran organisasi SMKN. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Sumber daya yang ada di SMKN yaitu sumber daya manusia keuangan serta sarana dan prasarana. Berikut merupakan contoh dokumen Renstra pada BAB 2 pada sub bab sumber daya manusia, keuangan dan

Sistematika Penyusunan Renstra SMKN PART IIIB Read More »

Fungsi, Mekanisme, dan Contoh Jurnal di BLUD

Sistematika Penyusunan Renstra SMK N PART II

Format Penyusunan Renstra SMKN sudah dijelaskan pada artikel sebelumnya . Artikel kali ini kita akan membahas mengenai Sistematika Penyusunan Renstra SMKN PART I .   Bagian kali ini kita akan membahas mengenai BAB 1 dari format Renstra SMKN, yaitu Pendahuluan. Contoh Dokumen Renstra pada BAB 1 dapat dilihat dibawah ini : BAB I PENDAHULUAN LATAR

Sistematika Penyusunan Renstra SMK N PART II Read More »

Proses Pengajuan, Penetapan, Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) (PART 1)

Format Penyusunan Renstra SMK N PART I

Artikel Seri kali ini kita akan membahas mengenai syarat pengajuan pengajuan BLUD, khususnya pada dokumen administrati f. Dokumen ini merupakan syarat administrasi yang tentunya harus dibuat oleh instansi, khususnya SMKN yang akan menerapkan BLUD. Kali ini tim blud.co.id akan memberikan contoh Dokumen Renstra yang terdiri dari: Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja; Pola tata kelola;

Format Penyusunan Renstra SMK N PART I Read More »

Pendampingan Pra BLUD di SMKN 2 Batam

Artikel kali ini kita akan membahas keseruan Pendampingan Pra BLUD di SMKN 2 Batam. Bagaimana keseruan pendampingannya ? SMKN 2 Batam merupakan sekolah kejuruan dengan program keahlian usaha pariwisata, akomodasi perhotelan, tata boga, tata kecantikan, dan tata busana. SMKN 2 Batam didirikan pada tahun 2006 di Batam Center. Seiring dengan perkembangan pendidikan di Indonesia dan

Pendampingan Pra BLUD di SMKN 2 Batam Read More »

GRATIS WEBINAR BLUD #14 Persyaratan SMKN Untuk Dapat di Tetapkan Sebagai Badan Layanan Umum Daerah

GRATIS WEBINAR BLUD #14 Persyaratan SMKN Untuk Dapat di Tetapkan Sebagai Badan Layanan Umum Daerah

GRATIS WEBINAR BLUD #14 Persyaratan SMKN Untuk Dapat di Tetapkan Sebagai Badan Layanan Umum Daerah Dengan Pembicara: Niza Wibyana Tito Mkom MM 📆 Sabtu, 31 Juli 2021 ⏲️ 10.00 – 12.00 WIB Link Pendaftaran : https://learning.co.id/webinar/webinarblud14 Segera daftarkan diri Anda untuk bersiaplah menjadi BLUD! Contact Person : LAKSMITHA 087804900800 ISZAR 082274900800

GRATIS WEBINAR BLUD #14 Persyaratan SMKN Untuk Dapat di Tetapkan Sebagai Badan Layanan Umum Daerah Read More »

Pendampingan Pra BLUD di SMKN 1 Tanjungpinang

.Artikel kali ini kita akan membahas mengenai keseruan Pendampingan Pra BLUD di SMKN 1 Tanjungpinang. Bagaimana keseruan Pendampingan Pra BLUD di SMKN 1 Tanjungpinang. Yuk simak artikel dibawah ini : SMKN 1 Tanjungpinang merupakan sekolah kejuruan pertama di Tanjungpinang berdiri pada tanggal 1 Agustus 1956. Awal mula Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) Negeri 1 Tanjungpinang

Pendampingan Pra BLUD di SMKN 1 Tanjungpinang Read More »

WORKSHOP PRA BLUD SMKN PURWOSARI BOJONEGORO

Workshop pra BLUD SMKN Purwosari Bojonegoro, telah berhasil dilaksanakan pada tanggal 28 sampai dengan 30 juni 2021 bertempat di Hotel Grage Ramayana Malioboro Yogyakarta. Workshop dilaksanakan selama tiga hari yang dipandu oleh Pak Soni sebagai narasumber dengan didampingi konsultan BLUD Syncore Wahyu dan Yuni. Hari Pertama Hari pertama dimulai dengan sambutan oleh perwakilan SMKN Purwosari. Tujuan

WORKSHOP PRA BLUD SMKN PURWOSARI BOJONEGORO Read More »

Penatausahaan, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD

SMK apa yang bisa menjadi BLUD?

