Artikel

Membangun Pola Pikir Untuk Menjadi BLU / BLUD Himbauan dari Kementrian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) membuat PPSDM BETKE harus mempersiapkan diri menuju Badan Layanan Umum (BLU). Dan pada tanggal 11 Agustus 2017, KEBTKE mengundang pemateri Syncore yaitu Bapak Rudy untuk memberikan pencerahan mengenai BLU. Badan Layanan Umum (BLU) merupakan Satuan Kerja atau Unit Kerja pada Satuan Kerja di lingkungan kementrian yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dari pengertian di atas jelaslah bahwa BLU tidak semata-mata untuk menjalankan bisnis yang sehat saja, namun tetap memuat misi sosial di dalam menjadi BLU. Bahkan setelah menjadi BLU seluruh paradigma karyawannya harus berubah menjadi melayani, sebab dengan melayani yang baik maka jasa layanan akan meningkat, dan dengan peningkatan pelayanan maka berdampak instansi memperoleh pendapatan. Profit itu apa? Merupakan dampak atau tujuan menjadi BLU? Yang sebenarnya profit adalah dampak yang terjadi karena adanya peningkatan pelayanan, bukan tujuan yang kita kejar setelah menjadi BLU. Siap menjadi BLU tidak semata-mata siap berubah sebutan saja, namun juga segala jajaran mulai dari tukang sapu hingga kepala pusat harus memiliki pemikiran yang sama yaitu bekerja keras untuk meningkatkan pelayanan. Paradigma menjadi BLU yaitu paradigma melayani masyarakat. Jika setelah menjadi BLU tidak ada perubahan kinerja ya berarti Satuan Kerja Pemerintah tersebut baru berubah nama menjadi BLU, namun belum menjalankan BLU sepenuhnya. Mengapa pola pikir pelayan yang harus dibangun setelah menjadi BLU? Sebab satuan kerja pemerintah ada di pekerjaan yang tersedia untuk melayani masyarakat, sehingga jika rasa untuk melayani tidak ada maka pelanggan enggan datang kembali. Mau tidak mau setelah menjadi BLU juga harus memiliki sudut pandang pelanggan, sebab di dalam menjalankan BLU ada ungkapan untuk mempraktikkan bisnis yang sehat. Dan bisnis yang sehat adalah tidak rugi, namun di BLU ini tidak rugi artinya adalah peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendownload contoh dokumen PRA BLU/BLUD silahkan klik Contoh dokumen PRA BLUD

Penyusunan RBA BLUD Puskesmas. RKA dan RBA merupakan hal wajib yang harus disusun oleh masing-masing Puskesmas yang sudah menyandang status BLUD. RKA dan RBA yang disusun merupakan rencana jangka pendek satu tahunan Puskesmas sebagai implementasi dari rencana jangka panjang lima tahunan Puskesmas yang notabene adalah RSB (Rencana Strategi Bisnis). Sebelum membahas lebih dalam mengenai RKA dan RBA terlebih dahulu akan dibahas mengenai definisi dan perbedaan antara RKA dan RBA sebagai berikut : RKA adalah Rencana Kegiatan Lebih jelas lagi RKA adalah anggaran atau proyeksi pendapatan dan belanja per kegiatan yang akan dilakukan oleh Puskesmas, baik untuk kegiatan yang menggunakan dana APBD maupun dana BLUD. RBA adalah Rencana Bisnis Puskesmas yang sudah BLUD dibolehkan mengelola keuangannya sendiri berdasarkan prinsip bisnis, namun tidak sepenuhnya profit oriented, Puskesmas harus tetap mengedepankan peningkatan jasa layanannnya. Setelah mengetahui mengenai definisi RKA dan RBA, lebih lanjut lagi akan dibahas mengenai sistematika penyusunan RKA dan RBA. Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan : Menyusun RBA definitif, yang berisi rincian anggaran pendapatan dan biaya per jenis belanja yaitu belanja pegawai, barang dan jasa, modal. Rincian RBA ini dirinci berdasarkan kode akun sesuai dengan kebijakan akuntansi masing-masing, bukan berdasarkan kode rekening. Menyusun RBA yang rinci bukan berarti detail, kerena letak fleksibilitas BLUD akan hilang ketika RBA disusun secara detail. Sebagai contoh dalam RBA terdapat rincian belanja ATK, lebih baik untuk menganggarkan belanja ATK secara gelondong, tidak di rinci (misalkan untuk membeli pulpen, kertas, pensil, dll). Hal ini dilakukan untuk menjaga fleksibilitas BLUD yang boleh mengelola keuangannya sesuai dengan kebutuhan bisnis BLUD (pelayanan). Jika ingin dirinci maka rinciannya ada di lembar kertas kerja sebagai control internal BLUD saja. Setelah menyusun RBA definitif yang rinci, kemudian jumlah gelondongan per jenis belanja tersebut disusun dalam RKA. Dengan kata lain RKA belanja BLUD hanya berisi gelondongan jumlah masing-masing belanja pegawai, barang dan jasa, modal. Hal ini dilakukan karena RKA merupakan anggaran berdasarkan kegiatan dan kegiatan BLUD hanya satu, yaitu kegiatan peningkatan pelayanan Puskesmas. Namun perlu diingat bahwa dalam mengajukan RKA perlu dilampirkan rincian belanja yang sudah terlebih dahulu disusun dalam RBA definitif tadi. Setelah RKA disahkan, maka jadilah DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). DPA inilah yang akan menjadi tolakukur Puskesmas dalam melaksanakan anggarannya, sebab di akhir periode yang menjadi indikator kinerja BLUD adalah perbandingan antara realisasi selama satu periode tertentu dengan anggaran yang disusun. Selain itu Puskesmas juga memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen RBA 5 BAB. BAB III dokumen RBA menjelaskan mengenai proyeksi. lapiran RBA Bab 3 dapat didownload di sini   Hal-hal yang perlu diketahui adalah walaupun RKA dan RBA berisi gabungan antara anggaran BLUD dan APBD, namun dalam penyusunan anggarannya perlu dibedakan berdasarkan kegiatan, mana kegiatan yang menggunakan dana BLUD dan mana kegiatan yang menggunakan dana APBD. Hal ini dikerenakan BLUD perlu mengurusi pola pengelolaan keuangan dan pelaporannya sendiri atas tanggungjawabnya sebagai BLUD.   Dokumen terkait RBA 5 BAB silahka dodownload : RBA 5 BAB