Mitra BLUD
Berbasis Teknologi

BLUD.co.id

Puskesmas

Pelatihan Laporan Keuangan BLUD di Kota Mataram bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme instansi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik.

Pelatihan Laporan Keuangan BLUD di Kota Mataram

Kota Mataram Jadi Tuan Rumah Pelatihan BLUD Kota Mataram tuan menjadi rumah dari pelatihan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pelatihan ini diikuti oleh BPKAD Kabupaten Bima, Dinas Kesehatan Kabupaten Bima, 21 Puskesmas, dan 1 RSUD dari Kabupaten Bima. Pelatihan tersebut memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Narasumber Ahli Bagikan Pengetahuan Mendalam Pelatihan Laporan Keuangan BLUD menghadirkan narasumber ahli dan seorang pakar BLUD, Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom., MM, M.Ak., CAAT. Beliau telah berpengalaman selama 14 tahun dalam mendampingi lebih dari 1400 instansi BLUD di seluruh Indonesia. Dalam pelatihan ini, beliau membahas berbagai materi penting seperti konsep kewirausahaan pemerintah , strategi kemendagri dalam implementasi PPK-BLUD, hingga kewajiban BLUD. Peserta Mendapatkan Simulasi Praktis Para peserta mendapatkan pemahaman mendalam tentang Kompetensi Teknisi Akuntansi Muda, Konsep dasar akuntansi hingga Persamaan dasar akuntansi. Selain itu, dalam pelatihan ini menjelaskan mengenai Jenis Laporan Keuangan, dan bagaimana menyusun Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan, hingga Keterkaitan Antar Laporan Keuangan Pemerintah. Selain teori yang disampaikan, Bapak Niza Wibyana Tito sendiri memberikan simulasi jurnal transaksi dengan tujuan untuk mempertajam pemahaman peserta pelatihan. Manfaat Penerapan BLUD bagi Puskesmas Perwakilan dari Puskesmas Madapangga menyatakan, โ€œMotif mereka menerapkan Badan Layanan Umum Daerah karena kebutuhan standar pelayanan dan hal lainnya untuk perbaikan Puskesmas agar pelayanan bisa lebih baik dan lebih cepatโ€. Mereka menerapkan BLUD tahun 2023 lalu mengakui bahwa sejak penerapan ini dilakukan, puskesmas memberikan standar yang tinggi dalam pelayanan. Mereka melaporkan peningkatan pendapatan hingga dua kali lipat, berkat peningkatan jumlah peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau biasa disebut BPJS. Lalu, Puskesmas Bolo juga merasakan manfaat dari penerapan dan mengatakan, โ€œSemenjak penerapan sistem pengadaan obat menjadi lebih mudah sehingga kebutuhan pasien selalu terpenuhiโ€. Harapan Terhadap Peningkatan Profesionalisme Pengelolaan Keuangan Pelatihan ini diharapkan agar instansi pemerintah daerah yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dapat semakin profesional dalam menjalankannya. Terutama dalam pelayanan dan pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.  

Pelatihan Laporan Keuangan BLUD di Kota Mataram Read More ยป

Kunjungan Studi Tiru Dinas Kesehatan Kota Bandung ke Kabupaten Kulon Progo untuk belajar penerapan BLUD.

Kunjungan Studi Tiru MONEV BLUD pada Dinkes Kulon Progo

Kunjungan Studi Tiru: Belajar dari Kulon Progo Latar Belakang Kunjungan Dinas Kesehatan Kota Bandung melaksanakan kunjungan studi tiru ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 28 Agustus 2024. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari pelatihan Monitoring dan Evaluasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mempelajari lebih lanjut mengenai penerapan sistem BLUD, khususnya dalam penyusunan dokumen evaluasi. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kunjungan studi tiru dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 di Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo. Dinas Kesehatan tersebut beralamat di Jl. Tentara Pelajar No.1-12, Area Sawah, Wates, Kec. Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kunjungan ini juga dilaksanakan sebagai rangkaian terakhir dari pelaksanaan Pelatihan Monitoring dan Evaluasi BLUD Dinas Kesehatan Kota Bandung. Kegiatan kunjungan ini berlangsung dari pagi hingga siang hari di salah satu ruang pertemuan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo. Rangkaian Kegiatan Studi Tiru Sambutan Pembukaan Pihak dinas menyambut peserta dengan sangat hangat bersama dengan salah satu perwakilan yang juga menjadi pemateri. Sebelum dilaksanakan penyampaian materi, acara dibuka dengan sambutan oleh Sekretaris dari masing-masing Dinas Kesehatan. Penyampaian Materi Salah satu sorotan utama dalam kunjungan ini adalah penyampaian materi mengenai Penyusunan Dokumen Evaluasi BLUD oleh perwakilan dari Dinas Kesehatan Kulon Progo. Perwakilan tersebut yaitu Ibu dr. Rina Nuryati, M.PH yang menjabat sebagai Kepala Tata Usaha Puskesmas Sentolo II Kabupaten Kulon Progo.Selama pelaksanaan kunjungan, peserta sangat antusias dalam menyimak materi. Profil Puskesmas Sentolo II Di awal penyampaian materi disampaikan profil Puskesmas Sentolo II Kabupaten Kulon Progo. Dimana, Puskesmas Sentolo II memiliki layanan rawat inap dengan jumlah tenaga sebanyak 45 orang. Puskesmas Sentolo II berdiri sejak tahun 1985 dan sudah terakreditasi paripurna pada tahun 2023. Adapun mengenai penerapan BLUD, Puskesmas Sentolo II secara bertahap menerapkan BLUD. Kemudian, di bulan Januari tahun 2014 ditetapkan SK Bupati untuk diimplementasikan sebagai BLUD. Saat ini, penerapan BLUD di Puskesmas Sentolo II sudah berstatus tetap. Penilaian dan Evaluasi BLUD Ibu Rina membahas tentang Penilaian dan Evaluasi BLUD yang diatur dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja BLUD Bidang Kesehatan. Dalam Peraturan Bupati tersebut menjelaskan bahwa pedoman evaluasi kinerja bidang kesehatan terdiri dari aspek keuangan, pelayanan, dan manfaat. Dalam penyusunan pedoman juga menerima aspirasi dari pihak Puskesmas. Sesi Diskusi dan Penutup Setelah penyampaian materi, dilanjutkan dengan sesi diskusi yang membahas tentang kendala dan strategi selama evaluasi dan penyusunan laporan kinerja, serta optimalisasi sumber daya manusia yang dikerahkan. Lalu, sesi terakhir yaitu penukaran cinderamata Dinas Kesehatan Kota Bandung dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo.  

Kunjungan Studi Tiru MONEV BLUD pada Dinkes Kulon Progo Read More ยป

Pelatihan Monitoring dan Evaluasi BLUD untuk meningkatkan kinerja Puskesmas di Kota Bandung.

Pelatihan Monitoring dan Evaluasi BLUD Dinkes Kota Bandung

Pendahuluan Latar Belakang Monitoring dan Evaluasi BLUD Monitoring dan evaluasi merupakan dua proses penting dalam manajemen untuk memastikan bahwa sebuah program atau kegiatan berjalan sesuai rencana. Dalam Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), monitoring dan evaluasi berperan strategis dalam pengelolaan dan penyelenggaraan layanan publik. Monitoring merupakan proses pengawasan berkala untuk memastikan aktivitas, output, dan hasil program/kegiatan BLUD berjalan sesuai rencana dan ketetapan standar. Sedangkan, evaluasi artinya proses menilai efektivitas dan efisiensi program atau kegiatan setelah selesai dilaksanakan atau pada titik-titik tertentu selama pelaksanaan. Tujuan Monitoring dan Evaluasi BLUD Peran monitoring dan evaluasi dalam BLUD adalah sebagai pengukur kepatuhan dan akuntabilitas. Dalam hal ini, monitoring dan evaluasi memastikan BLUD mematuhi peraturan dan standar yang berlaku, serta bertanggungjawab atas penggunaan sumber daya. Monitoring dan evaluasi juga mengukur transparansi dalam pengelolaan layanan publik, yaitu membantu stakeholder memahami bagaimana layanan diberikan dan dikelola. Di samping itu, monitoring dan evaluasi juga mendorong BLUD untuk membuat keputusan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan yang diberikan kepada masyarakat. Pelaksanaan Pelatihan Sebagai bentuk agar bisa dilaksanakan monitoring dan evaluasi tersebut, maka BLUD perlu menyusun Laporan Kinerja. Hal ini membutuhkan penjelasan secara teknis hingga pada sistematika penyusunannya. Oleh karena itu, diadakanlah Pelatihan Monitoring dan Evaluasi BLUD untuk berdiskusi seputar Laporan Kinerja yang nantinya juga dinilai dalam bentuk Laporan Penilaian Kinerja. Peserta Pelatihan Pelatihan Monitoring dan Evaluasi BLUD dilaksanakan pada 26-27 Agustus 2024 di Hotel Unisi Yogyakarta yang dihadiri oleh peserta dari Dinas Kesehatan Kota Bandung. Tentunya, peserta yang berasal dari Dinas tersebut terdiri dari berbagai jabatan. Beberapa jabatan diantaranya Sekretaris Dinas, Kasubag Keuangan, Bendahara, Analis Kesehatan, Pengelola Program dan Kegiatan, Penyusun Laporan Keuangan, dan lainnya. Selain pihak internal Dinas Kesehatan Kota Bandung, pelatihan ini dihadiri beberapa pihak yang berasal dari UPTD Puskesmas di Kota Bandung. Beberapa diantaranya yaitu,: Dokter Ahli Madya dan Kepala UPTD dari Puskesmas Babakan Sari, Pasirkaliki, Antapani, Kopo, dan lain sebagainya. Peserta sangat antusias dalam mengikuti pelatihan, sehingga selain penyampaian materi, dibuka sesi diskusi agar peserta dapat berdiskusi langsung bersama narasumber. Pelatihan Hari Pertama: Implementasi Evaluasi Kinerja BLUD Pelatihan dibagi menjadi 2 hari dengan narasumber yang berbeda-beda. Di hari pertama, tema materi yang disampaikan terkait โ€œImplementasi Evaluasi Kinerja BLUD dan Penyusunan Dokumen/Laporan dan Penilaian Kinerja BLUDโ€. Pada hari pertama ini, terdapat 5 narasumber yang berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo. Sesi Pertama: Dr. drg. Theodola Baning Rahayujati, M.Kes Sesi pertama disampaikan oleh Ibu Dr. drg. Theodola Baning Rahayujati, M.Kes yang menyampaikan materi mengenai Implementasi Evaluasi Kinerja BLUD. Pada materi ini disampaikan tentang profil dinas, proses perjalanan BLUD, regulasi, implementasi, dukungan Pemda, kendala, dan tantangan yang dihadapi Puskesmas. Sesi Kedua: Esti Wahyuni, S.P Sesi kedua yang disampaikan oleh Ibu Esti Wahyuni, S.P mengenai Aspek Manfaat pada Penilaian Kinerja BLUD. Di sini disampaikan mengenai bagian perekonomian dan SDA dalam implementasi BLUD, serta penilaian evaluasi BLUD dari aspek manfaat. Sesi Ketiga: Rr. Emi Nurwijayanti, S.E Sesi ketiga yang disampaikan oleh Ibu Rr. Emi Nurwijayanti, S.E yang menyampaikan materi tentang Aspek Keuangan. Ibu Emi menjelaskan beberapa hal tentang pengelolaan keuangan, mekanisma Renstra dan RBA, penyusunan tarif, kebijakan akuntansi: SILPA, dan kerjasama BLUD. Sesi Keempat: dr. RR. Susilaningsih, M.P.H Setelah dijeda oleh waktu istirahat, materi disambung oleh dr. RR. Susilaningsih, M.P.H mengenai Aspek Pelayanan Mutu. Pembahasan yang disampaikan yaitu terkait aspek pelayanan puskesmas rawat jalan dan rawat inap, mutu pelayanan kesehatan, dan cara penilaiannya. Sesi Kelima: dr. Titi Supriati, M.P.H Materi yang terakhir di hari pertama yaitu Aspek Pelayanan SPM yang disampaikan oleh Ibu dr. Titi Supriati, M.P.H. Ibu Titi menyampaikan poin penilaian indikator kinerja BLUD, seperti Bed Occupation Rate, cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir, dan sebagainya. Pelatihan Hari Kedua: Laporan Kinerja BLUD Pada hari ke-2, materi diawali oleh Bapak Niza Wibiyana Tito, M.M., M.Kom., M.Ak., CAAT yang membawakan pembahasan Pengantar Laporan Kinerja BLUD. Pembahasan ini disampaikan konsep dasar dan kedudukan hukum dalam BLUD, mindset birokrat dan entrepreneur, dan kendala peserta terkait penerapan BLUD. Lalu, materi di hari kedua diakhiri dengan 4 Aspek Penilaian Laporan Kinerja dan Sistematika Penulisan Laporan Kinerja BLUD oleh Ibu Siti Nur Maryanti, S.E., CAAT. Materi ini mengusung pembahasan teknis tentang tahapan penyusunan laporan kinerja BLUD dan kategori penilaiannya dari masing-masing aspek atau perspektif.  

