Mitra BLUD
Berbasis Teknologi

Artikel

Pola Tata Kelola SMKN- Pengelolaan Sumber Daya Manusia

PERUBAHAN ANGGARAN PART I “Proses Pengajuan, Penetapan, Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)”

Kali ini kita akan membahas mengenai proses pengajuan, penetapan, perubahan rencana bisnis dan anggaran (RBA).  Bagaimana alur dan proses pengajuan, penetapan, perubahan rencana bisnis dan anggaran (RBA), silahkan baca artikel dibawah ini. Dokumen RBA yang telah tersusun oleh BLUD serta sudah dikonversi dan diintegrasikan/dikonsolidasikan oleh unit kerja yang membidangi program dan anggaran SKPD menjadi RKA-SKPD, […]

PERUBAHAN ANGGARAN PART I “Proses Pengajuan, Penetapan, Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)” Read More »

PERUBAHAN ANGGARAN PART II “Pergeseran Anggaran Belanja BLUD”

Pengakuan, Pencatatan, dan Korensi Pendapatan BLUD

Seperti yang  sudah dibahas pada artikel “Struktur Anggaran BLUD”. Pendapatan yang diterima oleh BLUD dapat bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah. Oleh karena itu, artikel kali ini kita akan membahas mengenai Pengakuan, Pencatatan, dan Korensi Pendapatan BLUD. Saat menerima pendapatan, BLUD mengakui pendapatan dengan

Pengakuan, Pencatatan, dan Korensi Pendapatan BLUD Read More »

Penatausahaan, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD

STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM BLUD (PART II)

Artikel kali ini kita akan melanjutkan membahas mengenai STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM BLUD.  Struktur Organisasi dan SDM UPT Khusus untuk UPTD yang berbentuk rumah sakit daerah di provinsi diatur pada pasal 14 Permendagri 12/2017 sebagai berikut: Selain UPTD provinsi sebagimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), terdapat UPTD provinsi dibidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah

STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM BLUD (PART II) Read More »

Pola Tata Kelola SMKN- Pengelolaan Sumber Daya Manusia

STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA BLUD

Artikel kali ini kita akan membahas struktur organisasi dan sumber daya manusia. BLUD. Bagaimana penjelasan mengenai struktur organisasi dan sumber daya manusia. Struktur Organisasi BLUD Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dimana setidaknya ada 2 (dua) kelompok besar jenis BLUD bedasarkan bidang kerjanya. Kelompok ini terbagi menjadi 2 yaitu : Bidang Kesehatan dan Bidang Non Kesehatan.

STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA BLUD Read More »

Pendampingan Pra BLUD di SMKN 2 Batam

Artikel kali ini kita akan membahas keseruan Pendampingan Pra BLUD di SMKN 2 Batam. Bagaimana keseruan pendampingannya ? SMKN 2 Batam merupakan sekolah kejuruan dengan program keahlian usaha pariwisata, akomodasi perhotelan, tata boga, tata kecantikan, dan tata busana. SMKN 2 Batam didirikan pada tahun 2006 di Batam Center. Seiring dengan perkembangan pendidikan di Indonesia dan

Pendampingan Pra BLUD di SMKN 2 Batam Read More »

Penyusunan RaPerwal UPT Pengelolaan Sampah Kota Bandung

Penyusunan RaPerwal UPT Pengelolaan Sampah Kota Bandung

Terbitnya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Bandung, Peraturan Walikota Bandung Nomor 1390 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung, maka urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan sub urusan persampahan,

Penyusunan RaPerwal UPT Pengelolaan Sampah Kota Bandung Read More »

PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Artikel kali ini kita akan membahasa mengenai Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan PERMENDAGRI NOMOR 79 TAHUN 2019. Pendapatan merupakan imbalan yang timbul dari aktivitas kegiatan BLUD baik berupa penerimaan dari jasa layanan ataupun non jasa layanan dalam suatu periode tertentu. Berdasarkan Permendagri 79 tahun 2018, Pendapatan BLUD bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil

PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH Read More »

Pola Tata Kelola SMKN- Pengelolaan Sumber Daya Manusia

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) Read More »

Scroll to Top