Mitra BLUD
Berbasis Teknologi

BLUD.co.id

LAPORAN KEUANGAN

Pengakuan Biaya PSAP 13

Pengakuan biaya sering kali menjadi kendala dalam penyusunan laporan operasional. Penyusun laporan keuangan terkadang masih mengalami kebingungan ketika menentukan apakah suatu transaksi dianggap sebagai biaya periode berjalan atau biaya pada periode berikutnya. Kesalahan penafsiran ini akan menyebabkan laporan keuangan yang disusun tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Biaya harus disajikan bersamaan dengan pendapatan yang hasilkan dari biaya tersebut. Menurut PSAP 13, Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Penyusunan Laporan Operasional ini dapat dilakukan perbulan, triwulan, semesteran dan tahunan. Permasalahan yang timbul dalam penyusunan laporan operasiaonal biasanya lebih ke arah menentukan pendapatan dan biaya yang harus disajikan di laporan operasional. Berikut ini penjelasan mengenai pengakuan biaya pada Laporan Operasional PSAP 13. Berdasarkan PSAP 13 pengakuan biaya pada Laporan Operasional PSAP 13 dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu: Timbulnya Kewajiban. Berdasarkan PSAP 13, biaya dapat terjadi pada saat timbulnya kewajiban artinya saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke BLU/BLUD tanpa diikuti keluarnya kas. Sehingga jika suda ada peralihan hak dari pihak lain ke BLU/BLUD meskin belum ada pengeluaran kas sudah dapat dikatakan sebagai biaya. Contoh ketika puskesmas telah memiliki hak untuk menggunakan litrik selama bulan desember, namun kas keluar untuk pembayaran listriknya terjadi di bulan Januari. Maka di bulan Desember tersebut sudah diakui sebagai biaya listrik meski belum dikeluarkan kas untuk biaya listrik. Contoh lainnya ketika puskesmas membeli bahan makanan dengan cara hutang, hak atas kepemilikan bahan makanan tersebut sudah berada di tangan puskesmas. Bahan makanan mau diolah menjadi apa sudah menjadi hak puskesmas. Sehingga pada saat tersebut sudah bisa diakui sebagai biaya meski pembayaran atas pembelian tersebut dilakukan di periode berikutnya. Terjadinya Konsumsi Aset.ย Biaya juga dapat terjadi pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional BLU/BLUD. Contohnya untuk konsumsi aset adalah penggunaan persediaan, maka diakui sebagai biaya. Misal puskesmas memiliki persediaan obat-obatan (persediaan = aset) dan obat tersebut dipakai, maka dianggap sebagai biaya. Terjadinya Penurunan Manfaat Ekonomi atau Potensi Jasa.ย Selain hal diatas, biaya juga dapat ย terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan ย penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan 5 manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi. Hal ini biasanya lebih terkait dengan penggunaan alat-alat kesehatan, semakin lama nilai dari alat tersebut menurun sehingga dilakukan penyusutan nilai aset yang diakui sebagai biaya.

