BLUD

Artikel sebelumnya telah membahas mengenai bab 3 pada dokumen SPM yaitu terkait dengan strategi kejahatan SPM berdasarkan Renstra, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai bab IV dari dokumen SPM yang berisi: Rencana strategi dan penganggaran, serta pemantauan dan pengawasan pelaksanaan SPM, berikut pembahasannya : BAB IV SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA A. Rencana Strategis dan

Artikel sebelumnya kita telah membahas mengenai Rencana Pencapaian SPM. Pada artikel kali ini, kita akan membahas mengenai Strategi Pencapaian SPM berdasarkan Renstra 2. Strategi Pencapaian SPM Berdasarkan Rencana Strategis Strategi keinginan SPM dilaksanakan melalui program kegiatan yang disusun dalam Rencana Strategis SMKN 1 Sambilegi. Kesesuaian Rencana Strategis SMKN 1 Sambilegi dengan SPM sebagaimana disajikan dalam

Artikel s ebelumnya kita telah membahas mengenai sub bab jenis pelayanan, prosedur pelayanan SPM. Artikel selanjutnya kita akan membahas mengenai bab selanjutnya yaitu Rencana Pencapaian SPM. Pembahasan selanjutnya dapat dilihat di bawah ini. BAB III RENCANA PENCAPAIAN SPM   Rencana Pencapaian Indikator SPM SMKN 1 Sambilegi secara bertahap berupaya meningkatkan SPM sesuai dengan perkembangan kebutuhan

Artikel s ebelumnya kita telah membahas mengenai sub bab jenis pelayanan, prosedur pelayanan SPM. Artikel selanjutnya kita akan membahas mengenai standar pelayanan minimal, berikut pembahasannya: Standar Pelayanan Minimal SMKN 1 Sambilegi SPM setiap jenis pelayanan, indikator dan standar pelayanan di atas ditunjukan pada tabel berikut: Jenis Pelayanan Mutu Pelayanan Dasar Pernyataan Standar Indikator Target Capaian

Artikel s ebelumnya telah membahas mengenai bab 1 pada dokumen SPM yang berisi tentang latar berlakang, tujuan, pengertian, penyusunan prinsip, landasan hukum, perubahan SPM, & sistematika penyajian SPM. Kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai bab 2 dari dokumen SPM yang berisi: jenis pelayanan, prosedur pelayanan SPM, dan standar pelayanan minimal, berikut pembahasannya: BAB II

Blud.co.id-Yogyakarta. Artikel sebelumnya kita membahas mengenai Pengertian dan Prinsip Penyusunan SPM. Artikel selanjutnya kami akan membahas mengenai BAB I yaitu pada Sub Bab: Landasan hukum Perubahan Standar Pelayanan Minimal Sistematika Penyajian A.    Landasan Hukum Penyusunan SPM tidak lepas dari berbagai aturan hukum yang dijadikan landasan penyusunannya, yaitu: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah