Mitra BLUD
Berbasis Teknologi

BLUD.co.id

Konsultasi Gratis
Register

BLUD

Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD SMKN 1 Tanjungpandan Bangka Belitung

Leave a Comment / BLUD, Kabar BLUD/BLU, LAPORAN KEUANGAN, SMKN /

Pada hari senin, 21 november 2022 telah berlangsung zoom meeting PPK-BLUD bersama SMKN 1 Tanjungpandan Provinsi Bangka Belitung. Zoom tersebut disaksikan oleh Bapak Niza Wibiyana Tito, M.Kom, M.M, CAAT selaku Direktur Utama PT. Syncore Indonesia dan narasumber, Bapak Izhar selaku Direktur Eksekutif dari divisi BLUD, Bendahara APBN, APBD, IPP serta para pejabat teknis SMKN 1 Tanjungpandan. Acara zoom dibuka oleh Ibu Sulami selaku MC dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta sambutan dari Ibu Agnes Pratiwi selaku Ketua Tim SMK-PK. Selanjutnya Bapak Iwan selaku moderator mengharapkan penjelasan terkait BLUD di sekolah seperti apa dan pola pengelolaan keuangannya. Lalu pada penjelasan narasumber, beberapa poin yang dibahas yakni mengenai sejarah BLUD di SMK, manfaat SMK menjadi BLUD, keunggulan yang diperoleh SMK BLUD, serta adanya sesi jawab antara narasumber dan peserta zoom dari SMKN 1 Tanjungpandan. Narasumber juga menjelaskan terkait TEFA (Teaching Factory) yang saat ini dimiliki oleh SMK sejak tahun 2016-2017. Ini bisa menjadi potensi bagi SMK yang nantinya akan menjadi nilai tambah yang diharapkan dari Instruksi Presiden. Selanjutnya pada sesi tanya jawab, terdapat beberapa pertanyaan dari peserta. Salah satunya yaitu dari Ibu Dewi Sartika selaku bendahara penerimaan di SMKN 1 Tanjungpandan. Beliau menanyakan terkait penjelasan BLUD itu seperti apa dan pemahaman yang masih minim tentang BLUD. Untuk itu, perlu adanya pembenahan manajemen khususnya dalam sentralisasi penerimaan uang yang ada di SMKN 1 Tanjungpandan. Nantinya akan ada dua rekening SMK, yakni rekening kas BLUD dan rekening operasional BLUD. Ibu Dewi Sartika juga menanyakan terkait bendahara IPP masih tetap ada dari pihak sekolah atau tidak. Jawaban yang diberikan narasumber yaitu tidak perlu lagi adanya bendahara IPP karena sudah ada bendahara penerimaan. Nantinya Bendahara IPP bisa dijadikan Bendahara Pembantu Penerimaan. Selanjutnya narasumber menjabarkan terkait kategori penerimaan BLUD ada 5 yaitu jasa layanan, hibah, kerjasama, APBD, dan pendapatan lain yang sah. TEFA juga masuk ke penerimaan. IPP masuk di jasa layanan. Yang lain seperti jasa giro, pendapatan bunga, komisi, dll. Jadi potensi yang dimiliki oleh SMK banyak sekali untuk dikembangkan. Kendala lain yang disampaikan oleh Ibu Yuli Lianti selaku Bendahara APBN. Beliau mengatakan belum adanya juknis dalam hal ini Peraturan Gubernur yang mengatur terkait pola pengelolaan keuangan SMK, khususnya peraturan IPP. Maka dari itu saran dari narasumber, perlu dibuatnya juknis baru terkait IPP dengan BLUD dan perlu adanya harmonisasi antara Dinas Pendidikan dan pelaksana SMK agar dapat berjalan sesuai arahan pimpinan. Setelah sesi jawab tanya selesai, zoom meeting ditutup oleh MC dan Bapak Izhar menyampaikan penutup mewakili PT Syncore Indonesia. Selanjutnya diadakan sesi penjualan seperti di bawah ini. Ikuti Pelatihan PPK BLUD dengan Klik Link Berikut

Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD SMKN 1 Tanjungpandan Bangka Belitung Read More »

Serba-Serbi Bimbingan Teknis PPK BLUD Puskesmas se-Kabupaten Bengkalis (I)

Serba-Serbi Bimbingan Teknis PPK BLUD Puskesmas se-Kabupaten Bengkalis (I)

Leave a Comment / BLUD, Kabar BLUD/BLU, Pelatihan, PPK BLUD, Puskesmas /

Tim Syncore BLUD mengadakan bimbingan teknis penerapan PPK BLUD untuk klien puskesmas se-Kabupaten Bengkalis di Pekanbaru pada tanggal 14-15 November 2022.  Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong pelayanan kesehatan, terlaksananya forum antara UPTD dan dinas kesehatan, terselenggaranya BLUD yang baik, dan terselenggaranya keuangan BLUD yang transparan dan akuntabel. Sebelum memulai sesi penarikan materi, puskesmas-puskesmas menyampaikan kendala yang dihadapi dalam penerapan BLUD.  Selanjutnya, Niza Wibyana Tito, M.Kom, MM, CAAT, konsultan senior BLUD selaku narasumber, menyampaikan materi untuk memberikan pemahaman terkait PPK BLUD kepada peserta.  Untuk meningkatkan pemahaman peserta, diadakan sesi tanya jawab antara narasumber dan peserta serta praktik penginputan RBA murni dan perubahan RBA tahun 2022 menggunakan perangkat lunak BLUD yang didampingi oleh konsultan pendamping. Kegiatan berlangsung dengan interaktif karena peserta antusias dan aktif bertanya. Berikut adalah pertanyaan peserta yang menarik untuk dijadikan sebagai bahan pembelajaran: Pertanyaan pertama, apakah perlu ada pejabat aset di BLUD? Jawabannya, tidak perlu ada pejabat aset di BLUD karena aset BLUD tidak dipisah. Pejabat pengelola BLUD sesuai dengan Permendagri terdiri atas pimpinan BLUD, pejabat keuangan, dan pejabat teknis. Pejabat pengelola mendapat SK dari kepala daerah. Pertanyaan kedua, mengapa Kasubbag TU diangkat menjadi pejabat keuangan? Jawabannya, berdasarkan Permendagri, pimpinan BLUD mengusulkan pejabat keuangan dan pejabat teknis. Salah satu pertimbangan untuk mengangkat Kasubbag TU sebagai pejabat keuangan adalah Kasubbag TU yang memiliki kompetensi yang harus dimiliki oleh pejabat keuangan. Pertanyaan ketiga, apakah masih ada kesempatan untuk mengubah SK pejabat pengelola yang ditetapkan pada tahun 2021? Jawabannya, SK tersebut bisa diubah pada tahun 2023. Pertanyaan keempat, apakah BLUD boleh melakukan investasi dan investasi apa yang bisa dilakukan? Jawabannya, BLUD dapat melakukan investasi jika terdapat petunjuk teknisnya. Investasi yang bisa dilakukan adalah investasi jangka pendek, contohnya deposito. Pertanyaan kelima, bagaimana cara meningkatkan atau menyinkronkan kegiatan puskesmas antara orientasi masyarakat dan tupoksi? Jawabannya, dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu diaplikasikan pada BOK secara maksimal untuk promotif preventif, mengefisiensikan kapitasi, dan memperbaiki pola tarif layanan secara umum. Pertanyaan keenam, penduduk dengan KTP Kabupaten Bengkalis tidak dapat dikenakan tarif layanan, bagaimana cara meningkatkan pendapatan jasa layanan atas kondisi tersebut? Jawabannya, solusi atas kondisi ini adalah pengusulan tarif layanan atas pasien yang memiliki KTP Kabupaten Bengkalis dan diklaim kepada pemerintah daerah. Pertanyaan ketujuh, bolehkah anggaran suatu belanja digeser secara dipecah-pecah ke belanja-belanja lain? Dokumen apa yang perlu dipersiapkan untuk pergeseran anggaran? Jawabannya, dalam pergeseran anggaran, anggaran suatu belanja boleh digeser secara dipecah-pecah ke beberapa belanja lain. Dokumen yang perlu dipersiapkan untuk pergeseran anggaran adalah berita acara pergeseran anggaran. Pertanyaan kedelapan, apakah untuk melakukan perpindahan gelang harus diketahui oleh pejabat pengelola keuangan? Siapa yang mengesahkan pergeseran anggaran? Jawabannya, pergeseran gelang harus diketahui oleh pejabat keuangan karena yang mengetahui dan melakukan verifikasi gelang belanja adalah pejabat keuangan. Jika seluruh puskesmas dalam satu kabupaten/kota perlu melakukan pergeseran karena suatu kegiatan, harus dilaporkan ke dinas. Pergeseran kesepakatan diakui oleh pemimpin. Output praktik penginputan RBA murni dan RBA perubahan tahun 2022 berupa laporan:     Ringkasan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan     Ringkasan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan     Ringkas Pendapatan     Rincian Anggaran Pendapatan     Ringkas Belanja     Rincian Anggaran Belanja per Kegiatan   RKA Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Unduh Usulan PPK BLUD

