Mitra BLUD
Berbasis Teknologi

BLUD.co.id

Konsultasi Gratis
Register

SMKN

Seminar Nasional "Pengelolaan Keuangan BLUD" sukses di Makassar.

Sinergi Antara Syncore BLUD dan BSI dalam Seminar Nasional Pembentukan dan Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan

Artikel, BLUD, DLH, Kabar BLUD/BLU, Puskesmas, RSUD, SMKN /

Sinergi Syncore BLUD dan BSI dalam Seminar Nasional Seminar Nasional bertema “Pembentukan dan Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD” sukses diselenggarakan di Makassar pada tanggalย  23 Oktober 2024. Acara ini merupakan kerja sama antara Syncore BLUD dengan Bank Syariah Indonesia (BSI). Seminar Nasional ini bertujuan memperkuat pemahaman pemerintah daerah tentang penerapan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) sebagai solusi pengelolaan keuangan yang fleksibel dan akuntabel. Peserta berasal dari berbagai instansi pemerintah daerah di Indonesia Timur. Acara dibuka dengan sambutan Bapak Niza Wibyana Tito, Managing Partner Syncore BLUD, dan Bapak Sukma Dwie Priardi, Regional CEO BSI Region 10 Makassar. Dasar Hukum dan Pentingnya Penerapan BLUD Drs. H. Koesdaryono, M.Si, seorang Widyaiswara dari BPSDM Kemendagri, memberikan paparan mengenai dasar hukum pembentukan BLUD. Beliau menekankan bahwa penerapan BLUD memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan, didukung oleh regulasi yang menjamin transparansi dan akuntabilitas. Bapak Koesdaryono juga menyoroti pentingnya pemahaman landasan hukum agar instansi pemerintah dapat menerapkan BLUD dengan percaya diri dan sesuai ketentuan. Fleksibilitas dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan BLUD Seminar Nasional ini menghadirkan narasumber utama Pakar BLUD, Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., M.Ak., CAAT, yang berpengalaman mendampingi lebih dari 1400 instansi BLUD selama 12 tahun. Dalam pemaparan materi, Pak Tito membahas secara komprehensif mengenai pentingnya fleksibilitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BLUD. Selain itu, beliau juga menjelaskan langkah-langkah strategis dalam proses penetapan BLUD serta implementasinya di berbagai daerah. Pak Tito menekankan bahwa fleksibilitas BLUD memungkinkan instansi pemerintah daerah mengelola anggaran secara efektif dan efisien, sambil tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas. Pengalamannya yang luas dalam mendampingi berbagai instansi memberikan wawasan penting bagi peserta seminar untuk memahami dan mengatasi tantangan penerapan BLUD. Dukungan BSI untuk Percepatan Penerapan BLUD Ibu Andi Asni selaku Funding & Transaction Business Deputy BSI, menutup acara dengan pernyataan tegas bahwa BSI akan terus mendukung pemerintah daerah dalam percepatan penerapan BLUD. Dengan dukungan BSI, pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat penerapan BLUD untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang lebih baik dan profesional di Indonesia. Kolaborasi Produktif untuk Pengelolaan Keuangan Daerah yang Lebih Baik Seminar ini menjadi platform edukasi dan kolaborasi produktif antara pemerintah daerah, tenaga ahli BLUD, dan sektor perbankan. Kolaborasi ini membuka jalan bagi masa depan pengelolaan keuangan daerah yang lebih fleksibel, akuntabel, dan profesional. Dengan implementasi BLUD yang tepat, instansi pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan publik secara signifikan, membawa manfaat langsung bagi masyarakat.

Sinergi Antara Syncore BLUD dan BSI dalam Seminar Nasional Pembentukan dan Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Read More ยป

Workshop pra BLUD untuk SMKN: Persiapan menuju pengelolaan sekolah yang lebih efisien dan berkualitas.

Workshop Pra BLUD: Solusi Efisiensi untuk SMKN

Artikel, BLUD, Kabar BLUD/BLU, Pelatihan, PRA BLUD, SMKN, SMKN /

Dalam upaya terus meningkatkan mutu pendidikan, lembaga pendidikan seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMKN) perlu mengadopsi sistem administrasi yang efisien dan modern. Salah satu langkah strategis yang dapat diambil adalah melalui penyelenggaraan workshop pra Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Syncore BLUD, sebagai salah satu penggerak BLUD menyediakan workshop pra BLUD untuk instansi SMKN. Workshop ini bertujuan untuk mempersiapkan instansi SMKN dalam mengimplementasikan model BLUD yang akan memberikan manfaat besar dalam mengelola administrasi sekolah. Mengapa Workshop Pra BLUD Diperlukan? Workshop pra BLUD adalah langkah penting dalam persiapan SMKN untuk mengadopsi model BLUD. BLUD adalah model manajemen yang mengharuskan lembaga pendidikan untuk lebih mandiri dalam pengelolaan administrasinya, sehingga memungkinkan penyediaan layanan pendidikan yang lebih efisien dan berkualitas. Workshop ini penting karena: Pemahaman Dasar BLUD: Memberikan pemahaman dasar tentang konsep dan prinsipย  BLUD kepada staf dan manajemen SMKN. Penyusunan Dokumen Administratif: Membantu instansi SMKN dalam menyusun dokumen administratif yang diperlukan untuk mengoperasikan model BLUD. Efisiensi Operasional: Membantu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan administrasi sekolah, termasuk anggaran, sumber daya, dan pelaporan. Peningkatan Kualitas Pendidikan: Dengan administrasi yang lebih baik, SMKN dapat fokus pada perbaikan mutu pendidikan dan pelayanan kepada siswa. Workshop Pra BLUD untuk Instansi SMKN Tujuan Workshop Workshop ini dirancang untuk mencapai beberapa tujuan utama, yaitu: Pemahaman BLUD: Memberikan pemahaman mendalam tentang konsep BLUD, tujuan, dan manfaatnya bagi lembaga pendidikan. Penyusunan Dokumen Administratif: Mengajarkan peserta cara menyusun dokumen administratif pra BLUD yang sesuai dengan kebutuhan lembaga mereka. Simulasi BLUD: Memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam simulasi implementasi BLUD sehingga peserta dapat mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh. Metode Pembelajaran Workshop ini akan menggunakan berbagai metode pembelajaran yang interaktif, termasuk: Penyampaian Materi: Untuk menyampaikan konsep dasar dan informasi penting mengenai dasar dan implementasiย  BLUD Studi Kasus: Untuk memahami implementasi BLUD di lembaga pendidikan lain. Diskusi : Untuk memfasilitasi pertukaran ide dan pengalaman antara peserta. Manfaat Workshop Workshop pra BLUD akan memberikan manfaat signifikan bagi instansi SMKN, termasuk: Peningkatan Efisiensi: SMKN akan dapat mengelola sumber daya dengan lebih efisien, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Keterampilan Staf: Staf dan manajemen SMKN akan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola administrasi dengan baik. Peningkatan Transparansi: BLUD mempromosikan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan administrasi, yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Perbaikan Mutu Pendidikan: Fokus yang lebih besar pada mutu pendidikan akan mendukung pencapaian hasil pendidikan yang lebih baik. Workshop pra BLUD adalah langkah yang bijaksana untuk instansi SMKN yang ingin meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pendidikan mereka. Dengan investasi dalam penyelenggaraan workshop ini, SMKN akan siap untuk menghadapi masa depan dengan lebih percaya diri dan efisien dalam pengelolaan administrasi sekolah. Ini adalah langkah penting menuju penyediaan pendidikan berkualitas tinggi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.  

Workshop Pra BLUD: Solusi Efisiensi untuk SMKN Read More ยป

Mengapa UPTD harus menjadi BLUD?