Pengakuan Biaya PSAP 13 Read More ยป

Pengakuan Pendapatan LO PSAP 13

Menurut PSAP 13, Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Penyusunan Laporan Operasional ini dapat dilakukan perbulan, triwulan, semesteran dan tahunan. Permasalahan yang timbul dalam penyusunan laporan operasiaonal biasanya lebih kearah menentukan pendapatan dan biaya yang harus disajikan di laporan operasional. Berikut ini permasalahan yang sering terjadi dalam penyusunan Pendapatan LO PSAP 13. Berdasarkan PSAP 13 pengakuan pendapatan LO PSAP 13 dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: a. Timbulnya hak atas pendapatan Berdasarkan PSAP 13, Pendapatan LO pada BLU yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak ย untuk menagih imbalan. Oleh karena itu pendapatan yang belum diterima pembayarannya namun pelayanannya telah diberikan wajib diakui sebagai pendapatan. Contohnya adalah pendapatan dari BPJS. Pada saat puskesmas telah memberikan pelayanan kepada pasien BPJS, dan menagih (mengklaim) ke BPJS maka sudah dapat diakui sebagai pendapatan dan harus disajikan di LO PSAP 13. Banyak terjadi kasus puskesmas yang mengakui pendapatan BPJS pada saat BPJS melakukan transfer ke rekening puskesmas. Hal ini masih menggunakan prinsip pencatatan akrual basis, sedangkan untuk laporan PSAP 13 sudah menggunakan prinsip akrual basis. b. Pendapatan direalisasi Pendapatan LO pada BLU yang diakui pada saat direalisasi ย adalah hak yang telah diterima oleh BLU/BLUD tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Contohnya pendapatan jasa giro. Puskesmas tidak perlu melakukan penagihan ke bank atas jasa giro, namun secara otomatis bank akan mentransfer jasa giro ke rekening puskesmas. Oleh karena itu, puskesmas harus mengakui jasa giro tersebut sebagai pendapatan di LO. Berdasarkan PSAP 13, Akuntansi pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Contoh kasus, untuk pendapatan BPJS Kapitasi yang biasanya dipotong 5.000 sebagai biaya transfer, puskesmas wajib mengakui pendapatan BPJS kapitasi sebesar nilai brutonya, jumlah yang ditransfer bukan jumlah yang diterima. Hal ini karena menganut asas bruto.  

Pengakuan Pendapatan LO PSAP 13 Read More ยป

Neraca PSAP 13

Menurut PSAP 13 neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Pada umumnya laporan keuangan neraca disajikan per 30 Juni atau 31 Desember. Neraca PSAP 13 harus mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Untuk mengecek apakah neraca PSAP 13 sudah sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya dapat dilakukan beberapa langkah berikut ini: 1.Kas dan setara kas Kas dan setara kas yang disajikan dalam neraca PSAP 13 harus mencerminkan jumlah kas dan setara kas yang dimiliki oleh BLU/BLUD. Hal ini dapat diketahui dari jumlah saldo di rekening koran dan jumlah kas tunai yang dipegang oleh bendahara. 2. Piutang Piutang yang disajikan dalam neraca PSAP 13 harus mencerminkan jumlah piutang yang dimiliki oleh BLU/BLUD per tanggal pelaporan. Biasanya pendapatan yang belum diterima pembayarannya sering kali belum dicatat sebagai pendapatan sehingga belum disajikan sebagai piutang pada neraca PSAP 13. Oleh karena itu sebaiknya dilakukan pengecekan terhadap semua catatan piutang yang dimiliki oleh bagian piutang untuk dilaporkan ke bagian akuntansi. Sehingga saldo piutang di neraca PSAP 13 sudah mencakup semua piutang yang dimiliki oleh BLU/BLUD per tanggal pelaporan. 3. Persediaan Persediaan yang disajikan dalam neraca PSAP 13 harus mencerminkan jumlah persediaan yang dimiliki oleh BLU/BLUD per tanggal pelaporan. Oleh karena itu untuk menyajikan neraca perlu dilakukan stock opname untuk mengetahui persediaan di gudang. Hasil stock opname ini kemudian dibuatkan jurnal penyesuaian agar neraca menghasilkan saldo persediaan sesuai dengan hasil stock opname. 4. Hutang Hutang yang disajikan dalam neraca PSAP 13 harus mencerminkan jumlah hutang yang dimiliki oleh BLU/BLUD per tanggal pelaporan. Biasanya, biaya yang masih harus dibayar seperti biaya jasa pelayanan untuk bulan desember yang dibayarkan bulan januari, biaya listrik bulan desember dibayarkan januari dan biaya-biaya lainnya lupa untuk dicatat sebagai kewajiban (hutang). Bagian akuntansi harus melakukan beberapa penyesuaian terkait dengan biaya yang masih harus dibayar dan hutang lainnya yang dimiliki oleh BLU/BLUD per tanggal pelaporan. 5. Jumlah aset = Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Jumlah aset di neraca PSAP 13 harus sama dengan jumlah kewajiban + Ekuitas. Jika neraca ย menyajikan jumlah yang berbeda maka dapat dikatakan neraca tersebut salah, namun jika sudah menyajikan jumlah yang sama antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban + ekuitas belum tentu neraca itu benar.