Pelatihan Monitoring dan Evaluasi BLUD Dinkes Kota Bandung Read More ยป

Sosialisasi BLUD

Sosialisasi BLUD UPTD Puskesmas Nias

Sosialisasi Persiapan Penerapan BLUD UPTD Puskesmas Kabupaten Nias Pemerintah Kabupaten Nias melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bekerja sama dengan Syncore BLUD menyelenggarakan sosialisasi persiapan penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas Kabupaten Nias. Sosialisasi BLUD bertujuan memberikan pengetahuan administrasi keuangan periodik kepada UPTD Puskesmas. Selain itu bertujuan juga untuk regulasi dan dorong pengelolaan keuangan BLUD UPTD Puskesmas Nias. Sosialisasi ini dihadiri oleh Tenaga Ahli BLUD, Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., CAAT, atau yang akrab disapa Bapak Tito. Beliau telah memberikan pendampingan kepada lebih dari 1400 instansi BLUD di Indonesia, termasuk RSUD dan Puskesmas. Pengalaman Bapak Tito mencakup berbagai jenis BLUD, seperti SMKN, pengelolaan dana bergulir, laboratorium, dan lain sebagainya. Bupati Nias yang turut hadir dalam pembukaan kegiatan menyampaikan harapannya agar kegiatan sosialisasi ini tidak hanya menjadi forum ceramah, tetapi juga menjadi ajang untuk menganalisis kondisi masing-masing Puskesmas. Bupati ingin hasil studi kelayakan Puskesmas terbaik untuk BLUD segera. Ini diharapkan dapat memacu bagian organisasi untuk mempersiapkan regulasi terkait pembentukan BLUD. Bapak Tito, dalam pemaparannya, menekankan bahwa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki karakteristik unik yang perlu diperhatikan dalam penerapannya di Puskesmas. Tujuan utama penerapan BLUD adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah, serta mendorong efisiensi dan kualitas penyerapan anggaran. Hal ini sejalan dengan dorongan pemerintah kepada sektor publik untuk lebih efisien dalam mengelola keuangan. Oleh karena itu, diperlukan fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan BLUD di Puskesmas, agar tujuan tersebut dapat tercapai. Melalui sosialisasi ini, diharapkan UPTD Puskesmas Kabupaten Nias dapat memahami dengan baik konsep BLUD, serta mampu mengelola keuangannya secara efisien sesuai dengan prinsip BLUD. Seiring dengan harapan Bupati Nias, implementasi BLUD di Puskesmas diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dalam pelayanan kesehatan.

