Artikel

Sumber Pendapatan BLUD berasal dari dari 6 jenis pendapatan berikut (menurut Permendagri No. 61 tahun 20017) : Jasa layanan Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan adalah berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan utama yang diberikan kepada masyarakat. Sebagai contoh, untuk BLUD puskesmas maka pendapatan dari jasa layanan adalah pendapatan yang diperoleh dari layanan rawat jalan, rawat inap, UGD, laboratorium, KIA, dan sebagainya. Hibah Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah dapat berupa hibah terikat atau tidak terikat. Hibah terikat adalah hibah yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemberi hibah. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer. Sedangkan hibah tidak terikat adalah hibah yang penggunaanya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemberi hibah. Hasil kerjasama dengan pihak lain Hasil kerjasama dengan pihak lain dapat berupa hasil perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD. Salah satu contohnya adalah kerjasama dengan sebuah bank yang menyediakan fasilitas ATM di lokasi BLUD rumah sakit. APBD Pendapatan yang bersumber dari APBD dapat berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah, bukan dari kegiatan pembiayaan APBD. Jadi, gaji PNS bukan merupakan pendapatan dari APBD. APBN Pendapatan BLUD yang berasal dari APBN dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah Lain-lain pendapatan BLUD yang sah antara lain: Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan Hasil pemanfaatan kekayaan Jasa giro Pendapatan bunga Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD. Hasil investasi   Seluruh pendapatan BLUD tersebut dapat dikelola langsung oleh BLUD untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran BLUD kecuali pendapatan yang berasal dari hibah terikat. Hibah terikat diperlakukan sesuai peruntukannya. Seluruh pendapatan yang diterima BLUD dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan.    

Perbedaan Penerimaan dan Pendapatan BLUD   Seperti yang sudah ada dalam pembahasan artikel sebelumnya bahwa BLUD diwajibkan untuk menyusun pelaporan keuangan setiap periode atas pengelolaan keuangan dana BLUD nya. Pelaporan Keuangan yang dilakukan meliputi Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keuangan. Pembahasan mengenai penyusunan Laporan Keuangan BLUD dibahas dalam artikel lain, sedangkan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana cara membaca Laporan Keuangan dan bisa menelusur Laporan Keuangan tersebut. Hal pertama yang perlu dipahami sebelum membaca dan menelusur Laporan Keuangan adalah memahami konsep Akuntansi mengenai perbedaan penerimaan dan pendapatan BLUD. Hal ini terkait dengan masalah pengakuan dari dana BLUD yang diterima. Konsep mengenai perbedaan penerimaan dan pendapatan berasal dari perbedaan konsep kas basis dan akrual basis dalam hal pengakuan. Penerimaan BLUD merupakan konsep dari pengakuan kas basis. Artinya segala bentuk kas dan setara kas yang diterima oleh BLUD pada periode tertentu diakui sebagai penerimaan BLUD dalam periode itu. Sehingga untuk menelusur apakah pencatatan penerimaan BLUD dalam satu periode sudah benar atau belum dicocokkan dengan pencatatan buku penerimaan kas tunai dan kas masuk di rekening Bank bendahara penerimaan. Laporan yang dihasilkan oleh BLUD menggunakan konsep kas basis adalah Laporan Pertanggungjawaban yang meliputi SPTJ Pendapatan, Realisasi Pendapatan dan Rincian Realisasi Pendapatan, Laporan Arus Kas dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Pendapatan BLUD merupakan konsep dari pengakuan akrual basis. Artinya segala sesuatu yang diakui sebagai pendapatan BLUD adalah berdasarkan waktu kapan diakuinya sebagai pendapatan , bukan kapan kas atas pendapatan tersebut diterima. Konsep akrual basis inilah yang masih sering menjadi kendala bagi hampir sebagian besar pejabat keuangan BLUD untuk memahami Laporan Keuangan. Laporan Keuangan yang mengakui pendapatan menggunakan konsep akrual basis adalah Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan CaLK. Sehingga nominal pendapatan yang tertera dalam laporan tersebut tidak sama dengan kas yang diterima dalam satu periode yang sama. Sebagai contoh bagaimana membedakan pengakuan penerimaan dan pendapatan adalah pada transaksi klaim piutang dan penerimaan klaim piutang. Ketika melakukan klaim piutang, saat itu pula pendapatan sudah dapat diakui, sehingga jumlah klaim piutang yang diajukan sudah bisa diakui sebagai pendapatan dan akan tercatat sebagai pendapatan periode itu di Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan CaLK. Kemudian apabila pada periode berikutnya terdapat penerimaan kas atas klaim tersebut maka penerimaan kas tersebut diakui sebagai penerimaan periode saat menerima uang. Hal yang dapat disimpulkan adalah dalam satu transaksi piutang, pengakuan pendapatan diakui saat mengklaim piutang dan pengakuan penerimaan kas diakui pada saat menerima kas atas pembayaran piutang tersebut.

BLU/BLUD dalam pelaksanaannya dapat terjadi kondis Surplus Anggaran BLU. BLU mengemban fungsi sosial (quasi public goods) dimana sebagian (atau sebagian besar) layanannya ditujukan untuk masyarakat tidak mampu. Salah satu persyaratan substantif BLUD yaitu fungsi dasar pelayanan public. Memperoleh imbalan atas seluruh/sebagian layanan berupa barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat (fungsi cost sharing). BLU/BLUD harus berorientasi pada layanan publik/masyarakat. Oleh karenanya, BLU tidak mengutamakan mencari keuntungan. Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang telah menjadi BLU/ BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/ jasa layanan yang diberikan. Imbalan atas barang/ jasa layanan yang diberikan tersebut ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana. Tarif layanan diusulkan oleh rumah sakit kepada menteri keuangan/ menteri kesehatan/ kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya, dan kemudian ditetapkan oleh menteri keuangan/ kepala daerah dengan peraturan menteri keuangan/ peraturan kepala daerah. Tarif layanan yang diusulkan dan ditetapkan tersebut harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Kontinuitas dan pengembangan layanan; 2. Daya beli masyarakat; 3. Asas keadilan dan kepatutan; dan 4. Kompetisi yang sehat. Pertanyaan : Bagaimana jika di suatu daerah ada RS yang mensubsidi Pemda karena sudah surplus. Apakah memang harus seperti itu? Jawab : Jika BLUD mensubsidi Pemda, sama artinya Pemda memperoleh pendapatan dari orang miskin. Padahal sebalikya, BLUD adalah alat Pemda untuk melayani orang miskin, bukan untuk memperoleh pendapatan dari menjual barang atau jasa kepada orang miskin. Surplus Anggaran BLU/BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah KDH, disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Umum Daerah, dengan mempertimbangakan posisi Likuiditas BLU. Defisit Anggaran BLU dapat diajukan pembiayaan dalam tahun anggaran berikutnya kepada PPKD. PPKD dapat mengajukan anggaran untuk menutupi difisit pelaksanaan anggaran BLU dalam APBD tahun anggaran berikutnya. Pendapatan dan belanja BLU tetap merupakan bagian APBD dengan aset yang tidak dipisahkan. Namun lembaga ini tidak mengutamakan mencari keuntungan semata, lebih memprioritaskan pelayanan masyarakat. Selain itu, peran pemerintah daerah dalam pembiayaan juga tetap.