Neraca PSAP 13 Read More ยป

Pengelolaan Kas pada Badan Layanan Umum

Pengelolaan Kas pada Badan Layanan Umum Pengelolaan kas pada Badan Layanan Umum (BLU) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, khususnya di Pasal 16, dijelaskan bahwa pengelolaan kas pada BLU dilaksanakan atas dasar praktek bisnis yang sehat. Praktek bisnis yang sehat berartiย  penyelenggaraan fungsi organisasi didasarkan atas kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan (Permendagri Nomor 61 Tahun 2007). Dalam kaitannya dengan pengelolaan kas, BLU menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut dalam praktek bisnisnya, Merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas. Melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan. Menyimpan kas dan mengelola rekening bank. Rekening bank ini dibuka pada bank umum oleh pimpinan BLU. Melakukan pembayaran. Mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek. Memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan. Hal ini dimaksudkan agar dana menganggur yang ada di BLU bisa dimanfaatkan dengan baik sehingga, dapat menghasilkan tambahan kas pada BLU. Dengan peningkatan kas tersebut, diharapkan pemberian layanan kepada masyarakat umumpun akan meningkat kualitasnya. Dalam melakukan penarikan dana yang sumbernya adalah APBN/APBD, dilakukan dengan cara menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Pemanfaatan surplus kas jangka pendek dilakukan dalam bentuk investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan resiko yang ย rendah, misalnya melalui deposito ataupun surat berharga jangka pendek lainnya. Jika memilih memanfaatkan kas tersebut untuk diinvestasikan pada instrumen investasi deposito, maka deposito tersebut harus dilakukan di bank milik pemerintah, dan bukan bank milik swasta. Syarat lainnya, investasi tersebut tidak menyebabkan terganggunya kegiatan operasional BLU. Seluruh pendapatan bunga dari hasil investasi tersebut selanjutnya akan masuk ke dalam kas BLU, dan harus dilaporkan secara rutin dalam laporan keuangan bulanan ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Investasi jangka panjang seperti kepemilikan obligasi dalam jangka panjang, penyertaan modal, dan pendirian perusahaan (investasi langsung) tidak diperbolehkan dilakukan oleh BLU. Badan layanan umum perlu mendapatkan persetujuan menteri keuangan jika ingin melakukan investasi jangka panjang tersebut. Regulasi terkait BLU dapat dilihat di sini  

Pengelolaan Kas pada Badan Layanan Umum Read More ยป

Stock Opname Persediaan BLUD

Stock opname persediaan BLUD bertujuan untuk mengetahui jumlah akhir dari persediaan. Stock opname persediaan BLUD ini biasanya dilakukan setiap semester untuk mengetahui saldo persediaan semester I danย  saldo persediaan akhir tahun. Hasil dari stock opname persediaan BLUD ini kemudian dilakukan penyesesuian dengan laporan akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang mencerminkan nilai persediaan yang sesungguhnya. Namun, terkadang bagian akuntansi mengalami kesulitan untuk mengolah data hasil dari stock opname persediaan BLUD ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, kami akan membahas mengenai jurnal penyesuaian untuk hasil stock opname persediaan. Berikut ini adalah data neraca saldo semester I: Tabel Neraca Saldo dan Hasil ย Stock Opname Persediaan BLUD 1. Persediaan ATK Diketahui bahwa hasil dari stock opname persediaan BLUD untuk ATK diketahui nilainya sebesar Rp 542.600.000 sedangkan nilai di neraca Rp. 557.600.00. Karena nilai di neraca lebih besar dibandingkan dengan nilai stock opname maka nilai persediaan di neraca harus dikurangi sebesar Rp 15.000.000 agar sama dengan hasil dari stock opname. Maka jurnalnya adalah: (Debit)ย  Biaya ATKย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  Rp 15.000.000 (Kredit)ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  Persediaan ATKย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Rp 15.000.000 Catatan: Jika hasil stock opname persediaan untuk ATK lebih banyak dibandingkan nilai di neraca, maka jurnalnya tinggal dibalik. 2. Persediaan obat-obatan Diketahui bahwa hasil dari stock opname persediaan BLUD untuk persediaan obat-obatan diketahui nilainya sebesar Rp 41.540.000 sedangkan nilai di neraca Rp 76.540.000. Karena nilai di neraca lebih besar dibandingkan dengan nilai stock opname maka nilai persediaan di neraca harus dikurangi sebesar Rp 35.000.000 agar sama dengan hasil dari stock opname. Maka jurnalnya adalah: (Debit)ย  Biaya obat-obatanย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  Rp 35.000.000 (Kredit)ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  Persediaan obat-obatanย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Rp 35.000.000 Catatan: Jika hasil stock opname persediaan untuk persediaan obat-obatan lebih banyak dibandingkan nilai di neraca, maka jurnalnya tinggal dibalik. 3. Bahan Makanan Pokok Diketahui bahwa hasil dari stock opname persediaan BLUD untuk bahan makanan pokok diketahui nilainya sebesar Rp 77.075.000 sedangkan nilai di neraca Rp 24.075.000. Karena nilai di neraca lebih kecil dibandingkan dengan nilai stock opname maka nilai persediaan di neraca harus ditambah sebesar Rp 54.000.000 agar sama dengan hasil dari stock opname. Maka jurnalnya adalah: (Debit)ย  Bahan makanan pokokย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Rp 54.000.000 (Kredit)ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  Bahan makanan pasienย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Rp 54.000.000 Catatan: Jika hasil stock opname persediaan BLUD untuk persediaan bahan makanan pokok lebih kecil dibandingkan nilai di neraca, maka jurnalnya tinggal dibalik. 4. Bahan Kimia Diketahui bahwa hasil dari stock opname persediaan BLUD untuk bahan kimia diketahui nilainya sebesar Rp 97.075.000 sedangkan nilai di neraca Rp 52.075.000. Karena nilai di neraca lebih kecil dibandingkan dengan nilai stock opname maka nilai persediaan di neraca harus ditambah sebesar Rp 45.000.000 agar sama dengan hasil dari stock opname. Maka jurnalnya adalah: (Debit) Persediaan bahan kimiaย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  Rp 45.000.000 (Kredit)ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Biaya bahan kimiaย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  Rp 45.000.000 Catatan: Jika hasil stock opname persediaan ย untuk persediaan bahan kimia lebih kecil dibandingkan nilai di neraca, maka jurnalnya tinggal dibalik.      

Stock Opname Persediaan BLUD Read More ยป

konsolidasi RKA dan RBA

Permasalahan Konsolidasi RKA dan RBA BLUD

Permasalahan Konsolidasi RKA dan RBA BLUD   Tata cara untuk melakukan konsolidasi biaya ke belanja untuk menyusun RBA dan RKA yang pertama adalah menyusun RBA definitif atau rincian RBA berbasis biaya. Penysusunan RBA definitif diklasifikasikan menjadi biaya operasional, biaya administrasi dan umum dan biaya non operasional. Menyusun RBA definitif yang baik adalah menyusun RBA per unit layanan di setiap UPTD. Masing-masing unit menganalisis dan menyusun rencana anggaran belanja yang kemudian akan di verifikasi oleh bagian aggaran. Setelah di verifikasi bagian anggaran menyusun RBA definitif untuk masing-masing unit berdasarkan biaya yang selanjutnya akan dikonsolidasikan menjadi belanja untuk penyusunan RKA Konsolidasi biaya ke belanja untuk menyusun RBA dan RKA dilakukan dengan cara mengelompokkan masing-masing biaya ke dalam tiga jenis belanja, yaitu belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal. Setelah selesai mengelompokkan masing-masing biaya ke dalam tiga jenis belanja maka langkah selanjutnya adalah menjumlahkan total masing-masing jenis belanja yang selanjutnya akan di susun menjadi RKA per jenis belanja. Berbeda dengan RBA yang berbasis unit, RKA berbasis kegiatan yaitu kegiatan peningkatan pelayanan BLUD. Sehingga dalam mengajukan RKA hanya diperlukan total jenis belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal.   artikel terkaitย Konsolidasi RKA ke RBA BLUD artikel terkaitย Konsolidasi Biaya ke Belanja untuk Menyusun RBA dan RKA

