Mitra BLUD
Berbasis Teknologi

BLUD

Fungsi, Mekanisme, dan Contoh Jurnal di BLUD

Mengapa UPT dianjurkan menjadi BLUD ?

Mengapa UPT dianjurkan menjadi BLUD ?. Salah satu agenda reformasi keuangan negara adalah adanya pergeseran dari pengganggaran dengan pola tradisional menjadi pengganggaran berbasis kinerja. Melalui basis kinerja ini, maka orientasi penggunaan sumber daya pemerintah tidak lagi berorientasi pada input. Sehingga, terjadinya pergeseran penggunaan sumber daya yaitu pada output. Disisi lain,  mengingat sumber daya pemerintah yang […]

Mengapa UPT dianjurkan menjadi BLUD ? Read More »

Sistematika Penyusunan Renstra SMKN PART IV

FLEKSIBILITAS DALAM BLU/BLUD PART 1

    Fleksibilitas dalam BLU/BLUD. Fleksibilitas  adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat umum tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu, bagaimana fleksibilitas dalam BLU/BLUD ? Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik

FLEKSIBILITAS DALAM BLU/BLUD PART 1 Read More »

Proses Pengajuan, Penetapan, Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) (PART 1)

Apa itu SPP UP, GU, dan LS  dan bagaimana cara pencairannya?

  Sistem akuntansi pengeluaran kas (SAPK). Sistem akuntansi pengeluaran kas merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pengeluaran kas. Sedangkan, penatausahaan pengeluaran kas merupakan serangkaian proses kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang. Cakupannya yaitu dalam pengelolaan SKPKD (Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah) dan/atau SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Adapun Sistem

Apa itu SPP UP, GU, dan LS  dan bagaimana cara pencairannya? Read More »

Penyusunan RaPerwal UPT Pengelolaan Sampah Kota Bandung

Pentingnya koreksi RBA murni dalam BLUD sebelum input RBA perubahan

    Apa itu RBA ? RBA merupakan rencana jangka pendek satu tahunan sebagai implementasi rencana jangka panjang lima tahunan yang tertuang dalam dokumen RSB. Dokumen RBA ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan pencapaian anggaran. RBA juga berisi dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, standar pelayanan minimal, target kinerja dan

Pentingnya koreksi RBA murni dalam BLUD sebelum input RBA perubahan Read More »

PERUBAHAN ANGGARAN PART IV “Penggunaan Ambang Batas”

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan pemerintah sendiri terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE, dan LAK. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial. Selain itu, CaLK merupakan

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN Read More »

Laporan Keuangan Pemerintah sesuai PSAP 13

Pencatatan Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD

  Pencatatan Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD. Bendahara Pengeluaran BLUD dalam membiayai kegiatan operasional sehari-hari dapat menggunakan Uang Persediaan (UP). Uang Pengeluaran (UP) merupakan uang muka yang setiap bulannya akan diajukan Bendahara Pengeluaran. Bendahara Pengeluaran pada setiap awal periode akan melakukan pengajuan Uang Persediaan (UP) kepada Pejabat Keuangan. Selanjutnya,  pengajuan tersebut akan di tandatangani oleh

Pencatatan Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD Read More »

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP)

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsipprinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP Dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa,

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) Read More »

Penatausahaan, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD

FLEKSIBILITAS YANG DIMILIKI BLU/BLUD PART 5

FLEKSIBILITAS YANG DIMILIKI BLU/BLUD PART 5 Kerja Sama Berbeda dengan SKPD atau unit kerja, BLUD dapat melakukan kerjasama-kerjasama dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kerjasama dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan. Prinsip kerjasama ekonomis, efektif, efesien, dan saling menguntungkan. Kerjasama operasional: dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerjasama

FLEKSIBILITAS YANG DIMILIKI BLU/BLUD PART 5 Read More »

Scroll to Top