Artikel, BLUD, DLH, Puskesmas, RSUD, SMKN, UPDB, UPT UMUM /

UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) dapat mempertimbangkan penerapan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) sebagai bentuk pengelolaan keuangan yang mandiri dan efisien. Berikut adalah beberapa alasan mengapa UPTD harus menerapkan BLUD: Mandiri Finansial: BLUD memungkinkan UPTD untuk menjadi lebih mandiri secara finansial. Dengan membentuk BLUD, UPTD dapat mengelola dan mengoptimalkan sumber daya keuangannya sendiri, termasuk pengelolaan pendapatan dan pengeluaran, tanpa tergantung sepenuhnya pada alokasi anggaran dari pemerintah pusat atau daerah. Fleksibilitas Manajemen: Penerapan BLUD memberikan fleksibilitas dalam manajemen keuangan. UPTD dapat lebih mudah menyesuaikan kebijakan keuangan dan operasional mereka agar sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat, tanpa terhalang oleh aturan dan prosedur pemerintah yang mungkin lebih kaku. Meningkatkan Efisiensi Operasional: BLUD dapat meningkatkan efisiensi operasional UPTD. Dengan memiliki kontrol lebih besar atas sumber daya keuangan mereka sendiri, UPTD dapat mengelola anggaran dengan lebih efektif, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan kinerja layanan publik yang disediakan. Peningkatan Kualitas Layanan: Kebebasan finansial dan manajemen yang diberikan oleh BLUD dapat membantu UPTD fokus pada peningkatan kualitas layanan. UPTD dapat mengalokasikan sumber daya ke arah yang memberikan nilai tambah terbesar bagi masyarakat, sehingga meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Inovasi dan Pengembangan: BLUD memberikan ruang lebih besar untuk inovasi dan pengembangan. UPTD dapat menciptakan model bisnis yang lebih kreatif dan mengembangkan inisiatif baru tanpa terbatas oleh prosedur dan regulasi pemerintah yang lebih tradisional. Akuntabilitas yang Lebih Tinggi: Penerapan BLUD meningkatkan tingkat akuntabilitas UPTD terhadap pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi. Dengan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangannya, UPTD diharapkan dapat lebih transparan dan bertanggung jawab dalam penggunaan sumber daya. Memotivasi Karyawan: Sistem BLUD dapat memotivasi karyawan dengan memberikan insentif berdasarkan kinerja dan hasil yang dicapai. Ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih dinamis dan berorientasi pada pencapaian target organisasi. Pembiayaan Proyek Mandiri: BLUD memberikan kemampuan kepada UPTD untuk membiayai proyek mandiri tanpa harus menunggu alokasi anggaran dari pemerintah pusat atau daerah. Hal ini dapat mempercepat implementasi proyek yang krusial tanpa terkendala oleh pembatasan anggaran. Penerapan BLUD memberikan peluang besar bagi UPTD untuk meningkatkan kemandiriannya, meningkatkan efisiensi, dan memberikan layanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Namun, langkah ini juga perlu dipertimbangkan dengan cermat dan diintegrasikan dengan kebutuhan dan kondisi spesifik setiap UPTD dan konteks otonomi daerah yang berlaku. Baca juga: Kunci Sukses dalam Menerapkan BLUD bagi Instansi Pemerintah Daerah