Serba-Serbi Bimbingan Teknis PPK BLUD Puskesmas se-Kabupaten Bengkalis (I) Read More »

Pelatihan PPK BLUD Puskesmas dan Labkesda Dinas Kesehatan Kota Serang

Workshop Pelatihan PPK BLUD Puskesmas dan Labkesda Dinas Kesehatan Kota Serang Part 2

Leave a Comment / BLUD, Kabar BLUD/BLU, LABKESDA, Pelatihan, PPK BLUD, Puskesmas, Puskesmas /

Pelatihan PPK BLUD Puskesmas dan Labkesda Dinas Kesehatan Kota Serang yang kedua merupakan pelatihan lanjutan dari pelatihan pertama yang diselenggarakan di Hotel Crystal Lotus Yogyakarta sebelumnya.  Pelatihan kedua diselenggarakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 9-10 November 2022 di 2 (dua) tempat, yaitu di Aula Puskesmas Singandaru dan Aula Dinas Kesehatan Kota Serang.  Pelatihan yang kedua berisi tentang materi dan praktek mengenai penatausahaan keuangan dan pelaporannya.  Pelatihan kedua ini diikuti oleh 17 Puskesmas dan 1 Labkesda yang berada dibawah naungan Dinas Kesehatan Kota Serang.  Setiap Puskesmas dan Labkesda yang hadir berisikan 1 orang bendahara penerimaan, 1 orang bendahara Pengeluaran dan 1 orang pejabat keuangan. Pada pelatihan kali ini, dibagi menjadi 2 (dua) kelompok. Kelompok Puskesmas Singandaru dan Kelompok Aula Dinas Kesehatan Kota Serang yang masing-masing didampingi oleh 3 Konsultan BLUD.co.id.  Di hari pertama, pelatihan membahas tentang materi dan praktik mengenai penatausahaan keuangan, bendahara penerimaan dan pengeluaran mempraktekkan untuk menginputkan data manual BKU ke dalam sistem Syncore BLUD.  Muncul banyak pertanyaan mengenai manual penginputan data ke dalam BKU. Pertanyaan timbul karena Dinas Kesehatan Kota Serang pada bulan Januari – Maret 2022 hanya menggunakan 1 rekening bank, tetapi mulai pada bulan April 2022 menggunakan 2 rekening bank.  Selain itu, pertanyaan juga muncul karena peserta kebingungan terkait dengan pendapatan layanan layanan pada bulan Januari 2022 disetorkan terlebih dahulu ke Kas Daerah dan dikembalikan ke puskesmas pada bulan April 2022.  Untuk menangani hal tersebut, konsultan memberikan solusi dengan cara menginputkan sesuai dengan data BKU Penerimaan dan Pengeluaran manual yang dimiliki peserta.  Penerimaan atau pendapatan selama bulan Januari 2022 tidak diinput terlebih dahulu, diinputkan pada bulan April 2022 ketika pendapatan tersebut telah dikembalikan ke masing-masing puskesmas. Pada hari ke-2 pelatihan, peserta melanjutkan penginputan terkait dengan penerimaan dan pengeluaran ke dalam System Syncore BLUD. Tidak terdapat kendala yang berarti pada saat peserta menginputkan BKU manual ke dalam sistem.  Terdapat beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh peserta, seperti misalnya mengenai pengeluaran terkait dengan belanja langsung (LS).  Belanja langsung yang dilakukan oleh peserta memiliki mekanisme dari uang yang berada di Rekening Bank BLUD, ditransfer ke Rekening Bendahara Pengeluaran dan baru digunakan untuk belanja ke pihak ketiga.  Sehingga, belanja LS yang digunakan dalam system adalah belanja LS Bendahara karena apabila belanja LS itu mekanismenya adalah melakukan belanja via transfer langsung dari Rekening Bank BLUD ke rekening penerima pihak ketiga.  Selebihnya, peserta tidak mengalami kendala yang cukup berarti dan dapat menginputkan dengan baik dan benar.  Setelah peserta selesai menginputkan penerimaan dan pengeluaran, giliran pejabat keuangan yang mendapatkan materi dan melakukan praktek.  Pejabat keuangan di UPTD masing-masing diharapkan diharapkan dapat melakukan crosscheck dan mencetak laporan-laporan yang dibutuhkan terkait dengan penatausahaan. Unduh Usulan PPK BLUD

