Setelah dijelaskan perubahan anggaran dengan penggunaan ambang batas di artikel sebelumnya, sekarang kita akan membahas mengenai proses perubahan RBA karena penggunaan ambang batas. Berikut merupakan Perubahan RBA Karena Penggunaan Ambang Batas
PERUBAHAN ANGGARAN PART V “ALUR PROSES PERUBAHAN RBA KARENA PENGGUNAAN AMBANG BATAS” Read More »
Artikel kali ini akan membahas mengenai jenis perubahan kedua dari empat jenis perubahan RBA seperti yang sudah disebutkan pada artikel sebelumnya. Kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan ambang batas pada BLUD. Apa saja syarat penggunaan ambang batas pada BLUD, silahkan baca artikel dibawah ini Berdasarkan Permendagri 79 Tahun 2018 pengeluaran BLUD yang bersumber dari
PERUBAHAN ANGGARAN PART IV “Penggunaan Ambang Batas” Read More »
Pada artikel perubahan anggaran part 1 & part 2 sebelumnya telah dijelaskan mengenai Proses Pengajuan, Penetapan, Perubahan Rencana Bisnis dan Pergeseran Anggaran Belanja BLUD. Pada artikel kali ini akan dijelaskan mengenai Alur Proses Perubahan RBA karena Pergeseran Anggaran Belanja BLUD. Berikut Alur Proses Perubahan RBA karena Pergeseran Anggaran Belanja BLUD tersaji dalam gambar 4.2
Perubahan situasi dan kondisi karena meningkatnya pendapatan atau terdapat kebutuhan mendesak atas suatu barang maka RBA dapat mengalami pergeseran. Pada pasal 61 ayat (4) Permendagri 79/2018 menjelaskan bahwa BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja, sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD. Setelah kita membahas mengenai Proses Pengajuan,
PERUBAHAN ANGGARAN PART II “Pergeseran Anggaran Belanja BLUD” Read More »
Kali ini kita akan membahas mengenai proses pengajuan, penetapan, perubahan rencana bisnis dan anggaran (RBA). Bagaimana alur dan proses pengajuan, penetapan, perubahan rencana bisnis dan anggaran (RBA), silahkan baca artikel dibawah ini. Dokumen RBA yang telah tersusun oleh BLUD serta sudah dikonversi dan diintegrasikan/dikonsolidasikan oleh unit kerja yang membidangi program dan anggaran SKPD menjadi RKA-SKPD,
Artikel kali ini kita akan membahas mengenai Pengelolaan Akun Piutang BLUD. Apa saja Pengelolaan Akun Piutang BLUD ? Mari kita baca artikel dibawah ini Buletin Teknis SAP Nomor 02 tahun 2005 menyatakan piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan
Pengelolaan Akun Piutang BLUD Read More »
Seperti yang sudah dibahas pada artikel “Struktur Anggaran BLUD”. Pendapatan yang diterima oleh BLUD dapat bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah. Oleh karena itu, artikel kali ini kita akan membahas mengenai Pengakuan, Pencatatan, dan Korensi Pendapatan BLUD. Saat menerima pendapatan, BLUD mengakui pendapatan dengan
Pengakuan, Pencatatan, dan Korensi Pendapatan BLUD Read More »
Artikel kali ini kita akan melanjutkan membahas mengenai STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM BLUD. Struktur Organisasi dan SDM UPT Khusus untuk UPTD yang berbentuk rumah sakit daerah di provinsi diatur pada pasal 14 Permendagri 12/2017 sebagai berikut: Selain UPTD provinsi sebagimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), terdapat UPTD provinsi dibidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah
STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM BLUD (PART II) Read More »
Artikel kali ini kita akan membahas struktur organisasi dan sumber daya manusia. BLUD. Bagaimana penjelasan mengenai struktur organisasi dan sumber daya manusia. Struktur Organisasi BLUD Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dimana setidaknya ada 2 (dua) kelompok besar jenis BLUD bedasarkan bidang kerjanya. Kelompok ini terbagi menjadi 2 yaitu : Bidang Kesehatan dan Bidang Non Kesehatan.
STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA BLUD Read More »
Syncore Indonesia, ahli BLU/BLUD dengan tim professional berpengalaman dalam keuangan, manajemen, teknologi, dan training PPK-BLU/BLUD