Sosialisasi BLUD UPTD Puskesmas Nias Read More ยป

Workshop Penyusunan Dokumen Renstra SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Setelah memasuki pergantian kepemimpinan, tibalah saatnya Satuan Kerja Perangkat Daerah salah satunya Dinas Kesehatan untuk memperbarui rencana lima tahunan yang tertuang di dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah. Untuk itu Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang telah mempersiapkan penyusunan dokumen rencana strategis Perangkat Daerah bersama dengan Syncore.ย  Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam penyusunan dokumen renstra Perangkat Daerah yang perlu diperhatikan adalah keterkaitan renstra Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Keterkaitan pertama merujuk pada keterkaitan tujuan dan sasaran rencana strategis perangkat daerah dengan tujuan/sasaran dari sebuah visi misi kepala daerah. Keterkaitan kedua merujuk pada program kegiatan di dalam renstra Perangkat Daerah memilki keterkaitan dengan program perangkat daerah yang tertuang dalam program pembangunan daerah.ย  Tahapan dalam penyusunan renstra meliputi: Persiapan Penyusunan Penyusunan Rancangan Awal Penyusunan Rancanganย  Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Perumusan Rancangan Akhir Perumusan Renstra Perangkat Daerah Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah terdiri atas: Ketua Tim: Kepala Perangkat Daerah Sekretaris Tim: Sekretaris Perangkat Daerah/pejabat lainnya Kelompok Kerja: Diketuai oleh kepala unit kerja dengan anggota pejabat/staf perangkat daerah dan unsur pemerintah/non pemerintah yang dinilai kompeten sebagai tenaga ahli Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah RPJMD ditetapkan. Baca juga: Penyajian Laporan Keuangan BLUD: Menuju Transparansi dan Akuntabilitas yang Optimal

Workshop Penyusunan Dokumen Renstra SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang Read More ยป

Penyajian Laporan Keuangan BLUD: Menuju Transparansi dan Akuntabilitas yang Optimal

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai entitas publik memiliki tanggung jawab untuk menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Proses penyajian laporan keuangan BLUD bukan hanya sekadar kewajiban perundang-undangan, tetapi juga merupakan alat untuk membangun kepercayaan masyarakat. Artikel ini akan membahas pentingnya penyajian laporan keuangan BLUD untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas yang optimal. Tujuan Penyajian Laporan Keuangan BLUD Penyajian laporan keuangan BLUD memiliki beberapa tujuan kunci: Transparansi: Menyediakan informasi keuangan yang jelas dan terperinci agar masyarakat dapat memahami bagaimana dana publik digunakan. Akuntabilitas: Memberikan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, termasuk masyarakat, pemangku kepentingan internal, dan pemerintah daerah. Pengambilan Keputusan: Memberikan dasar yang kuat bagi pemerintah daerah dan manajemen BLUD untuk pengambilan keputusan yang cerdas dan strategis. Penyajian laporan keuangan BLUD bukan hanya sekadar formalitas, tetapi juga representasi dari kewajiban moral dan etika dalam mengelola dana publik. Dengan melakukan langkah-langkah penyajian yang efektif dan transparan, BLUD dapat membangun kepercayaan masyarakat dan memberikan kontribusi positif pada tata kelola keuangan daerah. Hal ini tidak hanya menciptakan akuntabilitas, tetapi juga mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Baca juga: Pengelolaan Aset Dinas Perhubungan Kota Bandung