Permasalahan Konsolidasi RKA dan RBA BLUD Read More ยป

Konsolidasi RKA ke RBA BLUD

Konsolidasi RKA ke RBA BLUD 1.Mengenai konsolidasi antara RBA dan RKA, itu bagaimana? RBA merupakan bagian dari RKA karena masih dalam satu kesatuan. RBA BLUD dibuat rinci berdasarkan biaya, sedangkan APBD digelondong. Namun jika di RKA rencana belanja APBD dibuat rinci dan BLUD nya di gelondong. 2. Mengenai kesepakatan tim penilai Laporan Keuangan, bagaimana jika nanti yang dihasilkan sistem tidak sesuai yang diharapkan? Apakah Laporan Keuangan yang dihasilkan dari software BLUD Syncore diterima oleh tim penilai Laporan Keuangan Puskesmas? Untuk mengantisipasi hal ini maka pada hari pertama pelaksanaan pelatihan harus menghadirkan pihak-pihak terkait seperti BPKAD, BPK dan Bupati atau jajarannya supaya dapat melakukan penyamaan persepsi mengenai BLUD. Hal ini penting sebab BLUD ada hubungannya dari hulu hingga ilir, ini tidak masalah puskesmas saja, namun sampai kepada pemilik juga, sehingga seluruh persepsi segala jajaran harus sama. 3. Apakah di dalam pelatihan juga dibantu dalam menyusun kebijakan akuntansi? Masing-masing Puskesmas belum memiliki kebijakan akuntansi yang diatur dalam Perbup. Itu merupakan kewajiban BLUD. Peran Syncore disini adalah memberikan contoh dokumen yang dapat diunduh di web blud.co.id. Selebihnya harus masing-masing Puskesmas yang mengerjakan karena itu membutuhkan analisis. Tim Syncore hanya bisa membantu sampai kepada contoh dokumen kebijakan akuntansi yang sudah dibuat versi Syncore. silahkan dimanfaatkan.

Konsolidasi RKA ke RBA BLUD Read More ยป

Jurnal Penyesuaian Akhir Tahun BLUD

Jurnal penyesuaian akhir tahun BLUD digunakan dalam rangka menyajikan laporan keuangan BLUD yang reliabel, sehingga angka-angka yang disajikan di laporan keuangan BLUD menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Beberapa hal yang perlu dilakukan penyesuaian di akhir tahun antara lain: 1.Persediaan Case: Di akhir tahun dilakukan stock opname untuk menghitung nilai akhir persediaan. Hasil dari stock opname tersebut diketahui bahwa saldo untuk persediaan obat-obatan yang masih ada di gudang sebesar Rp 34.000.000, namun di catatan neraca saldo akhir tahun diketahui bahwa saldo untuk persediaan obat-obatan sebesar Rp 24.000.000,00. Oleh karena itu diperlukanlah jurnal penyesuaian untuk mencatat persediaan obat-obatan tersebut. Jurnal penyesuaian akhir tahun BLUD untuk persediaan: (Debit) Biaya Pemakaian Bahan Farmasiย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  Rpย ย  10.000.000 (Kredit)ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  Persediaan Obatย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Rp 10.000.000 Catatan: Pencatatan pada saat melakukan pembelian obat menggunakan pendekatan neraca. Pembelian obat dicatat sebagai persediaan. 2. Aset Tetap Case: Di akhir tahun dilakukan penyesuaian terhadap saldo asset tetap. Diketahui bahwa Aset Tetap BLUD pada tahun berlajan mengalami penyusutan nilai sebesar Rp 25.000.000. Oleh karena itu diperlukanlah jurnal penyesuaian untuk mencatat penyusutan asset tetap tersebut. Jurnal penyesuaian akhir tahun BLUD untuk penyusutan asset tetap: (Debit) Biaya Penyusutan Aset Tetapย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  Rpย ย  25.000.000 (Kredit)ย  ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Akumulasi Penyusutan Aset Tetapย ย ย ย ย ย ย ย ย  ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Rp 25.000.000 3. Pendapatan Case: Di akhir tahun dilakukan penyesuaian terhadap pendapatan kerjasama BLUD yaitu pendapatan sewa ATM Bank Syncore untuk bulan Desember sebesar Rp 2.500.000 yang akan diterima pembayarannya pada tanggal 2 Januari 2017. Pendapatan sewa tersebut harus diakui sebagai pendaptan periode berjalan karena penyusunan Laporan Keuangan SAK menggunakan metode pengakuan berbasis akrual. Oleh karena itu diperlukanlah jurnal penyesuaian untuk mencatat pendapatan sewa tersebut. Jurnal penyesuaian akhir tahun BLUD untuk piutang sewa: (Debit) Piutang Sewaย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Rpย ย  2.500.000 (Kredit)ย  ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Pendapatan Sewaย ย ย ย ย ย ย ย ย  ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Rp 2.500.000 4. Biaya Case: Di akhir tahun dilakukan penyesuian untuk biaya yang masih harus dibayar yaitu Biaya jasa pelayanan bulan Desember sebesar Rp 27.500.000 yang pembayarannya dilakukan pada tanggal 2 Januari 2017. Biaya jasa pelayanan tersebut harus diakui sebagai biaya periode berjalan karena penyusunan Laporan Keuangan SAK menggunakan metode pengakuan berbasis akrual. Oleh karena itu diperlukanlah jurnal penyesuaian untuk mencatat biaya jasa pelayanan tersebut. Jurnal penyesuaian akhir tahun BLUD untuk biaya yang masih harus dibayar: (Debit) Biaya Jasa Pelayananย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  Rpย ย  27.500.000 (Kredit)ย  ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Biaya yang masih harus dibayarย ย ย ย ย ย ย ย ย  ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Rp 27.500.000 Untuk contoh-contoh dokumen BLUD bisa diunduh di: Contoh Dokumen BLUD