Mengapa UPTD harus menjadi BLUD? Read More ยป

Kunci Sukses dalam Menerapkan BLUD bagi Instansi Pemerintah Daerah

BAPELKES, BLUD, DLH, LABKESDA, Puskesmas, RSUD, SMKN, SPAM, UPDB /

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan instrumen inovatif dalam penyelenggaraan layanan publik di tingkat daerah. Namun, keberhasilan penerapannya bergantung pada beberapa kunci utama. Artikel ini akan membahas kunci sukses dalam menerapkan BLUD bagi instansi pemerintah daerah. Kesadaran dan Komitmen Pemangku Kepentingan Langkah pertama dalam menerapkan BLUD adalah kesadaran dan komitmen dari semua pemangku kepentingan, termasuk kepala daerah, aparat pemerintah, dan masyarakat. Kesadaran akan manfaat dan perubahan yang akan terjadi menjadi dasar komitmen untuk menjalankan BLUD dengan baik. Perencanaan Strategis yang Jelas Perencanaan strategis yang jelas diperlukan untuk memahami tujuan BLUD, sasaran yang ingin dicapai, dan langkah-langkah konkrit yang diperlukan. Perencanaan ini harus mencakup visi, misi, serta strategi implementasi BLUD. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan Menerapkan siklus evaluasi dan perbaikan berkelanjutan menjadi kunci sukses. BLUD harus mampu mengevaluasi kinerjanya secara teratur, mengidentifikasi kelemahan, dan merancang strategi perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Komunikasi yang Efektif Komunikasi yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak terinformasi dengan baik mengenai perubahan dan perkembangan dalam pelaksanaan BLUD. Transparansi dalam komunikasi dapat menciptakan kepercayaan. Penerapan Teknologi untuk Peningkatan Efisiensi Pemanfaatan teknologi informasi adalah salah satu kunci sukses dalam menerapkan BLUD. Sistem otomatisasi dan pengelolaan data digital dapat meningkatkan efisiensi operasional dan akurasi pelaporan. Keberhasilan menerapkan BLUD bagi instansi pemerintah daerah melibatkan serangkaian kunci sukses yang saling terkait. Dengan kesadaran, komitmen, perencanaan strategis, serta penerapan teknologi dan partisipasi masyarakat, BLUD dapat menjadi model penyelenggaraan layanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel. Langkah-langkah ini tidak hanya menciptakan keberlanjutan, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi masyarakat di tingkat lokal. Baca juga: Pelatihan Penyusunan RBA Laboratorium Lingkungan DLH Kabupaten Bandung

Kunci Sukses dalam Menerapkan BLUD bagi Instansi Pemerintah Daerah Read More ยป

Pelatihan dan Pendampingan dalam Penerapan BLUD untuk Meningkatkan Kinerja dan Transparansi Pelayanan Publik

Artikel, BAPELKES, BLUD, DLH, Puskesmas, RSUD, SMKN, SMKN, SPAM, UPDB, UPT UMUM /

Bentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memberikan inovasi yang penting dimana pada saat pemerintah daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan layanan untuk publik. Cara untuk memastikan keberhasilan penerapan BLUD yaitu dengan memperhatikan pelatihan dan pendampingan, hal tersebut merupakan dua elemen kunci yang tak dapat diabaikan. Artikel ini akan memberikan pembahasan tentang peran penting pelatihan dan pendampingan dalam mendukung berhasilnya implementasi BLUD. Pengenalan BLUD Sebelum memahami peran pelatihan dan pendampingan, penting untuk memahami konsep dasar BLUD. BLUD adalah suatu bentuk pengelolaan organisasi di tingkat daerah yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangannya sendiri. Dengan demikian, BLUD memiliki tujuan untuk memberikan peningkatan dalam efisiensi dan kemandirian menyelenggarakan layanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, dan pelayanan teknis lainnya. Mengapa Pelatihan Diperlukan? Pelatihan merupakan landasan utama dalam mengimplementasikan BLUD. UPT dan pemangku kepentingan harus memahami konsep, tata kelola keuangan, dan mekanisme operasional BLUD. Pelatihan ini dapat memberikan gambaran aspek teknis, seperti perencanaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan. Selain itu, pelatihan juga berfokus pada peningkatan keterampilan manajemen, kepemimpinan, dan pengetahuan tentang regulasi yang berkaitan. Manfaat Pelatihan dalam Penerapan BLUD Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan: Pelatihan membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan terkait BLUD, sehingga dapat dipastikan bahwa mereka dapat menjalankan fungsi-fungsi operasional secara baik. Peningkatan Akuntabilitas: Dengan pemahaman yang lebih baik tentang tata kelola keuangan dan pelaporan, BLUD dapat meningkatkan tingkat akuntabilitasnya untuk membantu menciptakan lingkungan yang lebih transparan. Efisiensi Operasional: Karyawan yang telah melakukan pelatihan dengan baik mampu untuk mengelola sumber daya dengan lebih efisien, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan produktivitas. Pendampingan sebagai Kelanjutan dari Pelatihan Pelatihan dapat berjalan secara baik apabila pendampingan pada pelatihan tersebut memiliki dampak yang efektif. Pendampingan memiliki keterlibatan dalam bimbingan dan dukungan secara langsung dalam mengimpletasikan pada saat menerapkan suatu konsep yang telah dipelajari pada saat pelatihan. Hal ini memberikan bantuan dalam penerapan pengetahuan pada konteks praktis dan mengatasi adanya tantangan yang mungkin bisa muncul. Manfaat Pendampingan dalam Penerapan BLUD Penerapan Konsep dalam Konteks Nyata: Pendampingan memungkinkan para peserta pelatihan menerapkan konsep-konsep teoritis dalam situasi dunia nyata, memastikan relevansi dan efektivitasnya. Identifikasi dan Penyelesaian Tantangan: Melalui sesi pendampingan, peserta dapat mengidentifikasi dan mengatasi hambatan atau tantangan yang muncul selama proses implementasi. Kontinuitas Perbaikan: Pendampingan memberikan wadah untuk umpan balik terus-menerus dan perbaikan proses, membantu BLUD untuk terus berkembang dan meningkatkan kinerjanya. Syncore BLUD merupakan bagian dari PT Syncore Indonesia yang memiliki komitmen untuk membantu UPT & Dinas terkait, untuk mempersiapkan dalam penerapan BLUD dan implementasi BLUD. Syncore BLUD memiliki pelayanan, pelatihan dan pendampingan penerapan BLUD berupa kajian kelayakan dan penyusunan dokumen administratif sebagai syarat penerapan BLUD. Untuk membantu implementasi pola pengelolaan keuangan BLUD. Syncore BLUD memiliki pelayanan sistem keuangan untuk penyusunan laporan keuangan BLUD, serta layanan evaluasi dan monitoring kinerja BLUD yang sudah berjalan kurang lebih 3 tahun. Syncore BLUD juga memiliki pakar BLUD Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom.,M.M.,CAAT.,M.Ak.ย  yang memiliki pengalaman lebih dari 1.400 pendampingan BLUD. Dengan komitmen ini kami berharap dapat membantu setiap Dinas dan UPT yang akan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat agar pelayan publik di Indonesia memiliki kualitas yang baik untuk masyarakat. Baca juga: Workshop Penyusunan Dokumen Renstra SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Pelatihan dan Pendampingan dalam Penerapan BLUD untuk Meningkatkan Kinerja dan Transparansi Pelayanan Publik Read More ยป

Workshop Penyusunan Dokumen Renstra SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Artikel, BAPELKES, BLUD, DLH, Kabar BLUD/BLU, Puskesmas, Puskesmas, RSUD, SMKN, SMKN, SPAM, STUDI KASUS, UPDB, UPT UMUM /

Setelah memasuki pergantian kepemimpinan, tibalah saatnya Satuan Kerja Perangkat Daerah salah satunya Dinas Kesehatan untuk memperbarui rencana lima tahunan yang tertuang di dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah. Untuk itu Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang telah mempersiapkan penyusunan dokumen rencana strategis Perangkat Daerah bersama dengan Syncore.ย  Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam penyusunan dokumen renstra Perangkat Daerah yang perlu diperhatikan adalah keterkaitan renstra Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Keterkaitan pertama merujuk pada keterkaitan tujuan dan sasaran rencana strategis perangkat daerah dengan tujuan/sasaran dari sebuah visi misi kepala daerah. Keterkaitan kedua merujuk pada program kegiatan di dalam renstra Perangkat Daerah memilki keterkaitan dengan program perangkat daerah yang tertuang dalam program pembangunan daerah.ย  Tahapan dalam penyusunan renstra meliputi: Persiapan Penyusunan Penyusunan Rancangan Awal Penyusunan Rancanganย  Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Perumusan Rancangan Akhir Perumusan Renstra Perangkat Daerah Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah terdiri atas: Ketua Tim: Kepala Perangkat Daerah Sekretaris Tim: Sekretaris Perangkat Daerah/pejabat lainnya Kelompok Kerja: Diketuai oleh kepala unit kerja dengan anggota pejabat/staf perangkat daerah dan unsur pemerintah/non pemerintah yang dinilai kompeten sebagai tenaga ahli Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah RPJMD ditetapkan. Baca juga: Penyajian Laporan Keuangan BLUD: Menuju Transparansi dan Akuntabilitas yang Optimal