BLUD atau Badan layanan umum daerah yaitu merupakan sistem pola pengelolaan keuangan daerah yang dimana dalam pengelolaannya memiliki fleksibilitas dengan fleksibilitas diharapkan dapat meningkatkan pelayanannya kepada masyrakat. TEFA atau teaching Factory/ pabrik dalam sekolah adalah sarana produksi yang di operasikan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk yang sesuai.  TEFA itu juga

SMK apa yang bisa menjadi BLUD? Read More »

Solusi Masalah Program Revitalisasi SMK

Mengapa SMK di dorong menerapkan PPK –BLUD?

Sebelumnya kita harus paham mengapa SMKN sanggat di dorong untuk menerapkan PPK-BLUD ? Hal ini di latarbelakangi oleh kurangnya produktivitas SMKN dalam menghasilkan sumber daya manusia (SDM )yang berkompeten. Dimana SMK saat ini masih kalah dengan lulusan diploma maupun sarjana. Memang tidak dipungkiri itu merupakan salah satu kekurangan SMK dan juga salah satu faktor mengapa

Mengapa SMK di dorong menerapkan PPK –BLUD? Read More »

Sistematika Penyusunan Renstra SMKN PART IV

APA ITU TEFA DAN MENGAPA HARUS BLUD?

Terdapat potensi dan sistem pengelolaan keuangan BLUD SMK N. Bagaimana kaitanya dengan TEFA ? Latar belakang TEFA yaitu masalah aset SMK  yang banyak baik bangunan dan peralatannya yang jika tidak di manfaatkan dengan maksimal akan sia-sia. Model pembelajaran TEFA juga digunakan untuk meningkatkan kesiapan kerja sehingga akan mengurangi pengangguran. Selain itu, banyaknya produk terbuang karena

APA ITU TEFA DAN MENGAPA HARUS BLUD? Read More »

Solusi Masalah Program Revitalisasi SMK

MEMAKSIMALKAN MANAJEMEN TEFA DENGAN SISTEM PENGELOLAAN SMK BLUD BAGIAN II

Berikut daftar pertanyaan dan jawaban dari hasil diskusi peserta dengan Narasumber : Kami memahami tujuan TEFA adalah meningkatkan kompetensi dari lini produksi, jika ada kerjasama dengan Industri lain maka yang berhak melakukan kerjasama siapa? Jawab : jika bukan BLUD maka yang boleh kerjasama adalah PEMDA, tetapi kalau sudah menjadi BLUD maka boleh melakukan kerjasama dengan

MEMAKSIMALKAN MANAJEMEN TEFA DENGAN SISTEM PENGELOLAAN SMK BLUD BAGIAN II Read More »

Jurnal Penyesuaian BLU/BLUD

SMKN 2 SUBANG INGIN MENERAPKAN BLUD UNTUK MENGATASI KEBINGUNGAN TERKAIT PENGELOLAAN DALAM HAL MEMAKSIMALKAN FUNGSI PELAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN

SMKN 2 Subang memiliki 16 jurusan dan 5 bidang kompetensi dan sudah mulai diterapkannya Teaching Factory (TEFA) namun sekolah merasa masih terhalang dalam melakukan kegiatan karena belum ada regulasi yang jelas untuk TEFA ini sendiri, sehingga pihak sekolah ingin mendalami ilmu tentang BLUD dan penerapannya. Menteri Pendidikan juga mendorong Pememerintah Provinsi untuk SMK yang memiliki

SMKN 2 SUBANG INGIN MENERAPKAN BLUD UNTUK MENGATASI KEBINGUNGAN TERKAIT PENGELOLAAN DALAM HAL MEMAKSIMALKAN FUNGSI PELAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN Read More »

Solusi Masalah Program Revitalisasi SMK

MEMAKSIMALKAN MANAJEMEN TEFA DENGAN SISTEM PENGELOLAAN SMK BLUD

SMK N 5 Jember sudah menjadi BLUD sejak Triwulan 4 tahun 2018 namun pemahaman untuk semua pengelola baik pengelola komite sekolah maupun pengelola TEFA masih perlu ditingkatkan lagi oleh karena itu diadakan Inhouse Training Pola Pengelolaan Keuangan BLUD. Pada pelatihan ini mengundang konsultan dari Syncore sebagai Narasumber yang telah berpengalaman mendampingi Puskesmas, RS dan SMK

MEMAKSIMALKAN MANAJEMEN TEFA DENGAN SISTEM PENGELOLAAN SMK BLUD Read More »

Scroll to Top