Workshop Pelatihan PPK BLUD Puskesmas dan Labkesda Dinas Kesehatan Kota Serang Part 2 Read More »

Blud Berikan Pemahaman Terkait Pengelolaan Keuangan BLUD untuk Puskesmas dan LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Serang

Syncore BLUD Berikan Pemahaman Terkait Pengelolaan Keuangan BLUD untuk Puskesmas dan LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Serang

Leave a Comment / BLUD, Kabar BLUD/BLU, LABKESDA, Pelatihan, PPK BLUD, Puskesmas, Puskesmas /

Puskesmas dan LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Serang melakukan pelatihan bersama dengan Syncore Blud pada 27 Oktober 2022 lalu.  Pelatihan ini dilaksanakan di Hotel Crystal Lotus dengan jumlah peserta mencapai 82 peserta yang berasal dari 16 puskesmas dan 1 LABKESDA. Pelatihan ini merupakan salah satu agenda yang dilaksanakan agar peserta semakin yakin dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD.  Program BLUD di lingkungan puskesmas dan Labkesda Dinas Kesehatan Kota Serang telah ditetapkan pada 17 entitas sejak oktober 2020. Perlu diketahui bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan oleh bagian perekonomian.  Saran dari kemendagri telah diupayakan untuk dilaksanakan, namun terdapat kendala dalam penerapannya.  Semoga kegiatan ini dapat membantu untuk mengatasi kendala yang ada. Dalam kegiatan ini Pemerintah Daerah berharap kendala-kendala yang dialami dapat disampaikan.  Kemarin sempat terjadi dimana puskesmas belum melakukan perubahan sedangkan anggaran dari puskesmas itu sendiri telah habis. Bahkan kekurangan dana tersebut mencapai Rp17 miliar, setelah mendapat dorongan dari Pemerintah Daerah baru kemudian dilakukan perubahan.  Peristiwa yang dikhawatirkan tersebut dapat menyebabkan terjadinya penurunan pelayanan masyarakat.  Sebagai awalan agar peserta bisa memahami apa itu BLUD dijelaskan bahwa BLUD terbagi menjadi 3 yakni perencanaan, penatausahaan dan pelaporan.  Selain itu, tim Syncore Blud telah memastikan nama dinas telah benar, legenda nama Puskesmas telah benar, legenda tersedianya data RBA murni, cuplikan tersedianya perubahan RBA data. Tim Syncore BLUD berhasil memberikan pemahaman terkait pengelolaan Keuangan Blud untuk Puskesmas dan Labkesda Dinas Kesehatan Kota Serang.  Unduh Usulan PPK BLUD