Workshop Penyusunan Dokumen Renstra SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang Read More ยป

Penyajian Laporan Keuangan BLUD: Menuju Transparansi dan Akuntabilitas yang Optimal

Artikel, BAPELKES, BLUD, DLH, Kabar BLUD/BLU, LABKESDA, Puskesmas, Puskesmas, RSUD, SMKN, UPT UMUM /

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai entitas publik memiliki tanggung jawab untuk menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Proses penyajian laporan keuangan BLUD bukan hanya sekadar kewajiban perundang-undangan, tetapi juga merupakan alat untuk membangun kepercayaan masyarakat. Artikel ini akan membahas pentingnya penyajian laporan keuangan BLUD untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas yang optimal. Tujuan Penyajian Laporan Keuangan BLUD Penyajian laporan keuangan BLUD memiliki beberapa tujuan kunci: Transparansi: Menyediakan informasi keuangan yang jelas dan terperinci agar masyarakat dapat memahami bagaimana dana publik digunakan. Akuntabilitas: Memberikan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, termasuk masyarakat, pemangku kepentingan internal, dan pemerintah daerah. Pengambilan Keputusan: Memberikan dasar yang kuat bagi pemerintah daerah dan manajemen BLUD untuk pengambilan keputusan yang cerdas dan strategis. Penyajian laporan keuangan BLUD bukan hanya sekadar formalitas, tetapi juga representasi dari kewajiban moral dan etika dalam mengelola dana publik. Dengan melakukan langkah-langkah penyajian yang efektif dan transparan, BLUD dapat membangun kepercayaan masyarakat dan memberikan kontribusi positif pada tata kelola keuangan daerah. Hal ini tidak hanya menciptakan akuntabilitas, tetapi juga mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Baca juga: Pengelolaan Aset Dinas Perhubungan Kota Bandung

Penyajian Laporan Keuangan BLUD: Menuju Transparansi dan Akuntabilitas yang Optimal Read More ยป

Sosialisasi Pra BLUD Biro Perekonomian Makassar

Artikel, BAPELKES, BLUD, Kabar BLUD/BLU, LABKESDA, Puskesmas, RSUD, SMKN, UPT UMUM /

Pada Tanggal 15 – 16 Desember 2023, Biro Perekonomian Makassar bersama tim syncore BLUD melakukan sosialisasi terkait persiapan Penerapan BLUD.ย  Sosialisasi ini dihadiri oleh kepala Biro Perekonomian Makassar dan pakar BLUD bapak Niza Wibyana Tito, M. Kom, M.M, M. Ak, CAAT. Sosialisasi berlangsung dari pukul 09.00 hingga 18.00. Sosialisasi diawali dengan paparan terkait Persiapan Penerapan BLUD dan Materi terkait BLUD. kemudian dilanjutkan dengan pemaparan terkait dokumen administratif penerapan BLUD oleh perwakilan Tim konsultan BLUD. Para peserta sangat antusias pada materi sosialisasi ditandai dengan diskusi pada saat sosialisasi tersebut. Setelah pemaparan terkait dokumen administratif dilanjutkan dengan showing sistem dan pemaparan sistem syncore BLUD.ย  Kemudian pada hari terakhir di tanggal 16 Desember 2023, dilanjutkan dengan penjelasan terkait evaluasi BLUD oleh Perwakilan Tim konsultan BLUD. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait penerapan BLUD pada Biro Perekonomian Makassar. Dengan pemahaman terkait BLUD, Biro Perekonomian dapat mengetahui perannya dalam penerapan BLUD pada UPT serta tahapan demi tahapan mulai dari persiapan BLUD hingga evaluasi BLUD. Tim syncore BLUD selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada setiap UPT/D yang akan menerapkan BLUD. Dengan pelayanan Pendampingan Persiapan Penerapan BLUD, Pelayanan Pendampingan Pola Pengelolaan BLUD serta Evaluasi BLUD kami mengharapkan dapat membantu Pemerintah daerah terkait Implementasi BLUD. Baca juga: Menggali Keberhasilan BLUD Melalui Studi Kelayakan: Fokus pada Aspek Keuangan