Jurnal Penyesuaian Akhir Tahun BLUD Read More ยป

Aset Tetap BLUD

Aset Tetap BLUD – Menurut PSAK 16, definisi Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Selain itu, aset tetap pada umumnya memiliki nilai yang material. Aset yang termasuk dalam aset tetap antara lain tanah, gedung dan bangunan, peralatan, mesin, jalan, irigasi, dan jaringan.   Pengakuan dan Pengukuran Aset Tetap BLUD Dalam BLU dan BLUD, perlakuan akuntansi untuk aset tetap hampir sama dengan perlakuan aset tetap dalam akuntansi bisnis pada umumnya. Sesuai Kemenkes No. 1981 tahun 2010 aset tetap dicatat dengan model biaya. Pada awal pengakuannya, aset tetap dicatat sebesar harga perolehannya yaitu sebesar harga beli aset dikurangi potongan-potongan pembelian ditambah biaya-biaya dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai aset tetap tersebut siap digunakan. Biaya-biaya tersebut meliputi biaya pengiriman, biaya persiapan tempat, biaya pemasangan, biaya komisi, dan sebagainya. Untuk aset yang diperoleh secara gabungan, maka harga perolehan ditentukan dengan mengalokasikan harga secara gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset. Selama masa manfaatnya, aset tetap disusutkan dan diakui sebagai beban penyusutan untuk setiap periode yang bersangkutan, kecuali tanah.   Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap BLUD Aset tetap disajikan dalam neraca berdasarkan nilai perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan (kecuali tanah). Laporan keuangan juga memberikan penjelasan pengungkapan untuk setiap kelompok aset tetap (dapat diberikan penjelasan dalam Catatan atas Laporan Keuangan) mengenai: Dasar pengukuran yang digunakan; Metode penyusutan yang digunakan; Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (dijumlahkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode; dan Penambahan aset tetap; Rugi penurunan nilai yang diakui pada laporan aktivitas atau laporan operasional Perubahan lain.   Demikian sedikit ulasan mengenai aset tetap BLUD. Untuk mendapatkan materi-materi yang lain mengenai BLUD, silakan klik di sini. Untuk mendapatkan peraturan-peraturan pengelolaan keuangan BLUD, silakan klik di sini.

Aset Tetap BLUD Read More ยป

Scroll to Top