Syncore BLUD Berikan Pemahaman Terkait Pengelolaan Keuangan BLUD untuk Puskesmas dan LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Serang Read More »

BLUD Berhasil Membantu Penyusunan Persyaratan Administrasi BLUD UPTD TPSA Bagendung Kota Cilegon

Leave a Comment / BLUD, Kabar BLUD/BLU, STUDI KASUS /

Tim Syncore Blud melakukan kunjungan ke UPTD TPSA Bagendung Kota Cilegon pada 18 Oktober 2022 yang membawa misi untuk membantu penyusunan persyaratan administrasi BLUD.  Agenda ini telah direncanakan sebelumnya untuk membantu penyusunan persyaratan administrasi BLUD agar cepat selesai.  Perlu diketahui bahwa saat ini Kepala UPTD TPSA sedang dalam tahap penyusunan RBA Perubahan. Selain itu juga harus menyusun persyaratan administratif BLUD seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Bagus Ardanto yang menjabat sebagai Kepala UPTD TPSA Kota Cilegon. UPTD TPSA bergerak pada bidang Bahan bakar jumputan Padat (BBJP) atau MBT (Mechanical Biological Treatment) yang diolah oleh UPTD TPSA Bagendung Kota Cilegon berbentuk serbuk sampah.  Pengolahan ini nantinya akan dijual ke Surabaya Indonesia Power sebagai pengganti batu bara dan Pembangkit listrik Fosil wajib menggunakan MBT (Mechanical Biological Treatment) atau pengganti batu bara sebesar 30%.  Harapan di Tahun 2025 diharapkan industri pengguna batubara menggunakan MBT sebesar 30% dari total kebutuhan batu bara per hari.  Sebagai pengetahuan bahwa Indonesia Power Suralaya untuk tahun ini concern untuk 5% pemenuhan MBT. Geomasa yang ada dari serbuk kayu ternyata tidak memenuhi kriteria untuk MBT sehingga pihak Indonesia power Suralaya beralih ke MBT yang berasal dari pengolahan sampah.  Setelah dilakukan  penelitian yang dimulai di bulan oktober tahun 2021 sampai dengan bulan juli 2022 ditemukan bahwa karakter sampah di cilegon dapat menjadi MBT sebagai pengganti batu bara.  Sampai saat ini UPTD TPSA Bagendung Kota Cilegon memiliki beberapa unit usaha yang telah berjalan yakni  – Bank sampah – Pelayanan untuk pemulung untuk mengelola sampah hasil pilihan – Mesin penggilingan plastic (untuk mempermudah pembawaan plastik karena lebih ringkas) – Mesin ekstruder pengelolaan plastic menjadi papan kurang lebih 3 mesin – Mesin pemilahan sampah yang digunakan untuk pengolahan sampah menjadi BBJP atau MBT  – Gas metan untuk 60 KK di sekitar wilayah TPSA Sebelumnya perwakilan dar BLUD.co.id sudah menjelaskan bahwa ada 4 dokumen penilaian penting yang perlu diujikan nantinya yakni: Ada 4 Dokumen yang akan diuji oleh tim penilai, yaitu: – Dokumen Tata Kelola – Dokumen Laporan Keuangan – Dokumen SPM  – Dokumen Renstra Untuk dokumen Tata Kelola berisi Struktur organisasi yang berbentuk bagan dan tupoksi. Kemudian untuk SPM berasal dari setiap jasa layanan UPTD. Misal Bank sampah mekanismenya seperti apa dan target 5 tahunnya seperti apa. Yang menggambarkan potensi dan dampak kemasyarakatnya seperti apa. Harapannya dengan menjadi BLUD UPTD TPSA Bagendung kota cilegon tidak lagi menjadi tempat penampungan sampah akhir, namun menjadi tempat pelatihan dan pengelolaan sampah dengan tenaga kerjanya berasal dari warga sekitar. Begitulah nantinya akan ada beberapa langkah tindak lanjut untuk melakukan koordinasi terkait pengumpulan data penyusunan Dokumen Administratif sebagai syarat penerapan BLUD.  Melakukan zoom meeting setiap minggu untuk memaparkan progress dan data yang dibutuhkan. Menyusun dokumen administratif UPTD TPSA Bagendung Kota Cilegon. Download Proposal PPK BLUD