Penyajian Laporan Keuangan BLUD: Menuju Transparansi dan Akuntabilitas yang Optimal Read More ยป

Aspek Manfaat pada Studi Kelayakan BLUD

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat daerah. Sebagai suatu bentuk unit kerja yang mandiri dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya, implementasi BLUD memerlukan studi kelayakan yang komprehensif. Salah satu aspek kritis yang harus dievaluasi adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yang memberikan gambaran langsung tentang sejauh mana masyarakat puas dengan pelayanan yang diberikan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Konteks BLUD sendiri merupakan ukuran penting dalam menilai keberhasilan penyelenggaraanย  BLUD dari perspektif masyarakat. Seperti yang diketahui, BLUD sendiri merupakan suatu bentuk organisasi yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya, termasuk dalam hal pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Sehingga pengukuran IKM ini dinilai penting sebagai salah satu bahan evaluasi untuk memberikan perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Pentingnya Analisis IKM dalam Aspek Manfaat Studi Kelayakan BLUD: Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) memiliki peran yang sangat penting dalam studi kelayakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Berikut adalah beberapa alasan mengapa analisis IKM menjadi penting dalam konteks ini: Menilai Kualitas Pelayanan: dengan melakukan analisis indeks kepuasan masyarakat, UPTD BLUD dapat mengukur sejauh mana pelayanan BLUD memenuhi harapan masyarakat. Perbaikan Berkelanjutan: melalui pengukuran indeks kepuasan masyarakat, UPTD BLUD dapat memberikan dasar untuk perbaikan dan pengembangan layanan BLUD secara berkelanjutan. Pengambilan Keputusan yang Informatif: IKM sebagai panduan dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan dan pengelolaan BLUD. Untuk mengukur IKM, terdapat beberapa parameter yang dapat digunakan diantaranya adalah: Ketersediaan dan aksesibilitas pelayanan BLUD. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh BLUD. Responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Keadilan dan transparansi dalam penyelenggaraan BLUD. IKM memerlukan proses pengumpulan data yang perlu dilakukan untuk memperoleh hasil analisa yang digunakan sebagai dasar evaluasi, beberapa metode yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data IKM diantaranya dapat melalui: Penggunaan survei kepuasan masyarakat, Focus group discussions, danย  wawancara sebagai metode pengumpulan data yang efektif. Melalui analisis aspek-aspek studi kelayakan BLUD, dengan fokus pada IKM, diharapkan bahwa implementasi BLUD tidak hanya efisien dari segi ekonomi dan teknis tetapi juga memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Referensi-referensi yang dikemukakan dapat menjadi landasan bagi penelitian lebih lanjut dan perbaikan kebijakan terkait penyelenggaraan BLUD di tingkat daerah. Baca juga: Aspek Layanan Studi Kelayakan BLUD