Sosialisasi Pra BLUD Biro Perekonomian Makassar Read More ยป

Menggali Keberhasilan BLUD Melalui Studi Kelayakan: Fokus pada Aspek Keuangan

Artikel, BLUD, Kabar BLUD/BLU, Puskesmas, RBA, SMKN, SMKN, UPDB, UPT UMUM /

Seiring dengan perkembangan sistem kesehatan di Indonesia, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) telah menjadi pilihan populer untuk mengelola unit pelayanan kesehatan. Namun, sebelum mengadopsi model ini, sangat penting untuk melakukan studi kelayakan yang komprehensif. Salah satu aspek krusial yang harus dievaluasi adalah aspek keuangan, yang mencakup sejumlah rasio untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan BLUD. Dalam artikel ini, kita akan membahas beberapa aspek keuangan utama yang perlu diperhatikan dalam studi kelayakan BLUD. Rasio Likuiditas Rasio likuiditas menjadi tonggak pertama dalam mengevaluasi kelayakan BLUD dari segi keuangan. Rasio ini mencakup kemampuan BLUD untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek. Dalam konteks ini, rasio lancar dan cepat menjadi indikator penting. Rasio lancar (current ratio) mengukur kemampuan BLUD untuk membayar kewajiban dalam satu tahun, sementara rasio cepat (quick ratio) mempertimbangkan kemampuan ini tanpa memperhitungkan persediaan. Hasil yang optimal menunjukkan kesehatan finansial dan kemampuan untuk menghadapi tantangan keuangan yang mungkin muncul. Rasio Solvabilitas Aspek kedua yang tak kalah penting adalah rasio solvabilitas. Rasio ini menunjukkan sejauh mana BLUD dapat memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dengan menganalisis rasio hutang terhadap ekuitas dan total hutang terhadap total aset, kita dapat menilai risiko kebangkrutan dan memastikan BLUD memiliki struktur modal yang seimbang. Keseimbangan yang tepat dapat memberikan dasar keuangan yang kuat dan meningkatkan kepercayaan pemberi pinjaman dan stakeholder lainnya. Rasio Pendapatan Operasional pada Belanja Operasional (POBO) Rasio Pendapatan Operasional pada Belanja Operasional (POBO) adalah sebuah metrik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pendapatan operasional suatu UPTD dapat mencakup belanja operasional yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Rasio Aktivitas Terakhir, namun tidak kalah pentingnya, adalah rasio aktivitas. Rasio ini mencerminkan sejauh mana BLUD dapat mengelola asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Rasio seperti perputaran aset tetap dan perputaran piutang memberikan wawasan tentang efisiensi penggunaan aset. Evaluasi yang baik dalam aspek ini dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan memberikan keunggulan kompetitif. Dalam rangka mencapai keberhasilan BLUD, studi kelayakan yang mendalam terhadap aspek keuangan sangat diperlukan. Dengan memahami rasio likuiditas, solvabilitas, BOPO, dan aktivitas, pemangku kepentingan dapat memastikan bahwa BLUD memiliki fondasi keuangan yang kuat, mampu memberikan layanan berkualitas, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Baca juga: Mengungkap Aspek Studi Kelayakan BLUD: Fokus pada Aspek Pasar dan Pemasaran

Menggali Keberhasilan BLUD Melalui Studi Kelayakan: Fokus pada Aspek Keuangan Read More ยป

Scroll to Top