Mitra BLUD
Berbasis Teknologi
Konsultasi Gratis
Register

Artikel

Sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa dengan BLUD?

Leave a Comment / Artikel, STUDI KASUS /

Esensi dari BLUD adalah peningkatan pelayanan dan efisiensi anggaran. Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, disebutkan bahwa BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada […]

Sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa dengan BLUD? Read More »

Pengelompokan Fungsi yang Logis Pada BLUD

Leave a Comment / Artikel, PRA BLUD /

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), salah satu unsur pengeoperasian BLUD berdasarkan pola tata kelola atau peraturan internal yakni pengelompokan fungsi yang logis. Pengelompokan fungsi yang logis artinya pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam

Pengelompokan Fungsi yang Logis Pada BLUD Read More »

Pelaksanaan Program Pengelolaan Penyakit Kronis BLUD

Leave a Comment / Artikel, PPK BLUD /

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah diatur dalam Undang-undang (UU) nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan dijelaskan lebih lanjut dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS Kesehatan sebagai Badan Pelaksana merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pelaksanaan Program Pengelolaan Penyakit Kronis BLUD Read More »

Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum

Leave a Comment / Artikel, RBA /

Pengertian Badan Layanan Umum (BLU) menurut PP Nomor 23 tahun 2005 adalah instansi di lingkungan Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dalam PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Read More »

Pelatihan Dan Review Keuangan BLUD Puskesmas Dinkes Kota Madiun

Leave a Comment / BLUD, Kabar BLUD/BLU /

Pada Jumat, 27 April 2018 telah berlangsung pelatihan dan review Rencana Bisnis Anggaran (RBA) 2018 dan Laporan Keuangan berbasis Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas yang ada di Kota Madiun. Kegiatan diadakan di Aula Puskesmas Patihan dan diikuti oleh peserta dari 6 puskesmas dan perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Madiun. Puskesmas

Pelatihan Dan Review Keuangan BLUD Puskesmas Dinkes Kota Madiun Read More »

Praktek Bisnis Sehat Badan Layanan Umum Daerah

Leave a Comment / Artikel, STUDI KASUS /

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, dengan prinsip

Praktek Bisnis Sehat Badan Layanan Umum Daerah Read More »

Biaya Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah

Leave a Comment / Artikel, LAPORAN KEUANGAN /

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dikenal dengan fleksibilitasnya dalam mengelola keuangan dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Fleksibitas ini diberikan kepada BLUD yang sudah berstatus penuh. Di dalam BLUD terdapat dua jenis biaya, yaitu (1) Biaya Operasional, dan (2) Biaya Non Operasional. Pada kali ini akan dibahas mengenai salah satu bagian dari Biaya

Biaya Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Read More »

PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA BLU DAN BLUD

Leave a Comment / Artikel, LAPORAN KEUANGAN /

Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA BLU DAN BLUD Read More »

BKM jasa Layanan Non Tunai (Kapitasi BPJS) pada PPK BLUD

Leave a Comment / Artikel, PPK BLUD /

Fasilitas kesehatan tingkat pertama akan menerima dana kapitasi dari BPJS setiap bulan sesuai jumlah peserta BPJS yang terdaftar di FKTP tersebut. Sesuai Perpres 32 tahun 2014 dana kapitasi BPJS langsung ditransfer ke rekening dan dikelola langsung oleh puskesmas. Perpres tersebut sangat mendukung penyaluran dana BPJS, karena sebelumnya dana BPJS yang masuk ke kasda, dapat menghambat

BKM jasa Layanan Non Tunai (Kapitasi BPJS) pada PPK BLUD Read More »

Scroll to Top