BLUD Berhasil Membantu Penyusunan Persyaratan Administrasi BLUD UPTD TPSA Bagendung Kota Cilegon Read More »

Pendampingan Jarak Jauh Online (PJJO) RSUD Sultan RSUD Andi Sultan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba

Pendampingan Jarak Jauh Online (PJJO) RSUD Sultan RSUD Andi Sultan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba

Leave a Comment / BLUD, Kabar BLUD/BLU, Pelatihan, PPK BLUD, RSUD /

Tim FSC BLUD melakukan diskusi bersama dengan beberapa pengguna akuntansi yang mengalami kendala terkait dengan Website Blud. PJJO Dilakukan secara online melalui zoom meeting pada Kamis, 10 November 2022 dan Telah berlangsung Pendampingan Jarak Jauh Online (PJJO) RSUD Sultan RSUD Andi Sultan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba. Pendampingan online tersebut dihadiri oleh 6 peserta dari RSUD dan 3 tim dari FSC. Dalam zoom tersebut dibahasa beberapa hal diantaranya. Membahas terkait adanya kode rekening yang perlu disesuaikan sesuai dengan kebutuhan belanja RSUD Andi Sultan Daeng Radja. Membahas beberapa laporan yang perlu disesuaikan dengan laporan keuangan yang dibutuhkan untuk pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah. Selama zoom berlangsung, dibahas juga mengenai beberapa menu yang perlu dimunculkan pada pengguna tertentu. RSUD Andi Sultan Daeng Radja juga mengajukan beberapa menu dan laporan tambahan agar pelaporan RS dapat sepenuhnya berasal dari sistem Syncore. Hasil diskusi tersebut, selanjutnya akan dianalisis dan didiskusikan bersama tim konsultan untuk penyesuaiannya. Beberapa pertanyaan yang diajukan oleh klien BLUD yakni terkait dengan permasalahan yang dihadapi saat menggunakan aplikasi Blud. Selanjutnya zoom berlangsung dengan membahas terkait seluruh alur yang ada pada akuntansi pengguna sehingga peserta sudah memahami garis besar penggunaan menu-menu pada pengguna tersebut. Acara PJJO Berkaitan dengan review inputan RSUD dan penjelasan mengenai alur input penatausahaan penerimaan pada sistem. PJJO dibuka dengan sambutan dan dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta terkait kendala mengenai penginputan sistem dan tata pengelolaan keuangan BLUD. Setelah itu baru narasumber akan memberikan jawaban dan menjelaskan bagaimana menyelesaikan studi kasus yang telah ditanyakan oleh peserta. begitu acara PJJO RSUD Sultan RSUD Andi Sultan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba dan berjalan lancar. Unduh Usulan PPK BLUD

Pendampingan Jarak Jauh Online (PJJO) RSUD Sultan RSUD Andi Sultan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba Read More »

Belajar dari Workshop BLUD dan PPK BLUD Labkesda Bangka Belitung (IV)

Belajar dari Workshop BLUD dan PPK BLUD Labkesda Bangka Belitung (IV)

Leave a Comment / Artikel, BLUD, LABKESDA, Pelatihan, PPK BLUD /

Kelanjutan dari workshop BLUD dan PPK BLUD untuk klien Labkesda Bangka Belitung pada 14 Oktober 2022. Beberapa pertanyaan menarik saat diskusi interaktif bersama narasumber konsultan senior Syncore Blud yaitu Labkesda tidak bisa membuat anggaran MCU sendiri, yang boleh adalah pihak ketiga, oleh karena itu Apakah memang boleh atau tidak? Jawabannya Boleh karena BLUD memiliki fleksibilitas untuk mencari cara memperoleh pendapatan dan membuat anggaran sendiri. Diskusi selanjutnya, Saat melakukan perhitungan ketemu dengan tarif sebesar 100, namun ada kasus saat kantor melakukan borongan dan melakukan nego agar menjad hanya 90 saja dengan posisi masih ada untung, nah apakah boleh memberikan potongan sesuai harga nego? Jawaban dari pertanyaan ini yakni Potongan harga boleh dilakukan dan tarif itu adalah harga maksimal akan tetapi harus tetap transparan dan disesuaikan dengan Permendagri No. 79 Tahun 2018. Selanjutnya, tentang status dewan pengawas yang tidak boleh mendapatkan remunerasi karena merupakan bagian dari pelanggaran dan penetapan stuan pengawas internal dari pemimpin BLUD. Perlu diketahui juga bahwa status BLUD merupakan milik Pemda dan merupakan quasi public goods, Jadi harus ada PERBUB sendiri untuk melakukan kerjasama, dan masih diperbolehkan melakukan kerjasama meskipun tanpa Perbup. Pembagian remunerasi sebaiknya per unit atau bagaimana? Jawaban: Remunerasi bisa dibagikan secara parsial (per unit) atau keseluruhan. Sebaiknya ada konsultan yang menghitung pembagian remunerasi. Remunerasi parsial sebaiknya dilakukan pada instansi yang memiliki banyak unit, contohnya RS. Begitulah bagian terakhir dari belajar bersama dengan Labkesda berdasarkan Workshop BLUD dan PPK BLUD Labkesda Bangka Belitung. Download Proposal PPK BLUD

Belajar dari Workshop BLUD dan PPK BLUD Labkesda Bangka Belitung (IV) Read More »

Belajar dari Workshop BLUD dan PPK BLUD Labkesda Bangka Belitung (IV)

Belajar dari Workshop BLUD dan PPK BLUD Labkesda Bangka Belitung (III)

Leave a Comment / Artikel, BLUD, LABKESDA, Pelatihan /

Kelanjutan dari workshop BLUD dan PPK BLUD untuk klien Labkesda Bangka Belitung pada 14 Oktober 2022.  Beberapa hal menarik terutama saat diskusi interaktif yang dilakukan saat bersama dengan narasumber yang merupakan konsultan senior Syncore Blud.  Berikut beberapa pertanyaan menarik yang dibahas saat workshop BLUD dan PPK BLUD bersama dengan Labkesda Bangka Belitung pertama yakni tentang Quasi yang mengarah ke BUMD atau BUMN dan Mayoritas UPTD di Kepulauan Bangka Belitung sudah menerapkan BLUD.  Apabila mengarah pembelajaran rumah sakit umum kebanyakan muncul opini utang bahkan sampai disomasi, Berdasarkan pengalaman narasumber, apakah ada persentase BLUD yang dikelola secara profesional dan akan diarahkan kemana? Narasumber menjawab bahwa profesional itu dijalankan sesuai dengan 10 fleksibilitas BLUD dan mengarah pada remunerasi,  Selain itu, BLUD itu sudah menjadi sebuah bisnis, tetapi tidak diperbolehkan mencari keuntungan dan harus Menjalankan efisiensi bukan hemat atau irit menggunakan anggaran.  Jika anggarannya banyak, akan semakin banyak pula kegiatan yang dijalankan, contohnya  BLUD di Yogyakarta sudah berjalan dan jika berjalan dengan baik akan bersaing dengan swasta.  Hal itu dikarenakan ada kompensasi serta harga yang ditawarkan BLUD lebih murah dari swasta.  BLUD menggunakan sistem unit cost dan operasionalnya terpenuhi. Non BLUD tidak menganut tarif, tetapi melalui retribusi. Surat terkait SiLPA belum dibalas, pemahaman stakeholder terkait BLUD masih kurang, Labkesda Babel sudah diperiksa KAP dan tidak ada masalah.  Bagaimana cara agar para stakeholder atau pemilik paham terkait BLUD dan menyamakan sudut pandang terkait BLUD pada Labkesda? Narasumber menjawab bahwa perlu pemahaman terkait bisnis labkesda dengan berbenah dan mengajak para stakeholder memahami BLUD pada labkesda, misalnya dengan melakukan pelatihan bersama. SiLPA sudah digunakan sebagian, tetapi remunerasi belum bisa diambil. Ada perbedaan penafsiran pada sistem retribusi yang diajukan. SiLPA digunakan pada Perubahan (2021) dan sudah ada dalam Peraturan Gubernur. Remunerasi sebenarnya terkait pembagian gaji. Remunerasi dibayarkan dengan APBD dan pendapatan jasa layanan.  Penilaian tunjangan kinerja harus berbeda dengan penilaian insentif sehingga tidak double.  Pendapatan harus diakui dan disahkan oleh Bappeda sehingga bisa dibagikan sesuai dengan persentase yang telah ditentukan. Pertanyaan terakhir yakni bagaimana cara memasukkan transportasi perjalanan delegasi daerah secara gratis? Apakah dapat dilakukan pencatatan sebagai pertanggungjawaban ketika ada pertanyaan dari pemda? Bisa. Labkesda akan melakukan klaim kepada pihak yang meminta untuk digratiskan. Jika tidak dibayar, maka harus dicatat sebagai piutang.

