LAPORAN KEUANGAN

Aset Tetap BLUD – Menurut PSAK 16, definisi Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Selain itu, aset tetap pada umumnya memiliki nilai yang material. Aset yang termasuk dalam aset tetap antara lain tanah, gedung dan bangunan, peralatan, mesin, jalan, irigasi, dan jaringan.   Pengakuan dan Pengukuran Aset Tetap BLUD Dalam BLU dan BLUD, perlakuan akuntansi untuk aset tetap hampir sama dengan perlakuan aset tetap dalam akuntansi bisnis pada umumnya. Sesuai Kemenkes No. 1981 tahun 2010 aset tetap dicatat dengan model biaya. Pada awal pengakuannya, aset tetap dicatat sebesar harga perolehannya yaitu sebesar harga beli aset dikurangi potongan-potongan pembelian ditambah biaya-biaya dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai aset tetap tersebut siap digunakan. Biaya-biaya tersebut meliputi biaya pengiriman, biaya persiapan tempat, biaya pemasangan, biaya komisi, dan sebagainya. Untuk aset yang diperoleh secara gabungan, maka harga perolehan ditentukan dengan mengalokasikan harga secara gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset. Selama masa manfaatnya, aset tetap disusutkan dan diakui sebagai beban penyusutan untuk setiap periode yang bersangkutan, kecuali tanah.   Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap BLUD Aset tetap disajikan dalam neraca berdasarkan nilai perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan (kecuali tanah). Laporan keuangan juga memberikan penjelasan pengungkapan untuk setiap kelompok aset tetap (dapat diberikan penjelasan dalam Catatan atas Laporan Keuangan) mengenai: Dasar pengukuran yang digunakan; Metode penyusutan yang digunakan; Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (dijumlahkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode; dan Penambahan aset tetap; Rugi penurunan nilai yang diakui pada laporan aktivitas atau laporan operasional Perubahan lain.   Demikian sedikit ulasan mengenai aset tetap BLUD. Untuk mendapatkan materi-materi yang lain mengenai BLUD, silakan klik di sini. Untuk mendapatkan peraturan-peraturan pengelolaan keuangan BLUD, silakan klik di sini.

Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) – BLUD memiliki kewajiban menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktik bisnis. Oleh karena itu BLUD menyelenggarakan kegiatan akuntansi dan membuat laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat. Sebagaimana akuntansi dalam entitas bisnis, BLUD juga menyelenggarakan akuntansi dengan basis akrual dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Basis akrual merupakan dasar pengakuan menurut waktu terjadinya biaya atau pendapatan. Sebagai contoh, pendapatan bulan Januari yang baru diterima kasnya pada bulan Februari maka akan diakui sebagai pendapatan bulan Januari. Menurut Permendagri No. 61 Tahun 2007 pasal 118, laporan keuangan BLUD terdiri dari empat jenis laporan, yaitu: Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Laporan Operasional Laporan operasional berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selama satu periode. Dari laporan operasional ini dapat diketahui adanya surplus atau defisit dari kegiatan operasional BLUD beserta besarnya surplus atau defisit tersebut. Laporan operasional ini hampir sama dengan Laporan Laba Rugi dalam akuntansi entitas bisnis. Laporan Arus Kas Laporan arus kas berisi informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dan/atau pembiayaan, yang menyajikan saldo awal kas, arus kas masuk, arus kas keluar, dan saldo akhir kas selama periode tertentu. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Catatan atas laporan keuangan berisi penjelasan atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan. CALK merupakan bagian yang tak terpisahkan dari neraca, laporan operasional, dan laporan arus kas.   Laporan operasional dan laporan arus kas wajib disusun dan disampaikan oleh BLUD kepada PPKD setiap triwulan, paling lambat 15 hari setelah periode berakhir. Sedangkan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan wajib disusun dan disampaikan oleh BLUD kepada PPKD dengan disertai laporan kinerja setiap semester dan tahunan, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.   Demikian ulasan mengenai Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah. Dapatkan juga materi-materi yang lain tentang BLUD serta contoh dokumen BLUD.

Pengeluaran Belanja/Biaya Badan Layanan Umum Daerah Penerimaan Pendapatan yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah atas penjualan barang dan/jasa tidak disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), melainkan ditampung ke Rekening Kas BLUD. Penerimaan Pendapatan yang ditampung pada Rekening Kas BLUD dapat digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran operasional OPD/Unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD). Dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada biaya-biaya dikonsolidasikan menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan jasa. Dalam pola pengelolaan keuangan BLUD diberikan keleluasaan/fleksibilitas untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan tanpa mengutamakan profit atau keuntungan, melakukan kegiatannya dengan prinsip efisiensi dan produktivitas. Salah satu fleksibelitas/keleluasaan yang diberikan kepada BLUD terkait belanja/biaya. Unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) diberikan keleluasaan/fleksibelitas dalam hal belanja/biaya ketika penerimaan pendapatan melampaui ambang batas yang telah ditetapkan. Ambang batas tersebut diperhitungkan dari realisasi penerimaan pendapatan periode atau tahun sebelumnya minimal tiga tahun anggaran. Klasifikasi belanja pada layanan Badan Layanan Umum Daerah berbeda dengan unit kerja pada umumnya. Klasifikasi belanja/biaya BLUD terdiri dari sebagai berikut Biaya Operasional Komponen biaya non operasional terdiri dari 1.1. Biaya Pelayanan 1.1.1. Biaya Pegawai 1.1.2. Biaya Bahan 1.1.3. Biaya Jasa Pelayanan 1.1.4. Biaya Pemeliharaan 1.1.5. Biaya Barang & jasa 1.1.6. Biaya Pelayanan Lain-lain 1.2. Biaya Administrasi dan Umum 1.2.1. Biaya Pegawai 1.2.2. Biaya Administrasi Kantor 1.2.3. Biaya Pemeliharaan 1.2.4. Biaya Barang dan Jasa 1.2.5. Biaya Promosi 1.2.6. Biaya Umum dan Administrasi Lainnya Biaya Non Operasional Komponen biaya non operasional terdiri dari 2.1. Biaya Bunga 2.2. Biaya Administrasi Bank 2.3. Biaya Kerugian Penjualan Aset Tetap Biaya Investasi Komponen biaya investasi terdiri dari 3.1.  Penerimaan  Investasi 3.2.  Pengeluaran Investasi