Aspek Manfaat pada Studi Kelayakan BLUD Read More ยป

Aspek Layanan Studi Kelayakan BLUD

Studi Kelayakan (feasibility study) merupakan proses analisis yang dilakukan untuk menguji nilai sebuah bisnis apakah layak untuk dikembangkan atau tidak (Mahindra et al. 2022). Tujuan dari Studi Kelayakan adalah untuk mengukur peluang keberhasilan usaha di masa mendatang. Studi Kelayakan membantu dalam menilai apakah suatu proyek atau usaha memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan yang memadai serta sebagai dasar untuk merancang rencana bisnis yang lengkap serta memberikan pendekatan terstruktur untuk mengevaluasi ide atau rencana. Hal ini dapat membantu dalam menghindari pengambilan keputusan yang impulsif dan mengurangi risiko kegagalan Salah satu aspek yang tertuang dalam studi kelayakan adalah aspek layanan. Dalam studi kelayakan BLUD mencakup identifikasi, evaluasi, dan perencanaan terhadap layanan yang akan disediakan, memperhitungkan kebutuhan masyarakat, kualitas layanan, keterjangkauan, aksesibilitas, perencanaan kapasitas, dan keberlanjutan layanan. Tujuannya adalah memastikan bahwa BLUD dapat memberikan layanan yang sesuai dengan standar kualitas, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Analisis menyeluruh terhadap aspek-aspek ini penting untuk keberhasilan dan efektivitas BLUD sebagai badan layanan umum di tingkat daerah. Analisis aspek layanan dalam studi kelayakan BLUD sangat penting, sebab analisis ini dapat digunakan untuk: Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat: Dengan menganalisis aspek layanan, studi kelayakan dapat memastikan bahwa BLUD dirancang untuk memenuhi kebutuhan nyata masyarakat. Identifikasi dan evaluasi layanan yang diperlukan membantu memastikan bahwa BLUD memberikan solusi yang sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat setempat. Efektivitas dan Efisiensi Layanan: Analisis ini membantu dalam merancang layanan yang efektif dan efisien. Dengan memahami kualitas layanan yang dibutuhkan, perencanaan kapasitas, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi efektivitas layanan, BLUD dapat diatur untuk memberikan pelayanan yang maksimal dengan sumber daya yang tersedia. Keberlanjutan dan Keterjangkauan: Aspek layanan membantu mengevaluasi keberlanjutan jangka panjang dan keterjangkauan layanan. Ini mencakup perhitungan keuangan, perencanaan sumber daya manusia, dan pemastian bahwa biaya layanan dapat diakses oleh masyarakat sambil menjaga keberlanjutan operasional BLUD. Dengan memahami dan menganalisis aspek layanan ini, studi kelayakan BLUD dapat menjadi landasan yang kuat untuk pembentukan dan pengelolaan BLUD yang sukses, memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat sambil menjaga keberlanjutan dan efisiensi operasional. Baca Juga: Pentingnya Penyusunan Rencana Strategi bagi UPTD dalam Implementasi BLUD

Aspek Layanan Studi Kelayakan BLUD Read More ยป

Fleksibilitas BLUD: Kunci Keberlanjutan dan Kemandirian Layanan Publik

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) telah menjadi model yang inovatif dan fleksibel dalam penyelenggaraan layanan publik di Indonesia. Fleksibilitas BLUD menjadi kunci keberlanjutan dan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Artikel ini akan membahas mengenai konsep fleksibilitas dalam konteks BLUD dan bagaimana hal tersebut dapat membawa dampak positif bagi pemerintah daerah dan pelayanan publik. Salah satu aspek kunci fleksibilitas BLUD adalah kemandirian keuangan. Dengan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, BLUD dapat menyesuaikan anggaran mereka untuk merespons perubahan kebutuhan atau kondisi ekonomi. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengalokasikan sumber daya dengan efisien sesuai dengan prioritas pelayanan masyarakat. Fleksibilitas BLUD memungkinkan penyesuaian layanan sesuai dengan perubahan kebutuhan masyarakat. Dengan mendengarkan dan merespons secara cepat terhadap masukan dari masyarakat, BLUD dapat memberikan layanan yang lebih relevan dan bermanfaat. BLUD yang fleksibel mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Mekanisme konsultasi dan dialog terbuka memungkinkan masyarakat memberikan masukan langsung terhadap penyelenggaraan layanan publik. Hal ini menciptakan rasa kepemilikan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Fleksibilitas BLUD bukan hanya tentang adaptasi terhadap perubahan, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan. Melalui pendekatan ini, BLUD dapat menjadi lembaga yang responsif, efisien, dan berfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Fleksibilitas BLUD adalah kunci bagi pelayanan publik yang berkualitas dan memiliki dampak positif bagi pembangunan daerah. Baca Juga: Peran Pembina Teknis dalam Optimalisasi Pelayanan dan Pengelolaan Keuangan BLUD

Fleksibilitas BLUD: Kunci Keberlanjutan dan Kemandirian Layanan Publik Read More ยป

Scroll to Top