Belajar dari Workshop BLUD dan PPK BLUD Labkesda Bangka Belitung (III) Read More »

Belajar dari Workshop BLUD dan PPK BLUD Labkesda Bangka Belitung (II)

Belajar dari Workshop BLUD dan PPK BLUD Labkesda Bangka Belitung (II)

Leave a Comment / Artikel, BLUD, LABKESDA, Pelatihan, PPK BLUD /

Kelanjutan dari workshop BLUD dan PPK BLUD untuk kluen Labkesda Bangka Belitung pada 15 Oktober 2022.  Beberapa hal menarik terutama saat diskusi interaktif yang dilakukan saat bersama narasumber yang merupakan konsultan senior Syncore Blud.  Berikut beberapa pertanyaan yang bisa saja menjadi salah satu masalah yang sedang anda hadapi juga di BLUD.  Berikut beberapa pertanyaan menarik yang dibahas saat workshop BLUD dan PPK BLUD bersama dengan Labkesda Bangka Belitung pertama yakni apakah penarikan GU perlu ada SK? Jawabannya ya karena Ketentuan pencabutan GU, misalnya ketentuan kapan GU bisa ditarik, dibuat tanpa membuat SK, cukup membuat kebijakan internal BLUD. Lalu ada pertanyaan lagi bahwa Jika BLUD hanya memiliki 1 rekening, apakah akan fleksibel atau semakin rumit? Dijawab bahwa sebenarnya jumlah rekening fleksibel, tergantung pada instansi, Tetap bisa berjalan dengan 1 rekening namun kurang maksimal dan akan lebih baik jika memiliki 3 rekening. Selain itu muncul juga pertanyaan bahwa melihat acuan laporan keuangan tetap PSAP 13? D ijawab bahwa memang iya, mengacu pada PSAP 13. Pertanyaan selanjutnya apakah akan ada peringatan di sistem jika tidak membuat berita acara untuk memodifikasi anggaran? Untuk saat ini belum ada. Jika terdapat kesalahan dalam penginputan sensor keuangan, apakah masih bisa diperbaiki? Bila penyulingan sudah selesai, perbaikan dilakukan dengan melakukan penyulingan ulang dan membuat berita acara.  Jika kelulusan belum lulus, bisa dengan memberi catatan di bagian yang salah. Setelah jawab tanya selesai diakhiri dengan kesimpulan yang ada 2 poin yaitu: Pertama terdapat cukup banyak masalah yang dihadapi terkait penerapan BLUD kedua yakni Dinkes dan Labkesda Babel berharap selanjutnya tetap bisa berkonsultasi dengan Syncore terkait BLUD sehingga penerapan BLUD di Labkesda Babel menjadi pionir BLUD di Bangka Belitung.

Belajar dari Workshop BLUD dan PPK BLUD Labkesda Bangka Belitung (II) Read More »

Scroll to Top